“Popularitas seseorang saja tidaklah cukup untuk menjadikannya sebagai seorang pemimpin. Karakter, kualitas, serta integritas adalah hal utama yang harus senantiasa terwujud di setiap penampilan dan tindakannya.”

Kasus korupsi yang melibatkan sejumlah tokoh besar (pemimpin) di bangsa ini, agaknya sudah menjadi hal yang lumrah. Dengan gagah berani, mereka berdiri di hadapan khalayak memaperkan perilaku “kebinatangan”-nya secara bertubi-tubi. Mereka tidak hanya haus kekuasaan, tapi juga kekayaan. Alhasil, krisis kepemimpinan pun semakin akut.

Benar bahwa setiap Negara memiliki corak dan model pemerintahannya masing-masing, termasuk juga ciri khas seorang pemimpinnya. Entah monarki, aristokrasi, ataupun demokrasi, terangnya bahwa setiap warga negaranya hanya menghendaki keadilan dan kesejahteraan yang bisa mereka capai tanpa pandang status sosial.

Kita tentu tahu bahwa sejatinya demokrasi itu berorientasi pada kebebasan dan kesetaraan. Itulah sebabnya mengapa di Negara demokrasi seperti Indonesia misalnya, sangat dibutuhkan adanya sosok pemimpin yang mampu menampung dan memilah aspirasi dari masing-masing orang yang dipimpinnya (rakyat). Bahwa pemimpin ideal adalah pemimpin yang dapat menjamin kebebasan dan kesamaan hak serta kesetaraan yang diidam-idamkan Negara demokrasi. Akan tetapi, ia juga harus tetap dalam koridor norma yang dibentengi oleh peraturan dan hukum.

Emha Ainun Nadjib (Cak Nun) pernah bertutur: “Demokrasi itu bak “perawan”, yang merdeka dan memerdekakan. Memiliki watak ‘mempersilahkan’, tidak punya konsep menolak, menyingkirkan, atau membuang. Semua mahluk penghuni kehidupan berhak hidup bersama si perawan, bahkan berhak memperkosanya: yang melarang memperkosa bukan si perawan itu sendiri, melainkan “sahabat”-nya yang bernama moral dan hukum.”

Fungsi dan Peran Seorang Pemimpin

Pemimpin yang sesungguhnya adalah pemimpin yang mampu menjalankan fungsi dan perannya secara benar: sebagai pengatur. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara setidaknya pernah mengajarkan sekaligus menjawab permasalahan ini. Pada konsepnya yang paling terkenal, seorang pemimpin adalah: Ing ngarso sung tuladha (di depan sebagai contoh), ing madya mangun karso (di tengah memberi semangat), tut wuri handayani (di belakang memberi dorongan). Pengertian ini secara jelas menunjukkan bahwa seorang pemimpin jauh dari sikap pemanfaatan kekuasaan untuk memerintah seenaknya.

Menjadi seorang pemimpin memang sulit dan memerlukan proses belajar yang panjang, namun bukan berarti tidak mungkin. Pada dasarnya manusia adalah pemimpin, setidaknya menjadi pemimpin atas dirinya sendiri. Hal ini sejalan dengan apa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah: “Setiap orang adalah pemimpin dan kelak akan dimintakan pertanggungjawab berkaitan dengan kepemimpinannya.” Jadi, di sini manusia dituntut untuk bisa mengontrol dirinya agar tetap pada koridor dan nilai-nilai tertentu.

Pada Cak Nun, ia memberikan beberapa kriteria yang berkaitan dengan Negara demokrasi. Menurutnya, sekurang-kurangnya pemimpin harus memiliki tiga criteria kepemimpinan: kebersihan hati, kecerdasan pikiran, serta keberanian mental. Jika pemimpin hanya memiliki kebersihan hati saja misalnya, tanpa didukung kecerdasan intelektual dan keberanian mental, maka kepemimpinannya bisa gampang stagnan.

Sedangkan konsep pemimpin menurut Aristoteles adalah pemimpin yang dapat menjaga kesatuan warga negaranya. Ia berpendapat demikian karena mengacu pada argument yang diberikan oleh Socrates: “Semakin besar kesatuan sebuah negara, maka semakin baik.” Sebab Negara memiliki sifat pluralitas dan bertujuan menjadi sebuah kesatuan yang lebih besar, dari sebuah Negara menjadi sebuah keluarga, dan dari sebuah keluarga menjadi individual. Keluarga bisa dikatakan lebih daripada sebuah Negara dan seorang individu lebih dari sekedar keluarga. Karena jika sebuah Negara telah bertransformasi sebagai individu, maka kesatuan itu akan melahirkan kekuatan yang tak terkirakan. Ini pun senada denga pepatah kita: bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.

Dalam memimpin Negara demokrasi, tidaklah diharuskan berjenis kelamin laki-laki sebagaimana keyakinan salah satu golongan agama tertentu. Sebab yang dibutuhkan dalam memimpin Negara berasaskan demokrasi bukanlah jenis kelamin atau warna kulitnya, melainkan kapabilitasnya sebagai pemimpin. Karena demokrasi haruslah tercerminkan dalam segala hal alias tidak hanya dalam hal praktis kehidupan masyarakat saja, melainkan juga dalam penentuan pemimpinnya.

Iklan