Diskursus neoliberalisme merupakan topik yang selalu menarik diperbincangkan. Terlebih menjelang Pemilihan Presiden 2009, wacana ini dikaji secara serius oleh para akademisi,aktivis dan peneliti sosial. Pro-kontra tentang neoliberalisme merupakan kenyataan yang tidak bisa dihindari. Mengapa demikian bisa terjadi?

Bagi Revrisond Baswir, Dosen Fakultas Ekonomi UGM, Neoliberalisme merupakan produk globalisasi yang lebih berpihak pada pasar atau para pemodal. Karena itu mereka yang memiliki modal dan umumnya berasal dari Negara-negara kaya menjadi “pemain” di percaturan global. Neoliberalisme merupakan anak kandung globalisasi yang menghendaki pasar terbuka dan menihilkan peran negara. Dengan kata lain, Negara tidak berhak melakukan intervensi pasar sehingga yang berlaku adalah prinsip laizzez faire.
Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia merupakan contoh kekuatan lembaga internasional yang mengadopsi system neoliberalisme. IMF berfungsi sebagai lembaga keuangan internasional yang memiliki kewajiban sebagai penjaga stabilitas moneter internasional. Sedangkan Bank Dunia berfungsi sebagai bank internasional yang memiliki kewajiban untuk menyalurkan pinjaman dan bantuan pembangunan kepada Negara-negara yang menjadi anggotanya.

Era Soeharto Indonesia masuk dalam kubangan neoliberalisme sejak pertengahan 1960-an, bersamaan dengan naiknya Soeharto ke tampuk kekuasaan tahun 1967. Namun, agenda neoliberalisme berjalan efektif sejak pertengahan 1980-an. Diantara agenda IMF di Indonesia adalah; pelaksanaan kebijakan anggaran ketat, termasuk penghapusan subsidi dalam berbagai bentuknya, pelaksanaan liberalisasi sektor keuangan, liberalisasi perdagangan dan privatisasi BUMN. Masuknya IMF ke Indonesia merupakan bom waktu yang suatu saat meledak. Pasalnya, Indonesia sebagai anggota IMF mau tidak mau mengikuti segala kebijakan IMF y ang justru pada akhirnya menghancurkan perekonomian Indonesia.

Puncak berlangsungnya agenda IMF adalah tahun 1997-1998 sewaktu krisis moneter menerjang Indonesia. Kemerosotan nilai rupiah dari Rp 2500 menjadi 16.000 per satu dollar AS pada awal 1998 memaksa pemerintah Indonesia mengudang campur tangan IMF untuk memulihkan perekonomian Indonesia. Sebagai prasyarat untuk mencairkan pinjaman siaga (Standby Loan) yang disediakan IMF, pemerintah Indonesia wajib melaksanakan agenda kapitalisme neoliberal melalui penandatanganan Letter Of Intent (LOI).

Akibatnya, Negara diatur oleh mekanisme pasar. Mekanisme pasar ternyata membuat perekonomian Indonesia semakin jatuh. Terbukti, kebutuhan dasar rakyat meliputi sanang, pangan dan papan menjadi mahal. Ini tidak lepas dari bahayanya praktik neoliberalisme melalui empat hal berikut.

Pertama, penghapusan subsidi. Subsidi adalah transfer sumber daya ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung dari negara kepada anggota masyarakat. Subsidi sangat bermanfaat bagi pemenuhan kesejahteraan rakyat. Di antaranya dapat dipakai untuk mendorong pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, membantu kelompok yang rentan dan meredistribusikan hasil produksi nasional dari sektor privat ke sektor publik. Dengan dihilangkannya subsidi, maka sangat berbahaya bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok miskin.

Kedua, liberalisasi keuangan. Liberalisasi keuangan melalui enam aspek; deregulasi tingkat suku bunga, peniadaan pengendalian kredit, privatisasi bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan Negara, peniadaan hambatan bagi bank-bank atau lembaga keuangan swasta, termasuk asing untuk memasuki pasar keuangan domestik, pengenalan alat-alat pengendalian moneter berbasis pasar dan liberalisasi neraca modal. Akibatnya, perekonomian menjadi kacau. Pasalnya, peredaran uang terpusat pada pelaku bisnis yang bisa mempermainkan sektor riil.

Ketiga, liberalisasi perdagangan. Liberalisasi perdagangan dilakukan dengan penghapusan hambatan non tariff (proteksi) dan penurunan tarif perdagangan dalam transaksi perdagangan internasional. Ini sangat berbahaya bagi Negara-negara miskin, termasuk Indonesia.

Keempat, privatisiasi BUMN. Artinya, penjualan sebagian atau seluruh saham BUMN oleh pemerintah kepada para pemodal swasta. Privatisasi mengakibatkan berkurangnya kemampuan negara untuk melindungi kepentingan Ne­gara dan masyarakatnya, semakin tergantungnya pemerintah terhadap pengaruh dan kekuasaan sector swasta dan meningkatya polarisasi sosial dan ekonomi antara golongan kaya dan miskin.

Cengkraman Neoliberalisme

Indonesia gagal lepas landas.Tak satu pun Presiden sejak era Orba sukses menuntun Indo­nesia dalam percaturan politik dan ekonomi. Sejak krisis, perekonomian In­donesia belum sepenuhnya menggeliat. Bahkan hingga kini, kehidupan rakyatnya terus terpuruk. Padahal raison d’etre (alasan adanya) negara adalah mewirjudkah eudaimonia, kebahagiaan. Itu berarti, pemerintahan Indonesia bertanggung jawab mempersembahkan kesejahteraan bagi warganya dengan merancang pembangunan yang mengabdi kepada rakyat, Pertanyaannya, kendati telah beberapa kali mengalami pergantian kekuasaan, mengapa kemajuan bangsa tak kunjung tercapai ?

Kegagalan lima Presiden dalam mengantar Indonesia menuju tinggal landas, adalah tema utama yang disorot jurnalis Majalah GlobeAsia, Ishak Rafick, dalam bukunya, Catalan Hitam Lima Presiden Indonesia : Sebuah Investigasi 1997-2007, Mafia Ekonomi, dan Jalan Baru Membangun Indonesia. la juga mengungkap pangkal penyebab kehancuran ekonomi Indo­nesia, sekaligus menawarkan altematif jalan baru guna membangun Indonesia agar tidak makin tertinggal dari negara Asia lainnya. Gugatannya soal ketidakberdayaan para Presiden dalam mempertahankan kedaulatan dari penetrasi IMF, juga dikupas dalam buku ini.

Superioritas IMF

Francis Fukuyama menyatakan, dunia tengah memasuki akbir sejarah yang ditandai oleh tampilnya liberalisme sebagai the winner yang menggungguli sosialisme dalam revitalisasi ideologjs sepanjang setengah abad. Inilah akhir dari sejarali, di mana kapitalisme dan demokrasi dianggap sebagai solusi terbaik guna memecahkan aneka masalah. Kapitalisme mampu memacu pertumbuhan ekonomi. Demokrasi bermanfaat mengontrol negara agar tidak korup. Itu sebabnya, banyak negara mengadopsi dan menerapkan liberalisme dalam menata ekonomi dan politik domestik maupun global.

Keyakinan pada liberalisme juga dianut rezim Orba, utamanya dalam pembangunan ekono­mi. Jamak diyakini, arsitek ekonomi Orba adalah ekonom beraliran liberal yang disebut Mafia Berkeley. Tak heran, saal Indonesia dilanda krisis moneter, Soeharto (almarhum) segera minta bantuan Intemational Monetary Fund (IMF). Oktober l997, pemerintah menandatangani nota Kesepahaman untuk mcndapat pinjaman IMF. Pemerintah optimis. Keterlibatan lMF mampu memulihkan kepercayaan internasional terhadap kinerja ekonomi domestik. IMF menjadi institusi penentu kebijakan ekonomi Indonesia. Negara tunduk dan wajib memenuhi persyaratan yang diajukannya.

IMF mengharuskan Indonesia meliberalisasi segala sektor demi mentransformasi relasi negara-pasar. Resep pemulihan ekonomi IMF disebut Structural Adjustment Program (SAP) yang meliputi privatisasi, swastanisasi, deregulasi. Lewat SAP, IMF menyingkirkan intervensi nega­ra dalam penyediaan barang publik. Dengan dalil neoliberal, IMF memandang subsidi, proteksi sebagai ineffisiensj. Rafick memberi catatan hitam pada Soeharto karena menerima se­penuhnya resep IMF. Padahal, SAP adalah alat negara maju memaksakan model prmbangunan yang niscaya menguntungkan mereka, namun mencelakai negara lemah sepertio Indonesia.

Pasca Soeharto lengser, Habibie naik tahta. Ia bangga karena mendapat utang luar negeri (ULN) baru. Baginya itu membuktikan meningkatnya kepercayaan internasional terhadap pemerintahnya. Rafick mencatat, Habibie lupa, sebenarnya ULN yang menjerumuskan Indonesia ke jurang krisis. Banyak analisis menyimpulkan, krisis terjadi ka­rena Indonesia terjebak kondisi Fisher Paradox, yaitu situasi di mana makin Indo­nesia melunasi pembayaran ULN beserta cicilan bunganya, makin banyak UL.N nya. Sebab, untuk membayar ULN serta cicilannya, dibutuhkan ULN baru. Implikasinya, Indonesia terjebak perangkap ULN (debt trap). Tragisnya, ULN diandalkan Habibie guna mengangkat negara dari keterpurukan.

Dalam buku, Mendayung di Antara Dua Karang, terungkap adanya friksi di kabinet Habibie. Kubu ortodoks {Gi-nandjar, dkk) versus kubu populis (Adi Sasono, dkk). Namun, pro­gram pengetatan kubu ortodoks minim simpati karena hanya rnengucurkan Rp l44 triliun dana BLB1 guna membantu 55 bank di BPPN. Sebaliknya lewat kebijakan pro poornya, semisal subsidi sembako bagi kaum miskin, kredit murah koperasi/ UKM, kubu populis meraup simpati. Tapi, prestasi fantasis Kabinet Habibie diukir Menneg BUMN Tanri Abeng.Tak genap 5 bulan berkiprah, ia berhasil menyetor ke APBN Rp l0 triliun lebih.

Presiden Era Reformasi

Gus Dur adalah Presiden yang punya visi politik intemasional. Manuver diplomatiknya patut dipuji. Ia tahu bagaimana memahalkan posisi tawar Indo­nesia dalam diplomasi.

Agar tak melulu diremehkan AS, ia menggagas pembentukkan poros Jakarta-Beijing-New Delhi. Ini menegaskan, Indonesia punya alternatif selain Barat .Tak hanya itu, ia bermaksud membuka hubungan dagang dengan Israel. Pertimbangannya, karena komunitas Yahudi menguasai Kongres/Senat AS. media massa dan lembaga keuangan internasional, ia ingin menembus akses ke komunitas Yahudi via Israel. Sayang, langkahnya menuai resistensi di dalam negeri. la akhirnya dijatuhkan akibat Bulog Gate dan Brunei Gate

Tak seperti Gus Dur yang ditekan IMF karena enggan menjual aset bangsa, Presiden Megawati justru diperlakukan lunak oleh IMF. Bantuan IMF mengalir mudah ke Mega. Imbalannya, Mega diharuskan menjual aset negara.Maka.satu persatu aset negara berpindah ke pihak asing. Ditangan Mega, tulis Rafick, liberalisasi eko­nomi berjalan tanpa batas. Akibatnya, kendati dipuji IMF, Mega akhimya digulingkan rakyat melalui Pemilu yang memilih SBY sebagai Presiden

Terhadap SBY-JK, Rafick berharap kebijakan ekonomi yang dilahirkan berpihak pada kesejahteraan rakyat. Masa depan bangsa tak boleh diserahkan pada trinitas neoliberal: IMF, World Bank,WTO. Dengan legitimasi yang dimiliki, SBY-JK mestinya berani menghadapi tekanan asing.

Jika negara maju bisa memberikan asuransi kesehatan bagi rakyatnya dan pendidikannya gratis, bahkan diguyur beasiswa sebagai investasi masa depan, rakyat Indonesia ju­ga berhak mendapat perlakuan serupa. Sebagaimana dipaparkan dalam buku ini, Ra­fick menyimpulkan, sebagian besar masalah-masalah fundamental belum tersentuh reformasi. Salah satu sebabnya adalah hilangnya kesempatan mereformasi sistem ekonomi dengan kreativitas sendiri.

Iklan