pandangan-politik-machiavelli-2588229458Sejarah Filsafat Politik telah menunjukkan perjalanan yang sangat melelahkan. Di awali periode Klasik, Pertengahan, Pencerahan, sampai pada Modern, sudah tentunya setiap periode punya karakter masing-masingnya. Dalam pengejawantahanya adalah benar bahwa studi politik tidak hanya selesai pada wilayah persoalan publik, struktur pemerintah maupun kampanye Pemilu periodik, melainkan juga mancakup aspirasi, tujuan, keyakinan dan nilai-nilai Manusia. Ia akan selalu berkaitan dengan teori, praktik, keterampilan filosofis, maupun teknis.

Adalah Niccolo Machiavelli, seorang filsuf Abad Pencerahan, pemikir Florentin yang tersohor berkat karya serta gagasanya. Kurang lebih dari 14 tahun pernah menjadi sekretaris Negara, namun tidak bertahan lama. Pasalnya, dinamika politik tidak mudah diselesaikan dan semakin berkobar. Dampaknya mengakibatkan perpecahan politik dalam negeri Italia bagian Roma, Milan, Venesia.

Karya monumental Machiavelli adalah The Prince dan Discourse, sebagai hasil dari pada buah pemikiranya. Melalui karya-karyanya, tidak bisa dipungkiri seorang Hitler takluk membaca The Prince, atau Napoleon Bonaparte yang nyaris tidak meninggalkan karyanya untuk dijadikan bantal tidurnya. Bahkan Benito Mussolini menjadikan karya Machiavelli sebagai pedoman kekuasaanya.

Oleh karena itu perlu sekali dalam kajian politik untuk menelanjangi gagasan-gagasan dari pemikir negeri Florentin ini. Dalam hal ini penulis ingin mengajak untuk kembali menerjemahkan Point Of View dari filsafat politiknya Machiavelli terutama yang melatar-belakanginya serta sumbangsih gagasan-gagasanya pada dunia secara luas.

Abad Pencerahan merupakan zaman kemajuan yang ditandai dengan penemuan kompas dari timur, mesin cetak, bubuk mesiu; Vasco Da Gama berkeliling dunia maupun saat Columbus menemukan pulau Amerika. Sedangkan secara sosial budaya, zaman pencerahan ditandai dengan semangat sekularisme dan meninggalkan perhatian pada ontologi, metafisika maupun etika.2

Metodologi yang benar-benar baru diperkenalkan oleh Machiavelli, yakni berupaya menghapus konteks etika dari realitas politik dan mengabaikan tujuan etis. Ia mempelajari politik semata-mata demi tujuan kelayakan dari praktik-praktik institusi kekuasaan. Ia tidak peduli dengan moralitas serta aksi-aksi politik, namun menuju pada penyimpangan tujuan manusia. Ia lebih mengutamakan cara-cara yang bisa dan seharusnya dikaji secara ilmiah tanpa memasukkan kebaikan dan keburukan sebagai tujuanya.3 Dengan demikian sangat berbeda dengan para filsuf sebelumnya yang condong mengikuti metode spekulatif Plato yang lebih mengedepankan Tujuan Etis tentang Kebahagiaan. Selain  itu, Machiavelli kemudian mengkritik para negarawan bagimana seharusnya mereka bertindak, sebagaimana terbukti pendekatan untuk mencapai dan mempertahankan kekuasaan seharusnya dipelajari dan dianalisis secara cermat, tindakan ini selanjutnya harus digunakan oleh para penguasa.

Bagi Machiavelli, secara psikologis manusia pada dasarnya condong pada kejahatan yang ada dalam pikiranya. Ia akan berbuat ketika memiliki kesempatan. Manusia tidak tahu terimakasih, pembohong yang lihai, sangat menghindari bahaya, serta iri dengan hasil yang di capai oleh orang lain. Karenanya mereka diliputi kekuasan, nafsu dan ketamakan. Maka dalam sebuah kekuasan, jika raja ingin tetap mempertahankanya, legitimasi kekuasannya harus menggunakan dua cara. Pertama, melalui hukum; dan Kedua adalah cara binatang. Manusia harus menggunakan watak binatang. Manusia harus mempelajari rubah dan singa. Implikasi logis dari pandangan Machiavelli ini adalah jelas, menempatkan tindakan manusia pada dua watak pada derajat yang sama, yakni menempatkan sisi rasional manusia untuk melayani prinsip binatang dengan cara sedemikian rupa sehingga akal menjadi instrument semata-mata untuk keinginan lahiriah.

Sering kali konsep Machiavelli yang dikenal oleh banyak kalangan adalah tujuan menghalalkan segala cara (The End Justifies The Means). Sejatinya menurut pandangannya, gagasan politik yang ingin dicapai adalah Kebahagiaan. Bagaimanapun Negara berkewajiban memberi kemakmuran kepada Rakyatnya. Benar adanya pemikir Florentine ini mencita-citakan kebaikan rakyat Italia. Apapun cara dalam berpolitik akan dibenarkan meskipun tidak mengindahkan Moral. Baginya, seorang penguasa tidak wajib membahas apakah tindakannya secara moral layak ataukah ada batas-batas etis yang boleh dilanggarnya. Semuanya terbebas dari beban Moral. Raja dapat mengerahkan seluruh energinya untuk keputusan empiris, maka kemudian satu-satunya pembatasan adalah bahwa ia harus menggunakanya untuk tujuan yang benar (kebaikan umum sebagaimana yang telah didefinisikan Machiavelli).

Adapun sumbangsih pemikiran Machiavelli dalam hubungan dengan Negara sebagai organisasi kekuasaan. Pertama, Kekuasaan dan Negara hendaknya dipisahkan dari moralitas dan Tuhan. Kedua, kekuasaan sebagai tujuan bukan instrument untuk mempertahankan nilai-nilai moralitas dan agama.

Ketiga, penguasa yang baik adalah mereka yang mengejar kejayaan dan kekayaan karena keduanya merupakan keharusan yang dimiliki oleh penguasa. Keempat, kekuasaan merupakan raison d’entre Negara, yakni Negara sebagai simbolisasi kekuasaan politik tertinggi yang sifatnya mencakup semua. Meskipun demikian Machiavelli menjadikan Negara kekuasaan bukan Negara hukum.

Kelima, dalam mempertahankan kekuasaan setelah direbut, Machiavelli memberikan dua cara yakni memusnahkan keluarga penguasa lama dan melakukan kolonisasi, dan menjalin hubungan baik dengan Negara tetangga terdekat (cara yang pernah dilakukan oleh bangsa romawi).4 Keenam, dengan kekuasaan yang didapatkan melalui cara yang keji, hendaknya disertai tindakan simpatik (pencitraan) atau kasih sayang terhadap rakyat, supaya rakyat memberikan kepercayaan dan ketergantungan kepadanya.

Ketujuh, dalam The Prince, bahwa seorang penguasa perlu mempelajari sifat yang terpuji. Ia harus berani melakukan tindakan yang bengis, keji, khianat dan kejam asalkan demi kebaikan untuk Negara dan kekuasaanya. Kedelapan, penguasa Negara harus menggunakan cara-cara binatang dalam menghadapi lawan-lawan politiknya. Seorang penguasa dapat mencontoh perangai singa yang menggertak di suatu saat dan perangai rubah yang tidak bisa dijebak di saat yang lain. Machiavelli juga menganjurkan penguasa untuk menjadi Chiron, adalah makhluk dan berbadan kuda dalam mitologi yunani. Kesembilan, penguasa yang mempunyai sikap yang jelas apakah sebagai musuh atau sebagai kawan akan lebih dihargai dari pada bersikap Netral.5

Demikian gagasan filsafat politik Niccollo Machiavelli. Telaah analisisnya yang realistis dalamThe Prince memberikan pencerahan kembali tentang politik. Hingga sampai pada hari ini, akan menjadi kisah yang lebih panjang jika mampu menganilis apa yang benar-benar terjadi di dalam struktur masyarakat yang paling besar (Negara) sampai yang paling terkecil, masyarakat dan keluarga.

* Oleh Muhammad Afif Maulana Mahasiswa Filsafat Agama Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; sebagai bahan diskusi Filsafat Politik Lembaga Studi Filsafat (LSFil) Yogyakarta.

2. Henry J. Smandt, Filsafat Politik; Kajan Historis Zaman Yunani Kuno Sampa Modern,Pustaka Pelajar Cet III, Yogyakarta, 2009 hal., 222

3. Ibid., hal 251

4. Nicoolo Machiavelli, Il Pricipe; Sang Pangeran, Narasi, 2008, hal.,15

5. Sahid Gatara, Ilmu Politik; Manajemen dan Menerapkan, Putaka Setia, Bandung, 2009, hal., 88

Iklan