46240_13022

Ada apa dengan KTP? Kenapa kartu identitas kependudukan ini selalu saja hadirkan polemik? Nyaris tanpa ujung lagi. Sedikit-sedikit, ribut. Sedikit-sedikit, redam. Ribut, redam lagi. Begitu terus. Tak ada selesai-selesainya.

Jika bukan soal polemik pengelolaannya, korupsi proyek pengadaannya di DPR sana, sebagaimana terjadi dalam kasus KTP berbasis elektronik (e-KTP), maka yang ada adalah soal isian kolom agamanya. Ada yang ingin menghapuskan, ada yang tidak. Ada pula yang membebaskan, terserah mau diisi apa.

Kemarin, 7 November 2017, Mahkamah Konstitusi (MK) memilih untuk mengakui keyakinan semua penghayat kepercayaan di Indonesia. Bentuk pengakuannya itu datang dari terkabulkannya permohonan mereka. Bahwa kepercayaan yang selama ini mereka hayati, akhirnya diizinkan untuk tercantum dalam kolom agama di KTP.

“Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” begitu jelas Ketua MK Arief Hidayat. Penjelasan itu kemudian disusul dengan ketokan palu sebagai tanda disahkannya permohonan itu jadi putusan.

Terlepas pendasarannya pada konstitusi negara, terutama tentang administrasi kependudukan dalam UUD 1945, putusan ini mengindikasikan diwajibkannya pelembagaan identitas. Segala tetek bengek manusia (warga negara) terkesan wajib dirangkum ke dalam satu kartu kecil berlabel KTP.

Di satu sisi, pengakuan negara kepada para penghayat kepercayaan di Indonesia adalah hal yang memang patut kita apresiasi. Ini sebentuk angin segar, yang setidaknya mengurangi fakta adanya diskriminasi berbasis suku, ras, agama, dan antargolongan (SARA) di negeri yang berbhineka tunggal ika.

Karena memang, sudah lama kiranya negeri ini dirundung polemik di seputar itu. Hanya karena tak memeluk satu di antara enam agama besar (agama yang diakui negara?), misalnya, seseorang bisa saja tak mendapatkan hak kewarganegaraannya, baik di aspek pendidikan (melanjutkan sekolah), ekonomi (pekerjaan), sosial (pernikahan), bahkan juga di wilayah politik (hak memilih dan dipilih).

Jangankan orang yang di luar enam agama besar itu, yang tergolong di dalamnya saja acap kali mendapat perlakuan diskriminatif oleh mereka yang merasa mayoritas. Dalam kasus Pilkada DKI Jakarta, misalnya, lantaran berbeda secara agama, seorang Ahok yang nasrani malah dikafirkan untuk jadi pemimpin di wilayah yang berpenduduk kebanyakan muslim.

Tak berhenti di sana, pemilih dan pendukungnya pun kena imbas, mendapat perlakuan sama. Jika terbukti memberi keberpihakannya pada Ahok yang sudah dicap kafir, maka yang bersangkutan terancam tidak akan disalatkan jika meninggal dunia.

Betapa bedebah dan tidak masuk akalnya, bukan, pertimbangan semacam itu? Tirani mayoritas bermain. Kepentingan politik meluluhlantakkan nalar sehat. Agama dipolitisasi. Diperjualbelikan.

Meski pengakuan itu tak bisa jadi jaminan akan terhapuskannya praktik diskriminasi berbasis SARA di lingkungan masyarakat, tapi setidaknya memberi secercah harapan. Dan karenanya patut kita apresiasi bersama—terlepas ada masalah kelanjutannya nanti atau tidak.

Di sisi lain, pelembagaan identitas individu secara formal, saya kira justru memunculkan satu ironi tersendiri. Jangankan soal identitas agama atau kepercayaan, identitas apa pun itu, tak ada gunanya dilembagakan segala. Lagi pula, tak ada penting-pentingnya juga bagi negara mengatur wilayah privat warga seperti ini.

Mungkin saja nama dan alamat memang penting. Identitas itu sudah cukup membantu ketika seorang warga, misalnya, mengalami kecelakan atau meninggal dunia di tempat yang tak seorang pun mengenali dirinya sebelumnya. Bahwa identitas itu (nama dan alamat saja) sudah bisa jadi rujukan orang untuk mencari tahu dari mana ia berasal, siapa kerabat-keluarganya, jika tujuannya hanya untuk menginformasikan kejadian tersebut.

Tapi, bagaimana dengan identitas agama atau kepercayaan? Untuk apa kiranya orang tahu itu? Apa untungnya? Sungguh tidak penting apa pun agama atau sukumu, kata Gus Dur. Kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua, toh orang tidak pernah tanya apa agamamu, dari suku mana dirimu berasal, bukan?

Jadi, ketimbang memasukkan identitas agama atau kepercayaan di kolom-kolom tertentu dalam KTP, saya kira malah lebih baik kalau kolom itu dihapuskan saja. Tidak ada guna-gunanya juga ia ada dan diketahui secara publik. Pun begitu dengan kolom tanggal lahir, jenis kelamin, status, dan pekerjaan atau profesi.

Jika ini diindahkan bersama, diputuskan secara resmi oleh negara, maka konsekuensi terbesanya adalah jangan jadikan hal yang remeh-temeh itu sebagai syarat administrasi. Ketika orang mau melanjutkan pendidikan, menikah, melamar pekerjaan, atau ingin menyalurkan hak-hak politiknya, misalnya, maka cukuplah pakai nama dan alamat saja yang jadi syaratnya.

Nama dan alamat saja saya kira sudah representatif. Tak perlulah tetek bengek warga dilembagakan semua, apa lagi soal agama atau kepercayaannya. Lagian, itu wilayah privasi masing-masing. Tak usahlah orang lain ikut atur-atur, termasuk negara. Bebaskan saja. Sebab hak menjalani kepercayaan itu sebenarnya sudah dan harus melekat pada individu, bukan pemberian orang lain atau negara.

Qureta, 9 November 2017

Advertisements