Esai


antarafoto-pelantikan-gubernur_dki-jakarta-161017-wpa-6-e1508307461209

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno melakukan salam commando seusai pelantikan, di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/10). ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Senin, 16 Oktober 2017, DKI Jakarta akhirnya resmi punya nakhoda baru. Setelah Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) digilas massa yang menggila-gila, Jakarta untuk lima tahun ke depan ini selanjutnya akan dipimpin oleh usungan para penggilas nakhoda sebelumnya itu, Anies Baswedan.

Sebagai nakhoda baru, tentu Anies punya segudang tanggung jawab politik. Tak hanya untuk mengarahkan Jakarta seperti citanya, yakni maju kotanya bahagia warganya, Anies pun harus bertanggung jawab penuh atas apa yang telah dirinya perbuat di masa-masa sebelum ia benar-benar jadi “manusia pilihan”. Apa itu? Yakni merajut kembali tenun kebangsaan yang telah ia robek-robek sendiri tanpa ampun.

Memang, kursi Gubernur yang kini Anies duduki—bersanding mesra dengan Sandi—di Ibu Kota, membuatnya harus niscaya menghadirkan wajah Jakarta seperti citanya sendiri. Segala ragam bentuk janji kampanyenya yang kurang lebih berjumlah 23 buah itu harus tertepati. Program plus-plusnya, seperti KJP Plus dan KJS Plus, cepat atau lambat, harus segera ia realisasikan tanpa syarat. Sebab, warga yang menitipkan amanah di pundaknya memang butuh nasi, bukan janji.

Itu baru janji. Tapi yang jauh lebih penting dari itu adalah hadirnya tenun kebangsaan kembali. Bukan hanya karena tanggung jawab Anies selaku pemimpin politik di Ibu Kota, bukan hanya karena tanggung jawabnya sendiri selaku penulis Merawat Tenun Kebangsaan, tapi karena ia yang mengumandangkan dan lalu ia sendiri yang merobek-robeknya kembali. Itu!

Bukan hanya Anies memang yang harus bertanggung jawab penuh atas ini. Akan tetapi, ini perlu diingat, kehancuran keberagaman, rusaknya tenun kebangsaan di Jakarta waktu itu yang mungkin masih mewabah hingga hari ini, disadari Anies atau tidak, terjadi hanya demi pemenangan dirinya. Terlebih bahwa Anies sendiri ikut merobeknya. Itu fakta yang saya kira sudah menjadi rahasia umum bersama.

Masih ingat, bukan, ketika rivalnya (Ahok) tersandung kasus penistaan agama? Di sana, nuansa peran Anies begitu nyata. Alih-alih meredakan gejolak emosi massa yang banyak orang harapkan darinya, ia justru terlibat-serta memanaskan situasi, menyiraminya dengan minyak-minyak penuh kebencian. Meminjam kata Burhanuddin Muhtadi dalam Anies dan Masa Depan Jakarta, ia membiarkan amarah itu menyala dan mengambil insentif elektoral darinya, termasuk mengunjungi Rizieq Shihab, motor penggerak anti-Ahok.

Saat menghadiri makan malam bersama sejumlah petinggi partai pengusungnya di sebuah restoran di Jakarta Selatan (18/4), gejolak emosi massa ini kian diperparah. Di hadapan para elite politik, dengan lantang ia mengandaikan Pilkada DKI Jakarta (putaran dua) adalah “Perang Badar”. Sungguh benar-benar memperkuat kesan bahwa Anies telah secara sengaja memelihara sentimen agama demi kalahkan Ahok.

Ya, data-data empiris memang tak mampu menolak fakta bahwa Anies mulus melenggang ke Balai Kota melalui permainan licik isu-isu SARA, terutama agama. Seperti ditunjukkan exit poll Indikator Politik Indonesia sendiri, nyaris 60% pemilih Anies mendasarkan pilihannya pada kesamaan agama. Pun sebagian besar lainnya menilai ucapan Ahok tentang Al-Maidah adalah penistaan agama.

Temuan-temuan itulah, sekali lagi, yang berperan besar mengantar Anies ke pucuk pimpinan di DKI Jakarta, dibantu oleh Tamasya al-Maidah, tentu saja. Hal yang sama ini jugalah yang menjebloskan rivalnya (Ahok) ke jeruji besi penjara, dibantu penuh oleh rangkaian demi rangkaian Aksi Bela Islam & Ulama.

Entah fakta-fakta di atas itu jadi landasan Anies atau tidak, tetapi dalam pidato pelantikannya, saya rasa ia telah menunjukkan tanggung jawab politiknya sendiri. Ia telah menampilkan niat mulia itu untuk bertanggung jawab penuh atas apa yang sudah dirinya perbuat di masa-masa genting dan menyengat dengan berkata:

“Holong manjalak holong, holong manjalak domu. Begitu pepatah Batak mengatakan kasih sayang mencari kasih sayang, kasih sayang menciptakan persatuan. Ikatan yang kemarin sempat tercerai, mari ikat kembali, mari kita rajut kembali. Mari kita kumpulkan energi yang terserang menjadi energi untuk membangun kota ini sama-sama.”

Jelas. Di sana Anies sadar betul bahwa kondisi keterceraian kemarin adalah buah dari pemenangan dirinya semata. Hari ini upaya pertanggungjawaban dirinya telah ditunjukkannya, meski baru sebatas kata-kata. Dan kita pun mesti mendukungnya-serta, seberapa pun bencinya kita pada sosok Muslim moderat yang sudah cenderung bergerak ke arah “kanan” ini.

Dan Anies pun Kembali Merobek

Baru beberapa detik saja kemuliaan itu muncul dari kata-kata Anies, entah dengan alasan apa, ia pun kembali merobeknya lagi dengan lantang:

“Dulu, kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jangan sampai Jakarta ini seperti yang dituliskan pepatah Madura: itik telor, ayam singerimi; itik yang bertelur, ayam yang mengerami.

Seperti video prosesi pencitraannya di Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan kemarin (13/10), ungkapan Anies dalam pidatonya itu pun viral hebat. Persis di kata “pribumi”,  Anies dituding telah melontarkan visi politik yang tak ubah dengan rasisme, seperti diungkapkan oleh Ketua Setara Institute, Hendardi:

“Pidato pertama Anies setelah dilantik membuat publik menjadi mafhum bahwa visi politik Anies adalah rasisme. Politisasi identitas bukan hanya untuk menggapai kursi gubernur, tetapi hendak dijadikan landasan memimpin dan membangun Jakarta. Pidato yang penuh paradoks.”

Saya sendiri pun bertanya-tanya: apa maksud Anies menyelipkan kata “pribumi” itu dalam pidatonya? Terlepas dari tidak patutnya lagi kata seperti itu dihembuskan di ruang publik menurut UU No. 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis serta Instruksi Presiden No. 26/1998 tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non-Pribumi, menggandeng kata “pribumi” dalam prosesi pelantikannya, hampir tak bisa disangkal lagi, adalah upaya dirinya untuk membedakan kelompoknya dengan kelompok Ahok.

Dengan kata lain, Anies berusaha mengklaim diri sebagai pribumi, sedang Ahok diposisikan sebagai nonpribumi, pemberontak yang harus dimusnahkan.

Paradoks? Tentu iya. Sebab, di satu sisi, Anies membingkai konsepsi negara untuk semua, sebagaimana cita Bapak Proklamator Kemerdekaan Bung Karno. Tetapi, di sisi lain, ia menghembuskan citra penuh benci atas ras-ras tertentu—kalau kata Hendardi, Anies telah mengumandangkan supremasi etnisitas melalui penegasan pribumi sebagai diksi pembeda dirinya (pemenang) dengan yang lain (kelompok Ahok?).

Maka, saya kembali bertanya: di mana letak pengupayaan Anies atas pewujud-nyataan sila kelima itu? Jika benar Anies menjadikan rasisme sebagai visi politiknya, maka itu sama saja dengan membangun peradaban dari Jakarta untuk Indonesia melalui visi politik yang benar-benar mematikan.

Sudah. Tak perlu jauh-jauh melihatnya sampai ke negeri seberang, seperti yang terjadi di Jerman atau Myanmar, misalnya. Di negeri ini sendiri, Indonesia, hembusan visi politik berupa kebencian atas ras itu telah menjadi sejarah kelam bangsa. Terutama di era rezim Orde Baru Soeharto, visi yang lahir dari politik adu-domba sang diktator ini telah memakan korban yang tak terhitung lagi jumlahnya. Masyarakat Tionghoa untuk melakukan asimilasi sembari mengidentifikasi mereka sebagai yang bukan pribumi.

Sesudah Soeharto jatuh, alih-alih redup, garis demarkasi itu pun justru semakin menggila. Di mana-mana terjadi kerusuhan massal dengan target masyarakat Tionghoa. Mereka nyaris jadi sasaran empuk kebencian melulu atas nama ras. Semua karena visi politik rasisme yang dibangun secara matang-matang oleh Bapak Pembangunan yang pernah berkuasan selama 32 tahun kurang lebih ini.

Visi politik seperti itu sendiri sebenarnya bukan hal baru. Jauh sebelum Soeharto, kebencian atas masyarakat Tionghoa sudah bercikal-bakal di zaman-zaman kolonial Belanda. Maka, hadirnya pidato Anies Baswedan yang berupaya mengidentifikasi kelompok pribumi bisa dikatakan kelanjutan kembali visi politik rasisme di Indonesia.

Maka, tak salah juga jika peneliti LIPI Amin Mudzakkir menggambarkan fenomena ini dalam status Facebook-nya: Pribumi adalah mitos yang diciptakan oleh kolonialisme, dijalankan oleh Soehartoisme, dan dipidatokan oleh Anies Baswedanisme.

Ya, begitulah kira-kira penggambarannya yang tepat. Lalu Anies pun mau tak mau harus kembali bertanggung jawab pada polemik yang ia hadirkan sendiri di tengah gejolak emosi massa yang belum usai-usai ini. Semoga tanggung jawab politik ini mampu Anies tunaikan sebelum akhirnya beralih merealisasikan semua janji-janji politiknya yang plus-plus itu.

Selamat bekerja, Bang Anies!

Geotimes, 18 Oktober 2017

Iklan

anti-pki

Ada banyak, juga beragam, respons netizen terhadap kolom bertajuk Lebih Baik Dituduh PKI daripada PKS. Ketika tayang dan tersebar ke hampir antero jagat maya, tak sedikit nada-nada sinis terlontar untuknya. Disebut inilah, itulah, anulah, apalah-apalah, semua tampak tertuju pada aras yang sama: PE…NO…LA…KAN!

Netizen anti-PKI zaman now tampaknya memang begitu. Meski tak bisa jadi patokan bahwa mayoritas darinya menolak kolom viral Geotimes itu, respons-respons atasnya, saya kira, tetap harus dinilai sebagai hal yang patut diberi tanggapan balik. Bukan karena anti-kritik, tetapi mendiamkan kekeliruan adalah juga laku yang munafik. Dalam hal apa pun, mesti ada ketegasan. Itu perlu.

Melalui kolom terbaru ini, saya hanya akan memberi penegasan sekaligus tanggapan balik atas opini Grady Nagara. Dalam tulisannya, Kalo Ane Sih, Gpp Dituduh PKS, pendaku “pengamat politik” itu menilai kecenderungan pilihan saya sebagai sesuatu yang absurd. Bahkan, judul dan sumbernya pun dinilai serupa. Lebih memilukan lagi adalah karena menganggap absurd kencenderungan pilihan, judul, serta sumber rujukan, maka analisis dan hasilnya pun dipandang seirama: sama-sama absurd, katanya.

Oh, inginku berteriak dan berkata: sumpe loe? Secara ilmu logika sih (ciee..) sudah tepat. Standar. Cara pengambilan keputusannya memenuhi kaidah-kaidah ilmiah, menarik kesimpulan berdasar premis-premis yang ada. Terlepas premisnya benar atau tidak, itu soal lain, yang sayangnya justru tidak tercermati sedemikian rupa.

Dalam makna dasarnya, absurd adalah kata sifat yang berarti “tidak masuk akal; mustahil”. Biasanya, sesuatu yang dianggap absurd (tidak masuk akal) adalah ia yang memang tidak bisa dinalar, tidak terbukti kevalidannya secara nyata, seperti cerita-cerita mitos, legenda, mukjizat nabi-nabi, dan sebangsanya yang lain.

Pada pilihan atau kecenderungan pilihan, atas dasar apa ia lantas disebut sebagai yang tidak masuk akal alias absurd? Apakah lantaran pilihannya itu unik atau anti-arus utama? Jangan mencap seenak dengkul, dong. Tiap orang punya pilihan masing-masing, hidup, sikap, pandangan, dan lain sebagainya. Tidak mesti semua harus seragam, justru seringnya tampak beragam. Keberagaman adalah fitrah dan penyeragaman adalah penindasan. Seperti sedang orasi saja ya.

Ketika pilihan yang lain berbeda dengan pilihan kita, itu tak berarti ia lantas tidak masuk akal. Milih PKI, kok, dibilang absurd? Maunya milih PKS, gitu? Justru sebaliknya, anggapan yang demikian itu sendirilah yang absurd. Jadinya, ya maling teriak maling. Merespons sesuatu yang dianggap absurd dengan absurditas. Wadefak!

Bagaimana dengan sumbernya? Padahal di sana sudah tertulis jelas, pollingLuthfi Assyaukanie yang jadi rujukan itu saya tempatkan sebagai sesuatu yang memang tak bisa diklaim representatif. Meski begitu, kemasuk-akalannya sangat nyata, yakni berdasar pada pilihan ribuan netizen pengguna Twitter. Itu fakta. Jauh lebih ilmiah ketimbang klaim-klaim kebenaran religius, yang tidak bisa dipastikan asal-usul sumbernya.

Saya berani bersaksi, malahan hakkul yakin, bahwa penulis yang juga alumnus Universitas Indonesia itu tidak betul-betul membaca sumber kritikannya sendiri. Jika benar ia membaca tanpa sekadar mengeja, tentu pertanyaan seputar penyandingan PKS dengan PKI tidak terlontar lagi. Sebab, di sana, di sumber kritikannya itu, lagi-lagi sudah jelas tersurat: berdasar pada cuitan @idetopia sebagai sumber rujukannya.

Artinya, bukan semata mempersandingkan PKI-PKS begitu saja, tapi itu sekadar respons pada apa yang sudah ada. Jadi, kalau ingin menanyakan perihal ini, maka tanya langsung saja kepada pembuat polling-nya. Maksud saya, buanglah sampah pada tempatnya. Understood, kan? You know-lah.

Meski mengaku bukan kader PKS, karena tidak punya kartu anggota partai (katanya), rasa-rasanya ia adalah pendukung/simpatisan partai berbau Islam itu—rasa-rasanya, lho; bisa benar, bisa tidak. Itu tampak dari seberapa getolnya ia membela PKS dengan mengarahkan pembaca untuk melirik kasus korupsi anggota partai di luarnya, yakni ke papa Setya Novanto. Ia tak mau menyoal kasus korupsi kader-kader PKS hanya karena dinilai sejumput, tidak banyak, tidak besar, jika dibanding dengan kasus yang melilit Ketua DPR RI.

Sekarang saya tanya, benarkah Setnov itu korupsi? Apa buktinya? Ini Indonesia, ya akhi, bukan bumi datar. Sebagai negara hukum, pengadilan yang menentukan itu. Tak bisa orang mengira-ngira begitu saja, apalagi sampai main hakim sendiri. Selama belum ada keputusan absah dari dewan hakim yang menyatakan Setnov korupsi, maka selama itu pula Setnov tak bisa diklaim seperti itu.

Ini tidak menutup mata. Terserah orang mau menilai bagaimana gelagat Hakim Cepi Iskandar. Ini hanya soal terbukti atau tidaknya seseorang melakukan tindak pidana korupsi saja. Maka, jika dibanding kader-kader PKS seperti LHI, Gatot, Sigit, dan Yudi, setidaknya Setnov masih terbukti bersih daripada merekalah. Entah di kemudian hari Setnov terbukti, itu persoalan lain. Yang jelas, sekarang, Setnov tak terbukti melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh kader-kader PKS yang kini terkurung dalam penjara.

Jika memang anggota Kelompok Muslim Dialektis (Kemudi) itu mau adil dalam berpikir, bersikap, bertindak, sebagaimana serunya, maka di sinilah saatnya. Biar bagaimanapun, pikiran atau sikap adil itu juga harus berdasar. Jangan mematoknya pada klaim, apalagi bersambut dengan kebencian. Itu tak adil juga namanya.

Masih soal korup-mengkorup di tubuh PKS. Toh saya tidak menyebut bahwa partai besutan tokoh-tokoh KAMMI itu adalah partai paling korup. Justru saya menulis: bukan hanya PKS yang berperilaku kotor semacam ini; hampir semua partai politik yang punya posisi strategis di pemerintahan berlaku sama. Duh, bisa baca gak sih orang ini? Menjadi semakin jelas ke-hakkul-yakin-an saya saja kalau begitu. Ia sebenarnya tidak membaca. Bahkan, sekadar mengeja kata per katanya pun hampir tidak.

Terkait soal pernyataan “PKS benar-benar mengandung banyak koruptor”, apa yang salah coba? Empat koruptor yang tersaji di kolom itu, apa iya tidak bisa jadi bukti bahwa PKS benar-benar mengandung banyak pencuri uang? Anak kecil pun tahu, keles, bahwa lebih dari 1 alias minimal 2 adalah angka yang sudah terbilang banyak. Atau jangan-jangan penulisnya tak pernah ikut kelas matematika waktu duduk di bangku SD dulu? Atau mungkin di saat kuliah di UI ia diajarkan untuk menyangkal ketentuan yang sudah ada dari sejak zaman batu itu? Entahlah.

Soal pencantuman nama Musa Zainuddin. Netizen, termasuk sang penulis opini, menilai penempatan Musa di kolom itu adalah keliru. Apa sebab? Karena Musa bukan politikus PKS, melainkan berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Jujur, saya sebelumnya tidak tahu-menahu siapa itu Musa Zainuddin, dari mana ia bersumber. Tapi, satu yang pasti, ia ikut terlibat dalam kasus korupsi yang melilit kader PKS Yudi Widiana Adia. Yudi adalah wakil di Komisi V DPR saat melakukan tindak pidana korupsi. Sedang Musa sebagai anggotanya, ikut membantu melakukan kejahatan perampokan uang rakyat itu.

“…fakta penambalnya datang dari Musa Zainuddin. Ia disebut menyalurkan dana aspirasinya sebesar Rp 104,7 miliar ke proyek pembangunan jalan di Maluku dan Maluku Utara.”

Apa yang salah dari kutipan di atas? Selain tak menyebut Musa adalah politikus PKS, yang saya maksud sendiri adalah koruptor ini terlibat-serta sebagai penambal dalam kasus korupsi yang melilit kader PKS Yudi. Karena sama-sama di Komisi V DPR, keduanya tersandung kasus korupsi terkait proyek pembangunan infrastruktur pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sampai di sini, semoga clear.

Tentang perbandingan kaderisasi. Jika benar PKS juga melakukan metode serupa dengan apa yang jadi ciri khas PKI, terutama di tahun-tahun revolusi 50-an, maka sudah selayaknyalah bahwa PKS juga bertengger sebagai partai terkuat di lingkup nasional. Karena ini belum terbukti, sebagaimana PKI yang mampu menjadi partai terkuat ke-4 berkat metode kaderisasinya yang cukup solid (turun ke bawah atau turba), maka PKS belum pantas dinyatakan begitu. Bukti itu perlu.

“PKS juga terkenal solid dan bahkan kader-kadernya rela bekerja tidak dibayar. Datang saja ke aksi-aksi kemanusiaan PKS yang jumlah pesertanya selalu fantastis. Silakan wawancara salah satu pesertanya. Saya yakin, mereka bahkan tidak dibayar sepeser pun, dan tidak seperti demo-demo bayaran lainnya yang di akhir aksi para peserta mengantri untuk mendapatkan box nasi dan amplop.”

Jangan lupa, tak mungkinlah ada anggota, pendukung/simpatisan partai tertentu yang akan membeberkan kebobrokan partai jagoannya sendiri. Lantaran suka, salah atau benar kelakuannya, pasti tetap akan dinyatakan benar. Kecenderungannya begitu. Dan inilah yang sebenarnya tidak adil, baik dalam berpikir, bersikap, juga dalam perbuatan.

Terakhir, yang membuat saya hampir mau mati ketawa adalah penolakannya terhadap PKI berdasar ketakutan pribadinya. Ia menolak PKI, menolak memilihnya, dan lebih baik dituduh PKS karena takut digebuk oleh preman-preman jalanan (yang mengaku Pancasilais).

Benar-benar netizen anti-PKI zaman now: pilihannya didasarkan pada kemauan orang lain. Tidak punya sikap. Maunya didikte. Emoh-lah saya diajak ngopi sama orang yang beginian. Maaf, saya mending ngopi sendiri kalau begitu.

Geotimes, 8 Oktober 2017

Lebih Baik Dituduh PKI daripada PKS

Ini sebenarnya pilihan yang konyol. Tetapi, ketika harus memilih antara dituduh sebagai (kader, pendukung/simpatisan) Partai Komunis Indonesia (PKI) atau Partai Keadilan Sejahtera (PKS), maka saya dengan jelas akan menjatuhkan pilihan itu pada yang pertama.

Ketika Luthfi Assyaukanie membuat polling dengan pertanyaan semacam itu di akun Twitter-nya, @idetopia, pilihan itu pun saya buktikan. Seperti 67 persen dari total 6.667 voters lainnya, saya juga lebih baik memilih dituduh PKI ketimbang PKS. Sementara sisanya, yakni 33 persen, menjatuhkan pilihannya pada partai berbau Islam itu.

Ngomong-ngomong soal polling­-nya Luthfi, apa yang ditunjukkan adalah hasil yang tentu saja cukup mencengangkan. Di tengah geliat penolakan terhadap PKI, baik datangnya dari masyarakat sipil maupun jajaran pemerintah, pollingitu justru memberi hal yang sebaliknya.

Meski tak bisa diklaim representatif, setidaknya bisa jadi satu bukti bahwa mayoritas masyarakat (netizen) ternyata lebih memandang hina PKS daripada PKI. Jika ini boleh jadi ukuran, maka yang layak sebenarnya mencuat ke permukaan publik adalah penolakan terhadap PKS, bukan pada PKI.

Ya, yang eksis dan nyata hari ini memang PKS. Ia eksis sebagai partai politik dengan kenyataan hitam melilit dan terkandung dalam tubuhnya. Sementara PKI, apa yang harus ditakutkan darinya? Eksistensi partai ini tak lebih seperti hantu.  Sebagai hantu, bisa apa? Ini dunia riil. Jangan samakan dengan penampakan di film-film nan fiktif itu.

Korupsi itu Nyata, Jenderal

Dibanding komunisme, praktik korupsi jelas-jelas jauh lebih merusak. Meski sama-sama mencuat, komunisme hanya berpotensi merusak ide/pemikiran. Itu pun hanya terjadi di tataran pelajar/mahasiswa saja, yang mungkin hanya akan menggaggu jalannya proses belajar-mengajar belaka. Sangat beda jauh dengan apa yang bisa dirusak oleh praktik korupsi, yang menjalar dari atas hingga ke tingkatan paling bawah sekalipun

Ingat, kan, bagaimana PKS belakangan ini hanya tampak sebagai partai politik yang mengandung praktik korupsi dalam tubuhnya? Dimulai dari Presiden PKS sendiri, Luthfi Hasan Ishaaq, yang terlibat dalam kasus suap pengurusan kuota impor sapi di Kementerian Pertanian pada tahun 2013 silam.

Mantan pimpinan PKS yang dijerat hukuman 16 tahun penjara ini terbukti menerima janji pemberian uang sebesar Rp 40 miliar dari PT Indoguna Utama. Rp 13 miliar di antaranya sendiri sudah diterima dari teman dekatnya, Ahmad Fathana, yang lebih dulu tertangkap basah.

Belum lagi dengan jeratan pasal pencucian uang terhadapnya. Tak ayal jika Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memberi hukuman pidana setinggi itu, yang bahkan diperberat oleh Mahkamah Agung menjadi 18 tahun penjara. Dan karena kasus ini pulalah yang membuat PKS mendapat julukan sebagai “Partai Korupsi Sapi”.

Setelah pimpinan pusatnya terjerat, sejumlah kader lainnya juka ikut-ikutan terseret. Apa yang dialami oleh Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Sumatera Utara, menambah fakta bahwa PKS benar-benar mengandung banyak koruptor. Bersama istrinya, Evy Susanti, ia berupaya menyuap hakim dan panitera PTUN Medan guna menghindarkan dirinya sebagai tersangka kasus penyalahgunaan dana bantuan sosial dan hibah pada Pemprov Sumut tahun 2013.

Kenyataan ini kian diperparah ketika Sigit Purnomo Asri, kader PKS lainnya yang merupakan Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014, terlibat serta dalam kasus suap Sang Gubernur ini. Sigit dinyatakan menerima suap dari Gatot sebesar Rp 1,295 miliar terkait persetujuan dan pengesahan APBD Sumatera Utara.

Tak berselang lama, muncul kasus korupsi dari kader PKS lainnya bernama Yudi Widiana Adia. Selaku Wakil Ketua Komisi V DPR, ia menjadi koruptor keempat dari “Partai Korupsi Sapi” ini lantaran terlibat dalam kasus suap terkait proyek pembangunan jalan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Dan yang terakhir, fakta penambalnya datang dari Musa Zainuddin. Ia disebut menyalurkan dana aspiranya sebesar Rp 104,7 miliar ke proyek pembangunan jalan di Maluku dan Maluku Utara.

Memang, bukan hanya PKS yang berperilaku kotor semacam ini. Hampir semua partai politik yang punya kedudukan strategis di pemerintahan berlaku sama. Tapi, karena perbandingannya dengan PKI, maka ketakutan terhadap PKS jauh lebih nyata ketimbang ketakutan pada partai yang sebatas hanya jadi hantu itu.

Tak Perlu Takut pada PKI

Sudah disebutkan di awal bahwa PKI hanyalah hantu. Itu pun diada-adakan, direkayasa. Maka, takut pada hantu berarti kita hendak beriman pada ketakutan. Dalam Islam, bukankah ini termasuk perilaku syirik?

Lagi pula, jika pun PKI benar-benar ada, paling hanya akan menjadi “singa ompong”, jika tidak mati perlahan tergilas zaman. Itu kalau partai ini masih eksis dan masih mempertahankan ide/gagasannya sebagai partai pengusung “kesetaraan”—sebuah konsep pemikiran yang utopis alias mustahil.

Lihatlah negara-negara yang dulunya menganut komunisme sebagai ideologinya. Sebut saja Vietnam, Rusia, atau Kuba, misalnya. Apa yang nyata dari mereka hari ini? Seperti juga Cina, negara-negara ini tampil dengan menduakan ideologi yang dulunya sangat dipertahankan. Meski ada yang masih bersikukuh mempertahankannya seperti Korea Utara, negara yang satu ini pun seringnya hanya jadi bahan lawakan.

Memang, PKI sangat sarat dengan represivitas, pemaksaan ide, kepemimpinan otoriter, dan anti-demokrasi. Tapi, jika fakta-fakta ini kita jadikan alasan sehingga harus takut pada PKI, bisa dikatakan bahwa ini adalah ketakutan tak berdasar. Itu tak lebih sebagai ketakutan manipulatif, semacam politik adu domba.

Hari ini, kita hidup di era demokrasi. Kebebasan berpendapat sangat dijunjung tinggi. Sedikit saja kita memaksakan komunisme dalam kehidupan sehari-hari, seperti memaksakan ide, maka penolakan atasnya jauh lebih besar ketimbang pengupayaannya. Mau bagaimanapun dipaksakan, eksistensi gagasannya tetap akan terbentur, mustahil bisa terwujud.

Meski begitu, keunggulan PKI dari partai-partai lainnya, termasuk perbandingannya pada PKS, masih jauh di atas rata-rata. Metode kaderisasinya, misalnya, yakni turun ke bawah (turba), sebagaimana juga diterapkan oleh organisasi kebudayaannya bernama Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), sangat layak jadi bahan percontohan.

Kerja sama, berdasar program dan aksi bersama, bagi partai ini, adalah kunci persatuan dan kemenangan. Hal ini yang terus diterapkan dalam menggalang solidaritas hingga ke lapisan paling bawah melalui metode “tiga sama” dalam turba-nya, yakni makan bersama, tidur bersama, dan bekerja bersama. Tak heran jika partai ini sempat bertengger sebagai partai terkuat keempat di ajang pemilu pertama Indonesia tahun 1950-an.

Selain itu, progresivitas dan ketegasan para petinggi partainya terhadap kadernya juga menjadi contoh lainnya yang patut ditiru. Seperti ditunjukkan di masa kepemimpinan D.N. Aidit, tak ada imbauan paling memukau darinya selain “memaksa” kader-kadernya untuk berlaku sebagai pencipta, yang senantiasa bergerak tanpa terlebih dahulu harus digerakkan.

Inilah secerca keunggulan-keunggulan PKI—selengkapnya bisa dibaca dalam D.N. Aidit; Pilihan Tulisan, 1959-1960—yang sekaligus menjadi sebab mengapa saya lebih memilih dituduh PKI ketimbang PKS. Saya lebih memilih dan sudi dituduh sebagai kader, pendukung, atau simpatisan partai progresif-revolusioner daripada harus dituduh sebagai bagian dari partai-partai naungan para koruptor, seperti “Partai Korupsi Sapi”. Ingat, sebatas dituduh, bukan ingin menjadi.

Geotimes, 2 Oktober 2017

antarafoto-lbh-jakarta-di-kepung-massa-180917-adm-5-e1505699810864-696x385

Sejumlah petugas kepolisian menjaga sekelompok massa yang mengepung dan melakukan orasi di depan kantor Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Minggu (17/9) malam. Acara “Asik Asik Aksi: Indonesia Darurat Demokrasi” ini berujung rusuh setelah sekelompok massa menuntut kantor LBH Jakarta ditutup dan terjadi bentrok dengan aparat kepolisian. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

Makin sedikit negara campur tangan dalam urusan masyarakat, makin baik jadinya fungsi negara itu. ~ Robert Nozick

Saya sepakat bahwa negara (para pengurusnya) perlu kembali memperhatikan maksud demokrasi sebagai sebuah sistem. Sebab, jika negara dibiarkan mendefinisikannya secara serampangan, maka perwujudannya dalam bentuk kebijakan pun akan amburadul. Alih-alih demokratis, yang ada malah sebaliknya. Berantakan. Tak karuan.

Ketika negara mendefinisikan demokrasi sebagai “kuasa absolut”, misalnya, maka segala tindak-tanduknya pun akan dipandang absah. Atas nama stabilitas, kebebasan warga boleh dihilangkan. Juga, ketika negara hanya mendefinisikan demokrasi sebagai “legitimasi ke-mayoritas-an” belaka, maka yang lahir adalah “tirani mayoritas”. Demi kepentingan orang banyak, yang kecil-kecil halal dibungkam.

Tidak! Kita tak butuh lagi definisi kolot atas demokrasi seperti itu. Merujuk Perihal Demokrasi Robert A. Dahl (2001), setidaknya demokrasi mampu menghasilkan akibat-akibat yang diinginkan sebagai cita awalnya, seperti terhindarnya negara dari praktik tirani apa pun, menjunjung tinggi hak-hak asasi tiap manusianya, terjaganya kebebasan individu/sipil, serta terjaminnya hak menentukan nasib sendiri dari warga negaranya tanpa terkecuali.

Akibat-akibat di atas, di samping sebagai tolok ukur dari demokrasi sendiri, itu tertuju tiada lain guna mencapai apa yang juga jadi cita diadakannya sebuah negara, yakni perdamaian dan kemakmuran. Karenanya, niscaya bagi negara untuk kembali mewajah demokrasi dalam maknanya paling hakiki sebagaimana dirumuskan seorang guru besar emeritus Ilmu Politik pada Universitas Yale tersebut.

Mengapa itu perlu? Lihat saja bagaimana wajah negara kita akhir-akhir ini terkesan sangat mengkhawatirkan. Di mana-mana, rupa buruknya saja yang melulu tampil. Melalui aparatnya yang mungkin sedikit keparat, itu lagi-lagi ditunjukkan dengan memberangus kebebasan berpendapat, berekspresi, juga berkumpul dari warga-warganya.

Minggu malam (17/9) kabar duka kembali hadir. Sekitar 100 orang aktivis peserta diskusi dan pagelaran seni #DaruratDemokrasi terkepung di dalam kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia  (YLBHI), Menteng, Jakarta Pusat. Di luar gedung, puluhan massa yang mengklaim dari kelompok anti-komunis berunjuk rasa sejak pukul 21.30 WIB. Mereka berorasi meminta pihak YLBHI menghentikan acara diskusi.

Jelang tengah malam, massa bergerak dan berusaha masuk ke dalam gedung dan beberapa orang demonstran bahkan mulai melempari kantor YLBHI dengan batu dan botol. Kerusuhan tak terelakkan saat massa berteriak-teriak dan berusaha menerobos keamanan polisi. Bahkan, polisi yang berjaga juga menjadi sasaran lemparan batu dari massa.

Sehari sebelumnya, Sabtu (16/9), diskusi “Pengungkapan Kebenaran Sejarah 1965/66” di tempat yang sama dibubarkan. Alasan? Lantaran panitia penyelenggara dinilai tidak memberi pemberitahuan (izin) ke pihak kepolisian. Dan, juga, konten diskusinya dianggap terlalu sensitif. Itu sebab kepolisian merasa wajib ambil tindakan berupa pembubaran.

Selintas, aparat negara ini agaknya tidak mau ambil pusing. Ketimbang harus menjaga segelintir orang yang itu dianggap meresahkan banyak pihak, mending memberangus yang segilintir saja lalu semua jadi aman. Lebih simpel. Tidak banyak risiko. Watak-watak yang sungguh memuakkan.

Meski punya alasan, alasan pembubaran diskusi ini sendiri sama sekali tak berdasar. Pertama, soal perizinan. Adakah “Izin Keramaian” dalam UU mengatur serta kegiatan diskusi, apalagi yang hanya mendatangkan 50 orang saja? Bukankah kegiatan yang harus mengantongi izin adalah kegiatan yang mendatangkan massa minimal 300 sampai 1.000 orang?

Lagi pula, dalam Juklap Kapolri Nomor Pol/02/XII/95 tentang perizinan dan pemberitahuan kegiatan warga, tak ada satu pun kegiatan berbau diskusi yang tercantum sebagai hal yang mesti mendapat perizinan sebelum penyelenggaraan. Pentas musik, wayang kulit, dan ketoprak, misalnya, apakah pertunjukan-pertujukan itu sama dan sebangun dengan kegiatan diskusi?

Penyampaian pendapat di muka umum (publik), seperti unjuk rasa/demonstrasi, pawai, dan mimbar bebas, toh semua ini juga tidak identik dengan kegiatan diskusi yang sifatnya lebih eksklusif. Terlebih massa yang diestimasikan hanya 50 orang saja. Ingat, 50 orang! Bukan ratusan hingga ribuan seperti aksi bela-bela itu!

Kedua, soal konten diskusi yang dipandang sensitif. Kontennya saja akan menimbulkan keresahan. Akan tetapi, sebagai negeri yang berlabel demokrasi, gagasan apa pun dari warga negaranya, mau itu meresahkan atau tidak, hendaknya sudah menjadi kewajiban negara untuk melindunginya. Apalagi keresahan itu sendiri hanya berdasar pada ketakutan belaka alias belum terbukti.

Jika pun terbukti meresahkan, tetap saja bahwa yang mesti negara jaga adalah jangan sampai ada pihak yang berusaha menghalang-halanginya. Kembali merujuk Dahl, di sinilah peran dan fungsi negara harus eksis. Inilah kondisi demokrasi yang tidak boleh tidak harus negara pertahankan, apa pun risikonya.

Terlepas dari itu, di era Jokowi-Jusuf Kalla, tentu aksi serupa bukan kali pertama itu yang pernah terjadi. Simak saja rilis Indeks Demokrasi Indonesia 2016. Di sana, Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya penurunan Indeks Demokrasi dari 72,82 poin di tahun 2015 menjadi 70,09 poin di tahun setelahnya. Artinya, ada penurunan sebesar 2,73 poin di pelbagai aspek, seperti kebebasan sipil, kebebasan berkumpul, hak-hak politik, kebebasan dari diskriminasi, dan lembaga demokrasi sendiri.

Di aspek kebebasan sipil, misalnya, terjadi penurunan sebesar 3,85 poin; kebebasan berkumpul, 3,86 poin; hak-hak politik, 0,52 poin; kebebasan dari diskriminasi, 0,17 poin; dan lembaga demokrasi, 4,82 poin. Berdasar data-data ini, tak salah jika netizen menggemparkan linimasa dengan tagar #DaruratDemokrasi.

Ya, itu benar adanya. Semakin besar intervensi negara ke dalam urusan-urusan masyarakat, semakin mewujud pula kondisi yang darurat itu—negeri darurat demokrasi dan sekarat demokrasi. Sebab, meminjam pendapat Robert Nozick di pembuka tulisan ini, makin sedikit negara campur tangan dalam urusan masyarakat, maka akan semakin baik jadinya fungsi negara itu. Sekali lagi, inilah kondisi demokrasi yang harus negara camkan.

Tapi, rasanya ini bawaan orok belaka. Semakin bangsa ini belajar dan membangun demokrasi sebagai sistem terbaik pengelolaan negara, selalu saja berujung pada fakta sebagai lawannya. Misalnya, ketika negeri ini baru menetapkan Demokrasi Parlementer atau Demokrasi Liberal (1950-1959), lalu Demokrasi Terpimpin ala Soekarno (1959-1966), hingga Demokrasi Pancasila di bawah rezim diktotar Soeharto (1967-1998), apa yang nyata selain nuansa antidemokrasi?

Lebih menyedihkan lagi ketika tahu bahwa penggantinya, yakni Demokrasi Reformasi (1998-sekarang), nyatanya belum juga mewujudkan demokrasi yang semestinya. Dan yang membuat lebih runyam lagi adalah bahwa bukan negara dan aparatnya saja yang berlaku antidemokrasi. Komunitas masyarakat (ormas) hingga organisasi mahasiswa pun ikut andil dalam memberangus hak paling fundamental dari warga-warga negara itu.

Lantas, kepada siapa lagi kita harus bertumpu jika tahu bahwa nyaris semua pihak justru turun tangan dalam membungkam kebebasan yang mestinya terjamin kuat dalam sistem demokrasi? Masih bisakah label demokrasi itu kita sematkan ke diri Negara Republik Indonesia kalau nyatanya hanya mewujud seperti itu? Jika ya, demokrasi macam apa yang sekiranya dianut? Sukar menerka.

Meski demikian, berpikir positif bahwa negara sebenarnya masih keliru memaknai demokrasi adalah hal yang tetap patut kita kedepankan. Dengan memandangnya demikian, setidaknya itu bisa jadi alasan bahwa kita masih harus “mengajari” negara apa dan bagaimana demokrasi harusnya berjalan.

Hemat kata, negara harus kita ingatkan bahwa dalam berdemokrasi, tak boleh ada pengekangan, tak diperkenankan ada pelarangan, terhadap apa dan siapa pun. Bahwa negara, yang punya fungsi dan peran sebagai pengarah kebijakan, harus sadar posisi bahwa ia hanya diperkenankan untuk menjaga kebebasan-kebebasan warga saja, terlebih yang sifatnya primordial.

Dengan begitu, darurat demokrasi bisa sedikit teredam. Sedikit saja. Tak perlu banyak-banyak untuk negeri yang masih harus banyak belajar menggunakan sistem demokrasi sebagai cara mengelolah negaranya ini.

Geotimes, 18 September 2017

Samsu-Rizal-Panggabean-500x385

Samsu Rizal Panggabean (31 Mei 1961 – 7 September 2017)

Kepergian Bang Rizal—sapaan akrab saya untuk Samsu Rizal Panggabean—menyadarkan saya akan satu hal. Bahwa ternyata pertemuan saya dengannya pada Sabtu Siang (12 Agustus) itu adalah yang pertama sekaligus jadi yang terakhir.

Kamis (7/9) sekitar pukul 05.20 WIB, fakta memilukan itu hadir. Setelah dirawat lanjutan pada Minggu (3/9) pasca operasi jantung, beliau akhirnya dinyatakan berpulang. Naasnya, ia tak hanya tinggalkan istri dan dua orang putra, tapi juga banyak pengagumnya seperti saya. Innalillah…

Ah, tak perlu kiranya mengungkit momen memedihkan itu terlalu jauh. Selain tak bernilai, mengingat itu hanya akan menambah pundi perih. Yang pergi biar berlalu. Kenang saja yang masih tertinggal. Begitu yang saya patrikan.

Tapi, entah mau menyebut diri sebagai yang beruntung atau sial; beruntung sebab sudah sempat ngopi bareng dengannya walau sesaat; sial karena itu adalah yang terakhir; saya tak tahu. Yang pasti, kesempatan langka itu memberi-menambah kesan tersendiri bagi saya, juga saya yakin bagi siapa-siapa yang pernah bertemu dengan beliau.

Maka, mungkin patut pula untuk sejenak menghatur terima kasih pada kawan Aceng Husni Mubarok. Berkat dia, akademisi yang sebelumnya saya kenal hanya lewat karya-karya tulisnya itu, pada akhirnya bisa saya temui. Melihatnya langsung. Tatap muka. Berbincang lepas.

Waktu itu, namanya ngopi, pertemuan kami bertiga hanya sekadar ajang bincang-bincang santai. Tak banyak hal serius yang jadi topik bahasan. Cukup bicara soal yang remeh-temeh. Yang tertanyakan darinya untuk saya pun seputar aktivitas keseharian, seperti “kuliah di mana”, “ambil jurusan apa”, dan lain sejenisnya.

Meski sesaat dan terkesan biasa-biasa, tapi ada hal utama yang dapat saya petik. Bahwa penghargaan saya sejak dulu atas dedikasi tingginya sebagai akademisi, terlengkapi secara apik dengan balutan kebersahajaan. Itu sangat nyata dan tampak pada dirinya. Ia hidup sewajar-wajarnya. Sederhana sekali untuk ukuran seorang “Guru Besar” di salah satu universitas ternama di Kota Pendidikan ini.

Dedikasi tanpa Batas

Bang Rizal memang dikenal sebagai akademisi yang punya dedikasi tinggi di bidang profesinya. Berposisi sebagai pengampuh keilmuan resolusi konflik, dedikasi tingginya itu ia tunjukkan, tidak saja sebatas pendiseminasian teori, tapi sekaligus memberikan contohnya langsung ke dalam praktik.

Tentu kita masih ingat kan bagaimana upayanya membebaskan 10 warga negara Indonesia yang pernah disandera kelompok separatis Filipina, Abu Sayyaf?

Memang, upaya pembebasan ini ditempuh dengan berbagai macam cara sebelumnya akhirnya buahkan hasil. Setidaknya, ada 5 tim yang berturut-turut berpacu dengan waktu hanya untuk membebaskan WNI yang merupakan awak kapal PT Patria Maritime Lines (PML); dibajak sejak 26 Maret 2016.

Di antara tim-tim itu, ada bentukan PT PML sendiri yang bertugas menjalin komunikasi awal  dengan penyandera; tim Kementerian Luar Negeri yang bertugas merajut hubungan diplomatis secara formal dengan pemerintah setempat; ada tim gabungan aparat intelelijen Indonesia-Filipina; tim bentukan Mayjen TNI Kivlan Zein sebagai pengkoordinir tim-tim lainnya; dan terakhir adalah bentukan Yayasan Sukma.

Di tim terakhir itulah nama Samsu Rizal Panggabean tertera. Bersama sahabatnya Ahmad Baidowi, pimpinan Sekolah Sukma Bangsa di Aceh, tim ini bisa dikatakan paling berpengaruh. Sebab, selain punya kecakapan berdiplomasi dengan kelompok Abu Sayyaf, tim ini juga dilengkapi dengan pemahaman luar-dalam soal terorisme di Filipina Selatan. Dan itu berdasar hasil penelitian Bang Rizal sebagai akademisi yang pernah menyelam jauh hingga ke sana.

Itu satu hal, belum lagi dedikasi lainnya yang Bang Rizal juga pernah tunjukkan dalam mengentaskan konflik-konflik di dalam negeri. Di Aceh, Ambon, Poso, dan konflik-konflik yang terbilang sulit untuk diretas jalan perdamaiannya oleh sebab berbalut sentimen SARA, nama Bang Rizal nyaris tak pernah absen.

Maka, wajar belaka ia berturut-berturut mendapat penghargaan di bidang profesinya ini. Mulai dari Satya Lencana Karya Satya dari Presiden, penghargaan pengabdian dari lingkungan akademik di mana ia mengajar selama kurang lebih 25 tahun, hingga penghargaan berupa kenaikan pangkat demi pangkat.

Tapi, bagi saya sendiri, semua yang terakhir itu toh tak penting untuk diketahui. Lumrah diberikan kepada siapa yang menunjukkan dedikasi tingginya di bidang profesinya masing-masing. Sementara yang terpenting dari itu semua, yang sekaligus patut saya jadikan teladan, adalah tentang kebersahajaan beliau.

Luwes dan Bersahaja

Dibenarkan oleh salah seorang koleganya—bertemu dengannya di rumah duka—bahwa Bang Rizal semasa hidupnya lebih dikenal paling bersahaja. Semisal, ia lebih gemar pakai vespa buntutnya ke mana-mana, terutama ke kampus untuk mengajar, ketimbang harus menggunakan mobil pribadi.

Jelas saja, perihal ini sangat jarang saya temui, terlebih pada yang punya posisi strategis di lingkungan kampus. Tapi, bisa jadi itu satu strategi menghindari macet saja, misalnya, atau mungkin karena kecintaan akutnya pada sang motor buntut. Entahlah.

Kebersahajaannya ini pun kian terlengkapi dengan keluwesannya bertemu siapa saja. Tak pandang bulu. Ini diceritakan mahasiswanya, bagaimana luwesnya sang dosen di saat banyak yang terlalu terpaku pada hal-hal yang berokratis belaka.

“Hanya beliau yang paling gampang kami temui untuk urusan akademik. Beliau selalu memberi kesempatan, selalu memastikan bahwa urusan keilmuan adalah utama.” Demikian pengakuan itu terlontar dari beberapa mahasiswanya yang saya temui di rumah duka kemarin.

Tambahnya, pun Bang Rizal dipandang sebagai orang paling teliti. Jangankan kekeliruan konsep atau perspektif dalam menilik suatu masalah, hingga ke hal-hal detail sekali pun, seperti kesalahan eja/tata bahasa, tetap Bang Rizal persoalkan.

“Meski kadang itu buat kami jengkel, tapi itu sangat membantu. Pelajaran berharga yang kami kenang dari beliau,” lanjutnya.

Koleganya yang lain, Hamid Basyaib, bahkan menyebut Bang Rizal sebagai orang yang tak ambisius, kecuali di bidang akademik. Tulis Hamid di salah satu catatan obituarinya untuk sang sahabatnya ini, Bang Rizal dipandang tak pernah sedikit pun mengesankan bahwa dirinya penting. Ia tak pernah menunjukkan ambisi politik maupun ekonomi, meski ia cukup paham bagaimana cara mencapainya.

Sungguh, lagi-lagi ada orang yang mengajarkan saya tentang bagaimana menjalani “hidup yang baik”. Bang Rizal adalah salah satu dari secuil sosok yang bisa saya teladani untuk urusan “yang baik” ini.

Duh! Rasanya baru kemarin kita ngopi bersama. Itu yang pertama, pun jadi yang terakhir. Selamat jalan, Bang Rizal. Damai di sana.

Geotimes, 8 September 2017

Laman Berikutnya »