Esai


antarafoto-lbh-jakarta-di-kepung-massa-180917-adm-5-e1505699810864-696x385

Sejumlah petugas kepolisian menjaga sekelompok massa yang mengepung dan melakukan orasi di depan kantor Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Minggu (17/9) malam. Acara “Asik Asik Aksi: Indonesia Darurat Demokrasi” ini berujung rusuh setelah sekelompok massa menuntut kantor LBH Jakarta ditutup dan terjadi bentrok dengan aparat kepolisian. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

Makin sedikit negara campur tangan dalam urusan masyarakat, makin baik jadinya fungsi negara itu. ~ Robert Nozick

Saya sepakat bahwa negara (para pengurusnya) perlu kembali memperhatikan maksud demokrasi sebagai sebuah sistem. Sebab, jika negara dibiarkan mendefinisikannya secara serampangan, maka perwujudannya dalam bentuk kebijakan pun akan amburadul. Alih-alih demokratis, yang ada malah sebaliknya. Berantakan. Tak karuan.

Ketika negara mendefinisikan demokrasi sebagai “kuasa absolut”, misalnya, maka segala tindak-tanduknya pun akan dipandang absah. Atas nama stabilitas, kebebasan warga boleh dihilangkan. Juga, ketika negara hanya mendefinisikan demokrasi sebagai “legitimasi ke-mayoritas-an” belaka, maka yang lahir adalah “tirani mayoritas”. Demi kepentingan orang banyak, yang kecil-kecil halal dibungkam.

Tidak! Kita tak butuh lagi definisi kolot atas demokrasi seperti itu. Merujuk Perihal Demokrasi Robert A. Dahl (2001), setidaknya demokrasi mampu menghasilkan akibat-akibat yang diinginkan sebagai cita awalnya, seperti terhindarnya negara dari praktik tirani apa pun, menjunjung tinggi hak-hak asasi tiap manusianya, terjaganya kebebasan individu/sipil, serta terjaminnya hak menentukan nasib sendiri dari warga negaranya tanpa terkecuali.

Akibat-akibat di atas, di samping sebagai tolok ukur dari demokrasi sendiri, itu tertuju tiada lain guna mencapai apa yang juga jadi cita diadakannya sebuah negara, yakni perdamaian dan kemakmuran. Karenanya, niscaya bagi negara untuk kembali mewajah demokrasi dalam maknanya paling hakiki sebagaimana dirumuskan seorang guru besar emeritus Ilmu Politik pada Universitas Yale tersebut.

Mengapa itu perlu? Lihat saja bagaimana wajah negara kita akhir-akhir ini terkesan sangat mengkhawatirkan. Di mana-mana, rupa buruknya saja yang melulu tampil. Melalui aparatnya yang mungkin sedikit keparat, itu lagi-lagi ditunjukkan dengan memberangus kebebasan berpendapat, berekspresi, juga berkumpul dari warga-warganya.

Minggu malam (17/9) kabar duka kembali hadir. Sekitar 100 orang aktivis peserta diskusi dan pagelaran seni #DaruratDemokrasi terkepung di dalam kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia  (YLBHI), Menteng, Jakarta Pusat. Di luar gedung, puluhan massa yang mengklaim dari kelompok anti-komunis berunjuk rasa sejak pukul 21.30 WIB. Mereka berorasi meminta pihak YLBHI menghentikan acara diskusi.

Jelang tengah malam, massa bergerak dan berusaha masuk ke dalam gedung dan beberapa orang demonstran bahkan mulai melempari kantor YLBHI dengan batu dan botol. Kerusuhan tak terelakkan saat massa berteriak-teriak dan berusaha menerobos keamanan polisi. Bahkan, polisi yang berjaga juga menjadi sasaran lemparan batu dari massa.

Sehari sebelumnya, Sabtu (16/9), diskusi “Pengungkapan Kebenaran Sejarah 1965/66” di tempat yang sama dibubarkan. Alasan? Lantaran panitia penyelenggara dinilai tidak memberi pemberitahuan (izin) ke pihak kepolisian. Dan, juga, konten diskusinya dianggap terlalu sensitif. Itu sebab kepolisian merasa wajib ambil tindakan berupa pembubaran.

Selintas, aparat negara ini agaknya tidak mau ambil pusing. Ketimbang harus menjaga segelintir orang yang itu dianggap meresahkan banyak pihak, mending memberangus yang segilintir saja lalu semua jadi aman. Lebih simpel. Tidak banyak risiko. Watak-watak yang sungguh memuakkan.

Meski punya alasan, alasan pembubaran diskusi ini sendiri sama sekali tak berdasar. Pertama, soal perizinan. Adakah “Izin Keramaian” dalam UU mengatur serta kegiatan diskusi, apalagi yang hanya mendatangkan 50 orang saja? Bukankah kegiatan yang harus mengantongi izin adalah kegiatan yang mendatangkan massa minimal 300 sampai 1.000 orang?

Lagi pula, dalam Juklap Kapolri Nomor Pol/02/XII/95 tentang perizinan dan pemberitahuan kegiatan warga, tak ada satu pun kegiatan berbau diskusi yang tercantum sebagai hal yang mesti mendapat perizinan sebelum penyelenggaraan. Pentas musik, wayang kulit, dan ketoprak, misalnya, apakah pertunjukan-pertujukan itu sama dan sebangun dengan kegiatan diskusi?

Penyampaian pendapat di muka umum (publik), seperti unjuk rasa/demonstrasi, pawai, dan mimbar bebas, toh semua ini juga tidak identik dengan kegiatan diskusi yang sifatnya lebih eksklusif. Terlebih massa yang diestimasikan hanya 50 orang saja. Ingat, 50 orang! Bukan ratusan hingga ribuan seperti aksi bela-bela itu!

Kedua, soal konten diskusi yang dipandang sensitif. Kontennya saja akan menimbulkan keresahan. Akan tetapi, sebagai negeri yang berlabel demokrasi, gagasan apa pun dari warga negaranya, mau itu meresahkan atau tidak, hendaknya sudah menjadi kewajiban negara untuk melindunginya. Apalagi keresahan itu sendiri hanya berdasar pada ketakutan belaka alias belum terbukti.

Jika pun terbukti meresahkan, tetap saja bahwa yang mesti negara jaga adalah jangan sampai ada pihak yang berusaha menghalang-halanginya. Kembali merujuk Dahl, di sinilah peran dan fungsi negara harus eksis. Inilah kondisi demokrasi yang tidak boleh tidak harus negara pertahankan, apa pun risikonya.

Terlepas dari itu, di era Jokowi-Jusuf Kalla, tentu aksi serupa bukan kali pertama itu yang pernah terjadi. Simak saja rilis Indeks Demokrasi Indonesia 2016. Di sana, Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya penurunan Indeks Demokrasi dari 72,82 poin di tahun 2015 menjadi 70,09 poin di tahun setelahnya. Artinya, ada penurunan sebesar 2,73 poin di pelbagai aspek, seperti kebebasan sipil, kebebasan berkumpul, hak-hak politik, kebebasan dari diskriminasi, dan lembaga demokrasi sendiri.

Di aspek kebebasan sipil, misalnya, terjadi penurunan sebesar 3,85 poin; kebebasan berkumpul, 3,86 poin; hak-hak politik, 0,52 poin; kebebasan dari diskriminasi, 0,17 poin; dan lembaga demokrasi, 4,82 poin. Berdasar data-data ini, tak salah jika netizen menggemparkan linimasa dengan tagar #DaruratDemokrasi.

Ya, itu benar adanya. Semakin besar intervensi negara ke dalam urusan-urusan masyarakat, semakin mewujud pula kondisi yang darurat itu—negeri darurat demokrasi dan sekarat demokrasi. Sebab, meminjam pendapat Robert Nozick di pembuka tulisan ini, makin sedikit negara campur tangan dalam urusan masyarakat, maka akan semakin baik jadinya fungsi negara itu. Sekali lagi, inilah kondisi demokrasi yang harus negara camkan.

Tapi, rasanya ini bawaan orok belaka. Semakin bangsa ini belajar dan membangun demokrasi sebagai sistem terbaik pengelolaan negara, selalu saja berujung pada fakta sebagai lawannya. Misalnya, ketika negeri ini baru menetapkan Demokrasi Parlementer atau Demokrasi Liberal (1950-1959), lalu Demokrasi Terpimpin ala Soekarno (1959-1966), hingga Demokrasi Pancasila di bawah rezim diktotar Soeharto (1967-1998), apa yang nyata selain nuansa antidemokrasi?

Lebih menyedihkan lagi ketika tahu bahwa penggantinya, yakni Demokrasi Reformasi (1998-sekarang), nyatanya belum juga mewujudkan demokrasi yang semestinya. Dan yang membuat lebih runyam lagi adalah bahwa bukan negara dan aparatnya saja yang berlaku antidemokrasi. Komunitas masyarakat (ormas) hingga organisasi mahasiswa pun ikut andil dalam memberangus hak paling fundamental dari warga-warga negara itu.

Lantas, kepada siapa lagi kita harus bertumpu jika tahu bahwa nyaris semua pihak justru turun tangan dalam membungkam kebebasan yang mestinya terjamin kuat dalam sistem demokrasi? Masih bisakah label demokrasi itu kita sematkan ke diri Negara Republik Indonesia kalau nyatanya hanya mewujud seperti itu? Jika ya, demokrasi macam apa yang sekiranya dianut? Sukar menerka.

Meski demikian, berpikir positif bahwa negara sebenarnya masih keliru memaknai demokrasi adalah hal yang tetap patut kita kedepankan. Dengan memandangnya demikian, setidaknya itu bisa jadi alasan bahwa kita masih harus “mengajari” negara apa dan bagaimana demokrasi harusnya berjalan.

Hemat kata, negara harus kita ingatkan bahwa dalam berdemokrasi, tak boleh ada pengekangan, tak diperkenankan ada pelarangan, terhadap apa dan siapa pun. Bahwa negara, yang punya fungsi dan peran sebagai pengarah kebijakan, harus sadar posisi bahwa ia hanya diperkenankan untuk menjaga kebebasan-kebebasan warga saja, terlebih yang sifatnya primordial.

Dengan begitu, darurat demokrasi bisa sedikit teredam. Sedikit saja. Tak perlu banyak-banyak untuk negeri yang masih harus banyak belajar menggunakan sistem demokrasi sebagai cara mengelolah negaranya ini.

Geotimes, 18 September 2017

Iklan
Samsu-Rizal-Panggabean-500x385

Samsu Rizal Panggabean (31 Mei 1961 – 7 September 2017)

Kepergian Bang Rizal—sapaan akrab saya untuk Samsu Rizal Panggabean—menyadarkan saya akan satu hal. Bahwa ternyata pertemuan saya dengannya pada Sabtu Siang (12 Agustus) itu adalah yang pertama sekaligus jadi yang terakhir.

Kamis (7/9) sekitar pukul 05.20 WIB, fakta memilukan itu hadir. Setelah dirawat lanjutan pada Minggu (3/9) pasca operasi jantung, beliau akhirnya dinyatakan berpulang. Naasnya, ia tak hanya tinggalkan istri dan dua orang putra, tapi juga banyak pengagumnya seperti saya. Innalillah…

Ah, tak perlu kiranya mengungkit momen memedihkan itu terlalu jauh. Selain tak bernilai, mengingat itu hanya akan menambah pundi perih. Yang pergi biar berlalu. Kenang saja yang masih tertinggal. Begitu yang saya patrikan.

Tapi, entah mau menyebut diri sebagai yang beruntung atau sial; beruntung sebab sudah sempat ngopi bareng dengannya walau sesaat; sial karena itu adalah yang terakhir; saya tak tahu. Yang pasti, kesempatan langka itu memberi-menambah kesan tersendiri bagi saya, juga saya yakin bagi siapa-siapa yang pernah bertemu dengan beliau.

Maka, mungkin patut pula untuk sejenak menghatur terima kasih pada kawan Aceng Husni Mubarok. Berkat dia, akademisi yang sebelumnya saya kenal hanya lewat karya-karya tulisnya itu, pada akhirnya bisa saya temui. Melihatnya langsung. Tatap muka. Berbincang lepas.

Waktu itu, namanya ngopi, pertemuan kami bertiga hanya sekadar ajang bincang-bincang santai. Tak banyak hal serius yang jadi topik bahasan. Cukup bicara soal yang remeh-temeh. Yang tertanyakan darinya untuk saya pun seputar aktivitas keseharian, seperti “kuliah di mana”, “ambil jurusan apa”, dan lain sejenisnya.

Meski sesaat dan terkesan biasa-biasa, tapi ada hal utama yang dapat saya petik. Bahwa penghargaan saya sejak dulu atas dedikasi tingginya sebagai akademisi, terlengkapi secara apik dengan balutan kebersahajaan. Itu sangat nyata dan tampak pada dirinya. Ia hidup sewajar-wajarnya. Sederhana sekali untuk ukuran seorang “Guru Besar” di salah satu universitas ternama di Kota Pendidikan ini.

Dedikasi tanpa Batas

Bang Rizal memang dikenal sebagai akademisi yang punya dedikasi tinggi di bidang profesinya. Berposisi sebagai pengampuh keilmuan resolusi konflik, dedikasi tingginya itu ia tunjukkan, tidak saja sebatas pendiseminasian teori, tapi sekaligus memberikan contohnya langsung ke dalam praktik.

Tentu kita masih ingat kan bagaimana upayanya membebaskan 10 warga negara Indonesia yang pernah disandera kelompok separatis Filipina, Abu Sayyaf?

Memang, upaya pembebasan ini ditempuh dengan berbagai macam cara sebelumnya akhirnya buahkan hasil. Setidaknya, ada 5 tim yang berturut-turut berpacu dengan waktu hanya untuk membebaskan WNI yang merupakan awak kapal PT Patria Maritime Lines (PML); dibajak sejak 26 Maret 2016.

Di antara tim-tim itu, ada bentukan PT PML sendiri yang bertugas menjalin komunikasi awal  dengan penyandera; tim Kementerian Luar Negeri yang bertugas merajut hubungan diplomatis secara formal dengan pemerintah setempat; ada tim gabungan aparat intelelijen Indonesia-Filipina; tim bentukan Mayjen TNI Kivlan Zein sebagai pengkoordinir tim-tim lainnya; dan terakhir adalah bentukan Yayasan Sukma.

Di tim terakhir itulah nama Samsu Rizal Panggabean tertera. Bersama sahabatnya Ahmad Baidowi, pimpinan Sekolah Sukma Bangsa di Aceh, tim ini bisa dikatakan paling berpengaruh. Sebab, selain punya kecakapan berdiplomasi dengan kelompok Abu Sayyaf, tim ini juga dilengkapi dengan pemahaman luar-dalam soal terorisme di Filipina Selatan. Dan itu berdasar hasil penelitian Bang Rizal sebagai akademisi yang pernah menyelam jauh hingga ke sana.

Itu satu hal, belum lagi dedikasi lainnya yang Bang Rizal juga pernah tunjukkan dalam mengentaskan konflik-konflik di dalam negeri. Di Aceh, Ambon, Poso, dan konflik-konflik yang terbilang sulit untuk diretas jalan perdamaiannya oleh sebab berbalut sentimen SARA, nama Bang Rizal nyaris tak pernah absen.

Maka, wajar belaka ia berturut-berturut mendapat penghargaan di bidang profesinya ini. Mulai dari Satya Lencana Karya Satya dari Presiden, penghargaan pengabdian dari lingkungan akademik di mana ia mengajar selama kurang lebih 25 tahun, hingga penghargaan berupa kenaikan pangkat demi pangkat.

Tapi, bagi saya sendiri, semua yang terakhir itu toh tak penting untuk diketahui. Lumrah diberikan kepada siapa yang menunjukkan dedikasi tingginya di bidang profesinya masing-masing. Sementara yang terpenting dari itu semua, yang sekaligus patut saya jadikan teladan, adalah tentang kebersahajaan beliau.

Luwes dan Bersahaja

Dibenarkan oleh salah seorang koleganya—bertemu dengannya di rumah duka—bahwa Bang Rizal semasa hidupnya lebih dikenal paling bersahaja. Semisal, ia lebih gemar pakai vespa buntutnya ke mana-mana, terutama ke kampus untuk mengajar, ketimbang harus menggunakan mobil pribadi.

Jelas saja, perihal ini sangat jarang saya temui, terlebih pada yang punya posisi strategis di lingkungan kampus. Tapi, bisa jadi itu satu strategi menghindari macet saja, misalnya, atau mungkin karena kecintaan akutnya pada sang motor buntut. Entahlah.

Kebersahajaannya ini pun kian terlengkapi dengan keluwesannya bertemu siapa saja. Tak pandang bulu. Ini diceritakan mahasiswanya, bagaimana luwesnya sang dosen di saat banyak yang terlalu terpaku pada hal-hal yang berokratis belaka.

“Hanya beliau yang paling gampang kami temui untuk urusan akademik. Beliau selalu memberi kesempatan, selalu memastikan bahwa urusan keilmuan adalah utama.” Demikian pengakuan itu terlontar dari beberapa mahasiswanya yang saya temui di rumah duka kemarin.

Tambahnya, pun Bang Rizal dipandang sebagai orang paling teliti. Jangankan kekeliruan konsep atau perspektif dalam menilik suatu masalah, hingga ke hal-hal detail sekali pun, seperti kesalahan eja/tata bahasa, tetap Bang Rizal persoalkan.

“Meski kadang itu buat kami jengkel, tapi itu sangat membantu. Pelajaran berharga yang kami kenang dari beliau,” lanjutnya.

Koleganya yang lain, Hamid Basyaib, bahkan menyebut Bang Rizal sebagai orang yang tak ambisius, kecuali di bidang akademik. Tulis Hamid di salah satu catatan obituarinya untuk sang sahabatnya ini, Bang Rizal dipandang tak pernah sedikit pun mengesankan bahwa dirinya penting. Ia tak pernah menunjukkan ambisi politik maupun ekonomi, meski ia cukup paham bagaimana cara mencapainya.

Sungguh, lagi-lagi ada orang yang mengajarkan saya tentang bagaimana menjalani “hidup yang baik”. Bang Rizal adalah salah satu dari secuil sosok yang bisa saya teladani untuk urusan “yang baik” ini.

Duh! Rasanya baru kemarin kita ngopi bersama. Itu yang pertama, pun jadi yang terakhir. Selamat jalan, Bang Rizal. Damai di sana.

Geotimes, 8 September 2017

gak-nyambung-675x385

Kritik Cania Citta Irlanie dalam satu “Canialogy”-nya di Geotimes atas argumen-argumen Deddy Corbuzier adalah hal yang sangat menggelikan. Itu sebab karena beberapa kritiknya nyaris tak ada nyambung-nyambungnya sama sekali.

Bertajuk Sesat Pikir Deddy Corbuzier Soal Kuliah Tidak Penting, Geolive Host ini mencoba mempreteli satu per satu argumen mantan pesulap yang berperawakan tinggi besar nan botak itu melalui vlognya. Bagi Cania, apa yang disampaikan Deddy dalam 8 Alasan Kuliah Tidak Penting adalah sesuatu yang sangat sarat akan kesesatan berpikir.

Sepakat. Ada sejumlah hal yang memang Deddy bangun secara serampangan. Kalau tidak direspons, cepat atau lambat, maka itu akan jadi penyakit, menyebar bak virus mematikan, terutama bagi generasi masa depan. Misalnya, soal kuliah di perguruan tinggi atau universitas yang menurut Deddy tidak mengajarkan mahasiswa untuk berpikir. Seperti kata Cania, ini adalah bentuk over-generalisasi.

Pun demikian ketika Deddy mengklaim bahwa kebanyakan orang-orang sukses adalah mereka yang justru tidak atau berhenti kuliah—seperti Mark Zuckerberg mungkin. Tapi, tanpa fakta dan data yang valid, pernyataan Deddy ini jelas bisa kita kategorikan sebagai sebuah fallacy, logika yang menyesatkan.

Hanya saja, di luar kritik Cania seperti di atas, tetap ada beberapa hal yang bagi saya tidak nyambung dalam kritiknya. Dan ini, jika tidak direspons pula, pun akan bisa jadi momok berbuah fatal.

Pertama, tentang “sesuatu yang tidak spesial”. Menurut Cania, Deddy mengasumsikan bahwa sesuatu yang tidak spesial itu adalah hal yang sama artinya dengan ketinggalan zaman. Karena itu, sesuatu yang tidak spesial tadi menjadi hal yang tidak penting lagi. Pada ini, Cania ambil contoh tentang penggunaan merk smartphone.

Hari ini, jutaan hingga puluhan juta orang mungkin yang pakai Samsung dan i-Phone, bahkan seri terbaru. Terus, apakah kedua merk smartphone raksasa itu ketinggalan zaman, gitu?

Cania juga menyoalnya dari sisi aksesibilitas. Bahwa dulu, hanya segelintir orang saja yang bisa menggunakan internet. Sekarang, hampir semua orang bisa mengaksesnya. Lantas, tanya Cania, apakah itu membuktikan bahwa internet jadi tidak penting, bisa disebut sudah ketinggalan zaman?

Oh my god. Bisa-bisanya Cania mengkritik Deddy semacam itu. Ini satu bukti bahwa Cania sebenarnya tidak terlalu memahami apa yang dirinya tengah kritik. Ia tidak paham betul apa yang dimaksud Deddy dengan “sesuatu yang tidak spesial” dalam konteks perkuliahan. Cania keliru memahami Deddy tentang pandangannya soal “kuliah yang sudah ketinggalan zaman”. Itu tampak dari analogi yang diberikan Cania yang salah kaprah.

Dulu, kata Deddy, anak kuliahan yang ketika lulus mendapat ijazah dan gelar adalah ia yang spesial di lingkungan masyarakatnya. Itu benar, sebab tidak semua orang bisa meraihnya. Hanya mereka yang pintar atau dari kalangan keluarga berduit sajalah yang bisa mendapatkan kesempatan istimewa semacam itu.

Tapi itu dulu. Sekarang, nyaris semua orang sudah bisa meraihnya dengan mudah. Karenanya, ketika ada orang yang masih beralasan bahwa “saya ingin kuliah agar jadi sarjana dan bisa menjadi orang spesial di lingkungan masyarakat saya”, maka itu jelas pandangan yang sudah kolot, ndeso alias ketinggalan zaman.

Bukankah yang spesial adalah ketika kita memiliki sesuatu yang tidak/belum banyak orang bisa dapatkan dan miliki dalam hidupnya? Apa yang membedakan saya yang punya gelar S.Fil, misalnya, dengan semua teman saya yang juga mendapat gelar yang sama? Apa spesialnya lagi gelar itu? Keter-spesial-an di sini sudah buyar. Tidak ada lagi pembeda yang khas. Semuanya sudah lazim.

Aksesibilitas, di mana nyambungnya soal ini? Deddy toh tidak menyoalnya. Yang dia permasalahkan hanyalah kenaifan dalam berpikir, alasan orang kuliah yang hanya mengejar agar dirinya bisa tampil spesial, bukan tentang yang lain-lain. Jadi, jangan melebarkan permasalahan ke hal-hal yang sama sekali tidak ada kaitannya. Itu sesat pikir juga namanya.

Yang lain, masih tentang kuliah yang “ketinggalan zaman”, benar bahwa ilmu pengetahuan hari ini bisa didapat dari mana saja. Tidak hanya dari bangku kuliah, tidak dari dosen-dosen/pengajar di kampus, tetapi sudah bisa diakses secara mudah di internet.

Lagipula, ketika yang dimaksud kuliah itu adalah mencari ilmu pengetahuan, seperti kata Lutfhi Assyaukanie di status Facebook-nya, maka perguruan tinggi atau universitas kiranya tidak lagi relevan. Sebab, di zaman internet, akses ke arah itu sudah terbuka luas. Bahkan, ilmu pengetahuan terbanyak yang bisa orang dapat sekarang justru berada di luar tembok-tembok kampus.

Saya sepakat dengan Lutfhi. Perguruan tinggi atau universitas hari ini sudah kehilangan raison d’etre-nya. Eksistensinya sudah tidak sama kayak dulu lagi. Makanya, ketika orang masih beranggapan bahwa perguruan tinggi adalah gudangnya ilmu pengetahuan, pandangan inilah yang dimaksud Deddy sebagai hal yang sudah ketinggalan zaman. Dan ini, sialnya, tidak mampu dicerna oleh host paling bla bla bla di jagat maya itu.

Terkait soal argumen Deddy tentang “kuliah mahal” yang kemudian membuat kuliah terkesan jadi tidak penting di matanya, saya kira Cania lagi-lagi keliru memahami maksud Deddy. Cania justru membelokkan itu ke hal-hal yang tidak ada hubungannya sama sekali, seperti beralih mempertanyakan korelasi antara barang-barang mahal dengan sesuatu yang tidak penting. Apa hubungannya?

Padahal, yang dimaksud Deddy adalah tentang tujuan membayar mahal-mahal sesuatu yang tidak diyakini bisa memberi manfaat apa-apa pada si subjek. Jika kita yakin kuliah tidak memberi manfaat, kata Deddy, maka untuk apa harus kuliah? Mending uang-uang itu dipakai saja untuk hal-hal lain seperti berbisnis.

Lagipula, alasan utama orang diterima bekerja di suatu perusahaan, misalnya, adalah pengalaman, bukan selembar ijazah. Ya, meski itu tetap bisa jadi salah satu penguatnya, dan masih ada beberapa tempat yang menganggapnya sebagai syarat utama, pun itu hanya seupil. Tapi jangan naif, pengalaman si subjeklah yang jadi ukuran utamanya, bukan hal lain apalagi sebatas selembar bukti yang meski sudah terlegalisir secara resmi sekalipun. Itu tetap tidak bisa jadi jaminan.

Tentang “kuliah murah”, Cania pikir bahwa argumen ini adalah upaya Deddy membantah argumennya sendiri terkait “kuliah mahal”. Aduh, saya yang salah tanggap atau Cania yang menyimak vlog Deddy hanya sepotong-sepotong?

Ingat, Can, maksud Deddy tentang “kuliah murah” di sini tak lepas kaitannya dengan konsep “ketinggalan zaman” di awal tadi. Ketika kuliah sudah murah bahkan gratis, maka semua orang bisa dengan mudah mengaksesnya. Kalau semua orang sudah bisa mengaksesnya, itu berarti bahwa yang spesial di mata masyarakat kita dulu semakin akan hilang. Di sana ketinggalan zaman yang dimaksud Deddy menemui bentuknya paling riil.

Untuk soal “salah jurusan”, saya rasa ada benarnya. Kita tak boleh membuang-buang materi hanya untuk menjalani sesuatu yang tidak kita sukai. Seperti kata Deddy, “Anda pikir Anda bisa sukses dengan hal yang Anda tidak suka?” Omong kosong.

Geotimes, 4 September 2017

150396777259a4ba1cd06f2

Jajaran Pimpinan Saracen (SARA Center)

Sebuah kabar bahagia—tentu sekaligus menyedihkan—datang dari terbongkarnya salah satu industri penebar benci bernuansa SARA. Ketika kita sudah lama haus akan kedamaian, terbongkarnya industri brutal itu setidaknya membuat hasrat kita bisa agak terpuaskan.

Rabu (23/8), Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri berhasil membongkar sindikat berlabel Saracen alias SARA Center—pusatnya penggorengan isu-isu suku, agama, ras, dan antargolongan dengan ramuan bumbu yang cukup mengenaskan.

Bermodus sebagai penyedia jasa, Saracen jadi pusat jual-beli pesan-pesan provokatif. Ia jadi produsen konten-konten penipu (hoax), ujaran kebenciaan (hate speech), hingga fitnah dengan harga yang cukup fantastis, mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah per pesanan.

Guna melancarkan aksinya, Saracen tempatkan banyak anggotanya, disebar ke berbagai penjuru negeri. Ribuan akun media sosial sengaja mereka ternak sebagai medium utamanya. Perkiraan Polri, ada sekitar 800 ribu lebih akun ternak milik Saracen.

Ya, di samping ada akun yang fokus memojokkan Islam, juga ada akun yang hanya berkutat pada pendiskreditan umat-umat beragama lain, utamanya terhadap Yahudi dan Nasrani, juga terhadap kelompok-kelompok yang memang jadi pusat kebencian sang pemesan. Sebagian lainnya lagi, khusus untuk menyerang dan memfitnah jajaran pemerintah. Kerja-kerja buzzer begitu.

Untuk metode perekrutan anggotanya sendiri, unggahan-unggahan provokatif di linimasa sengaja disebar. Ini jadi senjata ampuh, disesuaikan pada trend di media sosial. Baik itu berupa kata-kata, narasi bergambar atau meme, semua tak terkecuali mereka produksi. Intinya, hanya untuk menggiring opini agar, misalnya, masyarakat tertarik dan ikut berpandangan negatif kepada kelompok yang jadi objek serangannya.

Beruntung kiranya Polri bisa bekerja dengan sangat baik. Dari hasil pembongkaran sindikat Saracen, tiga orang yang punya posisi strategis di dalamnya ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah Jasriadi (ketua sindikat), Muhammad Faizal Tonong (ketua bidang media informasi), dan Sri Rahayu (koordinator wilayah untuk Cianjur, Jawa Barat).

Tim siber Polri juga berhasil menelusuri sejumlah media-media yang Saracen gunakan sebagai kaki-tangannya. Ada Saracen News, Saracen Cyber Team, dan Saracennewscom, yang kesemuanya merupakan grup Facebook Saracen. Tak menutup kemungkinan, masih ada grup-grup lainnya yang belum terdeteksi.

Jelas, ini kabar bahagia. Sebab setidaknya kepolisian terbilang berhasil meminimalisir tindak pidana yang memang selama ini banyak meruyakkan keutuhan berbangsa. Karenanya, untuk kerja-kerja kepolisian kita sejauh ini, mesti dan patutlah kita beri apresiasi.

Hanya saja, kabar menyedihkannya tetap ada. Bahwa terbongkarnya Saracen, bukankah ini jadi bukti bahwa aspek moralitas bangsa kita ternyata nyaris masih sangat rapuh?

Lihat saja bagaimana kelakuan Saracen. Bermodal akun ternak sampai 800.000-an, grup ini jual jasa yang tak semestinya. Dalam bekerja, kebencian diproduksi secara rapi dan masif, dijadikan komoditas paling marketable. Terserah mau diarahkan ke mana, semua tergantung kepada sang pemesan konten.

Jadi teringat salah satu lirik lagu dari Abiem Ngesti: uang slalu jadi rebutan… uang slalu jadi pikiran.. tapi jangan karena uang… menghalalkan segala cara.. (Abiem Ngesti, Ini Jaman Uang). Seperti motif Saracen, bukan? Segala tindak-lakunya karena uang. Demi uang, konflik dihadirkan. Demi uang, masyarakat dibiarkan bergejolak, dibiarkan berkelahi, sebab hanya karena itulah uang bisa ia timbun.

Berbahayanya lagi, Saracen termasuk kelompok nir-ideologi, bebas nilai. Siapa pun yang punya  fulus (uang), tak peduli dari aliran dan isu apa yang dipesan, mereka senantiasa akan dilayani. Siapa kasih apa, dapat apa, yang penting menghasilkan uang. Ah, semua karena uang. Uang jadi ideologi. Inilah yang sangat berbahaya.

Ngomong-ngomong soal Saracen, dari penamaannya sebenarnya sudah bisa kita tebak dari dan mau ke mana sindikat ini akan tampil. Meski ada yang memaknainya sebagai “pencuri”, “perampok”, atau “perampas”, tapi yang jelas, istilah Saracen sendiri merujuk pada laskar Islam di Perang Salib.

Pun nama Saracen bisa kita telusuri dalam sejarah penumpasan Partai Komunis Indonesia (PKI) beserta anggota dan simpatisannya. Nama itu dipakai oleh Angkatan Darat untuk panser penyerangnya di masa-masa awal Orde Baru. Di Amerika, Inggris, Saracen juga dikenal beridentik demikian.

Hal ini semakin menguatkan ketika Saracen hanya menyasar orang-orang yang selama ini diasosiasikan bertentangan dengan Islam. Hanya menyerang mereka yang dinilai sebagai antek-antek komunis, Cina, kafir; mulai dari Jokowi, Ahok,  TNI, Polri, bahkan juga menyasar pilar-pilar kebangsaan: Pancasila dan NKRI. Tak salah ketika Saracen dituding sebagai bagian dari ormas radikal Islam seperti HTI dan FPI.

Yang lebih mengejutkan lagi bahwa beroperasinya sindikat penebar benci bernuansa SARA ini disokong penuh oleh orang-orang berduit. Tentu saja, yang masuk di antaranya adalah para pengusaha dan politisi. Sebagaimana terjadi di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, industri semacam ini memang begitu: tebar benci berbalut fitnah demi kekuasaan.

Maka, saya sepakat ketika Saracen orang kelompokkan sebagai sindikat penghianat bangsa. Bukankah hanya para penghinat saja yang tega dan rela mengobarkan konflik demi kepentingan pribadi dan golongannya? Bukankah hanya para penghinat bangsa saja yang menghendaki negeri ini hancur berkeping?

Terlepas dari itu, tetap saja ada hikmah di baliknya yang bisa kita petik, terutama bagi masyarakat yang gampang marah tersulut emosi. Bahwa eksistensi Saracen tidak lepas dari mudahnya masyarakat termakan isu, gampangnya masyarakat terbodohi, hingga beralih mendukung kelompok ini tanpa sadar—meski sebenarnya juga kebanyakan ada yang sadar.

Untuk itu, pengentasannya pun tidak lantas selesai hanya pada penangkapan orang-orangnya saja. Pun tak bisa selesai hanya dengan membuat regulasi seperti mendenda platform media sosial yang menyebarkan ujaran kebencian saja. Mesti ada gerakan penyadaran langsung ke masyarakat.

Tak bisa kita berpangku tangan hanya menunggu hasil dan kepastian dari pihak kepolisian. Harus ada gerakan bersama untuk menyelesaikan hal-hal mendesak semacam ini. Paling tidak, itu bisa kita upayakan melalui counter-narasi di media sosial. Jika bukan kita, siapa lagi? Jika bukan sekarang, kapan lagi? Eh, itu kata Prabowo ya. Maaf, hanya mencuplik.

Geotimes, 27 Agustus 2017

hary-tanoe

Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoe

Dalam politik, yang abadi hanya kepentingan, bukan kawan atau pun lawan. Demikian Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo mempertegas itu dalam pernyataannya.

Usai acara Penganugerahan Kepala Daerah Inovatif Koran SINDO 2017 di Hotel Westin, Jakarta, Selasa (1/8), gagah ia blak-blakan di depan awak media—disaksikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo—bahwa di penghujung tahun ini, ia akan usulkan Jokowi sebagai Calon Presiden 2019 di Kongres Partai Perindo.

Puluhan pasang mata seketika terbelalak. Hembusan nada Hary nyaris memekikkan telinga. Karena, baik Hary Tanoe maupun partainya, sama-sama diketahui publik sebagai oposisi paling “lancang”, yang lalu mereda entah apa, meski baru sebatas rencana.

Benar-benar. Langkah politik itu memang dinamis, saudara-saudara. Jika tujuan sudah bicara, apa pun cara bisa jadi halal. Benci bisa jadi cinta, termasuk tai kucing sekali  pun bisa berasa coklat. Semua karena jika tujuan politik sudah dimutlak-mutlakkan.

Hal ini persis dengan apa yang juga menjadi diktum terkenal Harold Lasswell. Ilmuwan politik ini pernah mengatakan: who says what, to who, to which channel, and with what effect, yang kurang lebih bermakna politik selalu bicara tentang apa, dapat apa, siapa, bagaimana, dan apa efek-efek jangka panjangnya.

Lantas, apa kira-kira yang dikehendaki Hary Tanoe juga Partai Perindo dengan mewacanakan isu dukungannya kepada Jokowi untuk Pilpres 2019 ke depan? Adakah kaitannya ini dengan kasus hukum yang kini menimpa berat sang Ketua Umum? Apakah ini semacam satu strategi jitu politik Partai Perindo demi kuatnya eksistensinya di dunia perpolitikan Indonesia? Ataukah justru monuver politik ini diniscayakan demi kelangsungan pundi-pundi bisnis seorang Hary Tanoe?

Untuk lebih jelasnya, biar pembaca bisa menilainya sendiri, berikut saya kutipkan wawancara langsung saya dengan bos MNC Group ini di sela kesibukan beliau bermanuver politik.

Pak Hary, saya dengar kabar Anda akan mengusulkan nama Jokowi sebagai Calon Presiden 2019. Benar begitu, Pak?

Benar. Itu sudah saya wacanakan ke awak media, bahkan sudah sampaikan langsung ke Mendagri Pak Tjahjo.

Apa yang hendak Pak Hary tuju dengan mewacanakan isu dukungan tersebut? Apa itu tidak menyalahir kodrat Pak Hary selaku politikus yang getol melawan Jokowi?

Jadi begini. Anda tahu kan kalau saya hari ini tengah dilanda banyak masalah? Pertama, saya sudah jadi tersangka dalam kasus ancaman saya via SMS kepada Jaksa Yulianto. Saya bakal dijerat Pasal 29 Undang-undang ITE dengan ancaman pidana 4 tahun penjara.

Yang kedua, saya juga harus menjalani kasus tindak pidana korupsi terhadap pembayaran restitusi atas permohonan PT Mobile 8 Telecom tahun 2007-2008 yang melibatkan saya selaku komisaris perusahaan. Di kasus ini, saya harus melawan kenyataan pahit karena Kejaksaan Agung sendiri sudah menemukan transaksi fiktif antara perusahaan saya dengan PT Jaya Nusantara dalam proyek pengadaan ponsel juga pulsa dengan nilai transaksi Rp 80 miliar.

Dari dua kasus yang kini tengah melandasa saya itu, tentu selayaknya jika saya harus berpikir lebih realistis. Tak mau saya mengulur-ngulur waktu lagi, membuang-buang kesempatan yang ada. Apa pun cara akan saya tempuh selama itu memungkinkan kondisi saya terbebas dari jerat kasus hukum yang tiada ampun ini. Semua akan saya korbankan, termasuk harga diri sekali pun, demi kebebasan saya.

Lalu, apa hubungannya dengan dukungan Anda ke Pak Jokowi, Pak?

Pak Jokowi ini kan penentu kebijakan. Sebagai presiden, jelas ia punya kekuatan besar untuk mempengaruhi, mengintervensi jalannya hukum di negeri ini. Saya harus sadar itu. Apalagi beliau dipastikan akan kembali maju di Pilpres 2019 besok. Kalau saya tidak mulai mendekati Pak Jokowi hari ini, terus bersikap oposisi dengan beliau, maka yang ribet kan saya juga. Nah, momentum ini yang mau saya ambil.

Artinya, dukungan saya ke Pak Jokowi ini saya akui hanyalah taktik untuk bisa lepas dari jerat dua kasus yang melilit saya itu. Siapa sih yang tidak mau bebas? Saya sudah capek dikejar-kejar seperti maling begini. Hampir tiap malam saya was-was. Tidur saya tidak pernah pulas. Sepanjang hari tidak tenang. Saya ingin bebas. Makanya, mewacanakan isu dukungan saya dan partai saya untuk Pak Jokowi, setidaknya bisa mengambil sedikit belas kasih dari Pak Jokowi.

Sungguh, saya ingin Jokowi memberi sedikit rasa kasihannya pada saya. Apa pun akan saya berikan sama Pak Jokowi, termasuk memberinya dukungan penuh secara politik melalui Partai Perindo yang punya massa dukungan riil di lapangan. Ya, jika itu bisa membuat saya bebas dari kasus saya, kenapa tidak saya lakukan? Itu saja kepentingan saya.

Kalau publik tahu Anda punya kepentingan licik seperti ini, apa itu tidak akan jadi masalah besar untuk Bapak sendiri?

Persetanlah dengan anggapan publik. Mau menilai saya apalah, licik kek, pencundang kek, terserah. Yang penting itu satu, saya bisa terbebas dari kasus hukum saya. Itu saja yang saya mau. Terserah orang mau bilang apa tentang saya. Tidak pedulilah.

Tapi, Pak, apakah Pak Jokowi sendiri sudah tahu rencana Bapak ini?

Sudah sih. Tapi, beliau tidak mau menerima usulan transaksi barter saya semacam ini. Memang, Pak Jokowi berterimakasih sekali dengan rencana rencana dukungan saya melalui Partai Perindi, dan dia sangat berharap kader, pendukung, dan simpatisan Perindo bisa memberi dukungan riil untuknya di Pilpres 2019 besok.

Tapi, khusus untuk kasus hukum saya, Pak Jokowi menolaknya mentah-mentah. Beliau tak mau bertindak licik dengan menerima transaksi barter saya. Payah juga, kan? Menurutnya, apa pun kondisinya, hukum tetap harus berjalan. Semua harus sama katanya di mata hukum. Ampun saya.

Meski begitu, tetap saja akan saya upayakan rencana dukungan saya ini. Kalau bisa, saya akan gelontorkan dana habis-habisan untuk memenangkan beliau. Karena dengan begitu, saya yakin kelak juga Pak Jokowi akan memberi sedikit hatinya pada saya. Tidak mungkinlah Pak Jokowi setega itu sama orang yang pernah memberinya bantuan. Saya yakin itu.

Kalau nanti Pak Jokowi tetap bersikukuh pada prinsipnya, apa itu tidak akan merugikan Pak Hary Tanoe?

Matilah saya kalau begitu. Akan rugi besar saya. Tapi mau gimana lagi, hanya itu yang bisa saya harapkan. Sudahlah. Yang terpenting itu kan usaha. Hasilnya nanti, biar itu urusan nanti sajalah.

Kan ada Pak Prabowo, kenapa tidak meminta bantuan ke sana, Pak?

Prabowo? Bisa apa dia? Untuk maju di Pilpres 2019 saja, partai dan pengikutnya harus mengais-ngais dukungan yang lain dulu. Tak cukup hanya dengan Gerindra, PKS, ditambah PAN. Makanya, di diplomasi nasi goreng mereka kemarin, Prabowo harus berselingkuh dengan SBY. Suara Demokrat yang benar-benar bisa ia dapatkan. Itu pun kalau cukup.

Lagipula, yang membuat Prabowo besar itu kan saya. Saya yang kasih dia dana waktu nyapres tahun 2014. Saya juga yang keluarkan dana untuk memenangkan paslon usungan Gerindra, Anies-Sandi, di Pilkada DKI Jakarta kemarin. Tanpa saya, bisa apa dia? Masa saya harus meminta dukungan ke orang yang tidak bisa berbuat apa-apa tanpa saya? Ngaco aja kamu ini.

Oh ya, kan ada massa aksi yang dulu bela Islam itu, Pak. Kenapa tidak coba minta bantuan ke mereka saja kalau begitu? Pak Hary kan masih berpengaruh kuat, setidaknya memegang pimpinan-pimpinannya. Kenapa tidak gunakan itu saja, Pak?

Itu sudah saya coba. Hasilnya gagal. Massa yang kemarin yang berhasil menjegal dan menjebloskan Ahok ke penjara itu sudah tidak solid, sudah tercerai-berai. HTI saja sudah kalang-kabut pasca dibubarkan Jokowi. GNPF-MUI dan FPI, yang bisa dikatakan sebagai bagian paling inti dalam aksi bela Islam, juga sudah merapat ke Jokowi. Presidium Alumni 212, bisa apa mereka? Mengandalkan Amien Rais? Dia sendiri sudah sekarat begitu.

Sudahlah ya, sudah tak ada yang bisa saya harapkan lagi. Satu-satunya harapan saya hari ini ya cuma dengan langkah seperti ini. Partai Perindo mesti saya peralat demi membebaskan saya dari kasus hukum. Perindo akan saya jual ke Pak Jokowi.

Selain itu, Pak, adakah tujuan lain selain membebaskan Bapak dari jerat kasus yang menimpa ini?

Terbebas dari jerat kasus itu yang utama. Untuk tujuan lainnya, ya tetap ada juga. Saya ingin membesarkan kembali nama Partai Perindo di kancah perpolitikan nasional. Saya juga mau melebarkan sayap-sayap bisnis saya ke depan. Sia-sia dong perjuangan saya selama ini jika harus begini juga akhirnya. Saya tidak mau itu terjadi.

Terakhir, Pak, apa harapan besar Pak Hary Tanoe untuk Pak Jokowi?

“Woi..!! Ngelamun aja kerjaanmu ini. Kerja yang benar dong!” teriak bos saya.

Ah, sial. Ternyata wawancara saya dengan Pak Hary Tanoe hanya lamunan.

“Iya iya, Pak. Maaf.”

Geotimes, 3 Agustus 2017

Laman Berikutnya »