Esai


gak-nyambung-675x385

Kritik Cania Citta Irlanie dalam satu “Canialogy”-nya di Geotimes atas argumen-argumen Deddy Corbuzier adalah hal yang sangat menggelikan. Itu sebab karena beberapa kritiknya nyaris tak ada nyambung-nyambungnya sama sekali.

Bertajuk Sesat Pikir Deddy Corbuzier Soal Kuliah Tidak Penting, Geolive Host ini mencoba mempreteli satu per satu argumen mantan pesulap yang berperawakan tinggi besar nan botak itu melalui vlognya. Bagi Cania, apa yang disampaikan Deddy dalam 8 Alasan Kuliah Tidak Penting adalah sesuatu yang sangat sarat akan kesesatan berpikir.

Sepakat. Ada sejumlah hal yang memang Deddy bangun secara serampangan. Kalau tidak direspons, cepat atau lambat, maka itu akan jadi penyakit, menyebar bak virus mematikan, terutama bagi generasi masa depan. Misalnya, soal kuliah di perguruan tinggi atau universitas yang menurut Deddy tidak mengajarkan mahasiswa untuk berpikir. Seperti kata Cania, ini adalah bentuk over-generalisasi.

Pun demikian ketika Deddy mengklaim bahwa kebanyakan orang-orang sukses adalah mereka yang justru tidak atau berhenti kuliah—seperti Mark Zuckerberg mungkin. Tapi, tanpa fakta dan data yang valid, pernyataan Deddy ini jelas bisa kita kategorikan sebagai sebuah fallacy, logika yang menyesatkan.

Hanya saja, di luar kritik Cania seperti di atas, tetap ada beberapa hal yang bagi saya tidak nyambung dalam kritiknya. Dan ini, jika tidak direspons pula, pun akan bisa jadi momok berbuah fatal.

Pertama, tentang “sesuatu yang tidak spesial”. Menurut Cania, Deddy mengasumsikan bahwa sesuatu yang tidak spesial itu adalah hal yang sama artinya dengan ketinggalan zaman. Karena itu, sesuatu yang tidak spesial tadi menjadi hal yang tidak penting lagi. Pada ini, Cania ambil contoh tentang penggunaan merk smartphone.

Hari ini, jutaan hingga puluhan juta orang mungkin yang pakai Samsung dan i-Phone, bahkan seri terbaru. Terus, apakah kedua merk smartphone raksasa itu ketinggalan zaman, gitu?

Cania juga menyoalnya dari sisi aksesibilitas. Bahwa dulu, hanya segelintir orang saja yang bisa menggunakan internet. Sekarang, hampir semua orang bisa mengaksesnya. Lantas, tanya Cania, apakah itu membuktikan bahwa internet jadi tidak penting, bisa disebut sudah ketinggalan zaman?

Oh my god. Bisa-bisanya Cania mengkritik Deddy semacam itu. Ini satu bukti bahwa Cania sebenarnya tidak terlalu memahami apa yang dirinya tengah kritik. Ia tidak paham betul apa yang dimaksud Deddy dengan “sesuatu yang tidak spesial” dalam konteks perkuliahan. Cania keliru memahami Deddy tentang pandangannya soal “kuliah yang sudah ketinggalan zaman”. Itu tampak dari analogi yang diberikan Cania yang salah kaprah.

Dulu, kata Deddy, anak kuliahan yang ketika lulus mendapat ijazah dan gelar adalah ia yang spesial di lingkungan masyarakatnya. Itu benar, sebab tidak semua orang bisa meraihnya. Hanya mereka yang pintar atau dari kalangan keluarga berduit sajalah yang bisa mendapatkan kesempatan istimewa semacam itu.

Tapi itu dulu. Sekarang, nyaris semua orang sudah bisa meraihnya dengan mudah. Karenanya, ketika ada orang yang masih beralasan bahwa “saya ingin kuliah agar jadi sarjana dan bisa menjadi orang spesial di lingkungan masyarakat saya”, maka itu jelas pandangan yang sudah kolot, ndeso alias ketinggalan zaman.

Bukankah yang spesial adalah ketika kita memiliki sesuatu yang tidak/belum banyak orang bisa dapatkan dan miliki dalam hidupnya? Apa yang membedakan saya yang punya gelar S.Fil, misalnya, dengan semua teman saya yang juga mendapat gelar yang sama? Apa spesialnya lagi gelar itu? Keter-spesial-an di sini sudah buyar. Tidak ada lagi pembeda yang khas. Semuanya sudah lazim.

Aksesibilitas, di mana nyambungnya soal ini? Deddy toh tidak menyoalnya. Yang dia permasalahkan hanyalah kenaifan dalam berpikir, alasan orang kuliah yang hanya mengejar agar dirinya bisa tampil spesial, bukan tentang yang lain-lain. Jadi, jangan melebarkan permasalahan ke hal-hal yang sama sekali tidak ada kaitannya. Itu sesat pikir juga namanya.

Yang lain, masih tentang kuliah yang “ketinggalan zaman”, benar bahwa ilmu pengetahuan hari ini bisa didapat dari mana saja. Tidak hanya dari bangku kuliah, tidak dari dosen-dosen/pengajar di kampus, tetapi sudah bisa diakses secara mudah di internet.

Lagipula, ketika yang dimaksud kuliah itu adalah mencari ilmu pengetahuan, seperti kata Lutfhi Assyaukanie di status Facebook-nya, maka perguruan tinggi atau universitas kiranya tidak lagi relevan. Sebab, di zaman internet, akses ke arah itu sudah terbuka luas. Bahkan, ilmu pengetahuan terbanyak yang bisa orang dapat sekarang justru berada di luar tembok-tembok kampus.

Saya sepakat dengan Lutfhi. Perguruan tinggi atau universitas hari ini sudah kehilangan raison d’etre-nya. Eksistensinya sudah tidak sama kayak dulu lagi. Makanya, ketika orang masih beranggapan bahwa perguruan tinggi adalah gudangnya ilmu pengetahuan, pandangan inilah yang dimaksud Deddy sebagai hal yang sudah ketinggalan zaman. Dan ini, sialnya, tidak mampu dicerna oleh host paling bla bla bla di jagat maya itu.

Terkait soal argumen Deddy tentang “kuliah mahal” yang kemudian membuat kuliah terkesan jadi tidak penting di matanya, saya kira Cania lagi-lagi keliru memahami maksud Deddy. Cania justru membelokkan itu ke hal-hal yang tidak ada hubungannya sama sekali, seperti beralih mempertanyakan korelasi antara barang-barang mahal dengan sesuatu yang tidak penting. Apa hubungannya?

Padahal, yang dimaksud Deddy adalah tentang tujuan membayar mahal-mahal sesuatu yang tidak diyakini bisa memberi manfaat apa-apa pada si subjek. Jika kita yakin kuliah tidak memberi manfaat, kata Deddy, maka untuk apa harus kuliah? Mending uang-uang itu dipakai saja untuk hal-hal lain seperti berbisnis.

Lagipula, alasan utama orang diterima bekerja di suatu perusahaan, misalnya, adalah pengalaman, bukan selembar ijazah. Ya, meski itu tetap bisa jadi salah satu penguatnya, dan masih ada beberapa tempat yang menganggapnya sebagai syarat utama, pun itu hanya seupil. Tapi jangan naif, pengalaman si subjeklah yang jadi ukuran utamanya, bukan hal lain apalagi sebatas selembar bukti yang meski sudah terlegalisir secara resmi sekalipun. Itu tetap tidak bisa jadi jaminan.

Tentang “kuliah murah”, Cania pikir bahwa argumen ini adalah upaya Deddy membantah argumennya sendiri terkait “kuliah mahal”. Aduh, saya yang salah tanggap atau Cania yang menyimak vlog Deddy hanya sepotong-sepotong?

Ingat, Can, maksud Deddy tentang “kuliah murah” di sini tak lepas kaitannya dengan konsep “ketinggalan zaman” di awal tadi. Ketika kuliah sudah murah bahkan gratis, maka semua orang bisa dengan mudah mengaksesnya. Kalau semua orang sudah bisa mengaksesnya, itu berarti bahwa yang spesial di mata masyarakat kita dulu semakin akan hilang. Di sana ketinggalan zaman yang dimaksud Deddy menemui bentuknya paling riil.

Untuk soal “salah jurusan”, saya rasa ada benarnya. Kita tak boleh membuang-buang materi hanya untuk menjalani sesuatu yang tidak kita sukai. Seperti kata Deddy, “Anda pikir Anda bisa sukses dengan hal yang Anda tidak suka?” Omong kosong.

Geotimes, 4 September 2017

Advertisements
150396777259a4ba1cd06f2

Jajaran Pimpinan Saracen (SARA Center)

Sebuah kabar bahagia—tentu sekaligus menyedihkan—datang dari terbongkarnya salah satu industri penebar benci bernuansa SARA. Ketika kita sudah lama haus akan kedamaian, terbongkarnya industri brutal itu setidaknya membuat hasrat kita bisa agak terpuaskan.

Rabu (23/8), Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri berhasil membongkar sindikat berlabel Saracen alias SARA Center—pusatnya penggorengan isu-isu suku, agama, ras, dan antargolongan dengan ramuan bumbu yang cukup mengenaskan.

Bermodus sebagai penyedia jasa, Saracen jadi pusat jual-beli pesan-pesan provokatif. Ia jadi produsen konten-konten penipu (hoax), ujaran kebenciaan (hate speech), hingga fitnah dengan harga yang cukup fantastis, mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah per pesanan.

Guna melancarkan aksinya, Saracen tempatkan banyak anggotanya, disebar ke berbagai penjuru negeri. Ribuan akun media sosial sengaja mereka ternak sebagai medium utamanya. Perkiraan Polri, ada sekitar 800 ribu lebih akun ternak milik Saracen.

Ya, di samping ada akun yang fokus memojokkan Islam, juga ada akun yang hanya berkutat pada pendiskreditan umat-umat beragama lain, utamanya terhadap Yahudi dan Nasrani, juga terhadap kelompok-kelompok yang memang jadi pusat kebencian sang pemesan. Sebagian lainnya lagi, khusus untuk menyerang dan memfitnah jajaran pemerintah. Kerja-kerja buzzer begitu.

Untuk metode perekrutan anggotanya sendiri, unggahan-unggahan provokatif di linimasa sengaja disebar. Ini jadi senjata ampuh, disesuaikan pada trend di media sosial. Baik itu berupa kata-kata, narasi bergambar atau meme, semua tak terkecuali mereka produksi. Intinya, hanya untuk menggiring opini agar, misalnya, masyarakat tertarik dan ikut berpandangan negatif kepada kelompok yang jadi objek serangannya.

Beruntung kiranya Polri bisa bekerja dengan sangat baik. Dari hasil pembongkaran sindikat Saracen, tiga orang yang punya posisi strategis di dalamnya ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah Jasriadi (ketua sindikat), Muhammad Faizal Tonong (ketua bidang media informasi), dan Sri Rahayu (koordinator wilayah untuk Cianjur, Jawa Barat).

Tim siber Polri juga berhasil menelusuri sejumlah media-media yang Saracen gunakan sebagai kaki-tangannya. Ada Saracen News, Saracen Cyber Team, dan Saracennewscom, yang kesemuanya merupakan grup Facebook Saracen. Tak menutup kemungkinan, masih ada grup-grup lainnya yang belum terdeteksi.

Jelas, ini kabar bahagia. Sebab setidaknya kepolisian terbilang berhasil meminimalisir tindak pidana yang memang selama ini banyak meruyakkan keutuhan berbangsa. Karenanya, untuk kerja-kerja kepolisian kita sejauh ini, mesti dan patutlah kita beri apresiasi.

Hanya saja, kabar menyedihkannya tetap ada. Bahwa terbongkarnya Saracen, bukankah ini jadi bukti bahwa aspek moralitas bangsa kita ternyata nyaris masih sangat rapuh?

Lihat saja bagaimana kelakuan Saracen. Bermodal akun ternak sampai 800.000-an, grup ini jual jasa yang tak semestinya. Dalam bekerja, kebencian diproduksi secara rapi dan masif, dijadikan komoditas paling marketable. Terserah mau diarahkan ke mana, semua tergantung kepada sang pemesan konten.

Jadi teringat salah satu lirik lagu dari Abiem Ngesti: uang slalu jadi rebutan… uang slalu jadi pikiran.. tapi jangan karena uang… menghalalkan segala cara.. (Abiem Ngesti, Ini Jaman Uang). Seperti motif Saracen, bukan? Segala tindak-lakunya karena uang. Demi uang, konflik dihadirkan. Demi uang, masyarakat dibiarkan bergejolak, dibiarkan berkelahi, sebab hanya karena itulah uang bisa ia timbun.

Berbahayanya lagi, Saracen termasuk kelompok nir-ideologi, bebas nilai. Siapa pun yang punya  fulus (uang), tak peduli dari aliran dan isu apa yang dipesan, mereka senantiasa akan dilayani. Siapa kasih apa, dapat apa, yang penting menghasilkan uang. Ah, semua karena uang. Uang jadi ideologi. Inilah yang sangat berbahaya.

Ngomong-ngomong soal Saracen, dari penamaannya sebenarnya sudah bisa kita tebak dari dan mau ke mana sindikat ini akan tampil. Meski ada yang memaknainya sebagai “pencuri”, “perampok”, atau “perampas”, tapi yang jelas, istilah Saracen sendiri merujuk pada laskar Islam di Perang Salib.

Pun nama Saracen bisa kita telusuri dalam sejarah penumpasan Partai Komunis Indonesia (PKI) beserta anggota dan simpatisannya. Nama itu dipakai oleh Angkatan Darat untuk panser penyerangnya di masa-masa awal Orde Baru. Di Amerika, Inggris, Saracen juga dikenal beridentik demikian.

Hal ini semakin menguatkan ketika Saracen hanya menyasar orang-orang yang selama ini diasosiasikan bertentangan dengan Islam. Hanya menyerang mereka yang dinilai sebagai antek-antek komunis, Cina, kafir; mulai dari Jokowi, Ahok,  TNI, Polri, bahkan juga menyasar pilar-pilar kebangsaan: Pancasila dan NKRI. Tak salah ketika Saracen dituding sebagai bagian dari ormas radikal Islam seperti HTI dan FPI.

Yang lebih mengejutkan lagi bahwa beroperasinya sindikat penebar benci bernuansa SARA ini disokong penuh oleh orang-orang berduit. Tentu saja, yang masuk di antaranya adalah para pengusaha dan politisi. Sebagaimana terjadi di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, industri semacam ini memang begitu: tebar benci berbalut fitnah demi kekuasaan.

Maka, saya sepakat ketika Saracen orang kelompokkan sebagai sindikat penghianat bangsa. Bukankah hanya para penghinat saja yang tega dan rela mengobarkan konflik demi kepentingan pribadi dan golongannya? Bukankah hanya para penghinat bangsa saja yang menghendaki negeri ini hancur berkeping?

Terlepas dari itu, tetap saja ada hikmah di baliknya yang bisa kita petik, terutama bagi masyarakat yang gampang marah tersulut emosi. Bahwa eksistensi Saracen tidak lepas dari mudahnya masyarakat termakan isu, gampangnya masyarakat terbodohi, hingga beralih mendukung kelompok ini tanpa sadar—meski sebenarnya juga kebanyakan ada yang sadar.

Untuk itu, pengentasannya pun tidak lantas selesai hanya pada penangkapan orang-orangnya saja. Pun tak bisa selesai hanya dengan membuat regulasi seperti mendenda platform media sosial yang menyebarkan ujaran kebencian saja. Mesti ada gerakan penyadaran langsung ke masyarakat.

Tak bisa kita berpangku tangan hanya menunggu hasil dan kepastian dari pihak kepolisian. Harus ada gerakan bersama untuk menyelesaikan hal-hal mendesak semacam ini. Paling tidak, itu bisa kita upayakan melalui counter-narasi di media sosial. Jika bukan kita, siapa lagi? Jika bukan sekarang, kapan lagi? Eh, itu kata Prabowo ya. Maaf, hanya mencuplik.

Geotimes, 27 Agustus 2017

hary-tanoe

Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoe

Dalam politik, yang abadi hanya kepentingan, bukan kawan atau pun lawan. Demikian Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo mempertegas itu dalam pernyataannya.

Usai acara Penganugerahan Kepala Daerah Inovatif Koran SINDO 2017 di Hotel Westin, Jakarta, Selasa (1/8), gagah ia blak-blakan di depan awak media—disaksikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo—bahwa di penghujung tahun ini, ia akan usulkan Jokowi sebagai Calon Presiden 2019 di Kongres Partai Perindo.

Puluhan pasang mata seketika terbelalak. Hembusan nada Hary nyaris memekikkan telinga. Karena, baik Hary Tanoe maupun partainya, sama-sama diketahui publik sebagai oposisi paling “lancang”, yang lalu mereda entah apa, meski baru sebatas rencana.

Benar-benar. Langkah politik itu memang dinamis, saudara-saudara. Jika tujuan sudah bicara, apa pun cara bisa jadi halal. Benci bisa jadi cinta, termasuk tai kucing sekali  pun bisa berasa coklat. Semua karena jika tujuan politik sudah dimutlak-mutlakkan.

Hal ini persis dengan apa yang juga menjadi diktum terkenal Harold Lasswell. Ilmuwan politik ini pernah mengatakan: who says what, to who, to which channel, and with what effect, yang kurang lebih bermakna politik selalu bicara tentang apa, dapat apa, siapa, bagaimana, dan apa efek-efek jangka panjangnya.

Lantas, apa kira-kira yang dikehendaki Hary Tanoe juga Partai Perindo dengan mewacanakan isu dukungannya kepada Jokowi untuk Pilpres 2019 ke depan? Adakah kaitannya ini dengan kasus hukum yang kini menimpa berat sang Ketua Umum? Apakah ini semacam satu strategi jitu politik Partai Perindo demi kuatnya eksistensinya di dunia perpolitikan Indonesia? Ataukah justru monuver politik ini diniscayakan demi kelangsungan pundi-pundi bisnis seorang Hary Tanoe?

Untuk lebih jelasnya, biar pembaca bisa menilainya sendiri, berikut saya kutipkan wawancara langsung saya dengan bos MNC Group ini di sela kesibukan beliau bermanuver politik.

Pak Hary, saya dengar kabar Anda akan mengusulkan nama Jokowi sebagai Calon Presiden 2019. Benar begitu, Pak?

Benar. Itu sudah saya wacanakan ke awak media, bahkan sudah sampaikan langsung ke Mendagri Pak Tjahjo.

Apa yang hendak Pak Hary tuju dengan mewacanakan isu dukungan tersebut? Apa itu tidak menyalahir kodrat Pak Hary selaku politikus yang getol melawan Jokowi?

Jadi begini. Anda tahu kan kalau saya hari ini tengah dilanda banyak masalah? Pertama, saya sudah jadi tersangka dalam kasus ancaman saya via SMS kepada Jaksa Yulianto. Saya bakal dijerat Pasal 29 Undang-undang ITE dengan ancaman pidana 4 tahun penjara.

Yang kedua, saya juga harus menjalani kasus tindak pidana korupsi terhadap pembayaran restitusi atas permohonan PT Mobile 8 Telecom tahun 2007-2008 yang melibatkan saya selaku komisaris perusahaan. Di kasus ini, saya harus melawan kenyataan pahit karena Kejaksaan Agung sendiri sudah menemukan transaksi fiktif antara perusahaan saya dengan PT Jaya Nusantara dalam proyek pengadaan ponsel juga pulsa dengan nilai transaksi Rp 80 miliar.

Dari dua kasus yang kini tengah melandasa saya itu, tentu selayaknya jika saya harus berpikir lebih realistis. Tak mau saya mengulur-ngulur waktu lagi, membuang-buang kesempatan yang ada. Apa pun cara akan saya tempuh selama itu memungkinkan kondisi saya terbebas dari jerat kasus hukum yang tiada ampun ini. Semua akan saya korbankan, termasuk harga diri sekali pun, demi kebebasan saya.

Lalu, apa hubungannya dengan dukungan Anda ke Pak Jokowi, Pak?

Pak Jokowi ini kan penentu kebijakan. Sebagai presiden, jelas ia punya kekuatan besar untuk mempengaruhi, mengintervensi jalannya hukum di negeri ini. Saya harus sadar itu. Apalagi beliau dipastikan akan kembali maju di Pilpres 2019 besok. Kalau saya tidak mulai mendekati Pak Jokowi hari ini, terus bersikap oposisi dengan beliau, maka yang ribet kan saya juga. Nah, momentum ini yang mau saya ambil.

Artinya, dukungan saya ke Pak Jokowi ini saya akui hanyalah taktik untuk bisa lepas dari jerat dua kasus yang melilit saya itu. Siapa sih yang tidak mau bebas? Saya sudah capek dikejar-kejar seperti maling begini. Hampir tiap malam saya was-was. Tidur saya tidak pernah pulas. Sepanjang hari tidak tenang. Saya ingin bebas. Makanya, mewacanakan isu dukungan saya dan partai saya untuk Pak Jokowi, setidaknya bisa mengambil sedikit belas kasih dari Pak Jokowi.

Sungguh, saya ingin Jokowi memberi sedikit rasa kasihannya pada saya. Apa pun akan saya berikan sama Pak Jokowi, termasuk memberinya dukungan penuh secara politik melalui Partai Perindo yang punya massa dukungan riil di lapangan. Ya, jika itu bisa membuat saya bebas dari kasus saya, kenapa tidak saya lakukan? Itu saja kepentingan saya.

Kalau publik tahu Anda punya kepentingan licik seperti ini, apa itu tidak akan jadi masalah besar untuk Bapak sendiri?

Persetanlah dengan anggapan publik. Mau menilai saya apalah, licik kek, pencundang kek, terserah. Yang penting itu satu, saya bisa terbebas dari kasus hukum saya. Itu saja yang saya mau. Terserah orang mau bilang apa tentang saya. Tidak pedulilah.

Tapi, Pak, apakah Pak Jokowi sendiri sudah tahu rencana Bapak ini?

Sudah sih. Tapi, beliau tidak mau menerima usulan transaksi barter saya semacam ini. Memang, Pak Jokowi berterimakasih sekali dengan rencana rencana dukungan saya melalui Partai Perindi, dan dia sangat berharap kader, pendukung, dan simpatisan Perindo bisa memberi dukungan riil untuknya di Pilpres 2019 besok.

Tapi, khusus untuk kasus hukum saya, Pak Jokowi menolaknya mentah-mentah. Beliau tak mau bertindak licik dengan menerima transaksi barter saya. Payah juga, kan? Menurutnya, apa pun kondisinya, hukum tetap harus berjalan. Semua harus sama katanya di mata hukum. Ampun saya.

Meski begitu, tetap saja akan saya upayakan rencana dukungan saya ini. Kalau bisa, saya akan gelontorkan dana habis-habisan untuk memenangkan beliau. Karena dengan begitu, saya yakin kelak juga Pak Jokowi akan memberi sedikit hatinya pada saya. Tidak mungkinlah Pak Jokowi setega itu sama orang yang pernah memberinya bantuan. Saya yakin itu.

Kalau nanti Pak Jokowi tetap bersikukuh pada prinsipnya, apa itu tidak akan merugikan Pak Hary Tanoe?

Matilah saya kalau begitu. Akan rugi besar saya. Tapi mau gimana lagi, hanya itu yang bisa saya harapkan. Sudahlah. Yang terpenting itu kan usaha. Hasilnya nanti, biar itu urusan nanti sajalah.

Kan ada Pak Prabowo, kenapa tidak meminta bantuan ke sana, Pak?

Prabowo? Bisa apa dia? Untuk maju di Pilpres 2019 saja, partai dan pengikutnya harus mengais-ngais dukungan yang lain dulu. Tak cukup hanya dengan Gerindra, PKS, ditambah PAN. Makanya, di diplomasi nasi goreng mereka kemarin, Prabowo harus berselingkuh dengan SBY. Suara Demokrat yang benar-benar bisa ia dapatkan. Itu pun kalau cukup.

Lagipula, yang membuat Prabowo besar itu kan saya. Saya yang kasih dia dana waktu nyapres tahun 2014. Saya juga yang keluarkan dana untuk memenangkan paslon usungan Gerindra, Anies-Sandi, di Pilkada DKI Jakarta kemarin. Tanpa saya, bisa apa dia? Masa saya harus meminta dukungan ke orang yang tidak bisa berbuat apa-apa tanpa saya? Ngaco aja kamu ini.

Oh ya, kan ada massa aksi yang dulu bela Islam itu, Pak. Kenapa tidak coba minta bantuan ke mereka saja kalau begitu? Pak Hary kan masih berpengaruh kuat, setidaknya memegang pimpinan-pimpinannya. Kenapa tidak gunakan itu saja, Pak?

Itu sudah saya coba. Hasilnya gagal. Massa yang kemarin yang berhasil menjegal dan menjebloskan Ahok ke penjara itu sudah tidak solid, sudah tercerai-berai. HTI saja sudah kalang-kabut pasca dibubarkan Jokowi. GNPF-MUI dan FPI, yang bisa dikatakan sebagai bagian paling inti dalam aksi bela Islam, juga sudah merapat ke Jokowi. Presidium Alumni 212, bisa apa mereka? Mengandalkan Amien Rais? Dia sendiri sudah sekarat begitu.

Sudahlah ya, sudah tak ada yang bisa saya harapkan lagi. Satu-satunya harapan saya hari ini ya cuma dengan langkah seperti ini. Partai Perindo mesti saya peralat demi membebaskan saya dari kasus hukum. Perindo akan saya jual ke Pak Jokowi.

Selain itu, Pak, adakah tujuan lain selain membebaskan Bapak dari jerat kasus yang menimpa ini?

Terbebas dari jerat kasus itu yang utama. Untuk tujuan lainnya, ya tetap ada juga. Saya ingin membesarkan kembali nama Partai Perindo di kancah perpolitikan nasional. Saya juga mau melebarkan sayap-sayap bisnis saya ke depan. Sia-sia dong perjuangan saya selama ini jika harus begini juga akhirnya. Saya tidak mau itu terjadi.

Terakhir, Pak, apa harapan besar Pak Hary Tanoe untuk Pak Jokowi?

“Woi..!! Ngelamun aja kerjaanmu ini. Kerja yang benar dong!” teriak bos saya.

Ah, sial. Ternyata wawancara saya dengan Pak Hary Tanoe hanya lamunan.

“Iya iya, Pak. Maaf.”

Geotimes, 3 Agustus 2017

antarafoto-jamaah-haji-kloter-i-medan-270717-sp-1-1-e1501463297278

ANTARA FOTO/Septianda Perdana/foc/17

“Namanya juga dana haji, ya untuk perkara haji-hajian toh?” begitu kira-kira alasan utama dari mereka-mereka yang menolak rencana pemerintah menginvestasikan fulus haji (dana haji) ke sektor pembangunan infrastruktur.

Ada banyak yang risau memang seketika mendengar dana haji akan pemerintah investasikan. Mereka risau kalau-kalau dana tersebut disalahgunakan. Risau karena dana haji adalah milik umat (Islam) hingga tak boleh digunakan untuk hal-hal lainnya kecuali yang langsung berhubungan dengan perkara haji-hajian.

Kerisauan seperti ini, saya yakin dan percaya, hanya bisa datang dari orang-orang kolot. Mereka yang kolot tak mampu melihat—mungkin saja pura-pura, atau memang sudah kolot dari lahirnya—bahwa ada sejumlah keuntungan yang bisa didapat dari penginvestasian dana haji ke arah yang (meski kesannya) keluar jalur ini.

Seperti ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai melantik anggota Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Istana Negara, Rabu (26/7), penginvestasian dana haji tiada guna selain untuk mensubsidi ongkos dan biaya haji. Tujuan jangka panjangnya jelas: ongkos dan biaya haji ke depan bisa lebih terjangkau oleh masyarakat hingga ke lapisan paling bawah. Dan cara seperti ini pun, diterangkan Jokowi, sudah dipakai di negara lain seperti Malaysia.

Naasnya, kebijakan semacam ini kurang/tidak populer. Alhasil, ketika dipublikasikan ke hadapan publik, maka banyak pihak yang akan menyalahartikannya, terutama dari mereka yang memang sejak dalam pikiran dan tindakannya kolot, terlebih lagi yang kolot-kolot itu adalah mereka yang memang tergolong sebagai haters pemerintah.

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Hidayat Nur Wahid, misalnya, menilai rencana pemerintah tersebut sangat tidak tepat. Ia menolak karena dana haji yang notabene milik umat hanya harus digunakan untuk kepentingan umat juga, seperti memurahkan ongkos haji dan mempermudah jamaah asal Indonesia dalam melaksanakan ibadahnya di Mekah nanti.

Tak segamblang dengan wakilnya, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan juga terkesan menolak rencana ini. Dalam aras yang sedikit santun, ia mengimbau pemerintah untuk meminta izin terlebih dahulu, terutama kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan ormas Islam seperti Muhammadiyah, NU, Dewan Dakwah, dan Persis, jika benar mau menggunakan dana tersebut untuk keperluan lain.

Izin ini, baginya, diniscayakan adanya sebelum akhirnya pemerintah memutuskan boleh-tidaknya dana haji diinvestasikan untuk pembangunan infrastruktur. Ini pun tak ubah dengan apa yang juga disampaikan oleh Wakil Ketua MUI Zainut Taudi Sa’adi yang menyarankan BPKH berkonsultasi dengan pihak-pihak seperti MUI dan ormas Islam, jika perlu dilakukan kajian mendalam, baik dari aspek finansial maupun aspek syariahnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Hukum MUI Ikhsan Abdullah. Bahkan tegas ia katakan, penggunaan dana haji ke arah pembangunan infrastruktur ini haram hukumnya. Kebijakan itu dianggapnya haram sebab melanggar hak umat yang telah mengamanahkan dana haji tersebut lewat bank.

Oh, God. Bagaimana bisa orang-orang pintar ini sampai-sampai berpikir sedangkal itu? Apa yang salah dari mereka-mereka ini?

Tetapi ya, namanya juga orang-orang kolot. Mereka hanya butuh sedikit pencerahan bahwa berpikir tidak harus sedangkal itu. Mereka butuh untuk kemudian bisa menjernihkan pikiran bahwa dana haji bisa justru sangat berguna bagi kemaslahatan bersama, tidak hanya bagi umat Islam secara khusus, melainkan juga masyarakat luas secara umum.

Memang, dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, diatur di sana bagaimana dana haji hanya harus bertujuan untuk perkara haji-hajian: meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaannya, dan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam. Manfaat yang dimaksud di sini adalah kegiatan pelayanan ibadah haji, pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial keagamaan, ekonomi umat, serta pembangunan sarana dan prasarana ibadah.

Jika menilainya secara kaku nan kolot, tentulah usulan pemerintah tentang  penginvestasian dana haji ini melanggar aturan hukum yang baku. Itu artinya kita akan kembali memberlakukan hukum sebagaimana kasus ini pernah juga terjadi pada seorang Fidelis yang menanam pohon ganja karena cintanya pada sang istri. Maka haruskah ini terulang kembali?

Coba kita telisik hasil Keputusan Ijma Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV Tahun 2012 tentang Status Kepemilikan Dana Setoran BPIH yang Masuk Daftar Tunggu (Waiting List). Dalam Ijma ini, disebutkan bahwa dana setoran BPIH bagi calon haji yang termasuk daftar tunggu, bisa digunakan (diivestasikan) untuk hal-hal yang produktif. Alas ini yang juga pemerintah ambil hingga berani menyatakan bahwa dana haji boleh digunakan untuk investasi di sektor infrastruktur.

Seperti pula sudah ditegaskan Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim, selama memenuhi prinsip syariah, kehati-hatian, menghasilkan manfaat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan demi kemaslahatan jemaah haji dan masyarakat umum, maka dana haji bisa dipakai untuk apa saja. Peruntukannya tak harus sesempit dari namanya.

Lagipula, diusulkannya setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk membiayai pembangunan infrastruktur, bukankah ini adalah bentuk upaya pemerintah mengejar ketertinggalan bangsa?

Ketimbang harus mengambil utang dari luar negeri untuk membiayai sejumlah pembangunan, meski sepenuhnya juga tidak akan menutupi, penginvestasian dana haji ke arah sana masih jauh lebih baik. Setidaknya, dengan dana yang jumlahnya melebihi Rp 80 triliun tersebut, upaya pemerintah mengejar ketertinggalan juga akan sangat terbantu.

Lantas, apa yang patut dirisaukan dari langkah pemerintah semacam ini? Jika yang ditakutkan, misalnya, uang tersebut akan hilang ditelan program pembangunan, bukankah infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, jembatan, dan lain sebagainya itu adalah bentuk investasi yang hampir tanpa risiko?

Presiden Jokowi sendiri sudah menegaskan, infrastruktur-infrastruktur seperti itu, yang aman-aman seperti jalan tol dan pelabuhan, tidak akan mungkin merugikan jika dana haji dialokasikan (sementara) ke arah sana. Sebab ini bukan tempat-tempat yang memiliki risiko tinggi. Dalam arti, yang menjamin uang itu aman di bank adalah negara. Maka mengapa harus risau?

Tetapi bagaimana jika nanti orang mau berangkat haji sementara dana haji sudah terlanjur diinvestasikan? Pun ini pertanyaan yang sangat kolot dan hanya bisa terlontar dari orang-orang kolot sendiri. Pinjam kata Saidiman Ahmad dalam akun media sosialnya, ya mereka tetap bisa berangkat. Toh tidak semua yang menyetor dana hajinya harus berangkat bersama-sama dalam satu waktu.

Lagipula, praktik kebijakan semacam ini sebenarnya sudah lumrah di dunia perbankan. Ketika kita misalnya mempercayakan uang kita disimpan di bank, apakah uang-uang tersebut tersimpan begitu saja sebagaimana tujuan yang kita kehendaki? Jelas tidak selamanya harus begitu. Uang-uang itu (seringnya) akan diivestasikan ke mana-mana.

Langkah semacam ini sendiri sudah sering diambil oleh pemerintah. Hanya saja, calon jamaah tidak pernah tahu bahwa dana haji yang disetorkannya ke bank memang sudah sering dimanfaatkan dan diivestasikan ke beberapa instrument yang itu seluruhnya dimanfaatkan untuk kepentingan umat juga. Maka di sini, yang dibutuhkan pemerintah hanya satu: sosialisasi.

Terakhir, meski dana haji yang disetor ke bank lalu bank (atau pemerintah) menginvestasikannya ke hal-hal lain, toh dana itu tidak akan hilang. Kapan waktu tetap bisa nasabah tarik jika berkehendak. Maka tolong, terutama para perusuh yang kolot-kolot itu, ini dipikirkan matang-matang. Jangan buat gaduh yang tidak-tidak. Hidup tak harus sedangkal dan sekolot itulah.

Geotimes, 31 Juli 2017

fidelis-1-696x385

Sejak saya ditahan, saya tidak lagi memiliki kebebasan untuk selalu berada di samping istri saya yang sakit hingga akhirnya istri saya meninggal dunia. Padahal, selama ini, sayalah yang paling mengerti dan memahami tentang keadaan dan kondisi istri saya.

Penahanan terhadap saya membuat saya tidak punya kesempatan untuk menjelaskan banyak hal kepada istri saya. Saya hanya bisa mencurahkan perasaan saya dalam bentuk tulisan-tulisan pada sebuah buku. Tulisan-tulisan itu kemudian saya rangkum menjadi surat yang saya tujukan kepada istri saya. Surat tersebut menjadi bagian terpenting dalam nota pembelaan saya yang akan saya bacakan dalam persidangan kali ini.

Demikian kutipan pengantar pledoi (nota pembelaan) Fidelis Arie Sudewarto yang ia bacakan di depan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, Kalimantan Barat, 19 Juli 2017. Pledoi tersebut sekaligus tertuju untuk (alm.) istrinya, Yeni Riawati, bertajuk “Surat untuk Istriku Tercinta”.

Mama, banyak hal yang ingin Papa utarakan kepada Mama. Tetapi, Papa tidak ingin membuat Mama menjadi khawatir. Mama harus tetap semangat agar segera sembuh…

Meski agak terlambat menemukan suratnya, padahal sudah viral di media sosial sehari setelah dibacakan, surat Fidelis ini tetap membuat saya terenyuh hingga memaksa diri mengulasnya di Geotimes. Tentu bukan hanya karena romantisnya kata-kata Fidelis untuk istrinya yang terkasih, melainkan (lebih utama) karena konservatifnya pengelolaan negeri kita Indonesia, bahkan terhadap mereka yang berupaya meramu cintanya, meski dengan cara yang tak lazim.

Fidelis, seorang pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau, Kalimatan Barat, terpaksa harus menelan dua pil pahit sekaligus. Pertama, ia harus mendekam di penjara karena kedapatan menanam 39 pohon ganja. Kedua, pun ia harus kehilangan sang istri karena absennya ia dalam menjaga dan merawatnya.

Sejak Fidelis tertangkap pada 19 Februari 2017 lalu, ragam tanya terhadap Badan Narkotika Nasional (BNN) bertebaran. Salah satu pertanyaannya yang sampai hari ini tak terjawabkan adalah: apakah Fidelis menanam ganja (cannabis sativa) bertujuan untuk dijual atau dikonsumsi sendiri? Meski pengakuannya subjektif, ternyata Fidelis menanamnya sebagai bentuk cinta kasihnya pada sang istri, Yeni Riawati.

Ya, Reni Riawati terungkap menderita penyakit syringomyelia (tumbuhnya kista berisi cairan dalam sumsum tulang belakang). Penyakit ini, menurut pemahaman Fidelis, hanya bisa diringankan dengan ekstrak ganja. Itulah sebabnya mengapa ia nekat menanam pohon “terlarang” tersebut, meski negara memaknainya sebagai Narkotika Golongan I—soal kepemilikan dan ancaman hukumannya, diatur dalam Pasal 111 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terkait manfaat ganja, kiranya sudah ada banyak kajian soal efek penggunaannya bagi kesehatan. Di situs manfaat.co.id, misalnya, disebutkan ada 20 manfaatnya bagi beragam jenis penyakit. Hanya saja, jenis syringomyelia tak tercantum di dalamnya sebagai penyakit yang bisa disembuhkan oleh ekstrak ganja.

Meski demikian, merujuk pengalaman Fidelis, justru ekstrak ganja tersebut cukup membantu. Berbekal riset secara online, Fidelis temukan bahwa penyakit istrinya bisa disembuhkan dengan minyak yang mengandung ekstrak ganja. Hasilnya: keadaan Yeni berangsur membaik.

Semenjak Papa mulai intensif memberikan Mama ekstrak ganja, Mama juga mulai lancar berkomunikasi kembali. Kita jadi sering berbagi cerita kembali. Mama banyak mengingat kenangan yang pernah kita lalui bersama. Bagaimana kita bertemu pertama kali dan mulai dekat di saat perkuliahan di Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, mengatur waktu dari padatnya jadwal perkuliahan agar dapat pergi ke gereja bersama-sama pada hari Minggu pagi dan mengikuti pendalaman iman di Kanisius Yogyakarta pada sore harinya.

Bagaimana galaunya kita ketika Papa tidak ada uang untuk membayar uang praktikum di jurusan mekatronika yang sangat mahal pada waktu itu dan akhirnya Papa memutuskan berhenti kuliah karena tidak memiliki biaya. Perjuangan kita pun terus berlanjut. Mama bercerita betapa betapa sedihnya Mama setelah kita hidup bersama di Kalimantan karena harus meninggalkan Papa untuk melanjutkan kembali pendidikan bahasa Inggris di Magelang.

Setelah Papa memberikan Mama ekstrak ganja, Papa tidak perlu lagi membeli Sanoskin Oxy seharga Rp 320.000 untuk obat luka Mama yang satu botolnya hanya bisa dipakai 3 – 4 hari. Mama tidak perlu minum aprazolan atau zypas agar Mama bisa tidur, tidak perlu minum ulsafate sulcralfate agar Mama tidak muntah dan bisa menelan makanan, tidak perlu minum Dulcolax atau injeksi di anus agar Mama bisa buang air besar (BAB).

Mama tidak perlu meminum obat-obat kimia yang ternyata tidak efektif menyembuhkan Mama. Cukup dengan ekstrak ganja, Papa sudah bisa melihat senyuman di wajah Mama lagi.

Pengakuan Fidelis di atas juga dikuatkan oleh kesaksian kakaknya, Yohana. Dilansir di sejumlah media massa, Yohana menceritakan bagaimana perubahan yang dialami adik iparnya tersebut sebelum dan setelah menggunakan ekstrak ganja:

Dia bisa tidur nyenyak, tidak terganggu suara sekitarnya. Bisa makan dengan porsi dengan ukuran dia, semangkuk kecil, anggur ½ kg sehari. Sebelum atau sesudah tidak pakai ekstrak ganja, selera makannya turun, 2-3 sendok saja muntah.

Bahkan, menurut Yohana, luka-luka di punggung dan sekujur tubuh Yeni juga tampak mengering. Perubahan tersebut juga terlihat di syaraf Yeni, dari sebelumnya yang melulu marah saat dikunjungi, mulai menampakkan sikap welcome. Semua, kata Yohana, adalah efek dari penggunaan ekstrak ganja temuan Fidelis.

Naas, setelah Fidelis ditangkap BNN, kondisi Yeni justru kembali memburuk. Sebab tak lagi menggunakan ekstrak ganja sebagai medium pengobatannya, luka-luka yang sebelumnya mulai mengering, tampak kembali basah dan bertambah banyak.

Memang, ketika saya membuka literatur medis tentang manfaat ekstrak ganja bagi penyakit syringomyelia yang diderita istri Fidelis, tak satu pun saya temui penjelasan sebagaimana Fidelis dan kakaknya utarakan di atas. Di situs alodokter.com atau di medicalmarijuana.com, misalnya, ekstrak ganja tak disebutkan sebagai langkah preventifnya. Hanya ada imbauan untuk menghindari aktivitas berat yang dapat memperparah gejala, atau melakukan terapi fisik dengan ahli untuk mengatasi masalah saraf.

Jika gejala syringomyelia justru bertambah buruk, di situs tersebut disarankan pula agar dilakukan upaya operasi. Jenis operasinya sendiri berbeda-beda, tergantung penyebab dari penyakit syringomyelia ini sendiri. Sekali lagi, tak ada imbauan penggunaan ekstrak ganja dalam upaya preventifnya.

Jika dasar ini yang kita ambil, maka benar jika BNN menilai bahwa pengobatan syringomyelia hanyalah dalih Fidelis untuk menanam pohon ganja. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Ketua BNN Komjen Pol Budi Waseso:

Penyembuhan itu kan harus melalui medis. Kata siapa itu menyembuhkan? Itu kan katanya. Penelitian secara medisnya kan belum. Itu jangan-jangan (hanya) alat pembenaran sehingga ada keinginan beberapa kelompok masyarakat atau LSM agar ganja dibebaskan. Salah satu caranya itu seolah untuk pengobatan. Buktinya apa?

Hanya saja, yang patut pula dipertanyakan, benarkah Fidelis sendiri memakai itu sebagai dalih? Jangan-jangan karena ketidaktahuan Fidelis sendiri yang menganggap ekstrak ganja bisa meredam penyakit tersebut sehingga nekat untuk menanam pohonnya? Jika benar seperti ini, siapa yang patut disalahkan? Toh, ketidaktahuan tidak bisa dikenai sanksi hukum, bukan?

Ah, negara lagi-lagi tampak banal dalam kasus Fidelis ini. Negara terlalu mengedepankan sikap konservatif (kolot; kaku) dalam hal pemberlakuan hukum. Negara gagal mengambil perspektif di luar pandangan hukum positif sebelum akhirnya menjatuhkan vonis terhadap Fidelis. Negara abai hanya karena kecintaannya pada produk hukum yang harus berlaku apa adanya.

Rasa-rasanya inilah risiko Fidelis, juga kita, hidup di negeri yang terlalu konservatif. Bahkan hak paling fundamental dari manusia (warga negara) seperti mencinta pun bisa terenggut olehnya. Jika hukum sudah bicara, tak ada alasan pembenaran apa pun yang mampu melawan dan membendungnya. Haruskah melulu begitu?

Sayang, nasi sudah menjadi bubur. Majelis Hakim di pengadilan tak mengamini pledoi Fidelis. Sementara istrinya, Yeni Riawati, harus menghembuskan nafas terakhirnya tanpa sempat mendengarkan kejujuran sang suami yang sangat dicintai yang mencintainya.

Mama, Papa minta maaf karena hanya bisa berterus terang melalui surat ini. Kita tidak bisa lagi bersama di dunia ini. Kita tidak lagi bisa berbincang tentang hidup ini atau bertengkar tentang rencana esok hari.

Sesaat setelah peti jenazah Mama ditutup, betapa Papa harus menguatkan diri karena tidak lagi mendengar hembusan nafas Mama. Kebersamaan dan cinta kasih kita selama ini akan menjadi harta karung yang tak ternilai untuk Papa.

Selamat jalan, wahai istriku. Doa dan cintaku selalu menyertaimu.

I feel you, Fidelis.

Geotimes, 26 Juli 2017

Next Page »