Modul


 

Sejarah bukanlah sekadar kisah di masa lalu,
tetapi lebih merupakan wacana teoritis dalam merekonstruksi
dan memahami dinamika kehidupan saat ini.
~ Taufik Abdullah: 2008

Ilustrasi: wacana.co

Ungkapan di atas sengaja penulis tempatkan sebagai instrument pada tulisan ini. Sejarah silam bangsa (rakyat Indonesia), dalam hal kebijakan agrarianya, tentu bukan perjalanan historis belaka yang harus berlalu tanpa makna; didiamkan, ditutupi, lalu ditinggalkan serta dilupakan begitu saja.

Historisitas itu tentu sebagai bagian dari perjalanan bangsa yang selalu bersinergis pada kondisi bagaimana kita ada dan hidup pada dewasa ini; tentang mengapa sejarah itu penting untuk kita ketahui; bagaimana sejarah itu terkonstruk sehingga menjadi landasan berpijak; apa saja implikasi yang ditimbulkannya bagi kehidupan di masa sekarang; semua tak lepas dari pengetahuan kita akan sejarah itu sendiri. Memahaminya tentu merupakan langkah awal memahami kehidupan saat ini, dan di masa yang akan datang.

Abad ke-19 dan 20 digadang-gadang sebagai puncak kekuasaan pemerintahan Hindia-Belanda di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderalnya. Dalam menjalankan misi pemerintahannya, tanah dan hasil bumi Indonesia senantiasa dijadikan sebagai sumber kemakmuran, pada pemerintahannya atas Indonesia, juga pada pemerintahan kerajaan Belanda pada khususnya.

Kemakmuran yang menjadi misinya tersebut, sekaligus menjadi babak puncak penderitaan rakyat Indonesia yang sampai hari tidak hanya tinggal di dalam catatan sejarah, melainkan juga mempengaruhi pertumbuhan, terutama di bidang ekonomi dan politik bagi kehidupan rakyat di Indonesia di sisi lainnya.

Dimulai dari kepemimpinan Daendels atas Indonesia yang pada kebijakan pemerintahannya mempertahankan monopoli perdagangan serta kerja paksa, berkuasanya Inggris melalui ketidakmampuan penguasa sebelumnya mempertahankan kedaulatannya, sampai pada berkuasanya kembali kerajaan Belanda dengan mengukuhkan Indonesia sebagai negeri Hindia-Belanda.

Perputaran banyak waktu itu, tentu menyisakan beberapa goresan yang mendalam, entah itu kisah yang buruk, ataupun yang baik-baik. Karenanya, sejarah berperan penting sebagai landasan pengetahuan kita, tidak hanya bagi sejarawan, ekonom, politisi, kaum intelektual maupun mahasiswa, untuk senantiasa berbicara atas fakta sejarah itu sendiri.

Menilik lebih jauh, kita tentu akan melihat bahwa eksploitasi kemakmuran yang dijalankan oleh pihak kolonial atas Indonesia, ternyata tak lepas pengaruhnya dengan kondisi sosial, politik, dan kebijakan penguasa sebelumnya. Kebijakan raja-raja feodal, terutama menyangkut hak atas kepemilikan dan pengelolaan tanah, secara terang dikatakan sebagai landasan kebijakan agraria yang lahir kemudian.

Pada pemerintahan Raffles semisal, tanah yang sebelumnya dikelola dan dimonopoli hasilnya itu di bawah kekuasaan Belanda, dikembalikan sesuai aturan yang berlaku pada masyarakat feodal sebelumnya: tanah milik raja, rakyat hanya sebagai pemaroh (peminjam/penyewa).

Begitupun pada penguasa-penguasa setelahnya; bahwa berkuasanya pihak kolonial atas raja-raja, sekaligus berkuasa atas seluruh tanah dan seisi alamnya. Kepemilikan dan pengelolaannya, dijalankan sesuai prosedur yang sebelumnya berlaku dengan berlandas pada mempertahankan tradisi-tradisi yang sudah lama berlaku itu. Hal ini pertanda bahwa sistem pemerintahan dalam negeri sendiri, yakni sistem yang berlaku pada masyarakat feodal di zaman raja-raja, berperan besar melahirkan beragam corak sistem kebijakan pemerintahan kolonial selanjutnya.

Kebijakan yang berjalan atas sistem kebijakan masyarakat feodal di masa itu: tanah adalah milik raja atau raja adalah pemilik tanah dalam kerajaannya, sedang rakyat adalah milik raja juga, yang dapat dipergunakan untuk kepentingan dan kehormatannya[1], menjadi landasan bagaimana pihak kolonial mengatur serta mengawasi pengelolaan tanah dan hasilnya di Indonesia.

Lantaran kebijakan raja-raja yang pada umumnya sudah dinyatakan oleh rakyat Indonesia sendiri sebagai kebijakan yang harus berjalan sebagaimana demikian, jelas semakin mempermudah kekuasaan kolonial atas negeri jajahannya itu. Tidak ada yang sulit dalam menjalankan misi penjajahannya. Berlandas pada argumen bahwa kewajiban melanjutkan atau mempertahankan tradisi-tradisi lama masyarakat feodal, menjadi inti di setiap pengambilan kebijakannya, dalam hal ini menguasai serta mengelolah tanah dan hasilnya.

Jika dulu raja adalah penguasa absolut atas tanah dan seisi alamnya, yang kemudian diamini oleh seluruh rakyatnya, pada masa-masa awal kedatangan penjajah, hal tersebut dijadikan sebagai alasan untuk menguasai serta mengeksploitasi segala apa yang merupakan sumber hidup dan penghidupan manusia.

Memang, jaminan kemakmuran atas hasil bumi dari tanah Indonesia seolah memberi rasa haus yang teramat kuat bagi siapapun, termasuk para penjajah kolonial untuk menikmatinya, meski dengan cara-cara yang “tidak sopan”. Monopoli, kerja paksa, landrente, ataupun cultuurstelsel, merupakan beberapa bagian besar kebijakan yang dijalankannya.

Alasan bahwa kebijakannya tersebut dapat memberi keuntungan sebesar-besarnya kepada pihak pemerintah, di samping memakmur-adilkan seluruh rakyat Indonesia, nyatanya hanya tinggal isapan jempol belaka. Dua tujuan utama itu tidak pernah sedikit pun berjalan beriringan. Ibarat minyak dengan air. Dipaksa bagaimanapun, keduanya tidak akan pernah menyatu meski dalam satu wadah.

Dalam hal ini, pemerintah kolonial adalah minyak (selalu di atas), sedang rakyat adalah airnya (selalu di bawah). Realitas seperti inilah yang terjadi di Indonesia. Para penjajah selalu kenyang, sedang rakyat dibiarkan kelaparan.

Untuk itu, guna memahami sejarah perjalanan kebijakan-kebijakan politik pemerintahan kolonial atas Hindia-Belanda, tentu tak ada salahnya ketika terlebih dahulu penulis membahas mengenai apa agraria itu sendiri, dan bagaimana sistem kebijakan yang dijalankan raja-raja di Indonesia (kebijakan agraria) atas tanah dan rakyatnya, di mana ia sebagai cikal bakal lahirnya kebijakan-kebijakan agraria oleh pemerintah kolonial atas Hindia-Belanda.

Selanjutnya, mengenai bagaimana tanah-tanah rakyat di Indonesia itu dipakai sebagai lahan subur untuk meraup segala kekayaan pribadi pemerintah kolonial tanpa pertimbangan kemakmuran rakyat sebagai orang yang dipekerjakannya. Di sini, akan terlihat jelas bagaimana sistem kebijakan pemerintah selalu menjadi momok atas kehidupan dan penghidupan rakyat seluruh Indonesia, dan bagaimana kebijakan itu selalu berjalan atas landasan kepentingan sepihak.

 

Apa Itu Agraria?

Secara umum, agraria dapat disebut sebagai tanah atau pertanian. Dalam bahasa Yunani, agraria berasal dari kata agre yang berarti “tanah” atau “ sebidang tanah (ladang)”; agrarius berarti “persawahan, perladangan, pertanian”.

Sedang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), agraria merupakan urusan pertanian atau urusan kepemilikin tanah; dalam bahasa Inggris agrarian selalu diartikan sebagai “tanah” dan dihubungkan dengan “usaha pertanian”. Karenanya, secara khusus pengertian agraria berarti juga tanah, meskipun nampak multitafsir; karena agraria bisa digambarkan (secara luas), tidak hanya menyangkut tanah yang terlihat di permukaan, tetapi juga semua hal yang terkandung di dalam dan di atasnya: air dan udara.

Dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), pengertian agraria secara luas mencakup berbagai hal, seperti bumi, air, angkasa, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya. Selain itu, agraria tidak hanya diartikan sebagai tanah dalam artian fisiknya, melainkan juga dalam artian yuridis yang berupa hak. Karenanya, kekayaan alam yang terkandung di suatu area atau wilayah berhak dieksplorasi oleh pihak yang memiliki wilayah tersebut (misalnya Negara).

Di samping itu, agraria juga hampir serupa dengan apa yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. UU tersebut mengartikan ruang sebagai wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan, serta memelihara kelangsungan hidupnya.

Meski demikian, secara tidak langsung bahwa permasalahan tata ruang itu merupakan salah satu turunan dari induknya yang bernama agraria. Jika diilustrasikan, agraria meliputi sumber daya alam (SDA), seperti hutan atau tambang, lingkungan, seperti tata air dan tata ruang.

Dari sini, dapat kiranya kita tarik kesimpulan sederhananya bahwa agraria adalah segala hal yang menyangkut hidup dan penghidupan manusia itu sendiri. Entah itu tanah, air, udara, dan lain sebagainya. Meski demikian, penulis hanya akan mendefinisikan agraria di sini sebagai tanah, sumber kehidupan dan penghidupan seluruh rakyat Indonesia.

 

Agraria sebagai Sumber Penghidupan Rakyat Indonesia

Sebagai sumber penghidupan, siapa yang tidak ingin memiliki tanah? Besarnya faktor ketergantungan manusia atas tanah, menjadikan tanah kerap sebagai objek perebutan, yang tak jarang melahirkan beragam konflik.

Perlu kita pahami bahwa masalah (agraria) yang masih nampak hari ini, tak lain sebagai cerminan atas apa yang dahulu terjadi. Di sinilah, mengapa sejarah itu penting kita pelajari dan pahami. Bahwa menjadikannya sebagai wacana teoritis guna merespon dinamika kehidupan hari ini serta untuk kehidupan selanjutnya, adalah niscaya untuk dilakukan, tidak hanya bagi sejarawan, tetapi semua kalangan yang bermaksud menelaah ulang sejarah yang sudah berlalu itu.

Sejarah agraria di Indonesia (beribu masalah yang ditimbulkannya) sudah barang pasti tidak bisa dipisahkan dari sistem kebijakan pemerintahan (penguasa) yang kolot. Penguasa selalu ikut andil, bahkan terbesar dalam hal mengatur dan mengelola kehidupan rakyatnya sebagaimana yang dikehendakinya – sering atas kehendak sendiri (pihak penguasa) tanpa melibat-sertakan rakyat sebagai subjek utamanya.

Tak heran ketika Mochammad Tauchid, penulis Masalah Agraria sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia (STPN Press : 2009), memulai ulasan dalam bukunya tersebut dengan penggambaran kondisi agraria di tanah air dari masa ke masa. Ia melihat bahwa soal agraria (soal tanah) merupakan soal yang tiada habis-habisnya diperbincangkan, baik para akademisi, sejarawan, ekonom, maupun para politisi, serta pakar-pakar hukum lainnya.

Ilustrasi: gudeg.net

Tidak hanya karena ia (soal agraria) merupakan soal hidup dan penghidupan manusia, melainkan karena seringnya disalahpahami, yang pada prakteknya tak jarang berujung pada konflik. Tentu saja, ini yang menjadikan rujukan mengapa soal agraria tetap saja masih relevan diperbincangkan meskipun sudah terlahir ribuan tahun yang silam.

Tak hanya diamini oleh M. Tauchid, masyarakat luas secara pasti akan berpendapat serupa bahwa soal agraria adalah soal hidup dan penghidupan manusia, dalam hal ini rakyat Indonesia. Bahwa tanah adalah asal dan sumber segala makanan bagi manusia. Perebutan tanah berarti juga perebutan atas tiang hidup dan penghidupannya. Maka tak heran ketika sering mengorbankan segala sesuatunya, termasuk nyawa sekalipun, hanya untuk mempertahankan kelangsungan hidup dirinya juga keluarganya, serta keturunannya di hari mendatang.

Perebutan tanah yang kerap berujung konflik itu tak jarang terjadi di berbagai wilayah/daerah di tanah air. Dalam banyak kasus, bisa kita saksikan bahwa selama ± 20 tahun terakhir ini, konflik sosial terus merebak di mana-mana, meliputi semua sektor, terjadi di hampir semua wilayah di negeri ini.

Jika hendak ditelisik lebih cermat dan mendalam atas berbagai konflik tersebut, sebagian besar kasus-kasus yang ribuan jumlahnya itu, pada dasarnya tak lain merupakan konflik agraria semata, dalam hal ini konflik untuk saling berebut sumber-sumber hidup dan penghidupan manusia: tanah, air, tanaman, tambang, dan lain sebagainya.

Meskipun wujudnya terlihat sebagai konflik yang bernuansa etnis/suku, ras, budaya, agama, bahkan ideologi, pangkalnya tetap pada satu motif, yakni perebutan dan penguasaan atas tanah (sumber hidup dan penghidupan manusia). Di daerah Sulawesi misalnya, konflik antar etnis, sebut saja Mandar dan Bugis, bukan murni perbedaan paham atau budaya antar masing-masingnya. Subjektifitas yang sama-sama mereka perjuangan, tidak lain hanya berorientasi pada kuasa-menguasai atas tanah yang menaungi kedua rakyat beretnis berbeda ini.

Bisa kita lihat bahwa perseteruan yang kerap terlihat sebagai perseteruan (konflik) antar etnis, selalu diawali dengan konflik mendasar seperti sengketa tanah antar petani yang satu dengan petani lainnya, yang mungkin hanya persoalan sepele, seperti saling klaim-mengklaim batas lahan pertanian masing-masing. Tak terima dengan itu, keduanya pun saling adu otot, sampai kemudian melibatkan kelompok (etnis). Konflik semacam ini masih sering kita jumpai di berbagai daerah di Indonesia.

Maka benar bahwa semakin besar kekuasaan seseorang atau kelompok atas tanah di wilayah tertentu (komoditi), maka semakin besar pula kemungkinan baginya untuk hidup makmur serta sejahtera. Apa yang terjadi di atas (konflik etnis yang berawal dari perseturan antar individu petani), memperlihatkan hal yang demikian.

Mungkin ini jugalah yang mendorong Marx menuliskan di dalam paragraf awal Das Kapital-nya bahwa komiditi merupakan bentuk dasar atas segala kemakmuran dan kesejahteraan rakyat[2], meskipun sebenarnya pemahaman ini keliru bahwa tanah bukanlah sebuah komoditas, melainkan modus produksi, yang kemudian hasilnya adalah komoditas itu sendiri.

Menilik hal itu, pernyataan Marx yang pada dasarnya merupakan sebuah konsep analitis dalam rangka mengembangkan teori ekonomi mengenai perubahan masyarakat Eropa di masanya, seakan mendorong M. Tauchid meyakini dengan berucap bahwa siapa menguasai tanah, ia menguasai makanan.[3]

Indonesia memberikan banyak jaminan akan tanah dan hasilnya yang sangat dibutuhkan itu. Segera setelah penjajah menguasai Indonesia, mereka tentu selalu siap-siaga dalam menjaga sumber kekayaan yang sudah dikuasainya agar tidak lepas ke tangan yang lain.[4]

Sekilas dari penjelasan di atas, teranglah bahwa Indonesia merupakan salah satu negeri yang memiliki kedudukan terpenting bagi dunia. Selain dari sisi kuantitas yang dihasilkan dari tanahnya, sebagian besar barang yang dihasilkannya pun adalah kebutuhan utama di pasar dunia (Eropa).

M. Tauchid mencatat jumlah ekspor hasil pertanian di Indonesia, dari dan luar Jawa. Dari tahun 1927 sampai 1938, jumlah ekspornya mencapai rata-rata 3.759 x 1.000 ton per tahunnya. Belum lagi, jika dibanding berat dan harga (nilai) ekspor yang dihasilkan dari perusahaan Barat di Indonesia dengan yang diusahakan sendiri oleh anak negeri, berat dan nilai ekspor dari perusahaan Barat jauh lebih besar dengan yang diusahakan anak negeri.

Dalam hal ini, hasil bumi karet dan minyak merupakan nilai ekspor terbesar ditinjau dari presentasinya dibanding hasil-hasil bumi lainnya, seperti kopra, teh, tembakau, timah, sawit, dan gula. Hanya pada tahun 1928, hasil bumi gula menempati presentasi terbesar dari komoditi-komoditi lainnya.

Sayangya, kekayaan hasil bumi Indonesia ini tak pernah sedikit pun berdampak baik terhadap kehidupan rakyatnya sendiri. Meskipun hasil buminya kaya serta berlimpah, rakyat tetap saja hidup dalam kemelaratannya.

Rakyat tetaplah rakyat. Tak punya kuasa, jangankan pada sumber penghidupannya, bahkan pada dirinya sendiri pun tak punya. Selalu saja ada pihak lain yang berkuasa lebih besar atas diri dan sumber penghidupannya.

Kembali kepada persoalan mengapa konflik agraria yang kerap terjadi dengan beragam nuansa di atas tersebut, hal itu tentu bisa diduga, pertama karena adanya “tangan-tangan” dari kekuatan-kekuatan yang memang ingin menguasai sumber-sumber alam Indonesia (relasi kuasa), yang merekayasa konflik lalu membelokkan masalahnya. Yang terjadi, masalah intinya menjadi terkaburkan.

Kedua, di zaman-zaman sebelum reformasi, lidah rakyat sudah terbiasa terpasung. Akibatnya, meskipun kini sudah masuk ke era reformasi, tetapi aspirasi yang sesungguhnya menjadi tidak terekspresikan sebagaimana seharusnya berlaku. Historical trauma (trauma masa lalu) yang dialami sebagian besar rakyat akibat intimidasi oknum-oknum aparat bersenjata, terutama di zaman rezim Orde Baru, yang melabeli komunis kepada siapa yang mengangkat isu-isu agraria, menjadikan rakyat untuk lebih berdiam diri saja tanpa perlawanan. Alhasil, rakyat dengan mudahnya dibelokkan, isu agraria digeser menjadi isu “SARA”.

Itulah mengapa di dalam tulisan ini, penulis menembak permasalahan agraria sebagai titik fokus di dalam pengkajiannya. Bukan saja karena ia penting untuk dibahas, melainkan karena dampak yang ditimbulkan akibat kekurang-pahaman tentang agraria itu sendiri cukup kompleks.

Di beberapa media sosial misalnya, begitu banyak persoalan sosial maupun hukum terkait agraria ini yang selalu mewarnai pemberitaannya, tapi tak jarang pemberitaannya itu hanya menguntungkan pihak yang dominan: penguasa dan pengusaha.

 

Tanah dan Sejumlah Problemanya

Seperti disebutkan di awal, tanah memiliki sejumlah problem di dalam kehidupan manusia.[5]

Sebagai satu-satunya sumber hidup dan penghidupan manusia, siapa yang tidak membutuhkan kepemilikan atas tanah? Bahwa tanah selalu menjadi fokus perebutan utama di dalam dinamika kehidupan antar manusia. Bahwa tanah sudah menjadi komoditas terpenting untuk dikuasai, baik para penguasa ataupun oleh pada rakyat sendiri.

Di bagian ini, perebutan tanah digambarkan sebagai masalah yang sudah terlahir sejak zaman kekuasaan raja-raja, para penjajah, sampai setelah “direbutnya” kemerdekaan bagi rakyat Indonesia.

Ilustrasi: blog.daum.net

  1. Zaman Feodalisme Raja-Raja

Di zaman feodalisme, kekuasaan raja-raja adalah yang paling mendominasi kehidupan rakyat di Indonesia – banyak pandangan yang menyatakan bahwa kekuasaan raja-raja itu merupakan kekuasaan yang lahir dari penafsiran agama yang kolot, yang kemudian dikultuskan, sampai kemudian ia dianggap sebagai keyakinan.

Raja dianggap secara penuh sebagai pemilik mutlak segala yang ada di atas bumi ini, selama berada di dalam kekuasaan kerajaannya. Hukum tanahnya berdasar pada sistem feodalisme yang berlaku di beberapa daerah di seluruh Indonesia. Tanah adalah milik raja dan rakyat juga adalah miliknya, yang dapat dipergunakan untuk kepentingan dan kehormatannya.

Inilah zaman feodalisme purba yang sudah ribuan tahun tumbuh di tanah air ini. Bahkan, sampai sekarang pun kehidupan semacam ini masih tetap terlihat, mungkin hanya berbeda dari segi bentuk tetapi esensi tetap serupa: penguasa hidup serba ada, yang dikuasai (rakyat) hanya bisa hidup dalam serba kekurangannya.

Sebagai juga milik raja, rakyat kerap menanggung beban ganda di pundaknya. Selain harus menghidupi diri dan keluarganya, rakyat juga berkewajiban menghidupi raja dan kerajaannya.

Dalam hal mengerjakan tanah (tanah milik raja) misalnya, rakyat hanya diperbolehkan dengan beberapa keharusan yang harus dipenuhi. Di antaranya seperti menyerahkan separoh dari hasilnya – dalam tradisi Jawa dikenal dengan istilah bulu bekti yang berarti “bakti berupa hasil bumi” (upeti) – serta harus bekerja untuk raja tanpa balas jasa (cuma-cuma). Keharusan yang kedua ini tak lain merupakan kewajiban dan tanda baktinya kepada raja (heerendienst).

Selain dua kewajiban tersebut, masih terdapat kewajiban-kewajiban lain yang harus dilakukan rakyat kepada rajanya (atau kaki tangannya).[6]

Macam-macam kewajiban di atas, M. Tauchid melihatnya sebagai sebuah sistem perbudakan belaka. Bahwa dikuasainya tanah oleh raja, sistem perbudakan terhadap rakyat terus menjadi-jadi, di mana rakyat diminta mengerjakan dengan kewajiban menyerahkan hasilnya kepada raja.

Seperti yang disebutkan sebelumnya, rakyat adalah alat untuk kekuasaan dan kehormatan bagi yang berkuasa. Hukum dipegang oleh orang-orang yang berkuasa dan rakyat untuk raja.[7]

Sistem yang dijalankan oleh raja dan para kaki tangannya terhadap rakyat ini, tak jarang dibumbuhi dengan kata-kata manis. Sebagai upaya agar rakyat tetap yakin bahwa apa yang dititahkan oleh raja kepada rakyat bukanlah sebuah perbudakan, melainkan kewajiban yang harus dijalankan oleh rakyat terhadap rajanya sekaligus kewajiban pada Tuhan. Kata-kata sufistik menjadi senjata handal dalam hal ini.[8]

Sekiranya saat itu ilmu pengetahuan sudah tersebar luas secara umum, artinya rakyat sedikit saja terdidik, paling tidak bisa membedakan mana wilayah haknya sebagai manusia dan mana wilayah kewajibannya sebagai rakyat, maka kondisi perbudakan seperti ini sangat mungkin tidak akan pernah terjadi pada kehidupannya.

Entah pada saat itu rakyat memang tak punya semangat untuk belajar, hanya mengikut pada kebenaran dari apa yang dikatakan tuannya, atau mungkin ada kesengajaan tersendiri untuk tidak menjadikan rakyat sebagai orang-orang yang terdidik.

Memang, ilmu pengetahuan bak pisau bermata dua: bisa menghidupi sekaligus membunuh. Hanya pendidikanlah yang akan membebaskan manusia dari kebodohan, penindasan, kemelaratan, serta kemiskinan, menuju manusia-manusia yang bebas dan merdeka. Penulis yakin bahwa inilah yang ditakutkan oleh penguasa sehingga tak pernah rela ketika rakyat sedikit saja maju dan terdidik.

  1. Zaman Kolonialisme

Sejak Belanda dengan Kompeninya (VOC) masuk dan menguasai sebagian besar wilayah di Indonesia, kekuasaan yang tadinya dimiliki oleh raja berpindah ke tangan pemerintahan pihak penjajah (pemerintahan Belanda).

Sistem yang dulunya dipakai untuk kepentingan raja, selanjutnya digunakan sebagai senjata untuk kepentingan dan tujuan politik Belanda atas Indonesia. Ditaklukkannya raja, berarti terampasnya hak-hak raja atas kekuasaannya.

Jika dulu raja sebagai pemilik segala sesuatu di tanah kerajaannya, termasuk tanah dan rakyatnya, sekarang berpindah kepemilikan menjadi milik pihak penjajah. Dengan dalih sistem feodalisme: raja pemilik segalanya, pihak kolonial memantapkan kekuasaannya atas bumi Indonesia. Tak ada pihak yang bisa membendungnya. Dalih yang menjadi panutan utamanya adalah dalih yang sungguh-sungguh harus diterapkan dan dijalankan: kolonialisasi sebagai terusan dari sistem feodalisme di zaman raja-raja.

Itulah gunanya pendidikan. Belanda yang datang ke Indonesia jelas tanpa isi terlebih dahulu: bagaimana sistem kekuasaan di Indonesia, terutama kekuasaan atas tanahnya, bagaimana kondisi sosial masyarakatnya, serta metode-metode apa saja yang sesuai digunakan pada sistem kekuasaan yang berlaku di Indonesia dan kondisi sosial masyarakatnya pada waktu itu.

Sekali lagi, melalui pendidikan lah Belanda dengan mudahnya masuk kemudian menaklukkan Indonesia dengan memanfaatkan, salah satunya faktor “kebodohan” masyarakat Indonesia itu sendiri. Jelas merupakan modal utama yang terbesar bagi Belanda sendiri untuk masuk dan menjajah bangsa yang memiliki sistem kekuasaan dan kondisi masyarakat yang demikian buruknya itu.

Dalam menjalankan misi penjajahannya, Belanda tentu tidak menyia-nyiakan potensi alam yang dimiliki oleh Indonesia: tanahnya yang luas serta subur, hasil buminya yang berlimpah-ruah dan menjadi komoditas utama di pasar dunia, ditambah lagi dengan terjaminnya tenaga kerja yang bisa didapat secara cuma-cuma melalui pedoman pada sistem yang sebelumnya telah berlaku.

Di bawah kekuasaan Gubernur Jenderal, yakni seorang wakil yang ditunjuk oleh pemerintah negeri Belanda untuk mewujudkan misi politiknya di atas bumi Indonesia, tanah-tanah yang ditaklukkannya tersebut digunakan menurut kebutuhan pemerintah. Sistem pemungutan paksa dan monopoli merupakan langkah awal yang dijalankan oleh Belanda dengan tujuan terus mendapatkan hasil bumi bangsa ini yang sangat dibutuhkan di pasar Eropa.

Segera setelah ada hasil, ekspor besar-besaran ke pasar Eropa terus terjadi tanpa henti. Rakyat yang hanya hidup penuh eksploitasi sebagai alat pengumpul komiditas pasar penguasa yang korup. Hak-haknya sebagai rakyat, tak pernah nampak sebagai sesuatu yang harus dan perlu untuk dipertimbangkan, apalagi dipenuhi.

Di masa pemerintahan Gubernur Jenderal Mr. Herman Willem Daendels, kebijakan serupa tetap dipertahankan. Meski prestasi terbesarnya adalah pembaharuan administrasi yang tidak efisien dan korup yang diwariskan oleh penguasa sebelumnya, Daendels lebih diutamakan untuk bertugas di bidang kemiliteran, yakni mempertahankan status quo atas pulau Jawa sebagai basis perlawanannya terhadap blokade Inggris.[9]

Dari sekian banyak prestasi yang dimilikinya sebagai upaya sentralisasi pemerintahan, Daendels juga tak luput dari sifat tamak dan kesewenang-wenangannya. Hal itu terlihat di dalam sistem kebijakannya yang dikenal dengan istilah ker japaksa.

Salah satu yang paling membekas bagi bangsa Indonesia adalah pembangunan Jalan Raya Pos atau yang lebih dikenal dengan Jalan Daendels yang membentang 1.000 kilometer sepanjang utara Pulau Jawa, dari Anyer sampai Panarukan[10] – bagi bangsa Indonesia, ini merupakan salah satu dari sekian banyak kisah tragedi kerja paksa yang pernah terjadi di sepanjang sejarah Tanah Air.

Kisah genosida lainnya, seperti yang pernah terjadi di pulau Bandaneira tahun 1621 oleh Jan Pietersz Coen, seusai Perang Jawa tahun 1825 – 1830, di Kalimantan Barat abad 20 oleh fasis Jepang, di Sulawesi Selatan yang menelan korban mencapai 40.000 jiwa, bahkan juga genosida yang pernah dilakukan para penguasa Indonesia sendiri kepada rakyatnya.

Pada saat Daendels sangat kekurangan biaya bagi pemerintahannya, penjualan tanah-tanah rakyat diadakan secara besar-besaran yang dimulai sejak abad ke-17. Penjualannya sebagian besar diperuntukkan kepada para partikelir (tuan tanah). Berkat perdagangan tanah secara besar-besaran ini, Daendels mendapat keuntungan 9 ton (f. 900.000) untuk diri sendiri.[11]

Meski demikian, Daendels belum mempunyai perhatian penuh atas penguasaan tanah jajahannya secara formal. Hal tersebut menjadikannya harus kembali ke negeri asalnya, yang kemudian disusul oleh jatuhnya Jawa ke tangan Inggris tanpa suatu perlawanan yang berarti dari pihak penjajah Belanda setelah Daendels.

Berbeda dengan Daendels, di bawah kepemimpinan Thomas Stamford Raffles, seorang pimpinan Let. Gubernur Jenderal Inggris di Indonesia sebagai “Tusschen Bestuur” (Pemerintah Selingan), masalah keagrariaan memperoleh perhatian yang sebenarnya. Di zamannya, dianggap sebagai peletak dasar sejarah agraria pertama di Indonesia.[12]

Teorinya yang terkenal  dengan nama “Teori Domein”, menjadi senjata terampuh Raffles dalam menjalankan kebijakannya pada upaya penguasaan tanah-tanah di Indonesia. Teori yang menyatakan bahwa semua tanah yang ada di tangan rakyat adalah kepunyaan raja; setelah raja ditaklukkan, maka jatuhlah hak raja itu kepada kekuasaan pemerintah yang baru, menjadikan kekuasaan Raffles semakin kokoh tanpa perlawanan yang signifikan dari rakyat.

Sebenarnya, teori domein Raffles ini tak lain adalah terapan dari apa yang digunakan oleh Inggris di India. Di India, kebijakan pemerintah Inggris dengan menarik pajak bumi melalui sistem pengelolaan agraria sebagai warisan dari sistem pemerintahan kekaisaran Mughul, atau Monggol, sama persis dengan apa yang diterapkan Raffles di Indonesia.[13]

Dengan sistem kebijakan sewa tanah (landrente) atas dasar teori Raffles tersebut, rakyat yang mengerjakan tanah haruslah membayar sewa (rent) berupa uang yang besarnya kira-kira sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam menyerahkan hasil kepada raja dahulu.

Sistem kebijakan landrente ini, sampai tahun 1950, terus berlaku di berbagai daerah, seperti Jawa dan Madura, Sulawesi Selatan, Bali, dan sebagian di Kalimantan. Di daerah-daerah lain seperti Sumatera, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, dan lain sebagainya, sistem ini tidak berjalan sebagaimana di daerah-daerah yang sebelumnya disebutkan.

Perlu ditekankan juga bahwa gaya kepemimpinan Raffles tentu sangat berbeda dengan gaya beberapa pemimpin kolonial sebelumnya, sebut saja Daedels. Jika pada Daendels begitu menekan para petani dan rakyat kecil untuk melakukan kerjapaksa demi kepentingan pemerintah kolonial, pada Raffles tidak demikian, melainkan idealisme yang terus dibangunnya di dalam setiap kebijakannya.

Jelas, ini salah satu modal terbesar Raffles memantapkan posisinya sebagai seorang penguasa. Banyak orang simpati karena ide dan cita-citanya yang luhur itu, yang seolah kembali kepada khittah.

Teori Raffles di atas bukan bermaksud apa-apa, bukan untuk mengeksploitasi tenaga rakyat secara berlebihan sebagaimana sistem monopoli  yang pernah dijalankan di zaman kolonial Belanda sebelumnya.[14] Raffles hanya berusaha menciptakan keadilan sebagaimana yang sebelumya berlaku di zaman kekuasaan raja-raja.

Ia mengganggap bahwa kebijakan raja merupakan kebijakan ideal bagi rakyat Indonesia pada saat itu. Maka penerapannya, mau tidak mau mesti menggunakan apa yang sudah menjadi tradisi sebelumnya tanpa harus melebih-lebihkan hanya pada kepentingan pribadi pihak kolonial.

Meski hanya berlangsung dalam kurun waktu yang cukup singkat (5 tahun), Raffles sudah banyak melakukan kebijaksanaan-kebijaksanaan di dalam pemerintahannya. Paling tidak, di dalam menjalan kebijakannya tersebut, ia berpatokan terhadap beberapa asas, penghapusan kerja paksa, memberikan kebebasan penuh kepada petani untuk menanam jenis tanaman apa yang mereka kehendaki sendiri, integralisasi pemerintahan antara bupati-bupati setiap wilayah dengan pihak kolonial, dan keharusan membayar sewa tanah (landrente) sebagai sebuah “pajak bumi”.

Kebijakan yang terakhir inilah (landrente) yang menjadi landasan pada pemerintahan-pemerintahan selanjutnya, seperti pada Belanda sampai tahun 1830.

Kembalinya Belanda ke Indonesia yang dipunggawai oleh Gubernur Jenderal Van D. Bosch, malah semakin menambah penderitaan rakyat Indonesia. Kebijakan yang sebelumnya, seperti penjualan tanah-tanah rakyat dan pemungutan pajak tanah (landrente), oleh Bosch dihapuskan dan menggantinya dengan kebijakan cultuurstelsel (tanam paksa).

Kebijakan ini, sampai dewasa ini cukup dikenal sebagai kebijakan yang paling mematikan sendi-sendi kehidupan dan penghidupan segenap rakyat Indonesia.

Motif kebijakan Bosch sejak 1830 ini, dikarenakan pada kesulitan finansial yang melanda pemerintahan Hindi-Belanda sebagai akibat dari Perang Jawa: 1825 – 1830 di Indonesia dan Perang Belgia: 1830 – 1831 di negeri Belanda.[15]

Hal tersebut berarti bahwa sistem tanam paksa (cultuurstelsel) ini tak lain merupakan upaya pemulihan kembali sendi-sendi kehidupan pemerintah Hindia-Belanda di Indonesia, sekaligus di negeri Belanda akibat perang yang melanda di kedua negeri ini. Artinya, Indonesia dijadikan sebagai objek eksploitasi utama dalam pemulihan kas kosong tersebut dengan rakyat sebagai korbannya.

Adapun ketentuan yang dijalankan oleh Bosch di dalam menjalankan sistem ini, salah satunya seperti penyerahan sebagian dari tanah rakyat (1/5) kepada pemerintah untuk ditanami tanaman yang dibutuhkan di pasar Eropa. Bagi yang tidak punya tanah, rakyat diharuskan untuk bekerja di tanah-tanah pemerintah selama 1/5 tahun atau 66 hari.[16]

Meski demikian, perjanjian ini kerap diambang batas. Pada praktiknya, rakyat terkadang harus menyerahkan separuh dari tanahnya untuk ditanami, tidak lagi 1/5 sebagaimana perjanjiannya, terkadang juga rakyat dipekerjakan di luar batas waktu yang sudah ditentukan tersebut.

Pada kebijakan ini, Pierson mencatat bahwa tidak kurang dari f 900 juta keuntungan Belanda yang dihasilkan selama tanam paksa itu dijalankan. Selain dipergunakan untuk melunasi hutang-hutang Belanda dalam negeri ataupun di negeri jajahannya (Hindia-Belanda), pendapatan tersebut juga dipakai untuk pembiayaan pembangunan, seperti jalan kereta api dan benteng-benteng, yang kesemuanya adalah untuk kepentingan pihak pemerintah, bukan pada rakyat.

Semua hasil keringat, air mata, dan darah rakyat Indonesia, pada kenyataanya tak pernah mereka nikmati sebagaimana pihak pemerintah menikmatinya. Kondisi ini yang kemudian menimbulkan banyak pihak yang turut “prihatin”, kemudian mengeluarkan kebijakan baru yang dianggap lebih memanusiakan manusia, seperti yang akan kita lihat selanjutnya.

  1. Zaman Feodalisme Baru

Sebagai kelanjutan dari zaman perbudakan yang terjadi sebelumnya, di zaman ini tak lain merupakan kelahiran kembali dari feodalisme dan kapitalisme, yang hilirnya tetap menyengsarakan rakyat Indonesia.

Memasuki tahun 1870, kondisi sudah agak berubah. Cara pemerasan langsung oleh yang berkuasa melalui perbudakan di masa sebelumnya dipandang sudah tidak sejalan dengan “zaman sopan”. Budaya pemerasan dan penindasan langsung oleh pemerintah terhadap rakyat menjadi perhatian serius oleh orang-orang Belanda yang tidak berhati batu.

Meski melalui pertarungan gagasan antara pihak konservatif yang menghendaki kebijakan sebelumnya (cultuurstelsel) dengan pihak liberal yang ingin mengadakan pembaharuan kebijakan berlandas pada “kemanusiaan”, pada akhirnya, pertarungan itu dimenangkan oleh pihak liberal, ditandai dengan dikeluarkannya Regerings Regelemen (RR) tahun 1854 yang salah satu pasalnya (pasal 62) memuat aturan dengan maksud ganda.

Pertama, hak eigendom (milik mutlak) pada rakyat yang memungkinannya melakukan transaksi sewa-menyewa dengan pihak luar (perusahaan swasta). Kedua, hak erfpacht yang mencantumkan bahwa tanah-tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya sebagai milik pribadi, statusnya menjadi tanah milik Negara yang dapat disewakan kepada perusahaan swasta.[17]

Akan tetapi, permasalahan yang dihadapi  adalah masalah besar. Penyelesaiannya tentu tidak semudah membalik telapak tangan. Soalnya berkutat pada: bagaimana dapat menjamin kepentingan tanah bagi kaum modal seluas-luasnya, sekaligus bagaimana tetap memberikan perlindungan bagi hak-hak rakyat atas tanah.

Kedua macam tujuan ini, tentu mustahil untuk dipersatukan. Di satu sisi, melindungi hak-hak rakyat atas tanahnya, berarti mengurangi perkembangan dan kepentingan modal asing. Di sisi lain, menjamin kepentingan modal asing, berarti akan merugikan rakyat karena bersumber pada satu: tanah.

Setelah berusaha keras menuntaskan masalah ini (masalah kolonial) dengan pertimbangan dua macam tujuan di atas, pemerintah negeri Belanda akhirnya melahirkan kebijakan yang disebut Agrarische Wet (Undang-Undang Agraria) atau cukup dikenal dengan istilah Wet de Wall, yang di dalamnya memuat pernyataan hak negeri atas tanah:

Domeinverklaring: “semua tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya (hak eigendom), baik secara individual ataupun komunal, maka tanah itu adalah kepunyaan/milik (domein) Negara.[18]

Darinya, lahirlah bermacam-macam undang-undang tanah di Indonesia dengan beragam bentuk dan coraknya. Inilah zaman feodalisme baru, sebagai “perkawinan” antara sistem feodalisme dengan sistem kapitalisme. Memang caranya berbeda dari sebelumnya, tapi hakikatnya tetap sama: menyengsarakan rakyat!

Meski di era ini telah lahir UU Pokok Agraria (UUPA), hal ini tidak menjadi jaminan serius, terutama pada hal pemenuhan hak-hak rakyat atas tanahnya. Justru, UU tersebut hanya melahirkan masalah agraria yang dualistis, yakni hak tanah menurut Hukum Barat untuk orang asing, dan hak tanah bagi rakyat Indonesia yang berlaku menurut Hukum Adat. Kedua hak ini tentu saling bertentangan, dan tak jarang mengorbankan satu di antaranya demi kepentingan salah satu yang lainnya.

Jelas bahwa pertumbuhan kehidupan dan kemakmuran rakyat Indonesia sangat tergantung pada dua aspek tersebut: Politik Agraria Barat dan Hukum Adat setempat. Lihat saja, di dalam UUPA tersebut, rakyat mungkin bisa dikatakan telah terlepas dari kondisi pemerasan dan perbudakan langsung dari pihak pemerintah, tetapi pertarungan setelahnya itu, di mana modal besar turut nimbrung di dalamnya, menjadi pertarungan yang selalu dimenangkan oleh pihak pemodal yang lebih besar. Pada rakyat, mereka hanya bermodal dengkul, sengaja tidak dijamin kemakmurannya, tidak hanya persoalan perut, tetapi juga soal pendidikan.

Orang-orang mungkin tidak tahu bahwa yang menjadikan sebuah bangsa mencapai kesuksesannya, dalam hal ini di bidang agraria (tanah dan pertanian), adalah pemahamannya tentang hukum agraria itu sendiri. Baik dari segi formalnya (tertulis/positif), ataupun yang berlaku di adat setempat.[19]

Karena itu, pendidikan tentu merupakan faktor utama yang harus mereka miliki. Akan tetapi, mungkin konsep ini terlalu ideal jika melihat kondisi hukum agraria di negeri ini sering berlaku seenak si penguasa.

Pada Politik Agraria, sebuah politik yang menjamin berkembangnya modal asing dengan rakyat sebagai korbannya, semua UU atas tanah dibuat untuk memberikan keuntungan sebesar-besarnya kepada para pemodal. Di samping itu, hukum tanah bagi rakyat (hukum adat), dibiarkan berlaku sesuai adat/kebiasaan yang secara nyata menyengsarakan rakyat. Jelas bahwa inilah bentuk penindasan secara feodal dan kapitalis modern.

Sejak zaman Kompeni dan Inggris (1627 – 1829), seperti yang telah diulas sebelumnya, penjualan tanah secara besar-besaran melahirkan tanah-tanah partikelir. Awalnya, tanah ini adalah tanah hak ulayat. Tanah ini dijual kepada orang-orang partikelir lantaran kebutuhan financial yang mendesak pemerintah Hindia Belanda waktu itu.

Penjualan tanah-tanah ini prosesnya terbilang mudah karena didasarkan pada pengertian dan tafsiran mengenai hak milik tanah di zaman feodal: tanah milik raja, sedang rakyat hanyalah pemaroh.

Lantaran besarnya dampak negatif yang dirasakan langsung oleh rakyat setempat dengan kehadiran orang-orang partikelir ini, pengelolaan tanah dengan sistem feodalisme yang kuat, pemerintah Hindia Belanda akhirnya membeli kembali tanah-tanah partikelir itu.

UU Tahun 1911 No. 28 dengan 2 Firman Raja tentang pelaksanaan UU, mengatur masalah perundang-undangan tersebut, bahkan sampai pada pencabutan paksa atas tanah partikelir. Meski demikian, sampai akhir kekuasaan pemerintah Hindia Belanda, nyatanya masih terdapat tanah partikelir yang luasnya beratus-ratus hektar yang hingga kini belum selesai pembeliannya.[20]

Selain itu, alasan utama diberlakukannya perhentian penjualan tanah partikelir adalah karena diberlakukannya cultuurstelsel yang sangat terkenal menyeramkan itu.

Keironisan lain yang perlu diterangkan pula adalah bahwa lahirnya UU tersebut yang disebut-sebut sebagai upaya menciptakan perubahan yang lebih baik terhadap rakyat, justru sarat akan kepentingan sepihak: kepentingan para pemodal.

Untuk perubahan yang menyangkut kepentingan rakyat terlihat sangat lamban, sedang untuk kepentingan pemodal, justru berjalan dengan cepat. Ketika ada UU yang dirasa merugikan kaum pemodal, dengan segera akan ditinjau kembali sesuai kepentingan hak dan keuntungan para pemodal.

Salah satu keganjilan tersebut bisa dilihat di beberapa daerah seperti Jawa dan Sumatera. Di sana, werving (pemikatan) secara terus-terusan terjadi terhadap rakyat yang hanya dijadikan sebagai pekerja. Werving tersebut adalah salah satu bentuk upaya para pemodal yang diterapkan pada onderneming-nya guna mendapatkan tenaga kerja murah dan “setia”.

Jika sebelumnya onderneming di daerah Jawa seperti Yogyakarta dan Surakarta mendapatkan tenaga kerja dengan mudah melalui heerendienst, lain halnya di Sumatera Timur. Sejak berdirinya Deli Maatschaapijj di sana tahun 1869, pendirian onderneming di tanah belukar itu membutuhkan tenaga yang harus didatangkan dari daerah lain.

Selain disebabkan karena kurangnya SDM di daerah onderneming, para penduduk asli juga sangat minim dalam hal keminatan untuk bekerja pada onderneming karena masalah “kedisiplinan”.

Mula-mula, tenaga kerja didatangkan dari Tiongkok. Tahun 1880, kuli-kuli Tionghoa didatangkan sampai mencapai 800 orang per tahunnya. Hingga beberapa tahun kemudian, 1932, kuli-kuli mulai didatangkan dari daerah Jawa karena semakin luasnya onderneming, seperti tembakau, tambang, kopi, karet, teh, dan sebagainya yang mengandung nilai ekspor paling tinggi di luar negeri.

Karena meluasnya onderneming, keperluan tenaga kuli pun menjadi masalah utama yang harus dipenuhi. Pihak pemerintah Hindia Belanda akhirnya membuat peraturan untuk menjamin tenaga kerja bagi onderneming-onderneming baru dengan tenaga-tenaga kerja yang dapat bekerja dengan kontrak yang panjang (langjaring contract).

Tahun 1880, dibentuklah Koeli-Ordonnatie yang memuat peraturan tertulis: jenis pekerjaan yang harus dikerjakan, lamanya perjanjian kerja, upah, dan sebagainya. Akan tetapi, ordonasi kuli justru tidak membuahkan kesejahteraan para pekerja. Dengan dibarengi poenali sanctie-nya (kekuasaan yang diberikan untuk menghukum kuli yang tidak memenuhi kontrak), justru sebagai pengesahan atas perbudakan berkedok hukum.

Awalnya, ordonansi kuli dengan poenali sanctie-nya disebut-sebut sebagai perbaikan kuli-kuli, namun nyatanya dipergunakan sewenang-wenang oleh pihak onderneming. Hal ini tentu mencoreng nama baik pihak onderneming itu sendiri, yang tentu berakibat pada kebetahan kuli-kuli.

Sebagai antisipasi, pihak onderneming mulai mengusahakan jalan yang lebih baik, tentu ditujukan untuk kebaikan dirinya sendiri. Kuli-kuli mulai dianjurkan membawa keluarganya dari Jawa. Hal ini dimaksudkan agar kuli-kuli bisa tinggal dengan betah untuk bekerja di daerah onderneming. Bahkan, kepada kuli-kuli yang sudah berkeluarga dan sudah bekerja lima tahun, mereka diberi rumah sendiri sekedarnya.

Meskipun pada tahun 1931 mulai diputuskan untuk mengurangi ordonansi kuli sampai pada memerdekakan kuli, hal ini tidak berdampak apa-apa pada onderneming. Awalnya timbul kekhawatiran bahwa kemerdekaan kuli-kuli bisa berdampak kerugian bagi onderneming.

Akan tetapi, jika dulu poenali sanctie diadakan untuk menjamin para kuli untuk tetap dan terikat, lain halnya sekarang. Tanpa adanya kontrak, kemelaratan dan kelaparan rakyat di daerah Jawa saat itu, secara langsung menguntungkan onderneming meraup kuli-kuli dengan harga yang murah.

Berlandas pada kondisi hukum agraria semacam ini, tentu menjadi incaran juga oleh pihak-pihak lain yang ingin menanamkan modalnya atas tanah di Indonesia. Pihak Jepang yang masuk ke Indonesia di permulaan abad ke-20, menjadi ancaman serius akibat terbuka-lebarnya peluang untuk menguasai tanah dan hasil-hasilnya di Indonesia.

Bisa disebutkan bahwa melalui jalur hukum agrarialah, penjajah di Indonesia dengan mudahnya datang silih berganti. Gonta-ganti penjajah itu, gonta-ganti pula sistem kebijakannya pada ranah kuasa-menguasai tanah beserta seluruh hasil kekayannya.

  1. Penetrasi Jepang

Terlepas dari penjajahan kolonial Belanda, rakyat Indonesia bukannya meraih kesejahteraan dan kemakmurannya, justru harus melanjutkan masa lalunya yang pahit, malah lebih berat dari sebelumnya.

Kedatangan penjajahan fasis Jepang tak lain merupakan kedatangan malapetaka yang maha dahsyat. Meski terbilang serba mendadak, datang dan runtuhnya, tetapi membekas begitu pahit, sampai-sampai tidak bisa dihitung dan diukur lagi seberapa besar dan hebatnya kehancuran serta malapetaka yang dialami rakyat Indonesia.

Jika pada abad ke-19 rakyat diperhadapkan pada kekejaman penjajah, seperti Raffles dengan pajak buminya (landrente) dan tanam paksa (cultuurstelsel) di zaman Bosch, di abad ke-20 ini, riwayat kekejaman tersebut terulang kembali. Lagi-lagi, hanya rakyat kecil (buruh dan tani) yang terus menjadi sararan korban keganasan para tikus-tikus rakus itu.

Berkuasanya Jepang, tanah-tanah partikelir yang sebelumnya dikuasai oleh imperialis dan kapitalis Barat, dimasukkan dalam urusan pemerintah dengan mengadakan Kantor Urusan Tanah Partikelir (Syriichi Kanri Kosha). Seolah-olah semuanya di bawah kekuasaan pemerintah. Landrente dihapuskan, dan tuan tanah tidak berkuasa lagi.[21]

Karena niatnya menjadikan Indonesia sebagai benteng pertahanan dari agresi militer kekuatan Sekutu, di samping bertekad untuk menyusun dan mengarahkan kembali perekonomian Indonesia dalam rangka menopang upaya perang Jepang dan rencana-rencananya bagi dominasi ekonomi jangka panjang terhadap Asia Timur dan Tenggara[22], Jepang berusaha keras “melipatgandakan hasil bumi”.

Bermodal feodalisme masyarakat (terutama di Jawa) sebagai modal yang turun-temurun itu, Indonesia dijadikan sebagai gudang dan sumber perbekalan perang. Rakyat diwajibkan “menyerahkan bakti” (heerendienst) berupa hasil bumi untuk perbekalan, tenaga untuk membantu balatentara (heiho), sekaligus sebagai prajurit pekerja (romusha) untuk membentengi garis belakang.

Saat itu juga, tanah pertanian mulai diperluas. Hutan-hutan dan onderneming milik imperialis-kapitalis Barat dibongkar, diganti dengan tanaman bahan makanan: padi, ubi, dan singkong. Lagi-lagi, rakyat hanya jadi korban. Di samping harus giat bekerja melipatgandakan hasil bumi dan harus tetap sanggup berbakti, rakyat juga harus siap untuk lapar karena bahan makanan ditanam bukan untuk diri dan keluarganya, tapi untuk bekal perang guna mendatangkan “kemakmuran bersama”.

Hematnya, beras untuk balatentara yang tempur di garis depan, singkong dan ubi untuk rakyat yang membentengi garis belakang. Rakyat berjerih-payah, tapi sedikit pun tak pernah menikmati hasil jerih-payahnya sendiri.

Selain itu, perampasan tanah dari rakyat oleh Jepang tak jarang terjadi. Pemerintah Jepang banyak mengambil tanah rakyat guna keperluan militernya, seperti pembuatan dan perluasan lapangan pesawat terbang. Akibatnya, banyak rakyat yang harus terpaksa meninggalkan tanah pertaniannya guna keperluan militer tersebut. Dan tak jarang, rakyat hanya mendapat ganti rugi yang jauh dari cukup, bahkan untuk sekadar hidup bersama keluarganya pun sangat jauh.

Meski kekejaman luar biasa baru terjadi di zaman pendudukan Jepang ini, akan tetapi ia banyak memberikan sumbangan paling berarti bagi bangsa Indonesia. Pada M.C. Ricklefs, ia melihat bahwa Jepang banyak memberikan kesempatan, baik bagi generasi mudanya, ataupun bagi pemimpin yang lebih tua untuk menjalin hubungan dengan rakyat.[23]

Tak jarang rakyat dipersenjatai guna melawan kekuatan kolonial Belanda yang kerap menindas dan merusak dalam sejarahnya itu. Dengan peluang ini, Indonesia pada akhirnya meraih apa yang selama ini menjadi cita-citanya: merdeka dan berdaulat di atas tanah sendiri

  1. Pasca Proklamasi Kemerdekaan

Rakyat Indonesia boleh sedikit berbangga diri atas perampasan senjata oleh rakyat dari tangan Jepang. Masa itu dibarengi dengan kekalahan Jepang atas kekuatan Sekutu (Perang Dunia II).

Saat itulah, tahun 1945, rakyat Indonesia merebut kemerdekaannya dengan mudah. Kini, Indonesia merdeka, zaman merdeka bagi rakyat – setidaknya dalam pengertian hukum nasional, dan kini menghadapi prospek menentukan masa depannya sendiri. Di zaman ini, harapan akan terbebas dari penindasan, kemiskinan, dan ketakutan, menjadi impian terbesar, terutama pada rakyat tani.

Ya, inilah tujuan utama sejak rakyat Indonesia berjuang merebut kemerdekaannya dari tangan penjajah, sekaligus mempertahankannya. Bagi mereka, merebut dan mempertahankan kemerdekaan tak lain adalah perjuangan merebut dan mempertahankan setiap jengkal tanah yang menjadi sumber dan tiang penghidupan seluruh rakyat di bangsa ini.

Maka tak heran ketika pembongkaran hutan-hutan dan onderneming tetap diteruskan di zaman ini. Selain rakyat begitu haus akan tanah, ingin makan kenyang dari tanahnya sendiri, rasa dendam kepada para penjajah yang dulu merebutnya tanpa prikemanusiaan menjadi faktor utama mengapa hal ini tetap diteruskan. Aset-aset yang tadinya dikuasai modal asing, kini “di-Indonesia-kan”, dikuasai orang-orang Indonesia dengan memberinya merk “Milik Republik Indonesia”.

Hal ini yang pernah dilakukan oleh Soekarno. Tahun 1948, Soekarno membentuk sebuah Panitia Agraria Yogyakarta yang visinya adalah merumuskan program agraria bagi Republik Indonesia. Tahun 1958, mulailah terjadi nasionalisasi aset-aset seperti perusahaan-perusahaan swasta Belanda yang ada di Indonesia.

Akan tetapi, pembaharuan UUPA yang dibentuk di Yogyakarta ini, yang seharunya berasas pada hukum yang hidup dalam masyarakat, nyatanya sulit untuk dibumikan. Hal ini dikarenakan beragamnya pandangan dan corak mengenai hukum dan politik agraria dari masing-masing partai politik yang ada.

Di satu sisi, ada yang menganggap bahwa tanah yang dikelola oleh modal asing tidak boleh terjadi dan harus diusir sejauh mungkin dari negeri ini, tanpa atau dengan ganti rugi, seperti pada nasionalis sayap kiri (kaum Marxis). Di sisi lain, bahkan ada yang mendukung untuk tetap menghadirkan pengelolaan tanah oleh pihak asing sebagai pengumpul devisa Negara.

Akan tetapi, kekayaan berlimpah segera setelah penguasaan tanah-tanah yang dilabeli dengan merk tersebut, nyatanya tidak menjamin juga akan keikut-sertaan rakyat tani mendapatkan bagian dari kekayaan itu. Rakyat tani di perkebunan-perkebunan tetap saja menjadi buruh, penjual tenaga murah, sebagai kuli dengan penghidupan yang tetap seperti sebelumnya. Mungkin hanya gelarnya yang berbeda, dari kuli Hindia Belanda menjadi kuli Indonesia Merdeka.

Di zaman Orde Baru misalnya, program Repelita yang katanya akan menjamin kehidupan rakyat Indonesia (kemakmurannya), salah satunya dengan swasembada beras, nyatanya hanya sebagai politisasi pemerintah semata. Di sini, jelas menunjukkan bahwa kebijakan agraria yang harusnya berjalan menurut kepentingan rakyat, selalu sulit untuk diperhatikan.

Bagaimana tidak, beragam corak dan pandangan tentang pengelolaan tanah-tanah di Indonesia oleh anak negeri, kerap dijadikan sebagai ajang beradu kepentingan, yang cenderung kepada “asal bapak senang”. Bahwa tanah yang nota bene milik petani, tidak pernah ada kebijakan yang benar-benar berpihak terhadapnya. Seolah-olah, semua kebijakan yang dibuat pemerintah, ternyata hanya melahirkan kebijakan yang baru yang tetap saja merugikan pihak petani serta menyengsarakannya.

Rakyat tani Indonesia tetap rakyat tani Indonesia dengan nasib yang tidak berubah. Hanya beberapa orang saja yang menguasasi hidup, sedang beberapa lainnya yang lebih besar menjadi objek yang dikuasai.

“Hak historis” orang-orang asing atas perkebunan-perkebunan diteruskan oleh orang Indonesia, sedang “kewajiban historis” tetap ditanggung oleh orang yang sama: kaum miskin, buruh, dan tani. Hematnya, hak dan kewajiban kolonial masih tetap berlaku. Pemilik hak sejarah memang berganti, dari tangan kulit putih kepada orang Indonesia, tetapi beban sejarah tetap pada pemikulnya yang dulu.

Mengalami kesimpangsiuran kemerdekaan ini, ditempuhlah beberapa jalan untuk menyelesaikannya. Dan akhirnya, diadakan persetujuan KMB (Konferensi Meja Bundar) sebagai hasil “Konferensi Damai” atas Belanda dengan Republik Indonesia, terutama yang paling pokok dibahas adalah soal ekonomi yang bersumber pada tanah-tanah perkebunan.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bagi rakyat, tanah adalah sumber penghidupan, kekayaan bagi bangsa dan Negara, serta pokok kemakmuran. Lain halnya dengan Belanda. Baginya, tanah Indonesia adalah sumber keuntungan yang selama ini menjadi gantungan hidupnya. Karena itu, momentum KMB dijadikan oleh Belanda sebagai momentum paling penting untuk membela dan mempertahanan sumber keuntungan tersebut.

Dalam upayanya, selain melancarkan agresi militernya di bulan Juli 1947 dan Desember 1948, Belanda  juga menuntut diadakannya “jendarmeri bersama”, yakni menjadikan tentara Belanda dan TNI sebagai alat Negara untuk menjaga keamanan kebun-kebun dan onderneming­-onderneming-nya. Tapi oleh Indonesia, tuntutan ini ditolak.[24]

Meski demikian, tak tahu kenapa, modal asing tetap saja berkuasa atas sebagian besar tanah-tanah milik rakyat. Bukti tersebut bisa dilihat dalam Persetujuan Keuangan dan Perekonomian dari KMB mengenai soal tanah dan bagaimana pengelolahannya.[25]

Apa yang menjadi tuntutan Belanda dalam KMB, jelas menunjukkan bahwa bagi Belanda, mempertahankan jajahan di Indonesia adalah mempertahankan perkebunan-perkebunan dan tanah-tanah yang menjadi sumber kekayaan kaum modal yang utama. Bahwa tanah dan perkebunan adalah urat nadi penghidupan negeri Belanda sendiri. Itulah yang menjadi pokok perebutan dari dulu sampai setelah Indonesia Merdeka ini.

Meski secara politik Belanda telah kehilangan hak kekuasaannya atas Indonesia, tetapi secara ekonomi, Belanda dan pihak swasta asing lainnya, masih mendapatkan sisa hak yang besar itu. Domisasi ekonomi pihak asing atas Indonesia masih sangat nampak di depan mata. Bagi para pengamat yang tahu, tampak jelas bahwa Indonesia secara ekonomi sungguh tidak merdeka.[26]

Ilustrasi: jkma-aceh.org

Tentulah bahwa kembalinya kekuasaan orang-orang asing atas eksploitasi tanah, berarti diambilnya isi kemerdekaan yang terpenting bagi rakyat. Bahwa hukum tanah di masa lampau (masa Hindia Belanda) jelas melanggar hukum keadilan dan kemanusiaan. Karena itu, kemerdekaan tiada berarti apa-apa selama sumber penghidupan rakyat (tanah) tetap menjadi hak besar para pemodal.

Kesejahteraan dan kemakmuran yang menjadi janji kemerdekaan, hanyalah bualan belaka. Merdeka tetapi bumi dan alamnya masih dikuasai orang asing, jelas bukanlah kemerdekaan yang diharapkan rakyat Indonesia. Rakyat tetap miskin di atas tanahnya yang subur dan kaya raya.

Kondisi di atas, tentu saja semakin melahirkan beban berat bagi rakyat. Sengketa tanah terjadi di mana-mana. Saling rebut-merebut tanah, antar satu dengan lainnya, antar rakyat dengan pemodal, antar rakyat dengan rakyat sendiri, menjadi pemandangan yang tak asing lagi dipertontonkan pada khalayak.

Janji kemerdekaan yang katanya akan menjamin kemakmuran rakyat, terlihat begitu hampa dalam hal perealisasiannya. Usaha-usaha pemerintah (Negara) dalam mengatasi keadaan atas masalah tanah ini, belumlah melahirkan langkah konkrit, bahkan kepada penyelesaian prinsipil yang menjadi pangkal sengketa dan penyelesaiannya.

Pemerintah hanya terlihat bersibuk diri dalam gelanggang politik tanpa sedikit menengok persoalan-persoalan pokok yang harus dipecahkan terlebih dahulu. Hematnya, pemerintah terlalu mementingkan jabatan/kedudukannya, sedang kemakmuran rakyat dikesampingkan.

Selain pemerintah menomor-duakan persoalan pokok ini, terlihat juga bahwa pemerintah memang tidak tahu-menahu tentang bagaimana cara penyelesaiannya. Jadi, bukan masalah ketidakmauan saja yang menjadi soal utama dalam hal ini, tapi juga masalah ketidaktahuan.

 

Kesimpulan

Sejarah tidak sekadar memberikan kita gambaran tentang peristiwa masa lalu. Sejarah menceritakannya lebih daripada itu. Sebagaimana Taufiq Abdullah beranggapan, sejarah adalah alat wacana teoritis untuk merekonstruksi dan memahami dinamika kehidupan, hingga dijadikan sebagai landasan berpijak hari ini.

Sejarah panjang Indonesia – dalam hal agraria, memang tak bisa diabaikan. Soal agraria (soal tanah) adalah soal hidup dan penghidupan rakyat Indonesia. Setidaknya itu yang mesti menjadi landasan kita dalam memahami dinamika persoalan tanah hari ini.

Tanah pada hakikatnya adalah milik semua bangsa, terutama rakyat Indonesia sendiri. Akan tetapi, di dalam setiap perjalanan dan kenyataannya, tanah tidak pernah diperuntukkan bagi si pemilik sahnya (rakyat). Bahkan, tanah kerap dijadikan alasan untuk melanggengkan penindasan serta kekuasaan para penguasa (pemerintah dan pemodal).

Pada rakyat, segala tanggungan yang berat-berat, mesti selalu menjadi selalu korban. Apa sebenarnya tanah itu? Mengapa ia begitu penting bagi kehidupan umat manusia? Mengapa perebutan tanah kerap diwarnai dengan konflik-konflik yang jarang memakan korban?

Di atas, penulis sudah memaparkan secara sederhana. Tanah adalah satu-satunya sumber makanan bagi manusia. Karena itu, perebutannya pun tentu merupakan perebutan tiang hidup dan penghidupan manusia. Tak ada konflik tanpa dilandasi dengan upaya penguasaan atas tanah. Konflik yang berbau SARA sekalipun, sejatinya adalah konflik sengketa tanah, yang kemudian diarahkan menjadi konflik yang jauh dari semestinya.

Di zaman raja-raja, tanah diklaim sebagai milik raja. Rakyat, hanya sebagai pemaroh (peminjam/penyewa). Kondisi semacam ini dikenal sebagai kondisi masyarakat feodal. Atas landasan inilah, para penjajah kemudian dengan mudahnya masuk dan menguasai tanah-tanah yang sebelumnya dikuasai oleh raja.

Berlandas pada kebijakan feodal, pihak kolonial kemudian menguasai tanah sebagaimana raja menguasai sebelumnya. Tanah milik pemerintah, dan rakyat adalah peminjam/penyewanya. Dalam pengelolahannya pun, rakyat kerap menjadi penanggung utamanya. Alhasil, penguasa hidup sejahtera, sedang rakyat hanya bisa hidup di dalam kemelaratannya.

Pada kemerdekaan, kondisi perbudakan yang dijalankan oleh pemerintahan sebelumnya, baik raja ataupun pihak kolonial serta Jepang, kehidupan rakyat Indonesia tetap tak berubah. Malahan, perbudakan secara langsung disahkan melalu Undang-Undang yang lahir dengan sepihak. UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) yang semestinya menjamin kemakmuran rakyat, nyatanya hanya berjalan sebagai upaya perbudakan yang sudah lama terealisasi.

Hari ini, apa yang bisa kita lakukan dengan kondisi di atas? Belajar pada sejarah, hanya itu yang bisa kita lakukan. Lebih daripada itu, kebijakan untuk kemakmuran rakyat hari ini, harus terus mengingat pada sejarah.

 

CATATAN

[1] Inilah yang mendasari seluruh kebijakan raja-raja atas tanah, yang berlaku di beberapa daerah di seluruh Indonesia. Mochammad Tauchid, Masalah Agraria sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia, Yogyakarta: STPN Press, 2009, hlm. 15.

[2] Kemakmuran dalam masyarakat di mana cara produksi kapitalis itu tegak, nampak sebagai “timbunan besar komoditi”. Karl Marx, Kapital: Sebuah Kritik Ekonomi Politik; Buku I: Proses Produksi Kapital, Jakarta: Hasta Mitra, 2004, hlm. 3.

[3] Bagi Indonesia, soal tanah adalah tiang dan sumber bagi penghidupannya. Hasil tanah adalah hasil pokok penghidupan bagi rakyat Indonesia. Dan karena hasilnya yang besar dan berharga tinggi itulah yang menarik kaum penjajah untuk menguasai tanah di negeri ini, dengan tujuan mengambil hasilnya bagi kepentingan hidupnya. Mochammad Tauchid, Masalah Agraria sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia, Yogyakarta: STPN Press, 2009, hlm. 4.

[4] Untuk menguasai tanah ini, pemerintah jajahan menyediakan serdadu dengan segala perlengkapannya untuk menjaga tanah agar jangan direbut kembali oleh yang berhak. Ibid.

[5] Hal serupa juga pernah digambarkan oleh almarhum Prof. C. van Vollenhoven bahwa orang Indonesia dan tanahnya, selalu menimbulkan “segala macam fantasi yang tidak-tidak”. J.S. Furnivall, Hindia Belanda: Studi Tentang Ekonomi Majemuk, Jakarta: Freedom Institute, 2009, hlm. 5.

[6] Kewajiban yang lain itu seperti adanya pancendiensten, janggolan, kuduran di Jawa, pajak kepala di Yogyakarta (sekarang sudah dihapuskan), pajak jalan di Sulawesi dan daerah-daerah lainnya di Indonesia Timur, rodi di Sumatera dan lain-lain tempat, pinontol sawang di Minahasa dan macam-macam lain sebagai terusan heerendienst zaman kekuasaan raja-raja. Mochammad Tauchid, Masalah Agraria sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia, Yogyakarta: STPN Press, 2009, hlm. 17.

[7] Ibid.

[8] Istilah “manunggaling kawula gusti” (persatuan antara raja dan rakyat) tak lain adalah istilah pemantapan perbudakan. Raja dianggap atau menganggap dirinya sebagai wakil Tuhan di dunia. Raja dikatakan melindungi, sedang rakyat (diharuskan) mengabdi sebagai bentuk pengabdiannya kepada Tuhan. Pemerasan adalah sebagai kewajiban bakti yang mempunyai arti lebih dalam sebagai kewajiban batin yang harus dipenuhi. Rakyat tidak takut kepada hukuman dari Undang-undang, tetapi takut kepada “kutuk dan walat” dari kesaktian raja yang mahatahu. Ibid.

[9] Lihat dalam Prof. A. Daliman, Sejarah Indonesia Abad XIX – Awal Abad XX: Sistem Politik Kolonial dan Administrasi Pemerintahan Hindia-Belanda, Yogyakarta: Ombak, 2012, hlm. 16.

[10] Membekas di sini bukan karena kebijakannya merupakan harapan besar bagi rakyat, melainkan tragedi (genosida) yang sangat mematikan rakyat Indonesia sendiri. Tragedi ini, pernah Pram gambarkan dalam sebuah kisahnya yang bercerita tentang peristiwa pembantaian manusia-manusia pribumi di balik pembangungan Jalan Raya Pos atau yang lebih dikenal dengan Jalan Daendels. Pada pembangunan itu, Daendels, Sang Tuan Besar Guntur, memerintahkan pelebaran jalan sampai 7 meter, membentang 1.000 kilometer sepanjang utara Pulau Jawa, dari Anyer sampai Panarukan. Pengerjaannya dilakukan oleh tenaga kerja dari rakyat kecil dan para petani pribumi dengan tanpa imbalan.  Pramoedya Ananta Toer, Jalan Raya Pos, Jalan Daendels, Jakarta: Lentera Dipantara, 2012 (cet. 9), hlm. 9.

[11] Mochammad Tauchid, Masalah Agraria sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia, Yogyakarta: STPN Press, 2009, hlm. 313.

[12] Gunawan Wiradi, Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir, Yogyakarta: Insist Press, 2000, hlm. 121.

[13] Ibid, hlm. 122.

[14] Berlandas pada prinsip Adam Smith, Raffles pernah menulis bahwa “monopoli itu seperti perbudakan, ia adalah kutukan bermata dua, dampaknya tidak kalah buruk bagi yang menerapkannya daripada yang menjadi korbannya…” J.S. Furnivall, Hindia Belanda: Studi Tentang Ekonomi Majemuk, Jakarta: Freedom Institute, 2009, hlm. 73.

[15] A. Daliman, Sejarah Indonesia Abad XIX – Awal Abad XX: Sistem Politik Kolonial dan Administrasi Pemerintahan Hindia-Belanda, Yogyakarta: Ombak, 2012, hlm. 29.

[16] Ibid., hlm. 33 – 34.

[17] Ahmad Nashih Luthfi, Melacak Sejarah Pemikiran Agraria; Sumbangan Pemikiran Mazhab Bogor, Yogyakarta: Pustaka Ifada, 2011, hlm. 42.

[18] Mochammad Tauchid, Masalah Agraria sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia, Yogyakarta: STPN Press, 2009, hlm. 23.

[19] Gunawan Wiradi, Seluk Beluk Masalah Agraria, Reforma Agraria dan Penelitian Agraria, Yogyakarta: STPN Press, 2009, hlm. 43.

[20] Mochammad Tauchid, Masalah Agraria sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia, Yogyakarta: STPN Press, 2009, hlm. 38.

[21] Ibid., hlm. 258.

[22] M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesi Modern 1200 – 2008, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2008, hlm. 424.

[23] Ibid., hlm. 421.

[24] Mochammad Tauchid, Masalah Agraria sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia, Yogyakarta: STPN Press, 2009, hlm. 265.

[25] Ibid., hlm. 288.

[26] Shell dan perusahaan-perusahaan Amerika, Stanvac dan Caltex, mempunyai posisi dominan di bidang industri minyak, dan sebagian besar pelayaran antarpulau berada di tangan perusahaan pelayaran KPM Belanda. Belum lagi, perbankan didominasi oleh perusahaan-perusahaan Belanda, Inggris, dan Cina. Orang-orang Cina juga menguasai kebanyakan kredit pedesaan. M.C. Rikclefs, Sejarah Indonesia Modern 1200 – 2008, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2008, hlm. 497.

 

DAFTAR BACAAN

Daliman, Sejarah Indonesia Abad XIX – Awal Abad XX: Sistem Politik Kolonial dan Administrasi Pemerintahan Hindia-Belanda, Yogyakarta: Ombak, 2012.

Ahmad Nashih Luthfi, Melacak Sejarah Pemikiran Agraria; Sumbangan Pemikiran Mazhab Bogor, Yogyakarta: Pustaka Ifada, 2011.

Gunawan Wiradi, Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir, Yogyakarta: Insist Press, 2000, hlm.

Gunawan Wiradi, Seluk Beluk Masalah Agraria, Reforma Agraria dan Penelitian Agraria, Yogyakarta: STPN Press, 2009.

J.S. Furnivall, Hindia Belanda: Studi Tentang Ekonomi Majemuk, Jakarta: Freedom Institute, 2009.

Karl Marx, Kapital: Sebuah Kritik Ekonomi Politik; Buku I: Proses Produksi Kapital, Jakarta: Hasta Mitra, 2004.

M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern 1200 – 2008, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2008.

Mochammad Tauchid, Masalah Agraria sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia, Yogyakarta: STPN Press, 2009.

Pramoedya Ananta Toer, Jalan Raya Pos, Jalan Daendels, Jakarta: Lentera Dipantara, 2012 (cet. 9).

 

Advertisements

Demonstrasi, atau umum dikenal dengan sebutan “aksi”, merupakan salah satu langkah seseorang atau kelompok (mahasiswa) merealisasikan suatu tujuan.

Secara prinsip, mahasiswa adalah gerakan ekstraparlementer—suatu kaum yang juga punya peran menentukan kebijakan di luar para para pengambil kebijakan yang mainstream. Mereka punya “beban” moral di mana ilmu pengetahuan yang didapatkannya di ruang perkuliahan harus mereka implementasikan dalam bentuk pengabdian pada masyarakat. Suara kebenaran dan kepentingan masyarakat harus mereka gaungkan dan bumikan.

Terlepas apakah semua mahasiswa sadar atau mampu berlaku demikian, dalam tulisan ini, saya hanya hendak berbagi gagasan perihal demonstrasi dalam konteks gerakan mahasiswa. Bahwa tulisan ini tidak akan berpretensi pada soal apakah demonstrasi dalam gerakan mahasiswa selama ini sudah terarah benar atau tidak, melainkan hanya akan menyoal demonstrasi dalam kerangka metodenya: sebuah formulasi gerakan mahasiswa.

Secara umum, ada banyak metode yang dapat dilakukan mahasiswa atau gerakan mahasiswa dalam mengimplementasikan pengabdiannya pada masyarakat. Bisa dengan bentuk pendampingan atau advokasi, jajak pendapat atau audiensi, dan yang terakhir adalah demonstrasi atau aksi. Dan agaknya, demonstrasi menjadi cara atau formulasi gerakan paling efektif menyuarakan sikap (kebenaran) dibanding yang lainnya.

Asas dan Tujuan Demonstrasi

Mengapa harus demonstrasi? Pertanyaan ini mungkin saja terlihat sederhana. Tetapi jawabannya sangat sulit lagi beragam. Dan itu hanya bisa kita lihat dari tujuan seorang demonstran atau gerakan mahasiswa dalam menyuarakan sikap dan tuntutannya.

Lagi-lagi tulisan ini tidak akan berpretensi pada tujuan yang sifatnya negatif, seperti berdemonstrasi hanya untuk eksis atau terkenal, dikenang atau sekadar ingin jadi pahlawan. Tetapi yang jelas, tujuan demonstrasi adalah di saat jalur penyampaian aspirasi (dari rakyat ke legislatif) tidak lagi memadai, maka di sana demonstrasi harus menjadi ruang sebagai jalan alternatif. Bahwa demonstrasi tak lain untuk membentuk opini dan dukungan publik di saat lembaga perwakilan (legislator) tak lagi berada di dalam rel pijakannya.

Ya, demonstrasi bukan hanya sebagai hak mahasiswa (masyarakat). Demonstrasi utamanya justru lebih sebagai suatu kewajiban. Seperti kata Pram, yang tahu tapi tidak melakukan adalah munafik. Maka munafiklah mereka (terutama mahasiswa) yang secara fakta telah dibekali ilmu pengetahuan tetapi menggunakannya hanya untuk kepentingan pribadi apalagi untuk kejahatan, semisal bertindak korup.

Sebagai hak, demonstrasi secara yuridis telah disahkan. Selain dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang mengatur kebebasan berbicara, kebebasan ini juga dilindungi oleh UUD 1945 pasal 28 beserta amandemennya. Di dalamnya berbunyi: “Kebebasan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, ditetapkan dengan Undang-undang.”

Sayangnya, kebanyakan mahasiswa atau gerakan mahasiswa masih ragu. Umumnya mereka dihantui oleh rasa takut kalau-kalau dalam bertindak (berdemonstrasi), mereka akan diganjar dengan konsekuensi yang berparas negatif. Tetapi yang terfatal adalah menganggap demonstrasi bukan sebagai kewajiban. Inilah yang juga umum terlihat. Mahasiswa “kupu-kupu” sangat dominan dalam realitas kehidupan kampus.

Formulasi Gerakan: Manajemen Demonstrasi

Setelah cukup jauh membincang idealitas dan realitas demonstrasi dan kehidupan atau gerakan mahasiswa, sampailah saya untuk bertutur perihal formulasi gerakan. Seperti umum telah diketahui, formulasi ini adalah manajemen demonstrasi atau manajemen aksi.

Dalam demonstrasi, yang terpenting dan utama itu adalah sikap atau keputusan para demonstran. Mengapa harus berdemonstrasi; apa yang hendak dituju; dan bagaimana tujuan itu harus dicapai. Semua harus lahir dari mekanisme-mekanisme tertentu. Dan inilah yang kemudian disebut sebagai manajemen demonstrasi atau formulasi gerakan, dan akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

1. Pematangan Isu

Pematangan isu adalah diskusi awal—lebih tepatnya adalah diskusi lanjutan. Dari ruang dinamis ini, mula-mula akan terbentuk suatu persepsi mengapa mahasiswa atau gerakan mahasiswa harus melakukan demonstrasi, apa yang hendak dicapai, dan bagaimana harusnya ia dicapai.

Dalam tahap ini, tema atau grand issue akan lahir. Tidak hanya berlandaskan pada isu hangat atau bahan pembicaraan yang up to date atau relevan, melainkan mengapa itu penting untuk disuarakan. Bahwa landasan utamanya adalah kepentingan kebenaran atau masyarakat, meski juga terkadang sebagai kepentingan gerakan (organisasi) yang bersangkutan.

2. Teknis Lapangan (Teklap)

Setelah isu diperbincangkan secara matang, hingga melahirkan suatu tema demonstrasi yang menjadi nafasnya kelak, barulah kemudian berbicara hal-hal teknis. Beberapa di antaranya adalah menentukan target, skenario di lapangan, dan format demonstrasinya. Inilah yang nanti akan menentukan bagaimana harusnya demonstrasi itu dilakukan, sekaligus menjadi penentu awal tercapainya tujuan atau tidak.

Di samping itu, beberapa perangkat juga ditentukan dalam Teklap, semacam pembagian kerja. Di antaranya seperti Koordinator Umum (Kordum), Koordinator Lapangan (Korlap), orator, negosiator, humas, keamanan, tim dokumenter, penyedia logistik dan medis. Semua harus bersatu sebagai bagian rill dari demonstrasi. Bahwa mereka adalah demonstran (massa aksi) yang bertanggungjawab penuh atas tercapai atau tidaknya tujuan demonstrasi.

3. Demonstrasi

Ketika benar-benar terjun di lapangan, harus disadari bersama bahwa inilah fase pembuktian dan perjuangan rill. Bahwa apa yang sebelumnya telah dirumuskan secara teoritis, harus dibuktikan melalui praksis. Seperti adagium mengatakan: praktik tanpa teori adalah anarkis, dan teori tanpa praktik adalah omong-kosong.

Memang, dalam praktiknya di lapangan, segala sesuatu kemungkinan besar tidak akan berjalan sebagaimana yang sudah terumuskan di awal, Banyak hal yang tak terduga, seperti jadwal tidak tepat waktu, massa tidak sesuai target, telat atau kurangnya logistik, dan lain sebagainya. Meski demikian, apapun itu, demonstrasi harus terus berlangsung. The show must go on!

Sebagai fase pembuktian dan perjuangan, di sinilah ruangnya pesan-pesan yang telah dirumuskan harus tersampaikan. Baik melalui pamplet, selebaran (press release), terlebih melalui orasi ataupun sekadar yel-yel. Selain itu, audiensi pun harus dilangsungkan ke pihak yang memihak menjadi target demonstrasi ini.

Dan di akhir, press release atau “Pernyataan Sikap” harus tersampaikan dengan lantang. Tujuannya tidak hanya sekadar agar pesan yang dibawa bisa tersampaikan ke khalayak luas atau diliput media, melainkan lebih sebagai bentuk penegasan sikap para demonstran.

4. Follow-Up

Berakhirnya pembacaan atau penegasan “Pernyataan Sikap”, berakhir pulalah demonstrasi. Meski begitu, tindakan lanjutannya adalah melakukan evaluasi. Di sinilah akan menentukan langkah apa yang selanjutnya akan diambil terkait perjuangan isu atau sikap yang telah disampaikan. Atau bagaimana ke depan isu itu harus dikawal dan dimaksimalkan perealisasiannya.

 

*Disampaikan dalam Latihan Kader Satu (LK 1) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; Jumat, 06 Mei 2016.

Sistem Ekonomi Kapitalis

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, maka berkembang pula perilaku ekonomi masyarakat. Perilaku ekonomi masyarakat yang bermacam-macam memicu munculnya sistem ekonomi yang beragam pula. Sistem ekonomi diarahkan untuk dapat memenuhi kebutuhan manusia pada berbagai jenis barang terutama barang kebutuhan pokok. Contoh dari sistem ekonomi tersebut sistem ekonomi kapitalis. Dalam sistem ekonomi kapitalis dibebaskan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, sehingga menimbulkan kesenjangan sosial dan ketimpangan ekonomi karena masing-masing individu berusaha memonopoli pasar sehingga terjadi persaingan bebas.

Faham kapitalisme berasal dari inggris pada abad 18. Kemudian menyebar ke Eropa Barat dan Amerika Utara. Sebagai akibat perlawanan terhadap ajaran gereja dan tumbuhnya aliran pemikiran Liberalisme di negara-negara Eropa barat.

Kapitalisme adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk mengadakan kegiatan perekonomian seperti memproduksi barang, menjual barang, menyalurkan barang dan lain sebagainya. Pada sistem ekonomi kapitalisme pemerintah tidak ikut campur dalam kegiatan ekonomi.

Setiap warga dapat mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Semua bebas bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba sebesar- besarnya. Semua orang bebas melakukan kompetisi untuk memenangkan persaingan bebas dengan berbagai cara. Lembaga hak milik swasta merupakan Elemen paling pokok dari kapitalisme. Pemberian hak pemilikan atas harta kekayaan, memenuhi tiga macam fungsi ekonomi penting;

Pertama, para individu memperoleh perangsang agar aktiva mereka dimanfaatkan seproduktif mungkin. Kedua, hal tersebut sangat mempengaruhi distribusi kekayaan serta pendapatan karena individu-individu diperkenankan untuk menghimpun aktiva dan memberikan kepada ahli waris secara mutlak apabila mereka meninggal dunia. Ketiga, ia memungkinkan laju pertukaran yang tinggi oleh Karena orang memiliki hak pemilikan atas barang-barang sebelum hak tersebut dapat dialihkan pada pihak lain. Dalam sistem ekonomi kapitalis berlaku “free fight liberalism”. Siapa yang memiliki dan mampu menggunakan kekuatan modal secara efektif dan efisien akan dapat memenangkan pertarungan dalam bisnis.

Bebarapa ciri sistem ekonomi kapitalis :

  1. Pengakuan yang luas atas hak pribadi
  2. Perekonomian diatur oleh mekanisme pasar
  3. Manusia dipandang sebagai makhluk  homo-economicus, yang selalu mengejar kepentingan (keuntungan) sendiri paham individualisme didasarkan materialism, warisan zaman yunani kuno (hedonism).

Keuntungan kapitalis

  1. Lebih efisien dalam memanfaatkan sumber-sumber daya dan distribusi barang
  2. Kreativitas masyarakat menjadi tinggi karena adanya kebebasan melakukan segala hal terbaik dirinya.
  3. Pengawasan politik dan sosial minimal, karena tenaga waktu dan biaya yang diperlukan lebih kecil

Kelemahan kapitalisme

  1. Tidak ada persaingan sempurna, yang ada persaingan tidak sempurna dan persaingan monopolistic.
  2. Sistem harga gagal mengalokasikan sumber-sumber secara efisien, karena adanya faktor eksternalitas (tidak memperhitungkan yang menekan upah buruh dan lain-lain).

Kecenderungan bisnis dalam kapitalis

Perkembangan bisnis sangat dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang berlaku. Kecenderungan bisnis dalam kapitalisme dewasa ini yaitu adanya spesialisasi, produksi massa, berkembangnya perusahaan berskala besar dan adanya perkembangan penelitian.

Kapitalisme adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti memproduksi barang, menyalurkan barang dan lain sebagainya. Dalam sistem ekonomi ini pemerintah tidak ikut campur dalam kegiatan ekonomi. Setiap warga dapat mengatur sendiri nasibnya sesuai dengan kemampuannya. Semua orang bebas bersaing untuk memperoleh laba sebesar-basarnya. Semua orang bebas melakukan kompetisi untuk memenangkan persaingan bebas dengan berbagai cara.

Logika Pasar Uang

Untuk memahami apa yang dimaksud dengan pasar uang, kita harus memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pasar menurut teori ekonomi. Pasar menurut teori ekonomi pasar adalah segala hal yang mencakup berbagai pertemuan antara permintaan dan penawaran.

Dari definisi pasar tersebut, sekarang kita dapat memahami apa yang dimaksud dengan pasar uang. Jika dalam pasar secara umum mencakup semua transaksi, maka di dalam pasar uang, yang ditransaksikan adalah hak untuk menggunakan uang (untuk dibelanjakan barang dan jasa) untuk jangka waktu tertentu (Boediono, 1992).

Dalam pasar tersebut akan terjadi transaksi pinjam-meminjam dana yang menimbulkan hubungan hutang-piutang. Sedangkan “barang” yang ditransaksikan tidak lain adalah secarik kertas berupa “surat hutang”. Selanjutnya, orang yang meminjam uang disebut debitur, yaitu orang yang menjual surat utangnya kepada meminjamkan uang atau kreditur.

Selanjutnya, dalam transaksi tersebut tentu akan menghasilkan “harga”. Apa yang dimaksud dari harga tersebut? “Harga” adalah harga penggunaan uang tersebut untuk jangka waktu tertentu. Harga tersebut dinyatakan dalam persen (%) per satuan waktu tertentu. Harga tersebut disebut dengan suku bunga (tingkat bunga). Bunga tersebut dapat dianggap sebagai “sewa” atas penggunaan uang tersebut dalam jangka waktu tertentu.

Dari pengertian pasar uang tersebut, maka kita dapat memahami hakikat dari uang menurut pandangan ekonomi kapitalisme. Uang yang beredar di tengah-tengah kita, yang biasa dikenal dengan uang tunai sesungguhnya adalah uang yang ditukar dengan surat hutang.

Uang tunai tersebut sesungguhnya adalah pengertian dari uang dalam arti yang paling sempit, yaitu uang kartal atau currency (C). Sedangkan wujud uang yang lain, dalam pengertian yang lebih luas dikenal sebagai berikut:

M1 = C + DD (demand deposits/uang giral)

M2 = M1 + TD (time deposits) + SD (savings deposits)

M3 = M2 + QM (quasi money)

L = total liquidity, mencakup semua alat-alat yang ‘likuid’ yang ada di masyarakat.

Sedangkan bila ditinjau dari perannya menciptakan uang yang beredar di tengah masyarakat, maka dikenal ada tiga pelaku utama, yaitu:

  1. Otorita Moneter, yaitu pihak yang mempunyai peran sebagai sumber awal dari terciptanya uang beredar yang merupakan sumber ‘penawaran’ (supply) uang kartal (C) untuk memenuhi ‘permintaan’ masyarakat dan sumber ‘penawaran’ yang dibutuhkan lembaga keuangan dalam bentuk cadangan bank (bank reserves (R).
  2. Lembaga keuangan (bank dll), yaitu pihak yang menjadi sumber penawaran uang giral (DD), deposito berjangka (TD), simpanan tabungan (SD) dan aktiva keuangan lain yang ‘diminta’ masyarakat.
  3. Masyarakat adalah konsumen terakhir dari uang tercipta yang digunakan untuk memperlancar kegiatan produksi, konsumsi dan pertukaran mereka.

Diskursus neoliberalisme merupakan topik yang selalu menarik diperbincangkan. Terlebih menjelang Pemilihan Presiden 2009, wacana ini dikaji secara serius oleh para akademisi,aktivis dan peneliti sosial. Pro-kontra tentang neoliberalisme merupakan kenyataan yang tidak bisa dihindari. Mengapa demikian bisa terjadi?

Bagi Revrisond Baswir, Dosen Fakultas Ekonomi UGM, Neoliberalisme merupakan produk globalisasi yang lebih berpihak pada pasar atau para pemodal. Karena itu mereka yang memiliki modal dan umumnya berasal dari Negara-negara kaya menjadi “pemain” di percaturan global. Neoliberalisme merupakan anak kandung globalisasi yang menghendaki pasar terbuka dan menihilkan peran negara. Dengan kata lain, Negara tidak berhak melakukan intervensi pasar sehingga yang berlaku adalah prinsip laizzez faire.
Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia merupakan contoh kekuatan lembaga internasional yang mengadopsi system neoliberalisme. IMF berfungsi sebagai lembaga keuangan internasional yang memiliki kewajiban sebagai penjaga stabilitas moneter internasional. Sedangkan Bank Dunia berfungsi sebagai bank internasional yang memiliki kewajiban untuk menyalurkan pinjaman dan bantuan pembangunan kepada Negara-negara yang menjadi anggotanya.

Era Soeharto Indonesia masuk dalam kubangan neoliberalisme sejak pertengahan 1960-an, bersamaan dengan naiknya Soeharto ke tampuk kekuasaan tahun 1967. Namun, agenda neoliberalisme berjalan efektif sejak pertengahan 1980-an. Diantara agenda IMF di Indonesia adalah; pelaksanaan kebijakan anggaran ketat, termasuk penghapusan subsidi dalam berbagai bentuknya, pelaksanaan liberalisasi sektor keuangan, liberalisasi perdagangan dan privatisasi BUMN. Masuknya IMF ke Indonesia merupakan bom waktu yang suatu saat meledak. Pasalnya, Indonesia sebagai anggota IMF mau tidak mau mengikuti segala kebijakan IMF y ang justru pada akhirnya menghancurkan perekonomian Indonesia.

Puncak berlangsungnya agenda IMF adalah tahun 1997-1998 sewaktu krisis moneter menerjang Indonesia. Kemerosotan nilai rupiah dari Rp 2500 menjadi 16.000 per satu dollar AS pada awal 1998 memaksa pemerintah Indonesia mengudang campur tangan IMF untuk memulihkan perekonomian Indonesia. Sebagai prasyarat untuk mencairkan pinjaman siaga (Standby Loan) yang disediakan IMF, pemerintah Indonesia wajib melaksanakan agenda kapitalisme neoliberal melalui penandatanganan Letter Of Intent (LOI).

Akibatnya, Negara diatur oleh mekanisme pasar. Mekanisme pasar ternyata membuat perekonomian Indonesia semakin jatuh. Terbukti, kebutuhan dasar rakyat meliputi sanang, pangan dan papan menjadi mahal. Ini tidak lepas dari bahayanya praktik neoliberalisme melalui empat hal berikut.

Pertama, penghapusan subsidi. Subsidi adalah transfer sumber daya ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung dari negara kepada anggota masyarakat. Subsidi sangat bermanfaat bagi pemenuhan kesejahteraan rakyat. Di antaranya dapat dipakai untuk mendorong pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, membantu kelompok yang rentan dan meredistribusikan hasil produksi nasional dari sektor privat ke sektor publik. Dengan dihilangkannya subsidi, maka sangat berbahaya bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok miskin.

Kedua, liberalisasi keuangan. Liberalisasi keuangan melalui enam aspek; deregulasi tingkat suku bunga, peniadaan pengendalian kredit, privatisasi bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan Negara, peniadaan hambatan bagi bank-bank atau lembaga keuangan swasta, termasuk asing untuk memasuki pasar keuangan domestik, pengenalan alat-alat pengendalian moneter berbasis pasar dan liberalisasi neraca modal. Akibatnya, perekonomian menjadi kacau. Pasalnya, peredaran uang terpusat pada pelaku bisnis yang bisa mempermainkan sektor riil.

Ketiga, liberalisasi perdagangan. Liberalisasi perdagangan dilakukan dengan penghapusan hambatan non tariff (proteksi) dan penurunan tarif perdagangan dalam transaksi perdagangan internasional. Ini sangat berbahaya bagi Negara-negara miskin, termasuk Indonesia.

Keempat, privatisiasi BUMN. Artinya, penjualan sebagian atau seluruh saham BUMN oleh pemerintah kepada para pemodal swasta. Privatisasi mengakibatkan berkurangnya kemampuan negara untuk melindungi kepentingan Ne­gara dan masyarakatnya, semakin tergantungnya pemerintah terhadap pengaruh dan kekuasaan sector swasta dan meningkatya polarisasi sosial dan ekonomi antara golongan kaya dan miskin.

Cengkraman Neoliberalisme

Indonesia gagal lepas landas.Tak satu pun Presiden sejak era Orba sukses menuntun Indo­nesia dalam percaturan politik dan ekonomi. Sejak krisis, perekonomian In­donesia belum sepenuhnya menggeliat. Bahkan hingga kini, kehidupan rakyatnya terus terpuruk. Padahal raison d’etre (alasan adanya) negara adalah mewirjudkah eudaimonia, kebahagiaan. Itu berarti, pemerintahan Indonesia bertanggung jawab mempersembahkan kesejahteraan bagi warganya dengan merancang pembangunan yang mengabdi kepada rakyat, Pertanyaannya, kendati telah beberapa kali mengalami pergantian kekuasaan, mengapa kemajuan bangsa tak kunjung tercapai ?

Kegagalan lima Presiden dalam mengantar Indonesia menuju tinggal landas, adalah tema utama yang disorot jurnalis Majalah GlobeAsia, Ishak Rafick, dalam bukunya, Catalan Hitam Lima Presiden Indonesia : Sebuah Investigasi 1997-2007, Mafia Ekonomi, dan Jalan Baru Membangun Indonesia. la juga mengungkap pangkal penyebab kehancuran ekonomi Indo­nesia, sekaligus menawarkan altematif jalan baru guna membangun Indonesia agar tidak makin tertinggal dari negara Asia lainnya. Gugatannya soal ketidakberdayaan para Presiden dalam mempertahankan kedaulatan dari penetrasi IMF, juga dikupas dalam buku ini.

Superioritas IMF

Francis Fukuyama menyatakan, dunia tengah memasuki akbir sejarah yang ditandai oleh tampilnya liberalisme sebagai the winner yang menggungguli sosialisme dalam revitalisasi ideologjs sepanjang setengah abad. Inilah akhir dari sejarali, di mana kapitalisme dan demokrasi dianggap sebagai solusi terbaik guna memecahkan aneka masalah. Kapitalisme mampu memacu pertumbuhan ekonomi. Demokrasi bermanfaat mengontrol negara agar tidak korup. Itu sebabnya, banyak negara mengadopsi dan menerapkan liberalisme dalam menata ekonomi dan politik domestik maupun global.

Keyakinan pada liberalisme juga dianut rezim Orba, utamanya dalam pembangunan ekono­mi. Jamak diyakini, arsitek ekonomi Orba adalah ekonom beraliran liberal yang disebut Mafia Berkeley. Tak heran, saal Indonesia dilanda krisis moneter, Soeharto (almarhum) segera minta bantuan Intemational Monetary Fund (IMF). Oktober l997, pemerintah menandatangani nota Kesepahaman untuk mcndapat pinjaman IMF. Pemerintah optimis. Keterlibatan lMF mampu memulihkan kepercayaan internasional terhadap kinerja ekonomi domestik. IMF menjadi institusi penentu kebijakan ekonomi Indonesia. Negara tunduk dan wajib memenuhi persyaratan yang diajukannya.

IMF mengharuskan Indonesia meliberalisasi segala sektor demi mentransformasi relasi negara-pasar. Resep pemulihan ekonomi IMF disebut Structural Adjustment Program (SAP) yang meliputi privatisasi, swastanisasi, deregulasi. Lewat SAP, IMF menyingkirkan intervensi nega­ra dalam penyediaan barang publik. Dengan dalil neoliberal, IMF memandang subsidi, proteksi sebagai ineffisiensj. Rafick memberi catatan hitam pada Soeharto karena menerima se­penuhnya resep IMF. Padahal, SAP adalah alat negara maju memaksakan model prmbangunan yang niscaya menguntungkan mereka, namun mencelakai negara lemah sepertio Indonesia.

Pasca Soeharto lengser, Habibie naik tahta. Ia bangga karena mendapat utang luar negeri (ULN) baru. Baginya itu membuktikan meningkatnya kepercayaan internasional terhadap pemerintahnya. Rafick mencatat, Habibie lupa, sebenarnya ULN yang menjerumuskan Indonesia ke jurang krisis. Banyak analisis menyimpulkan, krisis terjadi ka­rena Indonesia terjebak kondisi Fisher Paradox, yaitu situasi di mana makin Indo­nesia melunasi pembayaran ULN beserta cicilan bunganya, makin banyak UL.N nya. Sebab, untuk membayar ULN serta cicilannya, dibutuhkan ULN baru. Implikasinya, Indonesia terjebak perangkap ULN (debt trap). Tragisnya, ULN diandalkan Habibie guna mengangkat negara dari keterpurukan.

Dalam buku, Mendayung di Antara Dua Karang, terungkap adanya friksi di kabinet Habibie. Kubu ortodoks {Gi-nandjar, dkk) versus kubu populis (Adi Sasono, dkk). Namun, pro­gram pengetatan kubu ortodoks minim simpati karena hanya rnengucurkan Rp l44 triliun dana BLB1 guna membantu 55 bank di BPPN. Sebaliknya lewat kebijakan pro poornya, semisal subsidi sembako bagi kaum miskin, kredit murah koperasi/ UKM, kubu populis meraup simpati. Tapi, prestasi fantasis Kabinet Habibie diukir Menneg BUMN Tanri Abeng.Tak genap 5 bulan berkiprah, ia berhasil menyetor ke APBN Rp l0 triliun lebih.

Presiden Era Reformasi

Gus Dur adalah Presiden yang punya visi politik intemasional. Manuver diplomatiknya patut dipuji. Ia tahu bagaimana memahalkan posisi tawar Indo­nesia dalam diplomasi.

Agar tak melulu diremehkan AS, ia menggagas pembentukkan poros Jakarta-Beijing-New Delhi. Ini menegaskan, Indonesia punya alternatif selain Barat .Tak hanya itu, ia bermaksud membuka hubungan dagang dengan Israel. Pertimbangannya, karena komunitas Yahudi menguasai Kongres/Senat AS. media massa dan lembaga keuangan internasional, ia ingin menembus akses ke komunitas Yahudi via Israel. Sayang, langkahnya menuai resistensi di dalam negeri. la akhirnya dijatuhkan akibat Bulog Gate dan Brunei Gate

Tak seperti Gus Dur yang ditekan IMF karena enggan menjual aset bangsa, Presiden Megawati justru diperlakukan lunak oleh IMF. Bantuan IMF mengalir mudah ke Mega. Imbalannya, Mega diharuskan menjual aset negara.Maka.satu persatu aset negara berpindah ke pihak asing. Ditangan Mega, tulis Rafick, liberalisasi eko­nomi berjalan tanpa batas. Akibatnya, kendati dipuji IMF, Mega akhimya digulingkan rakyat melalui Pemilu yang memilih SBY sebagai Presiden

Terhadap SBY-JK, Rafick berharap kebijakan ekonomi yang dilahirkan berpihak pada kesejahteraan rakyat. Masa depan bangsa tak boleh diserahkan pada trinitas neoliberal: IMF, World Bank,WTO. Dengan legitimasi yang dimiliki, SBY-JK mestinya berani menghadapi tekanan asing.

Jika negara maju bisa memberikan asuransi kesehatan bagi rakyatnya dan pendidikannya gratis, bahkan diguyur beasiswa sebagai investasi masa depan, rakyat Indonesia ju­ga berhak mendapat perlakuan serupa. Sebagaimana dipaparkan dalam buku ini, Ra­fick menyimpulkan, sebagian besar masalah-masalah fundamental belum tersentuh reformasi. Salah satu sebabnya adalah hilangnya kesempatan mereformasi sistem ekonomi dengan kreativitas sendiri.

Perang dan Politik

Pengertian perang merupakan lebih sekedar suatu urusan politik melalui cara-cara lain. Sedangkan politik adalah perang tanpa pertumpahan darah sedangkan perang adalah politik dengan pertumpahan darah. Menurut Mao Tse Tsung, pengertian perang dan politik pada hakekatnya sama, yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan/maksud, Cuma bentuknya berbeda.

Arti Stratak dalam Perang dan Politik

Taktik adalah penggunaan kekuatan untuk memenangkan suatu pertempuran. Strategi adalah memanfaatkan pertempuran untuk mengakhiri peperangan. Memimpin bala tentara untuk mengalahkan musuh dan memenangkan suatu pertempuran bukanlah segala-galanya. Taktik adalah bagaimana menentukan sikap atau menggunakan kekuatan dalam menghadapi peristiwa politik tertentu pada saat tertentu. Sedangkan strategi adalah bagaimana menggunakan peristiwa-peristiwa politik dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai rencana perjuangan. Dalam politik tidak dapat dibayangkan kapan idiologi akan terlaksana, karenanya strategi dalam politik tidak dapat meliputi sampai tercapainya tujuan (ideology), karenanya hanya meliputi jangka waktu tertentu.

Hubungan Taktik dan Strategi

Taktik adalah bagian dari strategi. Karenanya taktik baru tunduk dan mengabdi kepada strategi. Rencana perjuangan (strategi) meliputi perjuangan secara menyeluruh baik dalam hubungan daerah, nasional dan internasional maupun mengenai semua segi penghidupan dan kehidupan masyarakat/Negara, ekonomi, hankam, kebudayaan, agama dan lain-lain.

Kedudukan Stratak dalam Perjuangan Ideologi

Stratak tidaklah berdiri sendiri melainkan hanya merupakan alat pelaksana untuk mencapai tujuan (ideology. Karenanya stratak harus mengabdi kepada perjuangan untuk mencapai tujuan odeologi.

Tugas Utama Strategi dan Taktik

Sebagai cara menggunakan organisasi untuk mencapai rencana perjuangan dalam jangka waktu tertentu, serta sebagai cara berjuang menentukan sikap pada saat tertentu menghadapi masalah politik tertentu, maka tugas stratak adalah menciptakan, memelihara, dan menambah syarat-syarat yang akan membawa kepada tujuan. Syarat-syarat yang meliputi kekuatan fisik berupa tenaga manusia, kekuatan mental, kekuatan materil serta posisi didalam Negara dan masyarakat. Tegasnya tugas stratak adalah untuk machts-vorming dan macht-anwending.

Macht : power = kekuasaan

Kracht : force kekuatan

Power : force + position

Macht = kracht + posisi

Kekuasaan = kekuatan + posisi

Position without force = nekad position

Force without position nekad force

Posisi tanpa kekuatan = posisi mentah

Kekautan tanpa posisi = kekuatan mentah

Position – force without ideologi = nekad power

Posisi tidak dapat dipisahkan dengan kekuatan. Posisi yang baik = separuh kekuatan. Posisi strategis adalah menentukan berhasil tidaknya rencana perjuangan (strategi). Posisi taktis menentukan berhasil tidaknya langkah-langkah taktik. Machts-vorming dan machts-anwending yang menjadi tugas stratak tidak lain tujuannya melainkan apa yang disebut Mao Tse Tung: bahwa tugas stratak ialah untuk mempertahankan/menambah kekuatan dan atau posisi sendiri serta menghancurkan atau mengurangi kekuatan dan atau posisi lawan. Baik buruknya suatu staratak ditentukan oleh berhasil tidaknya mempertahankan kekuatan sendiri atau mengurangi kekuatan lawan. Demikian pula baik buruknya leadership tidak terletak pada tegas atau tidaknya, berani atau tidak, populer atau tidak melainkan kepada hasil kepemimpinannya dan hasil dalam kepemimpinan ialah apa saja yang dapat mempertahankan kekuatan/posisi sendiri serta yang dapat mengurangi kekuatan atau posisi lawan.

Makna Politik Islam

Politik ialah cara dan upaya menangani masalah-masalah rakyat dengan seperangkat undang-undang untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah hal-hal yang merugikan bagi kepentingan manusia. (Salim Ali al-Bahnasawi, Wawasan Sistem Politik Islam [Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet. I]).

Politik Islam ialah aktivitas politik sebagian umat Islam yang menjadikan Islam sebagai acuan nilai dan basis solidaritas berkelompok. Pendukung perpolitikan ini belum tentu seluruh umat Islam (baca: pemeluk agama Islam). Karena itu, mereka dalam kategori politik dapat disebut sebagai kelompok politik Islam, juga menekankan simbolisme keagamaan dalam berpolitik, seperti menggunakan perlambang Islam, dan istilah-istilah keislaman dalam peraturan dasar organisasi, khittah perjuangan, serta wacana politik.

Hakikat Politik Islam

Politik Islam secara substansial merupakan penghadapan Islam dengan kekuasan dan negara yang melahirkan sikap dan perilaku (political behavior) serta budaya politik (political culture) yang berorientasi pada nilai-nilai Islam. Sikap perilaku serta budaya politik yang memakai kata sifat Islam, menurut Dr. Taufik Abdullah, bermula dari suatu keprihatinan moral dan doktrinal terhadap keutuhan komunitas spiritual Islam.

Dilema Politik Islam

Dalam penghadapan dengan kekuasaan dan negara, politik Islam di Indonesia sering berada pada posisi delematis. Dilema yang dihadapi menyangkut tarik-menarik antara tuntutan untuk aktualisasi diri secara deferminan sebagai kelompok mayoritas dan kenyataan kehidupan politik yang tidak selalu kondusif bagi aktualisasi diri tersebut. Sebagai akibatnya, politik Islam dihadapkan pada beberapa pilihan strategis yang masing-masing mengandung konsekuensi dalam dirinya.

Pertama, strategi akomodatif justifikatif terhadap kekuasaan negara yang sering tidak mencerminkan idealisme Islam dengan konsekuensi menerima penghujatan dari kalangan “garis keras” umat Islam. Kedua, strategi isolatif-oposisional, yaitu menolak dan memisahkan diri dari kekuasaan negara untuk membangun kekuatn sendiri, dengan konsekuensi kehilangan faktor pendukungnya, yaitu kekuatan negara itu sendiri, yang kemudian dikuasai dan dimanfaatkan oleh pihak lain. Ketiga, strategi integratif-kritis, yaitu mengintegrasikan diri ke dalam kekuasaan negara, tetapi tetap kritis terhadap penyelewengan kekuasaan dalam suatu perjuangan dari dalam. Namun, strategi ini sering berhadapan dengan hegemoni negara itu sendiri, sehingga efektifitas perjuangannya dipertanyakan.

Dilema politik Islam berpangkal pada masih adanya problem mendasar dalam kehidupan politik umat Islam. Problema tersebut ada yang bersifat teologis, seperti menyangkut hubungan agama dan politik dalam Islam. Tetapi, ada yang bersifat murni politik, yaitu menyangkut strategi perjuangan politik itu sendiri dalam latar kehidupan politik Indonesia yang kompleks dengan kelompok-kelompok kepentingan politik majemuk.

Problema Politik Islam

Selain problem yang berasal dari dikotomi santri abangan di kalangan umat Islam (dikotomi ini adalah konsekuensi logis dari proses islamisasi yang tidak merata di berbagai daerah nusantara serta perbedaan corak tantangan kultural yang dihadapi), politik Islam juga menghadapi problema yang berkembang dari adanya kemajemukan di kalangan kelompok Islam itu sendiri. Adalah suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa kelompok politik Islam bukanlah merupakan suatu kelompok kepentingan tunggal. Hal ini ditandai oleh banyaknya partai-partai yang bermunculan di kalangan kelompok Islam, baik yang berdasarkan diri pada idiologi dan simbol keislaman maupun yang berbasis dukungan umat Islam.

Pada era reformasi dewasa ini terdapat banyak partai Islam atau partai yang berbasis dukungan umat Islam, seperti Partai Persatuan Pembangnunan (PPP), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Partai Umat Islam (PUI), Partai Masyumi Baru, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan (PK), Partai Nahdhatul Ummat (PNU), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan yang lainnya.

Fenomena maraknya partai Islam dan partai berbasis dukungan umat Islam merupakan refleksi dari kemajemukan umat Islam dan keragaman kepentingan kelompok Islam. Kelahiran partai-partai tersebut merupakan buah eforia politik yang tidak terelakkan dari proses reformasi. Proses reformasi yang terjadi memang memberikan angin segar kebebasan bagi warga negara untuk berserikat dan berkelompok yang selama 30 tahun telah terkungkung oleh kekuasaan absolut sentralistik.

Politik Islam di Indonesia secara umum belum berhasil mencapai efektifitas politik. Salah satu pangkal efektifitas politik menurut Allan A. Samson adalah kepemimpinan. Kepemimpiman partai politik belum mampu memfungsikan partai sebagai medium artikulasi kepentingan politik umat Islam. Menurut Allan Samson, lebih lanjut, terdapat tiga faktor yang menyebabkan ketidakefektifan politik tadi, dan hal lain dapat juga disebut sebagai problema politik Islam.

Pertama, adanya overestimasi. Banyak pimpinan partai Islam tentang kekuatan yang dimilikinya atau aflikasi politik dari apa yang disebut dengan mitos kemayoritasan. Kedua, bersifat eksternal, yaitu adanya usaha pengrusakan yang disengaja oleh kekuatan politik luar. Ketiga, adanya perbedaan pandangan antara pimpinan partai tentang hubungan keyakinan keagamaan dan aksi politik.

Di atas semua itu, problem mendasar poitik Islam adalah kesulitan untuk mewujudkan persatuan, baik dalam skala antar-partai-partai Islam maupun dalam skala intra-satu partai Islam. Partai Islam rentan terhadap konflik, dan konflik partai rentan terhadap rekayasa internal.

Next Page »