TOR Sekolah Demonstran


Sistem Ekonomi Kapitalis

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, maka berkembang pula perilaku ekonomi masyarakat. Perilaku ekonomi masyarakat yang bermacam-macam memicu munculnya sistem ekonomi yang beragam pula. Sistem ekonomi diarahkan untuk dapat memenuhi kebutuhan manusia pada berbagai jenis barang terutama barang kebutuhan pokok. Contoh dari sistem ekonomi tersebut sistem ekonomi kapitalis. Dalam sistem ekonomi kapitalis dibebaskan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, sehingga menimbulkan kesenjangan sosial dan ketimpangan ekonomi karena masing-masing individu berusaha memonopoli pasar sehingga terjadi persaingan bebas.

Faham kapitalisme berasal dari inggris pada abad 18. Kemudian menyebar ke Eropa Barat dan Amerika Utara. Sebagai akibat perlawanan terhadap ajaran gereja dan tumbuhnya aliran pemikiran Liberalisme di negara-negara Eropa barat.

Kapitalisme adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk mengadakan kegiatan perekonomian seperti memproduksi barang, menjual barang, menyalurkan barang dan lain sebagainya. Pada sistem ekonomi kapitalisme pemerintah tidak ikut campur dalam kegiatan ekonomi.

Setiap warga dapat mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Semua bebas bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba sebesar- besarnya. Semua orang bebas melakukan kompetisi untuk memenangkan persaingan bebas dengan berbagai cara. Lembaga hak milik swasta merupakan Elemen paling pokok dari kapitalisme. Pemberian hak pemilikan atas harta kekayaan, memenuhi tiga macam fungsi ekonomi penting;

Pertama, para individu memperoleh perangsang agar aktiva mereka dimanfaatkan seproduktif mungkin. Kedua, hal tersebut sangat mempengaruhi distribusi kekayaan serta pendapatan karena individu-individu diperkenankan untuk menghimpun aktiva dan memberikan kepada ahli waris secara mutlak apabila mereka meninggal dunia. Ketiga, ia memungkinkan laju pertukaran yang tinggi oleh Karena orang memiliki hak pemilikan atas barang-barang sebelum hak tersebut dapat dialihkan pada pihak lain. Dalam sistem ekonomi kapitalis berlaku “free fight liberalism”. Siapa yang memiliki dan mampu menggunakan kekuatan modal secara efektif dan efisien akan dapat memenangkan pertarungan dalam bisnis.

Bebarapa ciri sistem ekonomi kapitalis :

  1. Pengakuan yang luas atas hak pribadi
  2. Perekonomian diatur oleh mekanisme pasar
  3. Manusia dipandang sebagai makhluk  homo-economicus, yang selalu mengejar kepentingan (keuntungan) sendiri paham individualisme didasarkan materialism, warisan zaman yunani kuno (hedonism).

Keuntungan kapitalis

  1. Lebih efisien dalam memanfaatkan sumber-sumber daya dan distribusi barang
  2. Kreativitas masyarakat menjadi tinggi karena adanya kebebasan melakukan segala hal terbaik dirinya.
  3. Pengawasan politik dan sosial minimal, karena tenaga waktu dan biaya yang diperlukan lebih kecil

Kelemahan kapitalisme

  1. Tidak ada persaingan sempurna, yang ada persaingan tidak sempurna dan persaingan monopolistic.
  2. Sistem harga gagal mengalokasikan sumber-sumber secara efisien, karena adanya faktor eksternalitas (tidak memperhitungkan yang menekan upah buruh dan lain-lain).

Kecenderungan bisnis dalam kapitalis

Perkembangan bisnis sangat dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang berlaku. Kecenderungan bisnis dalam kapitalisme dewasa ini yaitu adanya spesialisasi, produksi massa, berkembangnya perusahaan berskala besar dan adanya perkembangan penelitian.

Kapitalisme adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti memproduksi barang, menyalurkan barang dan lain sebagainya. Dalam sistem ekonomi ini pemerintah tidak ikut campur dalam kegiatan ekonomi. Setiap warga dapat mengatur sendiri nasibnya sesuai dengan kemampuannya. Semua orang bebas bersaing untuk memperoleh laba sebesar-basarnya. Semua orang bebas melakukan kompetisi untuk memenangkan persaingan bebas dengan berbagai cara.

Logika Pasar Uang

Untuk memahami apa yang dimaksud dengan pasar uang, kita harus memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pasar menurut teori ekonomi. Pasar menurut teori ekonomi pasar adalah segala hal yang mencakup berbagai pertemuan antara permintaan dan penawaran.

Dari definisi pasar tersebut, sekarang kita dapat memahami apa yang dimaksud dengan pasar uang. Jika dalam pasar secara umum mencakup semua transaksi, maka di dalam pasar uang, yang ditransaksikan adalah hak untuk menggunakan uang (untuk dibelanjakan barang dan jasa) untuk jangka waktu tertentu (Boediono, 1992).

Dalam pasar tersebut akan terjadi transaksi pinjam-meminjam dana yang menimbulkan hubungan hutang-piutang. Sedangkan “barang” yang ditransaksikan tidak lain adalah secarik kertas berupa “surat hutang”. Selanjutnya, orang yang meminjam uang disebut debitur, yaitu orang yang menjual surat utangnya kepada meminjamkan uang atau kreditur.

Selanjutnya, dalam transaksi tersebut tentu akan menghasilkan “harga”. Apa yang dimaksud dari harga tersebut? “Harga” adalah harga penggunaan uang tersebut untuk jangka waktu tertentu. Harga tersebut dinyatakan dalam persen (%) per satuan waktu tertentu. Harga tersebut disebut dengan suku bunga (tingkat bunga). Bunga tersebut dapat dianggap sebagai “sewa” atas penggunaan uang tersebut dalam jangka waktu tertentu.

Dari pengertian pasar uang tersebut, maka kita dapat memahami hakikat dari uang menurut pandangan ekonomi kapitalisme. Uang yang beredar di tengah-tengah kita, yang biasa dikenal dengan uang tunai sesungguhnya adalah uang yang ditukar dengan surat hutang.

Uang tunai tersebut sesungguhnya adalah pengertian dari uang dalam arti yang paling sempit, yaitu uang kartal atau currency (C). Sedangkan wujud uang yang lain, dalam pengertian yang lebih luas dikenal sebagai berikut:

M1 = C + DD (demand deposits/uang giral)

M2 = M1 + TD (time deposits) + SD (savings deposits)

M3 = M2 + QM (quasi money)

L = total liquidity, mencakup semua alat-alat yang ‘likuid’ yang ada di masyarakat.

Sedangkan bila ditinjau dari perannya menciptakan uang yang beredar di tengah masyarakat, maka dikenal ada tiga pelaku utama, yaitu:

  1. Otorita Moneter, yaitu pihak yang mempunyai peran sebagai sumber awal dari terciptanya uang beredar yang merupakan sumber ‘penawaran’ (supply) uang kartal (C) untuk memenuhi ‘permintaan’ masyarakat dan sumber ‘penawaran’ yang dibutuhkan lembaga keuangan dalam bentuk cadangan bank (bank reserves (R).
  2. Lembaga keuangan (bank dll), yaitu pihak yang menjadi sumber penawaran uang giral (DD), deposito berjangka (TD), simpanan tabungan (SD) dan aktiva keuangan lain yang ‘diminta’ masyarakat.
  3. Masyarakat adalah konsumen terakhir dari uang tercipta yang digunakan untuk memperlancar kegiatan produksi, konsumsi dan pertukaran mereka.
Iklan

Diskursus neoliberalisme merupakan topik yang selalu menarik diperbincangkan. Terlebih menjelang Pemilihan Presiden 2009, wacana ini dikaji secara serius oleh para akademisi,aktivis dan peneliti sosial. Pro-kontra tentang neoliberalisme merupakan kenyataan yang tidak bisa dihindari. Mengapa demikian bisa terjadi?

Bagi Revrisond Baswir, Dosen Fakultas Ekonomi UGM, Neoliberalisme merupakan produk globalisasi yang lebih berpihak pada pasar atau para pemodal. Karena itu mereka yang memiliki modal dan umumnya berasal dari Negara-negara kaya menjadi “pemain” di percaturan global. Neoliberalisme merupakan anak kandung globalisasi yang menghendaki pasar terbuka dan menihilkan peran negara. Dengan kata lain, Negara tidak berhak melakukan intervensi pasar sehingga yang berlaku adalah prinsip laizzez faire.
Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia merupakan contoh kekuatan lembaga internasional yang mengadopsi system neoliberalisme. IMF berfungsi sebagai lembaga keuangan internasional yang memiliki kewajiban sebagai penjaga stabilitas moneter internasional. Sedangkan Bank Dunia berfungsi sebagai bank internasional yang memiliki kewajiban untuk menyalurkan pinjaman dan bantuan pembangunan kepada Negara-negara yang menjadi anggotanya.

Era Soeharto Indonesia masuk dalam kubangan neoliberalisme sejak pertengahan 1960-an, bersamaan dengan naiknya Soeharto ke tampuk kekuasaan tahun 1967. Namun, agenda neoliberalisme berjalan efektif sejak pertengahan 1980-an. Diantara agenda IMF di Indonesia adalah; pelaksanaan kebijakan anggaran ketat, termasuk penghapusan subsidi dalam berbagai bentuknya, pelaksanaan liberalisasi sektor keuangan, liberalisasi perdagangan dan privatisasi BUMN. Masuknya IMF ke Indonesia merupakan bom waktu yang suatu saat meledak. Pasalnya, Indonesia sebagai anggota IMF mau tidak mau mengikuti segala kebijakan IMF y ang justru pada akhirnya menghancurkan perekonomian Indonesia.

Puncak berlangsungnya agenda IMF adalah tahun 1997-1998 sewaktu krisis moneter menerjang Indonesia. Kemerosotan nilai rupiah dari Rp 2500 menjadi 16.000 per satu dollar AS pada awal 1998 memaksa pemerintah Indonesia mengudang campur tangan IMF untuk memulihkan perekonomian Indonesia. Sebagai prasyarat untuk mencairkan pinjaman siaga (Standby Loan) yang disediakan IMF, pemerintah Indonesia wajib melaksanakan agenda kapitalisme neoliberal melalui penandatanganan Letter Of Intent (LOI).

Akibatnya, Negara diatur oleh mekanisme pasar. Mekanisme pasar ternyata membuat perekonomian Indonesia semakin jatuh. Terbukti, kebutuhan dasar rakyat meliputi sanang, pangan dan papan menjadi mahal. Ini tidak lepas dari bahayanya praktik neoliberalisme melalui empat hal berikut.

Pertama, penghapusan subsidi. Subsidi adalah transfer sumber daya ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung dari negara kepada anggota masyarakat. Subsidi sangat bermanfaat bagi pemenuhan kesejahteraan rakyat. Di antaranya dapat dipakai untuk mendorong pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, membantu kelompok yang rentan dan meredistribusikan hasil produksi nasional dari sektor privat ke sektor publik. Dengan dihilangkannya subsidi, maka sangat berbahaya bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok miskin.

Kedua, liberalisasi keuangan. Liberalisasi keuangan melalui enam aspek; deregulasi tingkat suku bunga, peniadaan pengendalian kredit, privatisasi bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan Negara, peniadaan hambatan bagi bank-bank atau lembaga keuangan swasta, termasuk asing untuk memasuki pasar keuangan domestik, pengenalan alat-alat pengendalian moneter berbasis pasar dan liberalisasi neraca modal. Akibatnya, perekonomian menjadi kacau. Pasalnya, peredaran uang terpusat pada pelaku bisnis yang bisa mempermainkan sektor riil.

Ketiga, liberalisasi perdagangan. Liberalisasi perdagangan dilakukan dengan penghapusan hambatan non tariff (proteksi) dan penurunan tarif perdagangan dalam transaksi perdagangan internasional. Ini sangat berbahaya bagi Negara-negara miskin, termasuk Indonesia.

Keempat, privatisiasi BUMN. Artinya, penjualan sebagian atau seluruh saham BUMN oleh pemerintah kepada para pemodal swasta. Privatisasi mengakibatkan berkurangnya kemampuan negara untuk melindungi kepentingan Ne­gara dan masyarakatnya, semakin tergantungnya pemerintah terhadap pengaruh dan kekuasaan sector swasta dan meningkatya polarisasi sosial dan ekonomi antara golongan kaya dan miskin.

Cengkraman Neoliberalisme

Indonesia gagal lepas landas.Tak satu pun Presiden sejak era Orba sukses menuntun Indo­nesia dalam percaturan politik dan ekonomi. Sejak krisis, perekonomian In­donesia belum sepenuhnya menggeliat. Bahkan hingga kini, kehidupan rakyatnya terus terpuruk. Padahal raison d’etre (alasan adanya) negara adalah mewirjudkah eudaimonia, kebahagiaan. Itu berarti, pemerintahan Indonesia bertanggung jawab mempersembahkan kesejahteraan bagi warganya dengan merancang pembangunan yang mengabdi kepada rakyat, Pertanyaannya, kendati telah beberapa kali mengalami pergantian kekuasaan, mengapa kemajuan bangsa tak kunjung tercapai ?

Kegagalan lima Presiden dalam mengantar Indonesia menuju tinggal landas, adalah tema utama yang disorot jurnalis Majalah GlobeAsia, Ishak Rafick, dalam bukunya, Catalan Hitam Lima Presiden Indonesia : Sebuah Investigasi 1997-2007, Mafia Ekonomi, dan Jalan Baru Membangun Indonesia. la juga mengungkap pangkal penyebab kehancuran ekonomi Indo­nesia, sekaligus menawarkan altematif jalan baru guna membangun Indonesia agar tidak makin tertinggal dari negara Asia lainnya. Gugatannya soal ketidakberdayaan para Presiden dalam mempertahankan kedaulatan dari penetrasi IMF, juga dikupas dalam buku ini.

Superioritas IMF

Francis Fukuyama menyatakan, dunia tengah memasuki akbir sejarah yang ditandai oleh tampilnya liberalisme sebagai the winner yang menggungguli sosialisme dalam revitalisasi ideologjs sepanjang setengah abad. Inilah akhir dari sejarali, di mana kapitalisme dan demokrasi dianggap sebagai solusi terbaik guna memecahkan aneka masalah. Kapitalisme mampu memacu pertumbuhan ekonomi. Demokrasi bermanfaat mengontrol negara agar tidak korup. Itu sebabnya, banyak negara mengadopsi dan menerapkan liberalisme dalam menata ekonomi dan politik domestik maupun global.

Keyakinan pada liberalisme juga dianut rezim Orba, utamanya dalam pembangunan ekono­mi. Jamak diyakini, arsitek ekonomi Orba adalah ekonom beraliran liberal yang disebut Mafia Berkeley. Tak heran, saal Indonesia dilanda krisis moneter, Soeharto (almarhum) segera minta bantuan Intemational Monetary Fund (IMF). Oktober l997, pemerintah menandatangani nota Kesepahaman untuk mcndapat pinjaman IMF. Pemerintah optimis. Keterlibatan lMF mampu memulihkan kepercayaan internasional terhadap kinerja ekonomi domestik. IMF menjadi institusi penentu kebijakan ekonomi Indonesia. Negara tunduk dan wajib memenuhi persyaratan yang diajukannya.

IMF mengharuskan Indonesia meliberalisasi segala sektor demi mentransformasi relasi negara-pasar. Resep pemulihan ekonomi IMF disebut Structural Adjustment Program (SAP) yang meliputi privatisasi, swastanisasi, deregulasi. Lewat SAP, IMF menyingkirkan intervensi nega­ra dalam penyediaan barang publik. Dengan dalil neoliberal, IMF memandang subsidi, proteksi sebagai ineffisiensj. Rafick memberi catatan hitam pada Soeharto karena menerima se­penuhnya resep IMF. Padahal, SAP adalah alat negara maju memaksakan model prmbangunan yang niscaya menguntungkan mereka, namun mencelakai negara lemah sepertio Indonesia.

Pasca Soeharto lengser, Habibie naik tahta. Ia bangga karena mendapat utang luar negeri (ULN) baru. Baginya itu membuktikan meningkatnya kepercayaan internasional terhadap pemerintahnya. Rafick mencatat, Habibie lupa, sebenarnya ULN yang menjerumuskan Indonesia ke jurang krisis. Banyak analisis menyimpulkan, krisis terjadi ka­rena Indonesia terjebak kondisi Fisher Paradox, yaitu situasi di mana makin Indo­nesia melunasi pembayaran ULN beserta cicilan bunganya, makin banyak UL.N nya. Sebab, untuk membayar ULN serta cicilannya, dibutuhkan ULN baru. Implikasinya, Indonesia terjebak perangkap ULN (debt trap). Tragisnya, ULN diandalkan Habibie guna mengangkat negara dari keterpurukan.

Dalam buku, Mendayung di Antara Dua Karang, terungkap adanya friksi di kabinet Habibie. Kubu ortodoks {Gi-nandjar, dkk) versus kubu populis (Adi Sasono, dkk). Namun, pro­gram pengetatan kubu ortodoks minim simpati karena hanya rnengucurkan Rp l44 triliun dana BLB1 guna membantu 55 bank di BPPN. Sebaliknya lewat kebijakan pro poornya, semisal subsidi sembako bagi kaum miskin, kredit murah koperasi/ UKM, kubu populis meraup simpati. Tapi, prestasi fantasis Kabinet Habibie diukir Menneg BUMN Tanri Abeng.Tak genap 5 bulan berkiprah, ia berhasil menyetor ke APBN Rp l0 triliun lebih.

Presiden Era Reformasi

Gus Dur adalah Presiden yang punya visi politik intemasional. Manuver diplomatiknya patut dipuji. Ia tahu bagaimana memahalkan posisi tawar Indo­nesia dalam diplomasi.

Agar tak melulu diremehkan AS, ia menggagas pembentukkan poros Jakarta-Beijing-New Delhi. Ini menegaskan, Indonesia punya alternatif selain Barat .Tak hanya itu, ia bermaksud membuka hubungan dagang dengan Israel. Pertimbangannya, karena komunitas Yahudi menguasai Kongres/Senat AS. media massa dan lembaga keuangan internasional, ia ingin menembus akses ke komunitas Yahudi via Israel. Sayang, langkahnya menuai resistensi di dalam negeri. la akhirnya dijatuhkan akibat Bulog Gate dan Brunei Gate

Tak seperti Gus Dur yang ditekan IMF karena enggan menjual aset bangsa, Presiden Megawati justru diperlakukan lunak oleh IMF. Bantuan IMF mengalir mudah ke Mega. Imbalannya, Mega diharuskan menjual aset negara.Maka.satu persatu aset negara berpindah ke pihak asing. Ditangan Mega, tulis Rafick, liberalisasi eko­nomi berjalan tanpa batas. Akibatnya, kendati dipuji IMF, Mega akhimya digulingkan rakyat melalui Pemilu yang memilih SBY sebagai Presiden

Terhadap SBY-JK, Rafick berharap kebijakan ekonomi yang dilahirkan berpihak pada kesejahteraan rakyat. Masa depan bangsa tak boleh diserahkan pada trinitas neoliberal: IMF, World Bank,WTO. Dengan legitimasi yang dimiliki, SBY-JK mestinya berani menghadapi tekanan asing.

Jika negara maju bisa memberikan asuransi kesehatan bagi rakyatnya dan pendidikannya gratis, bahkan diguyur beasiswa sebagai investasi masa depan, rakyat Indonesia ju­ga berhak mendapat perlakuan serupa. Sebagaimana dipaparkan dalam buku ini, Ra­fick menyimpulkan, sebagian besar masalah-masalah fundamental belum tersentuh reformasi. Salah satu sebabnya adalah hilangnya kesempatan mereformasi sistem ekonomi dengan kreativitas sendiri.

Perang dan Politik

Pengertian perang merupakan lebih sekedar suatu urusan politik melalui cara-cara lain. Sedangkan politik adalah perang tanpa pertumpahan darah sedangkan perang adalah politik dengan pertumpahan darah. Menurut Mao Tse Tsung, pengertian perang dan politik pada hakekatnya sama, yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan/maksud, Cuma bentuknya berbeda.

Arti Stratak dalam Perang dan Politik

Taktik adalah penggunaan kekuatan untuk memenangkan suatu pertempuran. Strategi adalah memanfaatkan pertempuran untuk mengakhiri peperangan. Memimpin bala tentara untuk mengalahkan musuh dan memenangkan suatu pertempuran bukanlah segala-galanya. Taktik adalah bagaimana menentukan sikap atau menggunakan kekuatan dalam menghadapi peristiwa politik tertentu pada saat tertentu. Sedangkan strategi adalah bagaimana menggunakan peristiwa-peristiwa politik dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai rencana perjuangan. Dalam politik tidak dapat dibayangkan kapan idiologi akan terlaksana, karenanya strategi dalam politik tidak dapat meliputi sampai tercapainya tujuan (ideology), karenanya hanya meliputi jangka waktu tertentu.

Hubungan Taktik dan Strategi

Taktik adalah bagian dari strategi. Karenanya taktik baru tunduk dan mengabdi kepada strategi. Rencana perjuangan (strategi) meliputi perjuangan secara menyeluruh baik dalam hubungan daerah, nasional dan internasional maupun mengenai semua segi penghidupan dan kehidupan masyarakat/Negara, ekonomi, hankam, kebudayaan, agama dan lain-lain.

Kedudukan Stratak dalam Perjuangan Ideologi

Stratak tidaklah berdiri sendiri melainkan hanya merupakan alat pelaksana untuk mencapai tujuan (ideology. Karenanya stratak harus mengabdi kepada perjuangan untuk mencapai tujuan odeologi.

Tugas Utama Strategi dan Taktik

Sebagai cara menggunakan organisasi untuk mencapai rencana perjuangan dalam jangka waktu tertentu, serta sebagai cara berjuang menentukan sikap pada saat tertentu menghadapi masalah politik tertentu, maka tugas stratak adalah menciptakan, memelihara, dan menambah syarat-syarat yang akan membawa kepada tujuan. Syarat-syarat yang meliputi kekuatan fisik berupa tenaga manusia, kekuatan mental, kekuatan materil serta posisi didalam Negara dan masyarakat. Tegasnya tugas stratak adalah untuk machts-vorming dan macht-anwending.

Macht : power = kekuasaan

Kracht : force kekuatan

Power : force + position

Macht = kracht + posisi

Kekuasaan = kekuatan + posisi

Position without force = nekad position

Force without position nekad force

Posisi tanpa kekuatan = posisi mentah

Kekautan tanpa posisi = kekuatan mentah

Position – force without ideologi = nekad power

Posisi tidak dapat dipisahkan dengan kekuatan. Posisi yang baik = separuh kekuatan. Posisi strategis adalah menentukan berhasil tidaknya rencana perjuangan (strategi). Posisi taktis menentukan berhasil tidaknya langkah-langkah taktik. Machts-vorming dan machts-anwending yang menjadi tugas stratak tidak lain tujuannya melainkan apa yang disebut Mao Tse Tung: bahwa tugas stratak ialah untuk mempertahankan/menambah kekuatan dan atau posisi sendiri serta menghancurkan atau mengurangi kekuatan dan atau posisi lawan. Baik buruknya suatu staratak ditentukan oleh berhasil tidaknya mempertahankan kekuatan sendiri atau mengurangi kekuatan lawan. Demikian pula baik buruknya leadership tidak terletak pada tegas atau tidaknya, berani atau tidak, populer atau tidak melainkan kepada hasil kepemimpinannya dan hasil dalam kepemimpinan ialah apa saja yang dapat mempertahankan kekuatan/posisi sendiri serta yang dapat mengurangi kekuatan atau posisi lawan.

Makna Politik Islam

Politik ialah cara dan upaya menangani masalah-masalah rakyat dengan seperangkat undang-undang untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah hal-hal yang merugikan bagi kepentingan manusia. (Salim Ali al-Bahnasawi, Wawasan Sistem Politik Islam [Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet. I]).

Politik Islam ialah aktivitas politik sebagian umat Islam yang menjadikan Islam sebagai acuan nilai dan basis solidaritas berkelompok. Pendukung perpolitikan ini belum tentu seluruh umat Islam (baca: pemeluk agama Islam). Karena itu, mereka dalam kategori politik dapat disebut sebagai kelompok politik Islam, juga menekankan simbolisme keagamaan dalam berpolitik, seperti menggunakan perlambang Islam, dan istilah-istilah keislaman dalam peraturan dasar organisasi, khittah perjuangan, serta wacana politik.

Hakikat Politik Islam

Politik Islam secara substansial merupakan penghadapan Islam dengan kekuasan dan negara yang melahirkan sikap dan perilaku (political behavior) serta budaya politik (political culture) yang berorientasi pada nilai-nilai Islam. Sikap perilaku serta budaya politik yang memakai kata sifat Islam, menurut Dr. Taufik Abdullah, bermula dari suatu keprihatinan moral dan doktrinal terhadap keutuhan komunitas spiritual Islam.

Dilema Politik Islam

Dalam penghadapan dengan kekuasaan dan negara, politik Islam di Indonesia sering berada pada posisi delematis. Dilema yang dihadapi menyangkut tarik-menarik antara tuntutan untuk aktualisasi diri secara deferminan sebagai kelompok mayoritas dan kenyataan kehidupan politik yang tidak selalu kondusif bagi aktualisasi diri tersebut. Sebagai akibatnya, politik Islam dihadapkan pada beberapa pilihan strategis yang masing-masing mengandung konsekuensi dalam dirinya.

Pertama, strategi akomodatif justifikatif terhadap kekuasaan negara yang sering tidak mencerminkan idealisme Islam dengan konsekuensi menerima penghujatan dari kalangan “garis keras” umat Islam. Kedua, strategi isolatif-oposisional, yaitu menolak dan memisahkan diri dari kekuasaan negara untuk membangun kekuatn sendiri, dengan konsekuensi kehilangan faktor pendukungnya, yaitu kekuatan negara itu sendiri, yang kemudian dikuasai dan dimanfaatkan oleh pihak lain. Ketiga, strategi integratif-kritis, yaitu mengintegrasikan diri ke dalam kekuasaan negara, tetapi tetap kritis terhadap penyelewengan kekuasaan dalam suatu perjuangan dari dalam. Namun, strategi ini sering berhadapan dengan hegemoni negara itu sendiri, sehingga efektifitas perjuangannya dipertanyakan.

Dilema politik Islam berpangkal pada masih adanya problem mendasar dalam kehidupan politik umat Islam. Problema tersebut ada yang bersifat teologis, seperti menyangkut hubungan agama dan politik dalam Islam. Tetapi, ada yang bersifat murni politik, yaitu menyangkut strategi perjuangan politik itu sendiri dalam latar kehidupan politik Indonesia yang kompleks dengan kelompok-kelompok kepentingan politik majemuk.

Problema Politik Islam

Selain problem yang berasal dari dikotomi santri abangan di kalangan umat Islam (dikotomi ini adalah konsekuensi logis dari proses islamisasi yang tidak merata di berbagai daerah nusantara serta perbedaan corak tantangan kultural yang dihadapi), politik Islam juga menghadapi problema yang berkembang dari adanya kemajemukan di kalangan kelompok Islam itu sendiri. Adalah suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa kelompok politik Islam bukanlah merupakan suatu kelompok kepentingan tunggal. Hal ini ditandai oleh banyaknya partai-partai yang bermunculan di kalangan kelompok Islam, baik yang berdasarkan diri pada idiologi dan simbol keislaman maupun yang berbasis dukungan umat Islam.

Pada era reformasi dewasa ini terdapat banyak partai Islam atau partai yang berbasis dukungan umat Islam, seperti Partai Persatuan Pembangnunan (PPP), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Partai Umat Islam (PUI), Partai Masyumi Baru, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan (PK), Partai Nahdhatul Ummat (PNU), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan yang lainnya.

Fenomena maraknya partai Islam dan partai berbasis dukungan umat Islam merupakan refleksi dari kemajemukan umat Islam dan keragaman kepentingan kelompok Islam. Kelahiran partai-partai tersebut merupakan buah eforia politik yang tidak terelakkan dari proses reformasi. Proses reformasi yang terjadi memang memberikan angin segar kebebasan bagi warga negara untuk berserikat dan berkelompok yang selama 30 tahun telah terkungkung oleh kekuasaan absolut sentralistik.

Politik Islam di Indonesia secara umum belum berhasil mencapai efektifitas politik. Salah satu pangkal efektifitas politik menurut Allan A. Samson adalah kepemimpinan. Kepemimpiman partai politik belum mampu memfungsikan partai sebagai medium artikulasi kepentingan politik umat Islam. Menurut Allan Samson, lebih lanjut, terdapat tiga faktor yang menyebabkan ketidakefektifan politik tadi, dan hal lain dapat juga disebut sebagai problema politik Islam.

Pertama, adanya overestimasi. Banyak pimpinan partai Islam tentang kekuatan yang dimilikinya atau aflikasi politik dari apa yang disebut dengan mitos kemayoritasan. Kedua, bersifat eksternal, yaitu adanya usaha pengrusakan yang disengaja oleh kekuatan politik luar. Ketiga, adanya perbedaan pandangan antara pimpinan partai tentang hubungan keyakinan keagamaan dan aksi politik.

Di atas semua itu, problem mendasar poitik Islam adalah kesulitan untuk mewujudkan persatuan, baik dalam skala antar-partai-partai Islam maupun dalam skala intra-satu partai Islam. Partai Islam rentan terhadap konflik, dan konflik partai rentan terhadap rekayasa internal.

Dahlan Ranuwiharjo dalam bukunya Menuju Pejuang Paripurna, menjelaskan bahwa pengertian ideologi adalah seperangkat ajaran-ajaran atau gagasan-gagasan berdasarkan suatu pandangan hidup untuk mengatur kehidupan negara/masyarakat di dalam segi-seginya serta disusun dalam sebuah sistem berikut aturan-aturan operasionalnya.

Rumusan defenisi diatas tentu saja tidak sepenuhnya dapat dibenarkan karena konteks ideologi tentu saja tidak bisa lepas dari acuan sistem nilai (basis value). Hal ini memungkinkan lahirnya beragam defenisi terhadap ideologi dalam ragam makna tergantung pada kondisi dimana ideologi tersebut ditempatkan. Begitu juga ketika kita ingin melihat aspek nilai dalam Islam yang ingin dijadikan sebagai pijakan dalam merumuskan ideologi.

Membincang soal Islam sebagai sumber nilai dalam perumusan sebuah ideologi tentu saja tidak menjadikan Islam sebagai Ideologi itu sendiri. Melainkan melahirkan cara pandang terhadap Islam, yang dilakukan dengan kerangka berpikir yang benar dan metode yang tentu saja tepat. Hal ini sangat dibutuhkan guna memperoleh model ideologi yang mampu memberikan kemaslahatan.

Selanjutnya disebutkan oleh beliau ideologi berfungsi untuk mengatur kehidupan negara didalam segi-seginya. Yang mengatur sebuah segi saja dari kehidupan negara misalnya sistem politik disebut sebagai sub ideologi. Di dalam negara yang terdiri dari berbagai golongan masyarakat yang masing-masing memiliki ideologi sendri, jika saling bertentangan dinamakan counter ideologi, jika tidak bertentangan dinamakan co-ideologi (misalnya Islam dan Pancasila).

 

Islam dan Ideologi

Sebagai pengetahuan umum bahwa Islam adalah wahyu Ilahi dan bukan hasil pemikiran manusia sehingga secara transendental Islam secara ajaran mengatur kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Dalam pergolakan pemikiran kontemporer yang bermuara pada proses pembaharuan Islam kemudian dikatakan sebagai sesuatu yang bersifat unibersal. Ajaran-ajarannya berlaku kapan saja, dimana saja dan bagi rakyat/bangsa mana saja.

Dari pengertian diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Islam bukanlah sebuah Ideologi tetapi lebih tinggi dari ideologi (baca sumber ideologi). Islam mengandung seperangkat ajaran-ajaran (Al-Qur’an dan Sunnah) atau nilai-nilai yang jika disusun dan dikaji dalam suatu sistem serta diproyeksikan kedalam suatu negara maka bisa jadi melahirkan sebuah ideologi bagi negara tersebut. Ideologi yang demikkian itu disebut dengan ideologi yang berdasarkan ajaran-ajaran Islam, atau yang bersumberkan dari Islam.

Keharusan berideologi adalah konsekuensi dari pengangkatan manusia sebagai khalifah di muka bumi, karena ideologi berfungsi untuk mengatur dunia yang terdiri dari beragam bangsa-bangsa. Dan kedudukan khalifah itu itu dijanjikan oleh Allah kepada manusia yang beriman dan beramal shaleh, jadi konsekuensi berideologi tersebut menjadi acuan bagi kaum muslimin. Sehingga dalam khasanah Islam kita mengenal ijtihad yang pada dasarnya adalah upaya dama mengemukakan cara pandang. Terkait hubungan antara Islam dan ideologi makan sumber utama dari ideologi tentu saja mengacu padan Al-Qur’an dan Sunnah.

Syariah dan Fiqh

Bagaimana kedudukan fiqh terhadap syariah, hal ini disinggung ole Sayid Qutb bahwa syariah adalah ciptaan Allah yang bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah sedangkan fiqh adalah hasil ikhtiar intelektualitas manusia yang muncul dari hasil penafsiran, pemahaman dalam menrangkan syariah dalam kondisi tertentu. Jadi fiqh pada dasarnya bersifat dinamis dan dapat berubah seiring perubahan semangat zaman. Hasil-hasil yang disimpulkan (oleh fiqh) tidak akan menjadi “bagian yang suci” dalam syariah. Mengenai fiqh ibadah dan muamalah, Qutb berkata bahwa fiqh ibadah adalah tetap dan stabil karena menyangkut peribatan yang tidak akan terpengaruhi oleh perubahan zaman. Sedangkan fiqh muamalah tentu saja mengalami dinamisasi dan perkembangan karena dia beriringan dengan perubahan zaman dan keperluan manusian.

Yang menjadi persoalan mendasar adalah mengapa para ulama-ulama klasik tidak menulis tentang soal-soal politik (yang termasuk deretan muamalah), menurut Prof. A. Shalaby hal itu disebabkan pembahasan soal pemerintahan Islam berarti itu membatasi kekuasaan khalifah-khalifah dan memperkecil pengaruh mereka serta menggariskan syarat-syarat yang tertentu saja menjadikan kebanyakan diantara khalifah-khalifah itu akan kehilangan kekuasaannya dan tidak dapat mewariskan kerajaan kepada puteranya. Karena kekhuatiran para ulama akan pembalasan yang kejam dari raja-raja itu kemudian diabaikanlah oleh mereka mebahas dan mengatur muamalah yang amat penting dalam kehidupan bermasyarakat.

Sebagaimana kita ketahui dalam kahasanah keilmuan Islam kita mengenal istilah Matan dan Syara. Kebanyakan dari ulama-ulama terdahulu lebih menitik beratkan penjelasan ilmiahnya pada dimensi yang disebut matan sehingga bentuk penjelasannya lebih bersifat definitif. Dalam konteks inilah konsep syara menjadi penting guna melakukan eksplorasi dari buah pikiran ulama-ulama terdahulu dengan tentu saja melakukan pembaharuan dalam perspektif yang berbeda dalam menjawab persoalan keummatan.

pergilah ke rakyat,,tinggallah bersama mereka,,cintailah mereka,,mulailah dengan yang mereka tahu,,bangunlah dengan yang mereka miliki,,namun pemimpin yang baik ketika kerja telah selesai dan tugas telah dilaksanakan, rakyat akan berkata: “kamilah yang mengerjakannya”. (Lao Tse)

  1. Apa dan Mengapa Pengorganisiran

Kata pengorganisiran kadang-kadang membuat kita bingung, apa sebenarnya yang kita maksudkan dengan pengorganisiran. Kebanyakan orang menganggap bahwa pengorganisiran adalah kerja seorang individu untuk membuat sebuah organisasi yang tidak baik dan tidak berjalan, menjadi baik dan bisa berjalan secara disiplin. Ada juga yang melihat bahwa pengorganisiran adalah memberi kursus-kursus politik kepada rakyat, dan setelah itu pergi meninggalkan rakyat tersebut, seperti yang selama ini dilakukan oleh LSM. Sebagian yang lain juga menganggap bahwa pengorganisiran adalah bagaimana mengajak rakyat untuk turun ke jalan-jalan melakukan demonstrasi menuntut keadilan sosial misalnya.

Secara sederhana dapat difahami bahwa Pengorganisiran adalah sebuah kerja politik untuk memberikan kesadaran politik kepada rakyat tentang persoalan apa yang dia hadapi. Kalau dia sudah sadar tentang persoalan yang dia hadapi, maka tugas pengorganisiran adalah memberikan kesadaran tentang penyebab utama dari persoalan yang dia hadapi. Katakanlah dalam melihat kemiskinan, banyak rakyat yang sadar akan kemiskinannya, tapi banyak juga rakyat yang melihat bahwa kemiskinan yang dia hadapi disebabkan oleh takdir Tuhan, atau nasib. Tugas pengorganisiran adalah memberikan kesadaran bahwa rakyat menjadi miskin, bukan karena takdir Tuhan, tetapi karena penguasa yang tidak pernah memberikan pelayanan berupa lapangan kerja ke rakyat.

Artinya pengoraganisiran yang kita maksudkan di sini, tidak terbatas semata ketika persoalan rakyat yang dihadapi oleh sekelompok rakyat terselesaikan. Harus ada kesadaran yang kita suntikkkan ke rakyat, bahwa tanpa merubah aturan atau sistem yang lebih besar, persoalan tersebut bisa saja muncul kembali. Bahkan harus mengajak mereka untuk juga ikut memperjuangkan nasib orang lain.

  1. Bagaimana Melakukan Pengorganisiran?

Untuk mencapai hasil yang maksimal, organiser (orang yang mengorgnisir harus menguasai berbagai teknik pengorganisiran). Tanpa keahlian atau profesionalitas dalam mengorganisir, cukup sulit bagi kita untuk mewujudkan cita-cita pengorganisiran. Karena itu, berikut akan dijelaskan beberapa teknik pengorganisiran.

Langkah Pertama: Integrasi (Penyatuan)

Langkah pertama dan utama dalam pengorganisiran rakyat adalah integrasi atau menyatu dengan rakyat miskin atau masyarakat yang mengalami persoalan sosial. “Organiser” (organisasi atau individu yang melakukan penyadaran politik ke rakyat untuk melakukan perlawanan politik terhadap berbagai problem struktural yang dihadapi secara terpimpin dan terorganisir) harus berusaha melebur dirinya dalam masyarakat yang miskin untuk mengetahui budaya, ekonomi, pemimpin, sejarah, irama dan gaya kehidupan dari masyarakat tersebut. Mereka mengunjungi orang-orang, terlibat dalam pembicaraan-pembicaraan kecil, mengambil bagian dalam kegiatan mereka (umpamanya menumbuk padi), ikut terlibat dalam diskusi-diskusi kelompok tidak resmi, tinggal bersama mereka dan merasakan apa yang mereka makan, apa yang jadi hiburan mereka dan ikut dalam pertemuan-pertemuan mereka.

Untuk berintegrasi dengan baik, para organiser sedikitnya pada permulaan latihan, mereka harus hidup dilingkungan masyarakat desa atau kota yang miskin selama enam bulan di rumah yang biasa dan makan apa yang dimakan oleh rakyat miskin. Integrasi memberikan jaminan bahwa keprihatinan seseorang untuk merubah sebuah masyarakat, sesuai dengan apa yang diinginkan rakyat mengenai sebuah perubahan dan bukan menurut contoh-contoh teoritis atau ideologi (paham) atau agama. Integrasi merupakan dasar dari langkah-langkah yang lain. Jikalau para organiser tidak menyatu dengan rakyat, mereka tidak akan pernah mempelajari dimensi yang sesungguhnya dari persoalan rakyat atau bagaimana merangsang mereka untuk berubah.

Langkah Kedua: Penyelidikan Sosial

Penyidikan sosial adalah sebuah proses yang sistematis mencari masalah-masalah, di sekitar masyarakat yang diorganisir. Sang organiser larut dalam masyarakat, mencari permasalahan-permasalahan yang sangat dirasakan rakyat untuk diperkembangkan sehingga mereka mau bertindak.

Ia mencari soal-soal yang kongkrit, seperti masalah air dan kakus yang memang merupakan masalah obyektif (yang tak pelak lagi untuk rakyat setempat maupun pendatang) dan yang dirasakan sebagai masalah oleh rakyat. Kedua hal ini tidak selamanya sama.

Bagaimana melakukan penyidikan sosial? Secara umum, ada tiga cara: Yang pertama, mempelajari catatan dan laporan yang membicaraka masalah rakyat. Cara kedua, adalah belajar dari rakyat itu sendiri bagaimana mereka merasakan sebuah permasalahan, bagaimana mereka melihat rincian sebuah permasalahan, komplikasi (kaitan) serta maknanya. Cara yang ketiga adalah mempelajari sebuah permasalahan sebagaimana yang ditentukan oleh bangunan kekuasaan dari masyarakat tersebut, seperti mempelajari bagaimana para pimpinan masyarakat terikat pada sebuah permasalahan.

Langkah Ketiga: Landasan Kerja

Landasan kerja berarti berjalan berkeliling dan menggerakan rakyat berdasarkan hubungan orang perorang untuk melakukan sesuatu terhadap pesoalan air kran atau persoalan apa saja yang dipilih. Paling bagus jika menggunakan selebaran. Cara ini yang kita disebut agitasi. Agitasi adalah menjelaskan ke rakyat untuk tentang akar permasalahan yang dia hadapi, sekaligus mengajak dia untuk terlibat dalam menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Berbagai segi dari rangsangan (motivasi) atau agitasi ini yang bisa dipergunakan adalah kepentingan pribadi, moralitas, hak-hak, kehormatan atau rasa malu dan amarah. Sebagai contoh:

  1. Secara ekonomis jauh lebih baik anda memperoleh air kran umum. Uang yang lebih bisa dipakai untuk membeli beras.
  2. Kau membayar pajak. Adalah hakmu untuk memperoleh air.
  3. Ini memang hak anda. Hukum mengatakan anda harus memperoleh air kran.
  4. Tuhan menghendaki anda berjuang untuk memperolehnya. Adalah kenginan Tuhan bahwa anda memenuhi kebutuhan keluaga anda dengan layak, terutama anak-anak anda yang butuh mandi dan minum..
  5. Anda itu manusia atau kambing?
  6. Pemerintah membuatnya (air kran) untuk orang kaya? Kenapa tidak untuk anda juga?
  7. Pemerintah tidak menghormati hak anda. Itulah sebabnya anda tidak diberi air kran.
  8. Kaum perempuan banting tulang untuk memperoleh air. Kalau kalian memang laki-laki, seharusnya kalian melakukan sesuatu.

Terkadang dalam usaha agitasi, kita mempergunakan pokok-pokok yang akrab dengan budaya dan agama dalam masyarakat tersebut. Kita tidak boleh mempergunakan apa saja dari budaya dan agama dalam hal agitasi ini yang kita sendiri tidak yakini atau hormati, sedikitnya pada tingkat yang lebih dalam. Kita harus percaya bahwa tak ada satupun dalam kebudayaan yang memang benar-benar baik, yang dengan begitu bertentangan dengan rakyat. Kalau kita tidak percaya pada hal-hal yang kita pergunakan dalam agitasi kita, berarti kita memanipulasi rakyat dan seakan-akan telah melakukan hal-hal yang suci ini adalah puncak dari keangkuhan.

Langkah Keempat: Rapat Dan Diskusi

Pada rapat umum rakyat mengesahkan secara bersama-sama apa yang sudah mereka putuskan sendiri-sendiri secara perseorangan. Sampai kini segala sesuatu masih bersifat perseorangan. Pertemuan memberikan rasa kekuatan dan kepercayaan bersama-sama. Hal itu menunjukkan bahwa mereka tidak sendirian. Mereka belajar satu sama lain mengenai keyakinan dan motivasi. Seperti orang-orang Kristen melakukan kesaksian pribadi. Pertemuan tersebut juga merinci kapan pergi ke balai kota, berapa banyak yang ikut. Rencana di sini juga membuat pembagian tugas, seperti misalnya siapa membuat poster, siapa mengurus ijin, siapa yang menjadi notulensi. Gerakan haruslah direncanakan secara terinci.

Bilamana landasan kerja digarap baik, pertemuan akan berjalan lancar. Sebagai contoh, ada seseorang berbicara dalam pertemuan tersebut. “Kenapa kita tidak menuntut kepala desa menyelesaikan persoalan ini”, maka orang-orang yang hadir dalam pertemuan akan menjawab: TIDAK, karena kita telah memutuskan menangani sendiri persoalan ini. Kepala Desa sudah diberi waktu bertahun-tahun untuk melakukan sesuatu. Seandainya polisi atau aparat keamanan datang, maka rakyat bisa mempertahan hak mereka mengadakan pertemuan semacm itu.

Langkah Kelima: Bermain Peran

Bermain peran berarti memerankan suatu pertemuan yang mungkin terjadi antara pimpinan rakyat dan wakil pemerintah. Para pemimpin memerankan peranan mereka sendiri sementara beberapa orang bertindak seakan orang pemerintah, lalu menjawab sebagaimana yang mereka pikirkan, bagaimana orang pemerintah akan menjawab. Ini merupakan cara melatih orang-orang untuk bersiap-siap menghadapi apa yang bakal terjadi dan melengkapi diri mereka. Permainan ini akan lucu dan sangat menyenangkan bagamana rakyat miskin meniru tingkah laku mereka yang berkuasa. Permainan peran merupakan metode memperkembangkan suatu kesadaran/naluri bereaksi langsung di tempat. Organiser bisa melibatkan diri dengan memberikan petunjuk-petunjuk dari waktu ke waktu.

Keuntungan utama dari bermain peran dibandingkan dengan metode persiapan yang lain ialah, karena sifatnya sendiri, metode ini melibatkan emosi rakyat seperti juga pemikiran mereka, dan mereka bisa melibatkan diri dengan penuh semangat. Tidak begitu sukar melakukannya, jadi bisa merupakan cara yang menyenangkan untuk meninjau persoalan dan aspek-aspek permasalahan. Bermain peran memungkinkan terciptanya suasana perlawanan yang rakyat harus dibiasakan merasakannya.

Langkah Keenam: Laporan Dan Catatan Harian

Yang paling penting dari sebuah kerja pengorganisiran adalah membuat laporan dan cataan harian pengorganisiran. Laporan dimaksud untuk memudahkan kita dalam melihat situasi secara keseluruhan, tentu untuk merumuskan strategi taktik berikutnya. Sedangkan catatan harian pengorganisiran sebenarnya sangat berguna bagi si organizer untuk membaca perkembangan secara kualitatif dan kuantitif terhadap rakyat yang diorganisir. Kedua hal sangat penting, walaupun memang sering disepelekan oleh banyak orang.

Laman Berikutnya »