Reportase


Maman dan Ahok

Yogyakarta, Nalarpolitik.com – Tiga tahun setelah terbitnya Kesaksian, Kisah Perlawanan Mahasiswa (Philosophia Press, 2015), Maman Suratman kembali menerbitkan buku keduanya berjudul Ahok dan Kemelut Pilkada Jakarta dengan penerbit yang sama di tahun 2018.

Di buku pertama, Maman menceritakan pengalaman hidupnya terkait dunia pendidikan. Kala itu, ia berbenturan iklim pendidikan yang tak mendidik di salah satu universitas swasta Yogyakarta, hingga drop-out menjadi hilir perjuangannya.

“Buku Kesaksian itu sebenarnya berawal dari kegelisahan pribadi yang ternyata menjadi kegelisahan beberapa rekan mahasiswa juga waktu itu. Saya merasa kebebasan berpikir dan berkumpul saat itu tidak diberikan kampus dengan adanya pelarangan membentuk BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa). Karena itu, segala bentuk perjuangan kami, bernaung dalam Alinasi Perjuangan Demokrasi Kampus (APDU), saya tuangkan dalam buku itu,” ucap Maman saat ditemui di Yogyakarta, Kamis (25/1/2018).

Adapun di buku Ahok dan Kemelut Pilkada Jakarta, Maman menjelaskan bahwa keduanya memiliki semangat yang serupa: sama-sama berangkat dari realitas yang bobrok, yang kali ini berarus dalam dunia politik.

“Semangat penulisan buku pertama saya dengan buku terbaru ini sebenarnya sama. Kalau buku yang dulu realitasnya adalah dunia pendidikan, maka yang ini realitasnya dunia politik. Jadi, semacam curhat politik. Kira-kira begitu,” terang Maman kembali.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa buku ini adalah kumpulan tulisannya mengenai sejumlah kontroversi Ahok dalam konteks Pilkada DKI Jakarta 2017. Mulai dari kasus penistaan agama, debat kandidat, survei-survei elektabilitas, hingga patahan perjuangan Ahok yang berhilir di jeruji besi, Maman tuangkan dalam buku setebal 200 halaman lebih.

“Ini adalah kumpulan tulisan saya di berbagai media massa dan tulisan lepas lainnya yang menyoal perpolitikan Pilkada Jakarta tahun lalu. Banyak kejadian yang saya sorot di dalamnya, tidak melulu soal Pilkada, tapi juga kasus-kasus lain yang menyertainya seperti kasus penistaan agama,” tambah editor Qureta ini.

Ketika ditanya mengapa dirinya sangat concern di dunia tulis-menulis, penjelasannya meminjam penekanan dari novelis Pramoedya Ananta Toer. Bahwa kerja kepenulisan adalah konsekuensi logis dari keber-ada-annya sebagai manusia yang harus menuliskan sejarah, terlebih sebagai mahasiswa yang dituntut peka pada realitas.

“Inspirasi menulis saya itu Pram. Kalau kau tidak menulis, maka akan hilang dalam sejarah. Karena aktivitas saya di dunia literasi, maka saya menulis. Pun ini salah satu cara saya mendedikasikan diri sebagai seorang mahasiswa yang orang sebut punya peran selaku agen perubahan,” pungkasnya.

Mahasiswa Filsafat UIN Sunan Kalijaga ini juga berpesan kepada kaum muda lainnya agar tak lemah syahwat dalam mencatatkan semua bentuk ketidakadilan yang terjadi di sekitar.

“Setiap dari kita harus berani mengambil peran untuk mencatatkan sejarah, sekalipun terkadang menjadi terasing. Jangan sampai kita menjadi mahasiswa munafik, tahu masalah tapi tak berani bersuara,” lanjut Maman.

“Meskipun harus terasing di lingkungan terdekat, ya begitulah konsekuensinya jika tak ingin menjadi manusia munafik. Soe Hok Gie juga telah mengatakan itu, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Tapi, sekarang kalimat itu seperti dijungkirbalikkan menjadi lebih baik munafik daripadaterasing,” sambungnya.

Buku Ahok dan Kemelut Pilkada Jakarta rencananya akan launching di Yogyakarta awal Februari. Buku ini telah masuk dapur percetakan, yang dalam bulan ini akan segera rampung.

“Nantikan saja. Bulan depan akan saya launching,” tutupnya. (RA)

Nalarpolitik.com, 25 Januari 2018

Iklan

Qureta, 28 Desember 2016

eksepsi-ahok-ditolak-sidang-kasus-penistaan-agama-dilanjutkan-mv37gbhazg

Hal itu tegas disampaikan oleh Trimoelja D. Soerjadi, S.H. dalam siaran pers seuai sidang ketiga Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terkait kasus dugaan penistaan agama.

Dalam siaran pers tersebut, Ketua Tim Pengacara Ahok tampak kecewa dengan keputusan Majelis Hakim yang menolak Eksepsi (Nota Keberatan) kliennya. Ia menilai bahwa Majelis Hakim telah mengabaikan asas keadilan dan proses penegakan hukum yang berlaku dalam hukum positif Negara Republik Indonesia.

Melihat prosedur yang telah dilakukan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, sudah sangat jelas bahwa Basuki Tjahaja Purnama justru merupakan korban isu SARA dan korban kriminalisasi.

Kendati demikian, Tim Advokasi Bhinneka Tunggal Ika yang secara khusus mendampingi Ahok ini tetap menyeru untuk patuh, dalam arti menghargai, keputusan hukum yang telah bergulir. Tentu saja, hal ini lebih merupakan satu contoh sikap yang harus kita ikuti sebagai warga negara yang hidup dalam naungan negara hukum.

Ya, sebagai warga negara, kita harus patuh dan menghargai semua hukum yang berlaku. Tetapi bukan berarti kita harus patuh secara keseluruhan, harus menghargai hukum secara membabi-buta. Ketika hukum yang ditarik itu timpang dalam prosesnya, maka pembelaan atasnya menjadi niscaya. Begitulah yang juga diperlihatkan oleh Ahok bersama Tim Kuasa Hukumnya dengan mempertahankan Eksepsi yang sudah mereka layangkan.

Penegasan bahwa “Ahok korban kriminalisasi” sebelumnya juga telah disampaikan lantang oleh sejumlah aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Peringatan HAM Sedunia yang jatuh pada 10 Desember 2016. Tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil untuk Kontitusi (AMSIK), mereka menilai bahwa Ahok nyata sebagai korban kriminalisasi yang dilakukan oleh sekelompok oknum dan lembaga yang memang tidak suka dengan keberadaan dirinya.

Kami memandang Basuki Tjahaja Purnama adalah korban kriminalisasi dengan tuduhan penodaan agama. Ia korban dari upaya fitnah dan pemelintiran yang dilakukan oleh orang yang bermaksud jahat padanya, dan korban penggunaan Pasal 156a yang termasuk “pasal karet” yang bisa ditarik-tarik buat menjerat sesuai kepentingan penguasa dan pihak yang mengaku mayoritas.

Memang, dalam proses pengambilan keputusan yang berujung pada penolakan Eksepsi Ahok, terlihat jelas bahwa ada kecacatan hukum yang terkesan sengaja dikesampingkan. Bermula dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sampai pada putusan sela Majelis Hakim, proses hukum yang berjalan terkesan mengabaikan Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

Dalam Pasal 1 disebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan “penodaan” terhadap agama yang dianut di Indonesia. Siapa pun yang melanggar ketentuan ini, dalam Pasal 2 ayat 1 diterangkan, yang bersangkutan akan diberi peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri.

Pada proses persidangan Ahok, jelas bahwa JPU dan Majelis Hakim sama sekali tidak melakukan upaya hukum yang mendasar itu. Jika pun Ahok dinilai telah melakukan “penodaan” agama sebagai tertuang dalam Pasal 2 ayat 1 di atas, mestinya kan memberi peringatan keras terlebih dahulu. Bahkan sebelum memberi peringatan, kejelasan tentang niat si pelaku tetap menjadi hal yang patut melandasinya. Di sinilah peran penting sebuah Eksepsi dilayangkan, yang sayangnya kurang mendapat perhatian dari penegak hukum.

Tapi alih-alih mempertimbangkan Eksepsi Ahok, apalagi berlandas pada Pasal 2 ayat 1 Penetapan Presiden RI Nomor 1 Tahun 1965 tersebut, ada kesan bahwa JPU justru mengambil landasan hukum dari Pendapat dan Sikap Keagamaan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Padahal, jangankan hanya fatwa MUI, fatwa MA yang merupakan lembaga yudikatif tertinggi pun tidak mengikat, tidak harus diikuti. Sebagaimana diungkap oleh Mahfud MD, fatwa hanyalah pendapat hukum (legal opinion) dan bukan hukum itu sendiri—kalau kata Kapolri Tito Karnavian, fatwa MUI bukanlah hukum positif.

Dari rangkaian proses hukum seperti di atas, tak salah kiranya jika banyak orang menyebut bahwa “Ahok adalah korban kriminalisasi”. Karena memang, proses hukum yang tampak, tidak atau kurang berlandas pada proses yang telah terterap dalam hukum positif negara kita sendiri. Ada anggapan bahwa tekanan massa dan politis-lah yang menjadi salah satu faktornya, di samping fatwa keagamaan MUI.

Qureta, 16 Desember 2016

Selfie bersama sebelum debat dimulai @KompasTV

Selfie bersama sebelum debat dimulai @KompasTV

Tak habis pikir, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kembali mempertontonkan ketidakhadirannya dalam debat yang diselenggarakan oleh media massa. Dulu di Net TV, dan yang terbaru di Kompas TV (15/12).

Alasan ketidakhadiran AHY juga terbilang masih sama dengan yang dulu-dulu. AHY lagi-lagi lebih memilih untuk menyibukkan diri dengan masyarakat: “Saya tak hadir, masih dengan rakyat. Saya masih di sini. Saya memilih menyibukkan diri bersama rakyat, mendengarkan langsung aspirasi mereka.”

Memang, menyibukkan diri bersama rakyat dan mendengar langsung aspirasi mereka adalah penting dalam masa-masa kampanye. Calon mana pun tentu harus benar-benar tahu apa yang jadi kebutuhan rakyat pemilihnya. Hal ini menjadi modal tersendiri atau sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan visi-misi pembangunan dan rencana program kerja ke depan.

Hanya saja, memperdengarkan visi-misi dan rencana program kepada rakyat justru tak kalah utamanya juga. Terutama bagi para calon pemilih, tentu mereka wajib tahu dan memang harus diberi tahu mengapa si calon (pemimpin) harus mereka pilih. Dalam percintaan, inilah yang disebut sebagai “alasan mencintai”.

Ya, hadir atau tidaknya AHY dalam debat bertajuk “Rosi & Kandidat Pemimpin Jakarta”, sebagaimana juga di acara debat sebelumnya, adalah hak yang tidak boleh dipaksakan bentuknya. Karena memang, debat oleh media massa ini bukanlah debat resmi yang wajib AHY ikuti sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta. KPU Daerah telah menetapkan jadwal untuk debat itu.

Agus: Debat yang Tak Bermakna

Cawagub AHY, Sylviana Murni, juga memberi alasan senada soal ketidakhadirannya dalam episode spesial dari acara “Talkshow Rosi” ini. Ia menjelaskan bahwa yang terpenting itu adalah bagaimana bisa bertemu rakyat dan tahu kebutuhan-kebutuhan mereka.

Alasan pasangan nomor urut satu ini memang tak patut kita salahkan. Ini lebih kepada soal pilihan semata.

Tetapi yang patut disayangkan adalah ketika AHY memberi penjelasan soal alasan ketidakhadirannya yang seolah menyebut bahwa debat di Kompas TV tersebut tidaklah bermakna. Ia berujar, “Rakyat akan lebih feel comfortable untuk bersama dengan calon pemimpinnya dibandingkan mereka (warga) melihat sesuatu yang tidak ada maknanya buat mereka.”

Dalam hal ini, saya rasa AHY keliru. Sebagai lembaga penyiaran publik, tentu Kompas TV juga (dan harus) merasa terpanggil untuk membantu publik mengetahui calon pemimpin mereka. Lagipula, acara jenis ini adalah produk jurnalistik di mana asas keberimbangan harus senantiasa dijunjung tinggi. Dan ketidakhadiran AHY di sini jelas memberi pengaruh kepada media massa yang harus mensosialisasikan semuanya dengan berimbang.

Saling Adu Argumen

Terlepas dari ketidakhadiran AHY, debat yang dimoderatori oleh Rosiana Silalahi ini tetap berjalan apa adanya. Kedua pasangan calon yang hadir dinilai sebagai pasangan terbaik. Kalau kata Anies, mereka berempat (Ahok, Djarot, Uno, dan dirinya) adalah yang terdidik.

Ya, setidaknya mereka berani dan mau ikut debat, meski tidak resmi. Sebab acara ini, menurut Rosi, adalah acara yang juga sangat dibutuhkan rakyat selain turun ke bawah. Saling beradu visi-misi dan rencana program kerja menjadi rangkaian acara awal dalam agenda debat ini. Kedua pasangan pun menyampaikan visi-misi pembangunan mereka, terutama program unggulan yang menjadi daya tawar.

Selain itu, kedua pasangan juga diberi kesempatan untuk saling memberi koreksi. Tanya-jawab antar-pasangan pun berlangsung seru, meski terkadang dibumbui dengan pemandangan yang kurang elok, yakni saling serang kepribadian masing-masing.

Terlepas dari itu, sejauh yang bisa saya simak, kedua pasangan calon punya keunggulan sendiri-sendiri. Pasangan Anies-Uno misalnya, mereka lebih unggul dari segi konsep pemikiran daripada pasangan Ahok-Djarot. Pun sebaliknya, Ahok-Djarot lebih unggul dalam hal penguraian fakta di lapangan atau bukti kerja yang telah mereka lakukan.

Sebagai kesimpulan yang bisa saya rangkum dari hasil debat Cagub DKI di Rosi ini, saya mencoba memberi nilai bahwa hanya ada 2 pasangan calon di Pilkada DKI Jakarta yang layak masyarakat pilih. Keduanya sudah terbukti punya visi-misi dan rencana program kerja yang jelas. Bedanya, Anies-Sandi baru sebatas “akan…”; Ahok-Djarot “sudah dan akan (meningkatkan lagi)…”.

Dalam menyampaikan argumentasi, hal tersebut sangat mencolok. Sebagaimana disampaikan oleh pasangan Ahok-Djarot, Anies-Uno tampak hanya mengandalkan retorika tanpa data-data valid. Dan hal inilah, opini yang menyesatkan, yang coba dipatahkan oleh Ahok-Djarot dengan menyeru untuk beradu data.

Melihat hal tersebut, tentu para calon pemilih (rakyat DKI) dituntut kepiawaiannya dalam memilih. Jangan memilih calon pemimpin secara coba-coba, apalagi dadakan. Meminjam kata-kata Ahok dalam “stand up politik”-nya, pilihlah yang lurus; dan memilih yang lurus harus menggunakan kacamata kuda saat pencoblosan 15 Februari 2017 mendatang.

czikyb-uqaelw9aSaya rasa mustahil. Mana mungkin Ahok lakukan penistaan agama (Islam) padahal dirinya sendiri gemar bersedekah (beramal) demi umat Islam? Ngawur apa?

Memang, frasa “penistaan agama” seolah akan terus identik dan melekat kuat pada diri Gubernur (non-aktif) DKI Jakarta ini. Fakta itu tetap akan abadi selama masih ada orang-orang yang tak mau menerima kenyataan bahwa Ahok tidaklah melakukan perbuatan tercela tersebut.

Biar bagaimana pun, bersikap adil dalam memandang Ahok adalah sikap yang patut untuk terus kita kedepankan. Sekali pun sikap mulia semacam ini akan sangat sulit dilakukan oleh orang yang sejak dari pikirannya saja sudah tidak adil. Bahwa yang membenci Ahok tetap akan memandangnya sebagai “sang penista” meski tindakan tercela itu sama sekali tidak dilakukan oleh Ahok sendiri.

Ya, sudah banyak pihak yang memberi klarifikasi bahwa Ahok tidaklah menistakan agama (Islam). Sang ahli tafsir ternama pun, seperti Quraish Shihab, telah memberi penerangan bahwa al-Maidah 51 yang disinggung Ahok dalam pidatonya di Pulau Seribu 27 September 2016 lalu, adalah ayat yang sudah terkonstruk atas pesanan penguasa atau kaum mayoriras demi kepentingan politik.

Hal ini senada dengan apa yang juga diungkap oleh Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, Nasaruddin Umar. Menurutnya, pernyataan Ahok bukanlah pernyataan bernada penistaan. Dari rangkaian kata-katanya saja bisa kita lihat: …. dibohongi (orang) pakai al-Maidah 51. Jelas, bukan, bahwa Ahok justru berupaya membersihkan ayat suci Tuhan dari orang-orang yang gemar memberlakukannya dalam konteks kepentingan politik? Bahwa Ahok ingin melepas jerat itu dari upaya penyalahgunaan (politisasi agama) yang kerap orang (politisi) lakukan hanya demi meraup dan mempengaruhi pilihan serta sikap politik orang lain.

Lantas, salahkah jika Ahok menyeru kepada semua, terutama kepada para politisi yang apolitis, untuk tidak menggunakan ayat suci Tuhan dalam kegiatan politik? Wahai ummatku, kalian lebih tahu tentang urusan duniamu sendiri. Begitulah teks hadits nabi yang mempertegas bahwa politik (urusan duniawi) adalah murni urusan manusia. Tak usahlah bawa-bawa Tuhan melalui ayat-ayat firman-Nya.

Sayang, seolah nasi telah menjadi bubur. Hanya karena hasil rekayasa, Ahok dipaksa untuk menerima statusnya sebagai “tersangka” penistaan agama. Ya, apa pun itu, selama ia lahir dari proses hukum yang sehat, semua harus kita terima. Sebagaimana Ahok menghimbau kepada pendukung dan simpatisannya, proses hukum harus kita jalani. Yang salah adalah ketika kita tidak mau mengawal proses tersebut ke arah yang adil dan transparan.

Meski kasus Ahok sudah terjerumus ke ranah hukum, meski sebabnya lebih bersumber dari dorongan dan tekanan kekuatan massa, menurut Ismail Hasani, bukan hal mustahil juga bahwa Ahok bisa diloloskan. Direktur Riset Setara Institute ini meyakini bahwa jika politisi objektif dan independen dalam menangani kasus yang “mengada-ada” ini, semua akan berjalan lancar, dan akan kembali sedia kala, apa adanya.

Karena bagi Hasani, apa yang diucapkan oleh Ahok, sama sekali tidak memenuhi unsur pidana yang terdapat dalam norma hukum yang mengatur tentang penistaan agama dalam Pasal 156a KUHP dan Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Penpres No. 1/1965).

Ya, hampir semua pihak telah melontarkan bahwa tidak ada “niat jahat” dari Ahok untuk melakukan penistaan agama. Hal ini (niat atau mens rea) jelas menjadi salah satu yang terpenting guna memastikan apakah seseorang telah melakukan tindak pidana atau tidak. Ahok sendiri pun sudah memberi klarifikasi terkait itu. Dirinya justru telah meminta maaf jika memang perkataannya menyakiti perasaan umat Islam.

Secara gamblang, Aliansa Masyarakat Sipil untuk Konstitusi (AMSIK) juga telah mengutarakan hal serupa. Sebagaimana diungkap oleh Dr. Neng Dara Affiah, Pengasuh Pondok Pesantren Annizhomiyyah Banten yang tergabung dalam AMSIK, bahwa Ahok tidaklah menistakan agama (Islam). Justru dirinya (Ahok) telah menjadi korban kriminalisasi dengan tuduhan penodaan agama—pasal 156a termasuk “pasal karet” yang bisa ditarik-tarik buat menjerat sesuai kepentingan penguasa dan pihak yang mengakui mayoritas.

“Motivasinya, niatnya tidak ada, bahkan pernyataannya pun tidak ada. Yang ada adalah upaya mempolitisasi, menghadang (pencalonan Ahok di Pilkada DKI) dengan tagline penistaan agama,” tegas Neng Dara dalam konfrensi pers AMSIK di Bakoel Koffie Cikini, Jakarta (jpnn.com, 10/12).

Justru Lebih Banyak Beramal

Taruhlah bahwa Ahok benar-benar menistakan agama (Islam). Pertanyaannya, mungkinkah Ahok rela membantu (beramal) kepada orang-orang (kaum beragama) yang ia sendiri benci ini? Jika benar, maka terdapat kontradiksi internal yang sangat tidak masuk akal.

Terlepas dari menistakan agama atau tidak, hal terpenting yang patut kita catat bersama adalah bahwa Ahok telah banyak bersumbangsih demi kepentingan umat Islam sendiri. Lihat misalnya tulisan Nong Darol Mahmada. Dalam Ahok Pemimpin yang Islami, setidaknya ada 17 (tujuhbelas) daftar prestasi Ahok yang sudah terbukti bermanfaat langsung kepada umat Islam.

Selama memimpin Jakarta, Ahok telah banyak melakukan pembangunan dan revitalisasi masjid-masjid di rusun-rusun warga, juga mushollah di berbagai RPTA (Ruang Publik Terbuka Ramah Anak). Belum lagi, Kartu Jakarta Pintar (KJP) juga khusus diberikan kepada pelajar-pelajar di sekolah-sekolah Islam, serta Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan ke tingkat yang tertinggi.

Di samping itu, para marbut (penjaga masjid/mushollah) dan kuncen (penjaga makam) juga ikut menikmati kinerja pemimpin yang islami ini. Mereka, bahkan rencananya tahun depan, diberangkatkan umroh setiap dua bulan selaki.

Tak ketinggalan bagi para juarah Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ). Ahok memberi mereka gaji sesuai UMP (Umah Minimum Provinsi). Dan khusus di bulan Ramadhan, para pemegang KJP juga diberi diskon khusus untuk berbelanja kebutuhan-kebutuhan selama bulan suci Islam.

Terakhir, di penghujung sebelum Ahok menjadi Gubernur non-aktif karena akan mengikuti Pilkada 2017, Ahok juga sempat menutup tempat-tempat yang selama ini dianggap sebagai pusat maksiat oleh umat Islam sendiri. Segala tempat prostitusi illegal ditutup, juga tempat-tempat perdangan manusia yang sudah banyak meresahkan warga.

Melihat kenyataan di atas, masih mungkinkah bagi kita untuk tidak menyebut Ahok sebagai pemimpin yang islami? Ya, meski predikat ini tidak melulu harus kita nilai dari program kerja yang hanya menguntungkan warga beragama Islam saja, tapi juga harus dirasakan oleh mayoritas masyarakat DKI tanpa terkecuali. Dan sebagai pemimpin yang islami, mungkinkah Ahok melakukan tindakan tercela berupa penistaan agama? Mari berpikir dengan akal sehat.

 

agenda-membangun-kepribadian-bangsa-melalui-olahragaTahun ini benar-benar tahun bangkitnya para pemuda Nusantara. Tak hanya terlihat di bidang kebudayaan sebagaimana diwakili oleh Ikatan Pelajar Mahasiswa Daerah Indonesia – Yogyakarta (IKPMDI-DIY), di bidang olahraga pun para pemuda Nusantara berkiprah dengan keahlian-keahlian olahraga yang mereka miliki. Tentu saja, hal-hal yang demikian inilah yang nanti membawa keharuman bagi nusa dan bangsa, sekaligus menjadi momentum kebangkitan para pemuda.

Baru-baru ini, di bawah asuhan Dewan Pimpinan Daerah Dewan Komite Nasional Pemuda Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (DPD KNPI DIY) Bidang Olahraga, Ikatan Karate Indonesia Universitas Islam Negeri (INKAI UIN) sukses menyelenggarakan Kejuaraan Nasional (Kerjurnas) UIN Cup 2016 pada tanggal 18 Maret 2016. Kesuksesan agenda ini menjadi pertanda bahwa para pemuda Nusantara punya tekad kuat untuk membangun bangsa dan negeri, mengharumkan nama besarnya, melalui pengagendaan salah satu cabang olahraga, yakni karate.

Agenda yang terselenggara di Gor Amongrogo Yogyakarta ini mengangkat tema “Membangun Kepribadian Pemuda Indonesia”. Dari tema tersebut terpatri bahwa DPD KNPI DIY bersama INKAI UIN punya kehendak untuk membentuk serta membangun karaktek dan keribadian para pemuda. Hal ini penting mengingat mereka adalah para calon penerus cita-cita bangsa ke depan.

Selaku Wakil Ketua Bidang Olahraga DPD KNPI DIY Periode 2015 – 2018, Syahdeni M. Rifai Lubis menuturkan bahwa tujuan utama dari kegiatan ini tak lain sebagai salah satu ajang silaturrahmi para pemuda se-Nusantara. Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum pemersatu para pemuda menuju kejayaan Nusantara. Hal ini sejalan dengan apa yang menjadi cita-cita dari DPD KNPI DIY sendiri.

“Kegiatan ini tak hanya berniat mengejar prestasi di bidang olahraga, melainkan lebih sebagai ajang pemersatu. Bahwa pasca kegiatan ini, komunikasi antar pemuda se-Nusantara akan lebih terjalin lagi. Dari jalinan komunikasi itulah yang nanti membentuk perasaan akan pentingnya sebuah kerjasama. Itulah yang kita harapkan sebagai babak awalnya,” tutur Wakil Ketua Bidang Olahraga DPD KNPI DIY yang kerap disapa Denlub ini.

“Apalagi, DPD KNPI DIY sendiri punya visi menghantarkan kejayaan nusantara melalui para pemuda. Buku Pemuda Bergerak yang ditulis oleh Ketua Umum DPD KNPI DIY menyuratkan hal tersebut. Bahwa hari ini dan ke depan, pemudalah yang harus menjadi pelopor utamanya,” demikian Denlub menegaskan dalam orasinya saat memberi sambutan di Kejurnas UIN Cup kali ini.

Ya, cabang olahraga karate memang pas sebagai ajang pembangunan karakter dan kepribadian bangsa. Seperti cabang-cabang olahraga lainnya, karate mengajarkan kita tidak hanya bagaimana mengatur ketangguhan skill, melatih keterampilan dalam mengalahkan lawan, melainkan lebih sebagai pembangunan jiwa sportifitas. Jiwa sportifitas itulah yang harus kita tanamkan sejak dini.

“Kenapa hari ini banyak sekali tindak korupsi di kalangan pejabat, itu karena minimnya jiwa sportifitas yang tertanam di diri mereka, meski kebanyakan secara sengaja melupakan itu. Dan dengan karate, kita bisa belajar banyak tentang sportifitas. Bahwa sportifitas mengajarkan kita untuk selalu berlaku adil, bahkan sejak dalam pikiran sekalipun,” sambung pemuda berdarah asli Medan Sumatera Utara ini.

Dalam kegiatan Kejurnas UIN Cup 2016 kali ini, kurang lebih ada sekitar 600 peserta yang ikut berlomba menjadi pemenang. Berasal dari masing-masing klub karate yang tersebar di seluruh Nusantara, mereka menampilkan tehnik-tehnik dan keahlian yang mereka bisa untuk dipertontonkan secara apik dan bijaksana kepada khalayak. Dengan demikian, perlombaan pun tidak semata mempertontonkan sisi resistensi antar peserta, melainkan juga memberi hiburan yang teramat menarik, sekaligus menjadi ajang pembelajaran, dalam hal ini pelajaran tentang sportifitas.

Sebagai peserta atau klub karate yang banyak meraih medali (emas), kontingen dari Provinsi Lampung berhasil keluar sebagai Juara Umum. Sekali lagi, penilaiannya tidak hanya berdasar pada hukum rimba tentang siapa yang kuat maka dia yang menang, melainkan keelokan mereka dalam menampilkan sportifitas dalam pertandingan. Itu yang lebih utama.

Sebagai ajang Kejuaraan Nasional (Kejurnas), kegiatan ini didukung penuh oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Turut pula BPO, FORKI dan KONI menjadi pendukung utama kegiatan ini, di samping dukungan berbagai pihak, termasuk pemuda dan warga Yogyakarta sendiri. Semua khusyuk mendukung ajang pembangunan karakter dan kepribadian para pemuda untuk bangsa dan kejayaan nusantara ini.

Laman Berikutnya »