Resensi


Kapan suatu pemerintahan layak kita dukung, dan kapan tidak? Siapa yang harus menghakimi, dan dengan kriteria apa, serta apakah hukum dan tindakan negara kita hari ini sudah memenuhi standar harapan bersama?

Asas Moral dalam Politik (Jakarta: Buku Obor – Freedom Institute, 2006) karya Ian Shapiro menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar tersebut secara komprehensif. Di buku yang sebelumnya merupakan seri kuliah The Moral Foundations of Politics Ian di Yale University sejak awal 1980-an, pertama-tama menegaskan bahwa kewenangan politik tidak boleh membenarkan pencarian dan penangkapan ilegal, termasuk penjatuhan hukuman terhadap individu/kelompok tanpa proses pengadilan.

Kewenangan politik yang dimaksud juga tidak dibolehkan menyusun undang-undang atau hukum post-hoc, meski disesuaikan dengan kasus-kasus tertentu sebagaimana langkah yang sama pernah diambil dalam kasus seorang perwira di Era Nazi bernama Adolf Eichmann.

Jika seperti itu, meminjam paham dari Hannah Arendt, tindakan tersebut adalah tindakan yang apolitis; tidak ada pembenarannya dalam sejarah. Itu merupakan kejahatan moral paling keji.

Lantas, kewenangan politik seperti yang apa yang legitimate, absah, masuk akal, yang pantas kita dukung dan benarkan? Sterling Professor of Political Science pada Yale University tersebut memulainya dari tradisi politik utilitarian.

Tradisi ini, secara gagasan, didasarkan pada pandangan Jeremy Bentham dengan karyanya berjudul Introduction to the Principles of Morals and Legislation (1789). Karya inilah yang kini menjadi rujukan klasik ketika berbicara tentang tradisi politik utilitarian.

Menurut para pengusungnya, legitimasi politik tergantung pada kesediaan dan kapasitasnya untuk memaksimalkan kebahagiaan. Meski konsep “kebahagiaan” itu sendiri masih simpang-siur, tetapi kaum utilitarian sendiri bersepakat kata: kebahagiaan terbesar bagi sebanyak orang mungkin.

Bahasan ini kemudian berlanjut ke tradisi politik Marxis. Dalam menjawab pertanyaan terkait legitimasi politik, bangunannya diarahkan pada gagasan eksploitasi sebagai tolok ukurnya.

Meski soal eksploitasi sendiri masih buram, sebagaimana konsep “kebahagiaan” dalam pandangan kaum utilitarian, tetapi satu hal yang pasti dari tradisi politik ini: institusi-insitusi politik tidak punya legitimasi ketika mereka mendukung eksploitasi dan memperolehnya ketika mereka memperjuangkan kebalikannya, yakni kebebasan manusia.

Tentu, bersama-sama kita tahu, sejarah belum pernah membuktikan keampuhan eksistensi tradisi politik Marxis ini. Bahkan sejak Karl Marx menggagas idenya tentang masyarakat tanpa kelas, berlanjut ke sosialisme hingga komunisme.

Selanjutnya, pencarian jawaban terkait legitimasi politik terarah ke tradisi politik kontraktarian (penganut teori Kontrak Sosial). Standar ajarannya berakar pada Leviathan (1651) karya Thomas Hobbes dan Second Treatise on Goverment karya John Locke (1680).

Mengacu kepada dua Bapak Kebebasan di atas, kaum kontraktarian kemudian merumuskan bahwa legitimasi politik mesti bertitik pada gagasan tentang kesepakatan; kesepakatan dari yang diperintah merupakan sumber legitimasinya. Sejauh mencerminkan kesepakatan bersama, legitimasi politik adalah absah. Jika sebaliknya, maka yang “diperintah” bebas bahkan diharuskan menolaknya.

Sayangnya, ketiga tradisi politik yang punya fokus berbeda tentang legitimasi politik di atas, pada akhirnya saling tindih-menindih. Ian mencatat, faktor ini lebih banyak disebabkan oleh hadirnya politik Pencerahan.

Sebagai gerakan filsafat, politik Pencerahan berupaya merasionalisasi kehidupan sosial. Ide kebebasan manusia dilandaskan pada prinsip-prinsip ilmiah—gagasan Pencerahan ini bisa kita acu dari filsuf Eropa, seperti Rene Descartes, Gottfried Leibnitz, Benedict Spinoza, dan Imanuel Kant; yang sebenarnya juga sangat dipengaruhi oleh para filsuf Inggris, seperti John Locke, George Berkeley, dan David Hume.

Proyek Pencerahan ini, ide kebebasan manusia, terungkap jelas (terutama) dalam doktrin politik tentang hak-hak individu; juga sains. Nilai-nilai dari Pencerahan inilah yang kemudian membentuk-mempengaruhi tradisi politik utilitarian, Marxis, dan kontraktarian. Ini pun menjadi jawaban mengapa ketiga tradisi sebelumnya itu saling tindih-menindih.

Akibatnya, terlepas dari para pengecam atau kritikus Pencerahan, ketiga tradisi politik tersebut pada akhirnya gagal sebagai doktrin politik. Pencerahan kemudian menjadi asas “tunggal”.

Menyadari itu, muncul pertanyaan: tradisi politik seperti apa yang paling baik dalam mewujudkan proyek dan nilai dari Pencerahan? Jawabannya tegas: DEMOKRASI—sebuah tradisi politik yang berakar kuat dari Jean-Jacques Rousseau tentang “Kehendak Umum” dalam The Social Contract (1762).

Seperti dalam tradisi-tradisi politik sebelumnya, para demokrat sendiri pun banyak berbeda paham. Seperti misalnya tentang bagaimana pemerintah dan oposisi harus diatur, siapa yang berhak memilih, bagaimana suara mereka harus dihitung, dan batasan-batasan apa, kalau ada, yang harus diterapkan pada keputusan-keputusan demokratis.

Meski demikian, berbeda secara paham, komitmen mereka tetap sama: prosedur demokratis sebagai sumber legitimasi politik paling layak.

Mengapa? Sebab demokrasi senantiasa menawarkan sumber daya yang lebih baik ketimbang tradisi politik pendahulunya (utilitarian, Marxis, kontraktarian, termasuk yang anti-Pencerahan). Ia (demokrasi) memastikan, klaim politis maupun lawannya, kebenarannya harus sama-sama diuji di arena publik (pengadilan) tanpa kecuali.

Dengan begitu, hak-hak individu/kelompok terlindungi sebagai perwujudan paling baik dari ide KEBEBASAN manusia. Karenanya, dukungan terhadap tradisi politik demokrasi (hampir) tidak bisa kita tawar-tawar lagi.

Iklan

 

Sejarah bukanlah sekadar kisah di masa lalu,
tetapi lebih merupakan wacana teoritis dalam merekonstruksi
dan memahami dinamika kehidupan saat ini.
~ Taufik Abdullah: 2008

Ilustrasi: wacana.co

Ungkapan di atas sengaja penulis tempatkan sebagai instrument pada tulisan ini. Sejarah silam bangsa (rakyat Indonesia), dalam hal kebijakan agrarianya, tentu bukan perjalanan historis belaka yang harus berlalu tanpa makna; didiamkan, ditutupi, lalu ditinggalkan serta dilupakan begitu saja.

Historisitas itu tentu sebagai bagian dari perjalanan bangsa yang selalu bersinergis pada kondisi bagaimana kita ada dan hidup pada dewasa ini; tentang mengapa sejarah itu penting untuk kita ketahui; bagaimana sejarah itu terkonstruk sehingga menjadi landasan berpijak; apa saja implikasi yang ditimbulkannya bagi kehidupan di masa sekarang; semua tak lepas dari pengetahuan kita akan sejarah itu sendiri. Memahaminya tentu merupakan langkah awal memahami kehidupan saat ini, dan di masa yang akan datang.

Abad ke-19 dan 20 digadang-gadang sebagai puncak kekuasaan pemerintahan Hindia-Belanda di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderalnya. Dalam menjalankan misi pemerintahannya, tanah dan hasil bumi Indonesia senantiasa dijadikan sebagai sumber kemakmuran, pada pemerintahannya atas Indonesia, juga pada pemerintahan kerajaan Belanda pada khususnya.

Kemakmuran yang menjadi misinya tersebut, sekaligus menjadi babak puncak penderitaan rakyat Indonesia yang sampai hari tidak hanya tinggal di dalam catatan sejarah, melainkan juga mempengaruhi pertumbuhan, terutama di bidang ekonomi dan politik bagi kehidupan rakyat di Indonesia di sisi lainnya.

Dimulai dari kepemimpinan Daendels atas Indonesia yang pada kebijakan pemerintahannya mempertahankan monopoli perdagangan serta kerja paksa, berkuasanya Inggris melalui ketidakmampuan penguasa sebelumnya mempertahankan kedaulatannya, sampai pada berkuasanya kembali kerajaan Belanda dengan mengukuhkan Indonesia sebagai negeri Hindia-Belanda.

Perputaran banyak waktu itu, tentu menyisakan beberapa goresan yang mendalam, entah itu kisah yang buruk, ataupun yang baik-baik. Karenanya, sejarah berperan penting sebagai landasan pengetahuan kita, tidak hanya bagi sejarawan, ekonom, politisi, kaum intelektual maupun mahasiswa, untuk senantiasa berbicara atas fakta sejarah itu sendiri.

Menilik lebih jauh, kita tentu akan melihat bahwa eksploitasi kemakmuran yang dijalankan oleh pihak kolonial atas Indonesia, ternyata tak lepas pengaruhnya dengan kondisi sosial, politik, dan kebijakan penguasa sebelumnya. Kebijakan raja-raja feodal, terutama menyangkut hak atas kepemilikan dan pengelolaan tanah, secara terang dikatakan sebagai landasan kebijakan agraria yang lahir kemudian.

Pada pemerintahan Raffles semisal, tanah yang sebelumnya dikelola dan dimonopoli hasilnya itu di bawah kekuasaan Belanda, dikembalikan sesuai aturan yang berlaku pada masyarakat feodal sebelumnya: tanah milik raja, rakyat hanya sebagai pemaroh (peminjam/penyewa).

Begitupun pada penguasa-penguasa setelahnya; bahwa berkuasanya pihak kolonial atas raja-raja, sekaligus berkuasa atas seluruh tanah dan seisi alamnya. Kepemilikan dan pengelolaannya, dijalankan sesuai prosedur yang sebelumnya berlaku dengan berlandas pada mempertahankan tradisi-tradisi yang sudah lama berlaku itu. Hal ini pertanda bahwa sistem pemerintahan dalam negeri sendiri, yakni sistem yang berlaku pada masyarakat feodal di zaman raja-raja, berperan besar melahirkan beragam corak sistem kebijakan pemerintahan kolonial selanjutnya.

Kebijakan yang berjalan atas sistem kebijakan masyarakat feodal di masa itu: tanah adalah milik raja atau raja adalah pemilik tanah dalam kerajaannya, sedang rakyat adalah milik raja juga, yang dapat dipergunakan untuk kepentingan dan kehormatannya[1], menjadi landasan bagaimana pihak kolonial mengatur serta mengawasi pengelolaan tanah dan hasilnya di Indonesia.

Lantaran kebijakan raja-raja yang pada umumnya sudah dinyatakan oleh rakyat Indonesia sendiri sebagai kebijakan yang harus berjalan sebagaimana demikian, jelas semakin mempermudah kekuasaan kolonial atas negeri jajahannya itu. Tidak ada yang sulit dalam menjalankan misi penjajahannya. Berlandas pada argumen bahwa kewajiban melanjutkan atau mempertahankan tradisi-tradisi lama masyarakat feodal, menjadi inti di setiap pengambilan kebijakannya, dalam hal ini menguasai serta mengelolah tanah dan hasilnya.

Jika dulu raja adalah penguasa absolut atas tanah dan seisi alamnya, yang kemudian diamini oleh seluruh rakyatnya, pada masa-masa awal kedatangan penjajah, hal tersebut dijadikan sebagai alasan untuk menguasai serta mengeksploitasi segala apa yang merupakan sumber hidup dan penghidupan manusia.

Memang, jaminan kemakmuran atas hasil bumi dari tanah Indonesia seolah memberi rasa haus yang teramat kuat bagi siapapun, termasuk para penjajah kolonial untuk menikmatinya, meski dengan cara-cara yang “tidak sopan”. Monopoli, kerja paksa, landrente, ataupun cultuurstelsel, merupakan beberapa bagian besar kebijakan yang dijalankannya.

Alasan bahwa kebijakannya tersebut dapat memberi keuntungan sebesar-besarnya kepada pihak pemerintah, di samping memakmur-adilkan seluruh rakyat Indonesia, nyatanya hanya tinggal isapan jempol belaka. Dua tujuan utama itu tidak pernah sedikit pun berjalan beriringan. Ibarat minyak dengan air. Dipaksa bagaimanapun, keduanya tidak akan pernah menyatu meski dalam satu wadah.

Dalam hal ini, pemerintah kolonial adalah minyak (selalu di atas), sedang rakyat adalah airnya (selalu di bawah). Realitas seperti inilah yang terjadi di Indonesia. Para penjajah selalu kenyang, sedang rakyat dibiarkan kelaparan.

Untuk itu, guna memahami sejarah perjalanan kebijakan-kebijakan politik pemerintahan kolonial atas Hindia-Belanda, tentu tak ada salahnya ketika terlebih dahulu penulis membahas mengenai apa agraria itu sendiri, dan bagaimana sistem kebijakan yang dijalankan raja-raja di Indonesia (kebijakan agraria) atas tanah dan rakyatnya, di mana ia sebagai cikal bakal lahirnya kebijakan-kebijakan agraria oleh pemerintah kolonial atas Hindia-Belanda.

Selanjutnya, mengenai bagaimana tanah-tanah rakyat di Indonesia itu dipakai sebagai lahan subur untuk meraup segala kekayaan pribadi pemerintah kolonial tanpa pertimbangan kemakmuran rakyat sebagai orang yang dipekerjakannya. Di sini, akan terlihat jelas bagaimana sistem kebijakan pemerintah selalu menjadi momok atas kehidupan dan penghidupan rakyat seluruh Indonesia, dan bagaimana kebijakan itu selalu berjalan atas landasan kepentingan sepihak.

 

Apa Itu Agraria?

Secara umum, agraria dapat disebut sebagai tanah atau pertanian. Dalam bahasa Yunani, agraria berasal dari kata agre yang berarti “tanah” atau “ sebidang tanah (ladang)”; agrarius berarti “persawahan, perladangan, pertanian”.

Sedang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), agraria merupakan urusan pertanian atau urusan kepemilikin tanah; dalam bahasa Inggris agrarian selalu diartikan sebagai “tanah” dan dihubungkan dengan “usaha pertanian”. Karenanya, secara khusus pengertian agraria berarti juga tanah, meskipun nampak multitafsir; karena agraria bisa digambarkan (secara luas), tidak hanya menyangkut tanah yang terlihat di permukaan, tetapi juga semua hal yang terkandung di dalam dan di atasnya: air dan udara.

Dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), pengertian agraria secara luas mencakup berbagai hal, seperti bumi, air, angkasa, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya. Selain itu, agraria tidak hanya diartikan sebagai tanah dalam artian fisiknya, melainkan juga dalam artian yuridis yang berupa hak. Karenanya, kekayaan alam yang terkandung di suatu area atau wilayah berhak dieksplorasi oleh pihak yang memiliki wilayah tersebut (misalnya Negara).

Di samping itu, agraria juga hampir serupa dengan apa yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. UU tersebut mengartikan ruang sebagai wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan, serta memelihara kelangsungan hidupnya.

Meski demikian, secara tidak langsung bahwa permasalahan tata ruang itu merupakan salah satu turunan dari induknya yang bernama agraria. Jika diilustrasikan, agraria meliputi sumber daya alam (SDA), seperti hutan atau tambang, lingkungan, seperti tata air dan tata ruang.

Dari sini, dapat kiranya kita tarik kesimpulan sederhananya bahwa agraria adalah segala hal yang menyangkut hidup dan penghidupan manusia itu sendiri. Entah itu tanah, air, udara, dan lain sebagainya. Meski demikian, penulis hanya akan mendefinisikan agraria di sini sebagai tanah, sumber kehidupan dan penghidupan seluruh rakyat Indonesia.

 

Agraria sebagai Sumber Penghidupan Rakyat Indonesia

Sebagai sumber penghidupan, siapa yang tidak ingin memiliki tanah? Besarnya faktor ketergantungan manusia atas tanah, menjadikan tanah kerap sebagai objek perebutan, yang tak jarang melahirkan beragam konflik.

Perlu kita pahami bahwa masalah (agraria) yang masih nampak hari ini, tak lain sebagai cerminan atas apa yang dahulu terjadi. Di sinilah, mengapa sejarah itu penting kita pelajari dan pahami. Bahwa menjadikannya sebagai wacana teoritis guna merespon dinamika kehidupan hari ini serta untuk kehidupan selanjutnya, adalah niscaya untuk dilakukan, tidak hanya bagi sejarawan, tetapi semua kalangan yang bermaksud menelaah ulang sejarah yang sudah berlalu itu.

Sejarah agraria di Indonesia (beribu masalah yang ditimbulkannya) sudah barang pasti tidak bisa dipisahkan dari sistem kebijakan pemerintahan (penguasa) yang kolot. Penguasa selalu ikut andil, bahkan terbesar dalam hal mengatur dan mengelola kehidupan rakyatnya sebagaimana yang dikehendakinya – sering atas kehendak sendiri (pihak penguasa) tanpa melibat-sertakan rakyat sebagai subjek utamanya.

Tak heran ketika Mochammad Tauchid, penulis Masalah Agraria sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia (STPN Press : 2009), memulai ulasan dalam bukunya tersebut dengan penggambaran kondisi agraria di tanah air dari masa ke masa. Ia melihat bahwa soal agraria (soal tanah) merupakan soal yang tiada habis-habisnya diperbincangkan, baik para akademisi, sejarawan, ekonom, maupun para politisi, serta pakar-pakar hukum lainnya.

Ilustrasi: gudeg.net

Tidak hanya karena ia (soal agraria) merupakan soal hidup dan penghidupan manusia, melainkan karena seringnya disalahpahami, yang pada prakteknya tak jarang berujung pada konflik. Tentu saja, ini yang menjadikan rujukan mengapa soal agraria tetap saja masih relevan diperbincangkan meskipun sudah terlahir ribuan tahun yang silam.

Tak hanya diamini oleh M. Tauchid, masyarakat luas secara pasti akan berpendapat serupa bahwa soal agraria adalah soal hidup dan penghidupan manusia, dalam hal ini rakyat Indonesia. Bahwa tanah adalah asal dan sumber segala makanan bagi manusia. Perebutan tanah berarti juga perebutan atas tiang hidup dan penghidupannya. Maka tak heran ketika sering mengorbankan segala sesuatunya, termasuk nyawa sekalipun, hanya untuk mempertahankan kelangsungan hidup dirinya juga keluarganya, serta keturunannya di hari mendatang.

Perebutan tanah yang kerap berujung konflik itu tak jarang terjadi di berbagai wilayah/daerah di tanah air. Dalam banyak kasus, bisa kita saksikan bahwa selama ± 20 tahun terakhir ini, konflik sosial terus merebak di mana-mana, meliputi semua sektor, terjadi di hampir semua wilayah di negeri ini.

Jika hendak ditelisik lebih cermat dan mendalam atas berbagai konflik tersebut, sebagian besar kasus-kasus yang ribuan jumlahnya itu, pada dasarnya tak lain merupakan konflik agraria semata, dalam hal ini konflik untuk saling berebut sumber-sumber hidup dan penghidupan manusia: tanah, air, tanaman, tambang, dan lain sebagainya.

Meskipun wujudnya terlihat sebagai konflik yang bernuansa etnis/suku, ras, budaya, agama, bahkan ideologi, pangkalnya tetap pada satu motif, yakni perebutan dan penguasaan atas tanah (sumber hidup dan penghidupan manusia). Di daerah Sulawesi misalnya, konflik antar etnis, sebut saja Mandar dan Bugis, bukan murni perbedaan paham atau budaya antar masing-masingnya. Subjektifitas yang sama-sama mereka perjuangan, tidak lain hanya berorientasi pada kuasa-menguasai atas tanah yang menaungi kedua rakyat beretnis berbeda ini.

Bisa kita lihat bahwa perseteruan yang kerap terlihat sebagai perseteruan (konflik) antar etnis, selalu diawali dengan konflik mendasar seperti sengketa tanah antar petani yang satu dengan petani lainnya, yang mungkin hanya persoalan sepele, seperti saling klaim-mengklaim batas lahan pertanian masing-masing. Tak terima dengan itu, keduanya pun saling adu otot, sampai kemudian melibatkan kelompok (etnis). Konflik semacam ini masih sering kita jumpai di berbagai daerah di Indonesia.

Maka benar bahwa semakin besar kekuasaan seseorang atau kelompok atas tanah di wilayah tertentu (komoditi), maka semakin besar pula kemungkinan baginya untuk hidup makmur serta sejahtera. Apa yang terjadi di atas (konflik etnis yang berawal dari perseturan antar individu petani), memperlihatkan hal yang demikian.

Mungkin ini jugalah yang mendorong Marx menuliskan di dalam paragraf awal Das Kapital-nya bahwa komiditi merupakan bentuk dasar atas segala kemakmuran dan kesejahteraan rakyat[2], meskipun sebenarnya pemahaman ini keliru bahwa tanah bukanlah sebuah komoditas, melainkan modus produksi, yang kemudian hasilnya adalah komoditas itu sendiri.

Menilik hal itu, pernyataan Marx yang pada dasarnya merupakan sebuah konsep analitis dalam rangka mengembangkan teori ekonomi mengenai perubahan masyarakat Eropa di masanya, seakan mendorong M. Tauchid meyakini dengan berucap bahwa siapa menguasai tanah, ia menguasai makanan.[3]

Indonesia memberikan banyak jaminan akan tanah dan hasilnya yang sangat dibutuhkan itu. Segera setelah penjajah menguasai Indonesia, mereka tentu selalu siap-siaga dalam menjaga sumber kekayaan yang sudah dikuasainya agar tidak lepas ke tangan yang lain.[4]

Sekilas dari penjelasan di atas, teranglah bahwa Indonesia merupakan salah satu negeri yang memiliki kedudukan terpenting bagi dunia. Selain dari sisi kuantitas yang dihasilkan dari tanahnya, sebagian besar barang yang dihasilkannya pun adalah kebutuhan utama di pasar dunia (Eropa).

M. Tauchid mencatat jumlah ekspor hasil pertanian di Indonesia, dari dan luar Jawa. Dari tahun 1927 sampai 1938, jumlah ekspornya mencapai rata-rata 3.759 x 1.000 ton per tahunnya. Belum lagi, jika dibanding berat dan harga (nilai) ekspor yang dihasilkan dari perusahaan Barat di Indonesia dengan yang diusahakan sendiri oleh anak negeri, berat dan nilai ekspor dari perusahaan Barat jauh lebih besar dengan yang diusahakan anak negeri.

Dalam hal ini, hasil bumi karet dan minyak merupakan nilai ekspor terbesar ditinjau dari presentasinya dibanding hasil-hasil bumi lainnya, seperti kopra, teh, tembakau, timah, sawit, dan gula. Hanya pada tahun 1928, hasil bumi gula menempati presentasi terbesar dari komoditi-komoditi lainnya.

Sayangya, kekayaan hasil bumi Indonesia ini tak pernah sedikit pun berdampak baik terhadap kehidupan rakyatnya sendiri. Meskipun hasil buminya kaya serta berlimpah, rakyat tetap saja hidup dalam kemelaratannya.

Rakyat tetaplah rakyat. Tak punya kuasa, jangankan pada sumber penghidupannya, bahkan pada dirinya sendiri pun tak punya. Selalu saja ada pihak lain yang berkuasa lebih besar atas diri dan sumber penghidupannya.

Kembali kepada persoalan mengapa konflik agraria yang kerap terjadi dengan beragam nuansa di atas tersebut, hal itu tentu bisa diduga, pertama karena adanya “tangan-tangan” dari kekuatan-kekuatan yang memang ingin menguasai sumber-sumber alam Indonesia (relasi kuasa), yang merekayasa konflik lalu membelokkan masalahnya. Yang terjadi, masalah intinya menjadi terkaburkan.

Kedua, di zaman-zaman sebelum reformasi, lidah rakyat sudah terbiasa terpasung. Akibatnya, meskipun kini sudah masuk ke era reformasi, tetapi aspirasi yang sesungguhnya menjadi tidak terekspresikan sebagaimana seharusnya berlaku. Historical trauma (trauma masa lalu) yang dialami sebagian besar rakyat akibat intimidasi oknum-oknum aparat bersenjata, terutama di zaman rezim Orde Baru, yang melabeli komunis kepada siapa yang mengangkat isu-isu agraria, menjadikan rakyat untuk lebih berdiam diri saja tanpa perlawanan. Alhasil, rakyat dengan mudahnya dibelokkan, isu agraria digeser menjadi isu “SARA”.

Itulah mengapa di dalam tulisan ini, penulis menembak permasalahan agraria sebagai titik fokus di dalam pengkajiannya. Bukan saja karena ia penting untuk dibahas, melainkan karena dampak yang ditimbulkan akibat kekurang-pahaman tentang agraria itu sendiri cukup kompleks.

Di beberapa media sosial misalnya, begitu banyak persoalan sosial maupun hukum terkait agraria ini yang selalu mewarnai pemberitaannya, tapi tak jarang pemberitaannya itu hanya menguntungkan pihak yang dominan: penguasa dan pengusaha.

 

Tanah dan Sejumlah Problemanya

Seperti disebutkan di awal, tanah memiliki sejumlah problem di dalam kehidupan manusia.[5]

Sebagai satu-satunya sumber hidup dan penghidupan manusia, siapa yang tidak membutuhkan kepemilikan atas tanah? Bahwa tanah selalu menjadi fokus perebutan utama di dalam dinamika kehidupan antar manusia. Bahwa tanah sudah menjadi komoditas terpenting untuk dikuasai, baik para penguasa ataupun oleh pada rakyat sendiri.

Di bagian ini, perebutan tanah digambarkan sebagai masalah yang sudah terlahir sejak zaman kekuasaan raja-raja, para penjajah, sampai setelah “direbutnya” kemerdekaan bagi rakyat Indonesia.

Ilustrasi: blog.daum.net

  1. Zaman Feodalisme Raja-Raja

Di zaman feodalisme, kekuasaan raja-raja adalah yang paling mendominasi kehidupan rakyat di Indonesia – banyak pandangan yang menyatakan bahwa kekuasaan raja-raja itu merupakan kekuasaan yang lahir dari penafsiran agama yang kolot, yang kemudian dikultuskan, sampai kemudian ia dianggap sebagai keyakinan.

Raja dianggap secara penuh sebagai pemilik mutlak segala yang ada di atas bumi ini, selama berada di dalam kekuasaan kerajaannya. Hukum tanahnya berdasar pada sistem feodalisme yang berlaku di beberapa daerah di seluruh Indonesia. Tanah adalah milik raja dan rakyat juga adalah miliknya, yang dapat dipergunakan untuk kepentingan dan kehormatannya.

Inilah zaman feodalisme purba yang sudah ribuan tahun tumbuh di tanah air ini. Bahkan, sampai sekarang pun kehidupan semacam ini masih tetap terlihat, mungkin hanya berbeda dari segi bentuk tetapi esensi tetap serupa: penguasa hidup serba ada, yang dikuasai (rakyat) hanya bisa hidup dalam serba kekurangannya.

Sebagai juga milik raja, rakyat kerap menanggung beban ganda di pundaknya. Selain harus menghidupi diri dan keluarganya, rakyat juga berkewajiban menghidupi raja dan kerajaannya.

Dalam hal mengerjakan tanah (tanah milik raja) misalnya, rakyat hanya diperbolehkan dengan beberapa keharusan yang harus dipenuhi. Di antaranya seperti menyerahkan separoh dari hasilnya – dalam tradisi Jawa dikenal dengan istilah bulu bekti yang berarti “bakti berupa hasil bumi” (upeti) – serta harus bekerja untuk raja tanpa balas jasa (cuma-cuma). Keharusan yang kedua ini tak lain merupakan kewajiban dan tanda baktinya kepada raja (heerendienst).

Selain dua kewajiban tersebut, masih terdapat kewajiban-kewajiban lain yang harus dilakukan rakyat kepada rajanya (atau kaki tangannya).[6]

Macam-macam kewajiban di atas, M. Tauchid melihatnya sebagai sebuah sistem perbudakan belaka. Bahwa dikuasainya tanah oleh raja, sistem perbudakan terhadap rakyat terus menjadi-jadi, di mana rakyat diminta mengerjakan dengan kewajiban menyerahkan hasilnya kepada raja.

Seperti yang disebutkan sebelumnya, rakyat adalah alat untuk kekuasaan dan kehormatan bagi yang berkuasa. Hukum dipegang oleh orang-orang yang berkuasa dan rakyat untuk raja.[7]

Sistem yang dijalankan oleh raja dan para kaki tangannya terhadap rakyat ini, tak jarang dibumbuhi dengan kata-kata manis. Sebagai upaya agar rakyat tetap yakin bahwa apa yang dititahkan oleh raja kepada rakyat bukanlah sebuah perbudakan, melainkan kewajiban yang harus dijalankan oleh rakyat terhadap rajanya sekaligus kewajiban pada Tuhan. Kata-kata sufistik menjadi senjata handal dalam hal ini.[8]

Sekiranya saat itu ilmu pengetahuan sudah tersebar luas secara umum, artinya rakyat sedikit saja terdidik, paling tidak bisa membedakan mana wilayah haknya sebagai manusia dan mana wilayah kewajibannya sebagai rakyat, maka kondisi perbudakan seperti ini sangat mungkin tidak akan pernah terjadi pada kehidupannya.

Entah pada saat itu rakyat memang tak punya semangat untuk belajar, hanya mengikut pada kebenaran dari apa yang dikatakan tuannya, atau mungkin ada kesengajaan tersendiri untuk tidak menjadikan rakyat sebagai orang-orang yang terdidik.

Memang, ilmu pengetahuan bak pisau bermata dua: bisa menghidupi sekaligus membunuh. Hanya pendidikanlah yang akan membebaskan manusia dari kebodohan, penindasan, kemelaratan, serta kemiskinan, menuju manusia-manusia yang bebas dan merdeka. Penulis yakin bahwa inilah yang ditakutkan oleh penguasa sehingga tak pernah rela ketika rakyat sedikit saja maju dan terdidik.

  1. Zaman Kolonialisme

Sejak Belanda dengan Kompeninya (VOC) masuk dan menguasai sebagian besar wilayah di Indonesia, kekuasaan yang tadinya dimiliki oleh raja berpindah ke tangan pemerintahan pihak penjajah (pemerintahan Belanda).

Sistem yang dulunya dipakai untuk kepentingan raja, selanjutnya digunakan sebagai senjata untuk kepentingan dan tujuan politik Belanda atas Indonesia. Ditaklukkannya raja, berarti terampasnya hak-hak raja atas kekuasaannya.

Jika dulu raja sebagai pemilik segala sesuatu di tanah kerajaannya, termasuk tanah dan rakyatnya, sekarang berpindah kepemilikan menjadi milik pihak penjajah. Dengan dalih sistem feodalisme: raja pemilik segalanya, pihak kolonial memantapkan kekuasaannya atas bumi Indonesia. Tak ada pihak yang bisa membendungnya. Dalih yang menjadi panutan utamanya adalah dalih yang sungguh-sungguh harus diterapkan dan dijalankan: kolonialisasi sebagai terusan dari sistem feodalisme di zaman raja-raja.

Itulah gunanya pendidikan. Belanda yang datang ke Indonesia jelas tanpa isi terlebih dahulu: bagaimana sistem kekuasaan di Indonesia, terutama kekuasaan atas tanahnya, bagaimana kondisi sosial masyarakatnya, serta metode-metode apa saja yang sesuai digunakan pada sistem kekuasaan yang berlaku di Indonesia dan kondisi sosial masyarakatnya pada waktu itu.

Sekali lagi, melalui pendidikan lah Belanda dengan mudahnya masuk kemudian menaklukkan Indonesia dengan memanfaatkan, salah satunya faktor “kebodohan” masyarakat Indonesia itu sendiri. Jelas merupakan modal utama yang terbesar bagi Belanda sendiri untuk masuk dan menjajah bangsa yang memiliki sistem kekuasaan dan kondisi masyarakat yang demikian buruknya itu.

Dalam menjalankan misi penjajahannya, Belanda tentu tidak menyia-nyiakan potensi alam yang dimiliki oleh Indonesia: tanahnya yang luas serta subur, hasil buminya yang berlimpah-ruah dan menjadi komoditas utama di pasar dunia, ditambah lagi dengan terjaminnya tenaga kerja yang bisa didapat secara cuma-cuma melalui pedoman pada sistem yang sebelumnya telah berlaku.

Di bawah kekuasaan Gubernur Jenderal, yakni seorang wakil yang ditunjuk oleh pemerintah negeri Belanda untuk mewujudkan misi politiknya di atas bumi Indonesia, tanah-tanah yang ditaklukkannya tersebut digunakan menurut kebutuhan pemerintah. Sistem pemungutan paksa dan monopoli merupakan langkah awal yang dijalankan oleh Belanda dengan tujuan terus mendapatkan hasil bumi bangsa ini yang sangat dibutuhkan di pasar Eropa.

Segera setelah ada hasil, ekspor besar-besaran ke pasar Eropa terus terjadi tanpa henti. Rakyat yang hanya hidup penuh eksploitasi sebagai alat pengumpul komiditas pasar penguasa yang korup. Hak-haknya sebagai rakyat, tak pernah nampak sebagai sesuatu yang harus dan perlu untuk dipertimbangkan, apalagi dipenuhi.

Di masa pemerintahan Gubernur Jenderal Mr. Herman Willem Daendels, kebijakan serupa tetap dipertahankan. Meski prestasi terbesarnya adalah pembaharuan administrasi yang tidak efisien dan korup yang diwariskan oleh penguasa sebelumnya, Daendels lebih diutamakan untuk bertugas di bidang kemiliteran, yakni mempertahankan status quo atas pulau Jawa sebagai basis perlawanannya terhadap blokade Inggris.[9]

Dari sekian banyak prestasi yang dimilikinya sebagai upaya sentralisasi pemerintahan, Daendels juga tak luput dari sifat tamak dan kesewenang-wenangannya. Hal itu terlihat di dalam sistem kebijakannya yang dikenal dengan istilah ker japaksa.

Salah satu yang paling membekas bagi bangsa Indonesia adalah pembangunan Jalan Raya Pos atau yang lebih dikenal dengan Jalan Daendels yang membentang 1.000 kilometer sepanjang utara Pulau Jawa, dari Anyer sampai Panarukan[10] – bagi bangsa Indonesia, ini merupakan salah satu dari sekian banyak kisah tragedi kerja paksa yang pernah terjadi di sepanjang sejarah Tanah Air.

Kisah genosida lainnya, seperti yang pernah terjadi di pulau Bandaneira tahun 1621 oleh Jan Pietersz Coen, seusai Perang Jawa tahun 1825 – 1830, di Kalimantan Barat abad 20 oleh fasis Jepang, di Sulawesi Selatan yang menelan korban mencapai 40.000 jiwa, bahkan juga genosida yang pernah dilakukan para penguasa Indonesia sendiri kepada rakyatnya.

Pada saat Daendels sangat kekurangan biaya bagi pemerintahannya, penjualan tanah-tanah rakyat diadakan secara besar-besaran yang dimulai sejak abad ke-17. Penjualannya sebagian besar diperuntukkan kepada para partikelir (tuan tanah). Berkat perdagangan tanah secara besar-besaran ini, Daendels mendapat keuntungan 9 ton (f. 900.000) untuk diri sendiri.[11]

Meski demikian, Daendels belum mempunyai perhatian penuh atas penguasaan tanah jajahannya secara formal. Hal tersebut menjadikannya harus kembali ke negeri asalnya, yang kemudian disusul oleh jatuhnya Jawa ke tangan Inggris tanpa suatu perlawanan yang berarti dari pihak penjajah Belanda setelah Daendels.

Berbeda dengan Daendels, di bawah kepemimpinan Thomas Stamford Raffles, seorang pimpinan Let. Gubernur Jenderal Inggris di Indonesia sebagai “Tusschen Bestuur” (Pemerintah Selingan), masalah keagrariaan memperoleh perhatian yang sebenarnya. Di zamannya, dianggap sebagai peletak dasar sejarah agraria pertama di Indonesia.[12]

Teorinya yang terkenal  dengan nama “Teori Domein”, menjadi senjata terampuh Raffles dalam menjalankan kebijakannya pada upaya penguasaan tanah-tanah di Indonesia. Teori yang menyatakan bahwa semua tanah yang ada di tangan rakyat adalah kepunyaan raja; setelah raja ditaklukkan, maka jatuhlah hak raja itu kepada kekuasaan pemerintah yang baru, menjadikan kekuasaan Raffles semakin kokoh tanpa perlawanan yang signifikan dari rakyat.

Sebenarnya, teori domein Raffles ini tak lain adalah terapan dari apa yang digunakan oleh Inggris di India. Di India, kebijakan pemerintah Inggris dengan menarik pajak bumi melalui sistem pengelolaan agraria sebagai warisan dari sistem pemerintahan kekaisaran Mughul, atau Monggol, sama persis dengan apa yang diterapkan Raffles di Indonesia.[13]

Dengan sistem kebijakan sewa tanah (landrente) atas dasar teori Raffles tersebut, rakyat yang mengerjakan tanah haruslah membayar sewa (rent) berupa uang yang besarnya kira-kira sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam menyerahkan hasil kepada raja dahulu.

Sistem kebijakan landrente ini, sampai tahun 1950, terus berlaku di berbagai daerah, seperti Jawa dan Madura, Sulawesi Selatan, Bali, dan sebagian di Kalimantan. Di daerah-daerah lain seperti Sumatera, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, dan lain sebagainya, sistem ini tidak berjalan sebagaimana di daerah-daerah yang sebelumnya disebutkan.

Perlu ditekankan juga bahwa gaya kepemimpinan Raffles tentu sangat berbeda dengan gaya beberapa pemimpin kolonial sebelumnya, sebut saja Daedels. Jika pada Daendels begitu menekan para petani dan rakyat kecil untuk melakukan kerjapaksa demi kepentingan pemerintah kolonial, pada Raffles tidak demikian, melainkan idealisme yang terus dibangunnya di dalam setiap kebijakannya.

Jelas, ini salah satu modal terbesar Raffles memantapkan posisinya sebagai seorang penguasa. Banyak orang simpati karena ide dan cita-citanya yang luhur itu, yang seolah kembali kepada khittah.

Teori Raffles di atas bukan bermaksud apa-apa, bukan untuk mengeksploitasi tenaga rakyat secara berlebihan sebagaimana sistem monopoli  yang pernah dijalankan di zaman kolonial Belanda sebelumnya.[14] Raffles hanya berusaha menciptakan keadilan sebagaimana yang sebelumya berlaku di zaman kekuasaan raja-raja.

Ia mengganggap bahwa kebijakan raja merupakan kebijakan ideal bagi rakyat Indonesia pada saat itu. Maka penerapannya, mau tidak mau mesti menggunakan apa yang sudah menjadi tradisi sebelumnya tanpa harus melebih-lebihkan hanya pada kepentingan pribadi pihak kolonial.

Meski hanya berlangsung dalam kurun waktu yang cukup singkat (5 tahun), Raffles sudah banyak melakukan kebijaksanaan-kebijaksanaan di dalam pemerintahannya. Paling tidak, di dalam menjalan kebijakannya tersebut, ia berpatokan terhadap beberapa asas, penghapusan kerja paksa, memberikan kebebasan penuh kepada petani untuk menanam jenis tanaman apa yang mereka kehendaki sendiri, integralisasi pemerintahan antara bupati-bupati setiap wilayah dengan pihak kolonial, dan keharusan membayar sewa tanah (landrente) sebagai sebuah “pajak bumi”.

Kebijakan yang terakhir inilah (landrente) yang menjadi landasan pada pemerintahan-pemerintahan selanjutnya, seperti pada Belanda sampai tahun 1830.

Kembalinya Belanda ke Indonesia yang dipunggawai oleh Gubernur Jenderal Van D. Bosch, malah semakin menambah penderitaan rakyat Indonesia. Kebijakan yang sebelumnya, seperti penjualan tanah-tanah rakyat dan pemungutan pajak tanah (landrente), oleh Bosch dihapuskan dan menggantinya dengan kebijakan cultuurstelsel (tanam paksa).

Kebijakan ini, sampai dewasa ini cukup dikenal sebagai kebijakan yang paling mematikan sendi-sendi kehidupan dan penghidupan segenap rakyat Indonesia.

Motif kebijakan Bosch sejak 1830 ini, dikarenakan pada kesulitan finansial yang melanda pemerintahan Hindi-Belanda sebagai akibat dari Perang Jawa: 1825 – 1830 di Indonesia dan Perang Belgia: 1830 – 1831 di negeri Belanda.[15]

Hal tersebut berarti bahwa sistem tanam paksa (cultuurstelsel) ini tak lain merupakan upaya pemulihan kembali sendi-sendi kehidupan pemerintah Hindia-Belanda di Indonesia, sekaligus di negeri Belanda akibat perang yang melanda di kedua negeri ini. Artinya, Indonesia dijadikan sebagai objek eksploitasi utama dalam pemulihan kas kosong tersebut dengan rakyat sebagai korbannya.

Adapun ketentuan yang dijalankan oleh Bosch di dalam menjalankan sistem ini, salah satunya seperti penyerahan sebagian dari tanah rakyat (1/5) kepada pemerintah untuk ditanami tanaman yang dibutuhkan di pasar Eropa. Bagi yang tidak punya tanah, rakyat diharuskan untuk bekerja di tanah-tanah pemerintah selama 1/5 tahun atau 66 hari.[16]

Meski demikian, perjanjian ini kerap diambang batas. Pada praktiknya, rakyat terkadang harus menyerahkan separuh dari tanahnya untuk ditanami, tidak lagi 1/5 sebagaimana perjanjiannya, terkadang juga rakyat dipekerjakan di luar batas waktu yang sudah ditentukan tersebut.

Pada kebijakan ini, Pierson mencatat bahwa tidak kurang dari f 900 juta keuntungan Belanda yang dihasilkan selama tanam paksa itu dijalankan. Selain dipergunakan untuk melunasi hutang-hutang Belanda dalam negeri ataupun di negeri jajahannya (Hindia-Belanda), pendapatan tersebut juga dipakai untuk pembiayaan pembangunan, seperti jalan kereta api dan benteng-benteng, yang kesemuanya adalah untuk kepentingan pihak pemerintah, bukan pada rakyat.

Semua hasil keringat, air mata, dan darah rakyat Indonesia, pada kenyataanya tak pernah mereka nikmati sebagaimana pihak pemerintah menikmatinya. Kondisi ini yang kemudian menimbulkan banyak pihak yang turut “prihatin”, kemudian mengeluarkan kebijakan baru yang dianggap lebih memanusiakan manusia, seperti yang akan kita lihat selanjutnya.

  1. Zaman Feodalisme Baru

Sebagai kelanjutan dari zaman perbudakan yang terjadi sebelumnya, di zaman ini tak lain merupakan kelahiran kembali dari feodalisme dan kapitalisme, yang hilirnya tetap menyengsarakan rakyat Indonesia.

Memasuki tahun 1870, kondisi sudah agak berubah. Cara pemerasan langsung oleh yang berkuasa melalui perbudakan di masa sebelumnya dipandang sudah tidak sejalan dengan “zaman sopan”. Budaya pemerasan dan penindasan langsung oleh pemerintah terhadap rakyat menjadi perhatian serius oleh orang-orang Belanda yang tidak berhati batu.

Meski melalui pertarungan gagasan antara pihak konservatif yang menghendaki kebijakan sebelumnya (cultuurstelsel) dengan pihak liberal yang ingin mengadakan pembaharuan kebijakan berlandas pada “kemanusiaan”, pada akhirnya, pertarungan itu dimenangkan oleh pihak liberal, ditandai dengan dikeluarkannya Regerings Regelemen (RR) tahun 1854 yang salah satu pasalnya (pasal 62) memuat aturan dengan maksud ganda.

Pertama, hak eigendom (milik mutlak) pada rakyat yang memungkinannya melakukan transaksi sewa-menyewa dengan pihak luar (perusahaan swasta). Kedua, hak erfpacht yang mencantumkan bahwa tanah-tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya sebagai milik pribadi, statusnya menjadi tanah milik Negara yang dapat disewakan kepada perusahaan swasta.[17]

Akan tetapi, permasalahan yang dihadapi  adalah masalah besar. Penyelesaiannya tentu tidak semudah membalik telapak tangan. Soalnya berkutat pada: bagaimana dapat menjamin kepentingan tanah bagi kaum modal seluas-luasnya, sekaligus bagaimana tetap memberikan perlindungan bagi hak-hak rakyat atas tanah.

Kedua macam tujuan ini, tentu mustahil untuk dipersatukan. Di satu sisi, melindungi hak-hak rakyat atas tanahnya, berarti mengurangi perkembangan dan kepentingan modal asing. Di sisi lain, menjamin kepentingan modal asing, berarti akan merugikan rakyat karena bersumber pada satu: tanah.

Setelah berusaha keras menuntaskan masalah ini (masalah kolonial) dengan pertimbangan dua macam tujuan di atas, pemerintah negeri Belanda akhirnya melahirkan kebijakan yang disebut Agrarische Wet (Undang-Undang Agraria) atau cukup dikenal dengan istilah Wet de Wall, yang di dalamnya memuat pernyataan hak negeri atas tanah:

Domeinverklaring: “semua tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya (hak eigendom), baik secara individual ataupun komunal, maka tanah itu adalah kepunyaan/milik (domein) Negara.[18]

Darinya, lahirlah bermacam-macam undang-undang tanah di Indonesia dengan beragam bentuk dan coraknya. Inilah zaman feodalisme baru, sebagai “perkawinan” antara sistem feodalisme dengan sistem kapitalisme. Memang caranya berbeda dari sebelumnya, tapi hakikatnya tetap sama: menyengsarakan rakyat!

Meski di era ini telah lahir UU Pokok Agraria (UUPA), hal ini tidak menjadi jaminan serius, terutama pada hal pemenuhan hak-hak rakyat atas tanahnya. Justru, UU tersebut hanya melahirkan masalah agraria yang dualistis, yakni hak tanah menurut Hukum Barat untuk orang asing, dan hak tanah bagi rakyat Indonesia yang berlaku menurut Hukum Adat. Kedua hak ini tentu saling bertentangan, dan tak jarang mengorbankan satu di antaranya demi kepentingan salah satu yang lainnya.

Jelas bahwa pertumbuhan kehidupan dan kemakmuran rakyat Indonesia sangat tergantung pada dua aspek tersebut: Politik Agraria Barat dan Hukum Adat setempat. Lihat saja, di dalam UUPA tersebut, rakyat mungkin bisa dikatakan telah terlepas dari kondisi pemerasan dan perbudakan langsung dari pihak pemerintah, tetapi pertarungan setelahnya itu, di mana modal besar turut nimbrung di dalamnya, menjadi pertarungan yang selalu dimenangkan oleh pihak pemodal yang lebih besar. Pada rakyat, mereka hanya bermodal dengkul, sengaja tidak dijamin kemakmurannya, tidak hanya persoalan perut, tetapi juga soal pendidikan.

Orang-orang mungkin tidak tahu bahwa yang menjadikan sebuah bangsa mencapai kesuksesannya, dalam hal ini di bidang agraria (tanah dan pertanian), adalah pemahamannya tentang hukum agraria itu sendiri. Baik dari segi formalnya (tertulis/positif), ataupun yang berlaku di adat setempat.[19]

Karena itu, pendidikan tentu merupakan faktor utama yang harus mereka miliki. Akan tetapi, mungkin konsep ini terlalu ideal jika melihat kondisi hukum agraria di negeri ini sering berlaku seenak si penguasa.

Pada Politik Agraria, sebuah politik yang menjamin berkembangnya modal asing dengan rakyat sebagai korbannya, semua UU atas tanah dibuat untuk memberikan keuntungan sebesar-besarnya kepada para pemodal. Di samping itu, hukum tanah bagi rakyat (hukum adat), dibiarkan berlaku sesuai adat/kebiasaan yang secara nyata menyengsarakan rakyat. Jelas bahwa inilah bentuk penindasan secara feodal dan kapitalis modern.

Sejak zaman Kompeni dan Inggris (1627 – 1829), seperti yang telah diulas sebelumnya, penjualan tanah secara besar-besaran melahirkan tanah-tanah partikelir. Awalnya, tanah ini adalah tanah hak ulayat. Tanah ini dijual kepada orang-orang partikelir lantaran kebutuhan financial yang mendesak pemerintah Hindia Belanda waktu itu.

Penjualan tanah-tanah ini prosesnya terbilang mudah karena didasarkan pada pengertian dan tafsiran mengenai hak milik tanah di zaman feodal: tanah milik raja, sedang rakyat hanyalah pemaroh.

Lantaran besarnya dampak negatif yang dirasakan langsung oleh rakyat setempat dengan kehadiran orang-orang partikelir ini, pengelolaan tanah dengan sistem feodalisme yang kuat, pemerintah Hindia Belanda akhirnya membeli kembali tanah-tanah partikelir itu.

UU Tahun 1911 No. 28 dengan 2 Firman Raja tentang pelaksanaan UU, mengatur masalah perundang-undangan tersebut, bahkan sampai pada pencabutan paksa atas tanah partikelir. Meski demikian, sampai akhir kekuasaan pemerintah Hindia Belanda, nyatanya masih terdapat tanah partikelir yang luasnya beratus-ratus hektar yang hingga kini belum selesai pembeliannya.[20]

Selain itu, alasan utama diberlakukannya perhentian penjualan tanah partikelir adalah karena diberlakukannya cultuurstelsel yang sangat terkenal menyeramkan itu.

Keironisan lain yang perlu diterangkan pula adalah bahwa lahirnya UU tersebut yang disebut-sebut sebagai upaya menciptakan perubahan yang lebih baik terhadap rakyat, justru sarat akan kepentingan sepihak: kepentingan para pemodal.

Untuk perubahan yang menyangkut kepentingan rakyat terlihat sangat lamban, sedang untuk kepentingan pemodal, justru berjalan dengan cepat. Ketika ada UU yang dirasa merugikan kaum pemodal, dengan segera akan ditinjau kembali sesuai kepentingan hak dan keuntungan para pemodal.

Salah satu keganjilan tersebut bisa dilihat di beberapa daerah seperti Jawa dan Sumatera. Di sana, werving (pemikatan) secara terus-terusan terjadi terhadap rakyat yang hanya dijadikan sebagai pekerja. Werving tersebut adalah salah satu bentuk upaya para pemodal yang diterapkan pada onderneming-nya guna mendapatkan tenaga kerja murah dan “setia”.

Jika sebelumnya onderneming di daerah Jawa seperti Yogyakarta dan Surakarta mendapatkan tenaga kerja dengan mudah melalui heerendienst, lain halnya di Sumatera Timur. Sejak berdirinya Deli Maatschaapijj di sana tahun 1869, pendirian onderneming di tanah belukar itu membutuhkan tenaga yang harus didatangkan dari daerah lain.

Selain disebabkan karena kurangnya SDM di daerah onderneming, para penduduk asli juga sangat minim dalam hal keminatan untuk bekerja pada onderneming karena masalah “kedisiplinan”.

Mula-mula, tenaga kerja didatangkan dari Tiongkok. Tahun 1880, kuli-kuli Tionghoa didatangkan sampai mencapai 800 orang per tahunnya. Hingga beberapa tahun kemudian, 1932, kuli-kuli mulai didatangkan dari daerah Jawa karena semakin luasnya onderneming, seperti tembakau, tambang, kopi, karet, teh, dan sebagainya yang mengandung nilai ekspor paling tinggi di luar negeri.

Karena meluasnya onderneming, keperluan tenaga kuli pun menjadi masalah utama yang harus dipenuhi. Pihak pemerintah Hindia Belanda akhirnya membuat peraturan untuk menjamin tenaga kerja bagi onderneming-onderneming baru dengan tenaga-tenaga kerja yang dapat bekerja dengan kontrak yang panjang (langjaring contract).

Tahun 1880, dibentuklah Koeli-Ordonnatie yang memuat peraturan tertulis: jenis pekerjaan yang harus dikerjakan, lamanya perjanjian kerja, upah, dan sebagainya. Akan tetapi, ordonasi kuli justru tidak membuahkan kesejahteraan para pekerja. Dengan dibarengi poenali sanctie-nya (kekuasaan yang diberikan untuk menghukum kuli yang tidak memenuhi kontrak), justru sebagai pengesahan atas perbudakan berkedok hukum.

Awalnya, ordonansi kuli dengan poenali sanctie-nya disebut-sebut sebagai perbaikan kuli-kuli, namun nyatanya dipergunakan sewenang-wenang oleh pihak onderneming. Hal ini tentu mencoreng nama baik pihak onderneming itu sendiri, yang tentu berakibat pada kebetahan kuli-kuli.

Sebagai antisipasi, pihak onderneming mulai mengusahakan jalan yang lebih baik, tentu ditujukan untuk kebaikan dirinya sendiri. Kuli-kuli mulai dianjurkan membawa keluarganya dari Jawa. Hal ini dimaksudkan agar kuli-kuli bisa tinggal dengan betah untuk bekerja di daerah onderneming. Bahkan, kepada kuli-kuli yang sudah berkeluarga dan sudah bekerja lima tahun, mereka diberi rumah sendiri sekedarnya.

Meskipun pada tahun 1931 mulai diputuskan untuk mengurangi ordonansi kuli sampai pada memerdekakan kuli, hal ini tidak berdampak apa-apa pada onderneming. Awalnya timbul kekhawatiran bahwa kemerdekaan kuli-kuli bisa berdampak kerugian bagi onderneming.

Akan tetapi, jika dulu poenali sanctie diadakan untuk menjamin para kuli untuk tetap dan terikat, lain halnya sekarang. Tanpa adanya kontrak, kemelaratan dan kelaparan rakyat di daerah Jawa saat itu, secara langsung menguntungkan onderneming meraup kuli-kuli dengan harga yang murah.

Berlandas pada kondisi hukum agraria semacam ini, tentu menjadi incaran juga oleh pihak-pihak lain yang ingin menanamkan modalnya atas tanah di Indonesia. Pihak Jepang yang masuk ke Indonesia di permulaan abad ke-20, menjadi ancaman serius akibat terbuka-lebarnya peluang untuk menguasai tanah dan hasil-hasilnya di Indonesia.

Bisa disebutkan bahwa melalui jalur hukum agrarialah, penjajah di Indonesia dengan mudahnya datang silih berganti. Gonta-ganti penjajah itu, gonta-ganti pula sistem kebijakannya pada ranah kuasa-menguasai tanah beserta seluruh hasil kekayannya.

  1. Penetrasi Jepang

Terlepas dari penjajahan kolonial Belanda, rakyat Indonesia bukannya meraih kesejahteraan dan kemakmurannya, justru harus melanjutkan masa lalunya yang pahit, malah lebih berat dari sebelumnya.

Kedatangan penjajahan fasis Jepang tak lain merupakan kedatangan malapetaka yang maha dahsyat. Meski terbilang serba mendadak, datang dan runtuhnya, tetapi membekas begitu pahit, sampai-sampai tidak bisa dihitung dan diukur lagi seberapa besar dan hebatnya kehancuran serta malapetaka yang dialami rakyat Indonesia.

Jika pada abad ke-19 rakyat diperhadapkan pada kekejaman penjajah, seperti Raffles dengan pajak buminya (landrente) dan tanam paksa (cultuurstelsel) di zaman Bosch, di abad ke-20 ini, riwayat kekejaman tersebut terulang kembali. Lagi-lagi, hanya rakyat kecil (buruh dan tani) yang terus menjadi sararan korban keganasan para tikus-tikus rakus itu.

Berkuasanya Jepang, tanah-tanah partikelir yang sebelumnya dikuasai oleh imperialis dan kapitalis Barat, dimasukkan dalam urusan pemerintah dengan mengadakan Kantor Urusan Tanah Partikelir (Syriichi Kanri Kosha). Seolah-olah semuanya di bawah kekuasaan pemerintah. Landrente dihapuskan, dan tuan tanah tidak berkuasa lagi.[21]

Karena niatnya menjadikan Indonesia sebagai benteng pertahanan dari agresi militer kekuatan Sekutu, di samping bertekad untuk menyusun dan mengarahkan kembali perekonomian Indonesia dalam rangka menopang upaya perang Jepang dan rencana-rencananya bagi dominasi ekonomi jangka panjang terhadap Asia Timur dan Tenggara[22], Jepang berusaha keras “melipatgandakan hasil bumi”.

Bermodal feodalisme masyarakat (terutama di Jawa) sebagai modal yang turun-temurun itu, Indonesia dijadikan sebagai gudang dan sumber perbekalan perang. Rakyat diwajibkan “menyerahkan bakti” (heerendienst) berupa hasil bumi untuk perbekalan, tenaga untuk membantu balatentara (heiho), sekaligus sebagai prajurit pekerja (romusha) untuk membentengi garis belakang.

Saat itu juga, tanah pertanian mulai diperluas. Hutan-hutan dan onderneming milik imperialis-kapitalis Barat dibongkar, diganti dengan tanaman bahan makanan: padi, ubi, dan singkong. Lagi-lagi, rakyat hanya jadi korban. Di samping harus giat bekerja melipatgandakan hasil bumi dan harus tetap sanggup berbakti, rakyat juga harus siap untuk lapar karena bahan makanan ditanam bukan untuk diri dan keluarganya, tapi untuk bekal perang guna mendatangkan “kemakmuran bersama”.

Hematnya, beras untuk balatentara yang tempur di garis depan, singkong dan ubi untuk rakyat yang membentengi garis belakang. Rakyat berjerih-payah, tapi sedikit pun tak pernah menikmati hasil jerih-payahnya sendiri.

Selain itu, perampasan tanah dari rakyat oleh Jepang tak jarang terjadi. Pemerintah Jepang banyak mengambil tanah rakyat guna keperluan militernya, seperti pembuatan dan perluasan lapangan pesawat terbang. Akibatnya, banyak rakyat yang harus terpaksa meninggalkan tanah pertaniannya guna keperluan militer tersebut. Dan tak jarang, rakyat hanya mendapat ganti rugi yang jauh dari cukup, bahkan untuk sekadar hidup bersama keluarganya pun sangat jauh.

Meski kekejaman luar biasa baru terjadi di zaman pendudukan Jepang ini, akan tetapi ia banyak memberikan sumbangan paling berarti bagi bangsa Indonesia. Pada M.C. Ricklefs, ia melihat bahwa Jepang banyak memberikan kesempatan, baik bagi generasi mudanya, ataupun bagi pemimpin yang lebih tua untuk menjalin hubungan dengan rakyat.[23]

Tak jarang rakyat dipersenjatai guna melawan kekuatan kolonial Belanda yang kerap menindas dan merusak dalam sejarahnya itu. Dengan peluang ini, Indonesia pada akhirnya meraih apa yang selama ini menjadi cita-citanya: merdeka dan berdaulat di atas tanah sendiri

  1. Pasca Proklamasi Kemerdekaan

Rakyat Indonesia boleh sedikit berbangga diri atas perampasan senjata oleh rakyat dari tangan Jepang. Masa itu dibarengi dengan kekalahan Jepang atas kekuatan Sekutu (Perang Dunia II).

Saat itulah, tahun 1945, rakyat Indonesia merebut kemerdekaannya dengan mudah. Kini, Indonesia merdeka, zaman merdeka bagi rakyat – setidaknya dalam pengertian hukum nasional, dan kini menghadapi prospek menentukan masa depannya sendiri. Di zaman ini, harapan akan terbebas dari penindasan, kemiskinan, dan ketakutan, menjadi impian terbesar, terutama pada rakyat tani.

Ya, inilah tujuan utama sejak rakyat Indonesia berjuang merebut kemerdekaannya dari tangan penjajah, sekaligus mempertahankannya. Bagi mereka, merebut dan mempertahankan kemerdekaan tak lain adalah perjuangan merebut dan mempertahankan setiap jengkal tanah yang menjadi sumber dan tiang penghidupan seluruh rakyat di bangsa ini.

Maka tak heran ketika pembongkaran hutan-hutan dan onderneming tetap diteruskan di zaman ini. Selain rakyat begitu haus akan tanah, ingin makan kenyang dari tanahnya sendiri, rasa dendam kepada para penjajah yang dulu merebutnya tanpa prikemanusiaan menjadi faktor utama mengapa hal ini tetap diteruskan. Aset-aset yang tadinya dikuasai modal asing, kini “di-Indonesia-kan”, dikuasai orang-orang Indonesia dengan memberinya merk “Milik Republik Indonesia”.

Hal ini yang pernah dilakukan oleh Soekarno. Tahun 1948, Soekarno membentuk sebuah Panitia Agraria Yogyakarta yang visinya adalah merumuskan program agraria bagi Republik Indonesia. Tahun 1958, mulailah terjadi nasionalisasi aset-aset seperti perusahaan-perusahaan swasta Belanda yang ada di Indonesia.

Akan tetapi, pembaharuan UUPA yang dibentuk di Yogyakarta ini, yang seharunya berasas pada hukum yang hidup dalam masyarakat, nyatanya sulit untuk dibumikan. Hal ini dikarenakan beragamnya pandangan dan corak mengenai hukum dan politik agraria dari masing-masing partai politik yang ada.

Di satu sisi, ada yang menganggap bahwa tanah yang dikelola oleh modal asing tidak boleh terjadi dan harus diusir sejauh mungkin dari negeri ini, tanpa atau dengan ganti rugi, seperti pada nasionalis sayap kiri (kaum Marxis). Di sisi lain, bahkan ada yang mendukung untuk tetap menghadirkan pengelolaan tanah oleh pihak asing sebagai pengumpul devisa Negara.

Akan tetapi, kekayaan berlimpah segera setelah penguasaan tanah-tanah yang dilabeli dengan merk tersebut, nyatanya tidak menjamin juga akan keikut-sertaan rakyat tani mendapatkan bagian dari kekayaan itu. Rakyat tani di perkebunan-perkebunan tetap saja menjadi buruh, penjual tenaga murah, sebagai kuli dengan penghidupan yang tetap seperti sebelumnya. Mungkin hanya gelarnya yang berbeda, dari kuli Hindia Belanda menjadi kuli Indonesia Merdeka.

Di zaman Orde Baru misalnya, program Repelita yang katanya akan menjamin kehidupan rakyat Indonesia (kemakmurannya), salah satunya dengan swasembada beras, nyatanya hanya sebagai politisasi pemerintah semata. Di sini, jelas menunjukkan bahwa kebijakan agraria yang harusnya berjalan menurut kepentingan rakyat, selalu sulit untuk diperhatikan.

Bagaimana tidak, beragam corak dan pandangan tentang pengelolaan tanah-tanah di Indonesia oleh anak negeri, kerap dijadikan sebagai ajang beradu kepentingan, yang cenderung kepada “asal bapak senang”. Bahwa tanah yang nota bene milik petani, tidak pernah ada kebijakan yang benar-benar berpihak terhadapnya. Seolah-olah, semua kebijakan yang dibuat pemerintah, ternyata hanya melahirkan kebijakan yang baru yang tetap saja merugikan pihak petani serta menyengsarakannya.

Rakyat tani Indonesia tetap rakyat tani Indonesia dengan nasib yang tidak berubah. Hanya beberapa orang saja yang menguasasi hidup, sedang beberapa lainnya yang lebih besar menjadi objek yang dikuasai.

“Hak historis” orang-orang asing atas perkebunan-perkebunan diteruskan oleh orang Indonesia, sedang “kewajiban historis” tetap ditanggung oleh orang yang sama: kaum miskin, buruh, dan tani. Hematnya, hak dan kewajiban kolonial masih tetap berlaku. Pemilik hak sejarah memang berganti, dari tangan kulit putih kepada orang Indonesia, tetapi beban sejarah tetap pada pemikulnya yang dulu.

Mengalami kesimpangsiuran kemerdekaan ini, ditempuhlah beberapa jalan untuk menyelesaikannya. Dan akhirnya, diadakan persetujuan KMB (Konferensi Meja Bundar) sebagai hasil “Konferensi Damai” atas Belanda dengan Republik Indonesia, terutama yang paling pokok dibahas adalah soal ekonomi yang bersumber pada tanah-tanah perkebunan.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bagi rakyat, tanah adalah sumber penghidupan, kekayaan bagi bangsa dan Negara, serta pokok kemakmuran. Lain halnya dengan Belanda. Baginya, tanah Indonesia adalah sumber keuntungan yang selama ini menjadi gantungan hidupnya. Karena itu, momentum KMB dijadikan oleh Belanda sebagai momentum paling penting untuk membela dan mempertahanan sumber keuntungan tersebut.

Dalam upayanya, selain melancarkan agresi militernya di bulan Juli 1947 dan Desember 1948, Belanda  juga menuntut diadakannya “jendarmeri bersama”, yakni menjadikan tentara Belanda dan TNI sebagai alat Negara untuk menjaga keamanan kebun-kebun dan onderneming­-onderneming-nya. Tapi oleh Indonesia, tuntutan ini ditolak.[24]

Meski demikian, tak tahu kenapa, modal asing tetap saja berkuasa atas sebagian besar tanah-tanah milik rakyat. Bukti tersebut bisa dilihat dalam Persetujuan Keuangan dan Perekonomian dari KMB mengenai soal tanah dan bagaimana pengelolahannya.[25]

Apa yang menjadi tuntutan Belanda dalam KMB, jelas menunjukkan bahwa bagi Belanda, mempertahankan jajahan di Indonesia adalah mempertahankan perkebunan-perkebunan dan tanah-tanah yang menjadi sumber kekayaan kaum modal yang utama. Bahwa tanah dan perkebunan adalah urat nadi penghidupan negeri Belanda sendiri. Itulah yang menjadi pokok perebutan dari dulu sampai setelah Indonesia Merdeka ini.

Meski secara politik Belanda telah kehilangan hak kekuasaannya atas Indonesia, tetapi secara ekonomi, Belanda dan pihak swasta asing lainnya, masih mendapatkan sisa hak yang besar itu. Domisasi ekonomi pihak asing atas Indonesia masih sangat nampak di depan mata. Bagi para pengamat yang tahu, tampak jelas bahwa Indonesia secara ekonomi sungguh tidak merdeka.[26]

Ilustrasi: jkma-aceh.org

Tentulah bahwa kembalinya kekuasaan orang-orang asing atas eksploitasi tanah, berarti diambilnya isi kemerdekaan yang terpenting bagi rakyat. Bahwa hukum tanah di masa lampau (masa Hindia Belanda) jelas melanggar hukum keadilan dan kemanusiaan. Karena itu, kemerdekaan tiada berarti apa-apa selama sumber penghidupan rakyat (tanah) tetap menjadi hak besar para pemodal.

Kesejahteraan dan kemakmuran yang menjadi janji kemerdekaan, hanyalah bualan belaka. Merdeka tetapi bumi dan alamnya masih dikuasai orang asing, jelas bukanlah kemerdekaan yang diharapkan rakyat Indonesia. Rakyat tetap miskin di atas tanahnya yang subur dan kaya raya.

Kondisi di atas, tentu saja semakin melahirkan beban berat bagi rakyat. Sengketa tanah terjadi di mana-mana. Saling rebut-merebut tanah, antar satu dengan lainnya, antar rakyat dengan pemodal, antar rakyat dengan rakyat sendiri, menjadi pemandangan yang tak asing lagi dipertontonkan pada khalayak.

Janji kemerdekaan yang katanya akan menjamin kemakmuran rakyat, terlihat begitu hampa dalam hal perealisasiannya. Usaha-usaha pemerintah (Negara) dalam mengatasi keadaan atas masalah tanah ini, belumlah melahirkan langkah konkrit, bahkan kepada penyelesaian prinsipil yang menjadi pangkal sengketa dan penyelesaiannya.

Pemerintah hanya terlihat bersibuk diri dalam gelanggang politik tanpa sedikit menengok persoalan-persoalan pokok yang harus dipecahkan terlebih dahulu. Hematnya, pemerintah terlalu mementingkan jabatan/kedudukannya, sedang kemakmuran rakyat dikesampingkan.

Selain pemerintah menomor-duakan persoalan pokok ini, terlihat juga bahwa pemerintah memang tidak tahu-menahu tentang bagaimana cara penyelesaiannya. Jadi, bukan masalah ketidakmauan saja yang menjadi soal utama dalam hal ini, tapi juga masalah ketidaktahuan.

 

Kesimpulan

Sejarah tidak sekadar memberikan kita gambaran tentang peristiwa masa lalu. Sejarah menceritakannya lebih daripada itu. Sebagaimana Taufiq Abdullah beranggapan, sejarah adalah alat wacana teoritis untuk merekonstruksi dan memahami dinamika kehidupan, hingga dijadikan sebagai landasan berpijak hari ini.

Sejarah panjang Indonesia – dalam hal agraria, memang tak bisa diabaikan. Soal agraria (soal tanah) adalah soal hidup dan penghidupan rakyat Indonesia. Setidaknya itu yang mesti menjadi landasan kita dalam memahami dinamika persoalan tanah hari ini.

Tanah pada hakikatnya adalah milik semua bangsa, terutama rakyat Indonesia sendiri. Akan tetapi, di dalam setiap perjalanan dan kenyataannya, tanah tidak pernah diperuntukkan bagi si pemilik sahnya (rakyat). Bahkan, tanah kerap dijadikan alasan untuk melanggengkan penindasan serta kekuasaan para penguasa (pemerintah dan pemodal).

Pada rakyat, segala tanggungan yang berat-berat, mesti selalu menjadi selalu korban. Apa sebenarnya tanah itu? Mengapa ia begitu penting bagi kehidupan umat manusia? Mengapa perebutan tanah kerap diwarnai dengan konflik-konflik yang jarang memakan korban?

Di atas, penulis sudah memaparkan secara sederhana. Tanah adalah satu-satunya sumber makanan bagi manusia. Karena itu, perebutannya pun tentu merupakan perebutan tiang hidup dan penghidupan manusia. Tak ada konflik tanpa dilandasi dengan upaya penguasaan atas tanah. Konflik yang berbau SARA sekalipun, sejatinya adalah konflik sengketa tanah, yang kemudian diarahkan menjadi konflik yang jauh dari semestinya.

Di zaman raja-raja, tanah diklaim sebagai milik raja. Rakyat, hanya sebagai pemaroh (peminjam/penyewa). Kondisi semacam ini dikenal sebagai kondisi masyarakat feodal. Atas landasan inilah, para penjajah kemudian dengan mudahnya masuk dan menguasai tanah-tanah yang sebelumnya dikuasai oleh raja.

Berlandas pada kebijakan feodal, pihak kolonial kemudian menguasai tanah sebagaimana raja menguasai sebelumnya. Tanah milik pemerintah, dan rakyat adalah peminjam/penyewanya. Dalam pengelolahannya pun, rakyat kerap menjadi penanggung utamanya. Alhasil, penguasa hidup sejahtera, sedang rakyat hanya bisa hidup di dalam kemelaratannya.

Pada kemerdekaan, kondisi perbudakan yang dijalankan oleh pemerintahan sebelumnya, baik raja ataupun pihak kolonial serta Jepang, kehidupan rakyat Indonesia tetap tak berubah. Malahan, perbudakan secara langsung disahkan melalu Undang-Undang yang lahir dengan sepihak. UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) yang semestinya menjamin kemakmuran rakyat, nyatanya hanya berjalan sebagai upaya perbudakan yang sudah lama terealisasi.

Hari ini, apa yang bisa kita lakukan dengan kondisi di atas? Belajar pada sejarah, hanya itu yang bisa kita lakukan. Lebih daripada itu, kebijakan untuk kemakmuran rakyat hari ini, harus terus mengingat pada sejarah.

 

CATATAN

[1] Inilah yang mendasari seluruh kebijakan raja-raja atas tanah, yang berlaku di beberapa daerah di seluruh Indonesia. Mochammad Tauchid, Masalah Agraria sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia, Yogyakarta: STPN Press, 2009, hlm. 15.

[2] Kemakmuran dalam masyarakat di mana cara produksi kapitalis itu tegak, nampak sebagai “timbunan besar komoditi”. Karl Marx, Kapital: Sebuah Kritik Ekonomi Politik; Buku I: Proses Produksi Kapital, Jakarta: Hasta Mitra, 2004, hlm. 3.

[3] Bagi Indonesia, soal tanah adalah tiang dan sumber bagi penghidupannya. Hasil tanah adalah hasil pokok penghidupan bagi rakyat Indonesia. Dan karena hasilnya yang besar dan berharga tinggi itulah yang menarik kaum penjajah untuk menguasai tanah di negeri ini, dengan tujuan mengambil hasilnya bagi kepentingan hidupnya. Mochammad Tauchid, Masalah Agraria sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia, Yogyakarta: STPN Press, 2009, hlm. 4.

[4] Untuk menguasai tanah ini, pemerintah jajahan menyediakan serdadu dengan segala perlengkapannya untuk menjaga tanah agar jangan direbut kembali oleh yang berhak. Ibid.

[5] Hal serupa juga pernah digambarkan oleh almarhum Prof. C. van Vollenhoven bahwa orang Indonesia dan tanahnya, selalu menimbulkan “segala macam fantasi yang tidak-tidak”. J.S. Furnivall, Hindia Belanda: Studi Tentang Ekonomi Majemuk, Jakarta: Freedom Institute, 2009, hlm. 5.

[6] Kewajiban yang lain itu seperti adanya pancendiensten, janggolan, kuduran di Jawa, pajak kepala di Yogyakarta (sekarang sudah dihapuskan), pajak jalan di Sulawesi dan daerah-daerah lainnya di Indonesia Timur, rodi di Sumatera dan lain-lain tempat, pinontol sawang di Minahasa dan macam-macam lain sebagai terusan heerendienst zaman kekuasaan raja-raja. Mochammad Tauchid, Masalah Agraria sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia, Yogyakarta: STPN Press, 2009, hlm. 17.

[7] Ibid.

[8] Istilah “manunggaling kawula gusti” (persatuan antara raja dan rakyat) tak lain adalah istilah pemantapan perbudakan. Raja dianggap atau menganggap dirinya sebagai wakil Tuhan di dunia. Raja dikatakan melindungi, sedang rakyat (diharuskan) mengabdi sebagai bentuk pengabdiannya kepada Tuhan. Pemerasan adalah sebagai kewajiban bakti yang mempunyai arti lebih dalam sebagai kewajiban batin yang harus dipenuhi. Rakyat tidak takut kepada hukuman dari Undang-undang, tetapi takut kepada “kutuk dan walat” dari kesaktian raja yang mahatahu. Ibid.

[9] Lihat dalam Prof. A. Daliman, Sejarah Indonesia Abad XIX – Awal Abad XX: Sistem Politik Kolonial dan Administrasi Pemerintahan Hindia-Belanda, Yogyakarta: Ombak, 2012, hlm. 16.

[10] Membekas di sini bukan karena kebijakannya merupakan harapan besar bagi rakyat, melainkan tragedi (genosida) yang sangat mematikan rakyat Indonesia sendiri. Tragedi ini, pernah Pram gambarkan dalam sebuah kisahnya yang bercerita tentang peristiwa pembantaian manusia-manusia pribumi di balik pembangungan Jalan Raya Pos atau yang lebih dikenal dengan Jalan Daendels. Pada pembangunan itu, Daendels, Sang Tuan Besar Guntur, memerintahkan pelebaran jalan sampai 7 meter, membentang 1.000 kilometer sepanjang utara Pulau Jawa, dari Anyer sampai Panarukan. Pengerjaannya dilakukan oleh tenaga kerja dari rakyat kecil dan para petani pribumi dengan tanpa imbalan.  Pramoedya Ananta Toer, Jalan Raya Pos, Jalan Daendels, Jakarta: Lentera Dipantara, 2012 (cet. 9), hlm. 9.

[11] Mochammad Tauchid, Masalah Agraria sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia, Yogyakarta: STPN Press, 2009, hlm. 313.

[12] Gunawan Wiradi, Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir, Yogyakarta: Insist Press, 2000, hlm. 121.

[13] Ibid, hlm. 122.

[14] Berlandas pada prinsip Adam Smith, Raffles pernah menulis bahwa “monopoli itu seperti perbudakan, ia adalah kutukan bermata dua, dampaknya tidak kalah buruk bagi yang menerapkannya daripada yang menjadi korbannya…” J.S. Furnivall, Hindia Belanda: Studi Tentang Ekonomi Majemuk, Jakarta: Freedom Institute, 2009, hlm. 73.

[15] A. Daliman, Sejarah Indonesia Abad XIX – Awal Abad XX: Sistem Politik Kolonial dan Administrasi Pemerintahan Hindia-Belanda, Yogyakarta: Ombak, 2012, hlm. 29.

[16] Ibid., hlm. 33 – 34.

[17] Ahmad Nashih Luthfi, Melacak Sejarah Pemikiran Agraria; Sumbangan Pemikiran Mazhab Bogor, Yogyakarta: Pustaka Ifada, 2011, hlm. 42.

[18] Mochammad Tauchid, Masalah Agraria sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia, Yogyakarta: STPN Press, 2009, hlm. 23.

[19] Gunawan Wiradi, Seluk Beluk Masalah Agraria, Reforma Agraria dan Penelitian Agraria, Yogyakarta: STPN Press, 2009, hlm. 43.

[20] Mochammad Tauchid, Masalah Agraria sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia, Yogyakarta: STPN Press, 2009, hlm. 38.

[21] Ibid., hlm. 258.

[22] M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesi Modern 1200 – 2008, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2008, hlm. 424.

[23] Ibid., hlm. 421.

[24] Mochammad Tauchid, Masalah Agraria sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia, Yogyakarta: STPN Press, 2009, hlm. 265.

[25] Ibid., hlm. 288.

[26] Shell dan perusahaan-perusahaan Amerika, Stanvac dan Caltex, mempunyai posisi dominan di bidang industri minyak, dan sebagian besar pelayaran antarpulau berada di tangan perusahaan pelayaran KPM Belanda. Belum lagi, perbankan didominasi oleh perusahaan-perusahaan Belanda, Inggris, dan Cina. Orang-orang Cina juga menguasai kebanyakan kredit pedesaan. M.C. Rikclefs, Sejarah Indonesia Modern 1200 – 2008, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2008, hlm. 497.

 

DAFTAR BACAAN

Daliman, Sejarah Indonesia Abad XIX – Awal Abad XX: Sistem Politik Kolonial dan Administrasi Pemerintahan Hindia-Belanda, Yogyakarta: Ombak, 2012.

Ahmad Nashih Luthfi, Melacak Sejarah Pemikiran Agraria; Sumbangan Pemikiran Mazhab Bogor, Yogyakarta: Pustaka Ifada, 2011.

Gunawan Wiradi, Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir, Yogyakarta: Insist Press, 2000, hlm.

Gunawan Wiradi, Seluk Beluk Masalah Agraria, Reforma Agraria dan Penelitian Agraria, Yogyakarta: STPN Press, 2009.

J.S. Furnivall, Hindia Belanda: Studi Tentang Ekonomi Majemuk, Jakarta: Freedom Institute, 2009.

Karl Marx, Kapital: Sebuah Kritik Ekonomi Politik; Buku I: Proses Produksi Kapital, Jakarta: Hasta Mitra, 2004.

M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern 1200 – 2008, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2008.

Mochammad Tauchid, Masalah Agraria sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia, Yogyakarta: STPN Press, 2009.

Pramoedya Ananta Toer, Jalan Raya Pos, Jalan Daendels, Jakarta: Lentera Dipantara, 2012 (cet. 9).

 

Buku-buku adalah rumahku.
Mereka memberiku keteduhan
dari teriknya panas di musim kemarau.
Mereka membentengiku
dari dinginnya angin di musim penghujan.
Buku-buku adalah rumahku.
Mereka adalah pelindung setiaku.

~ Gubahan dari kata-kata Carlos Brauer

sampul-bukuSemua bermula dari La linea de sombra. Buku terjemahan Spanyol The Shadow-Line karya Joseph Conrad ini menjadi awal bagi seorang novelis kenamaan, Carlos Maria Dominguez, mengisahkan novel mungilnya Rumah Kertas—terbit pertama kali pada 2002 di Montevideo, Uruguay, dengan judul asli La casa de papel.

Sebagai upaya meresensi karya mungil ini, saya akan memantiknya melalui satu pertanyaan sederhana: apa yang bisa kita petik dari novel yang hanya berkisar 76 halaman ini? Sungguh, sebuah karya tidak patut diukur dari segi kuantitas berupa ketebalan halamannya, melainkan kuantitas dari segi bobot idenya.

Sebagaimana penilaian yang diberikan oleh Critiques Libres di bagian endorsement, buku ini memuat beragam kisah yang tak mungkin bisa terlupakan begitu saja. Mulai dari kisah dunia sastra abad 19 dan 20, ragam bentuk dan kegunaan perpustakaan dari para bibliofil diutarakan. Dan yang utama adalah fenomena kecintaan yang teramat sangat dari para pencinta buku tulen. Semua kisah-kisah ini yang kemudian menjelmakan mahakarya Carlos Maria Dominguez sebagai novel yang hanya diperuntukkan untuk dibaca berulang kali.

Ya, novel tipis ini memang mampu menghantui para pembacanya, bahkan jauh sesudah ia ditutup rapat. Buka dan lalu dibaca kembali, begitu seterusnya, sampai buku ini sendiri lelah untuk disenggamai sesering mungkin oleh si pembaca.

Ruang Inspiratif

Ada banyak hal yang bisa kita jadikan inspirasi dari gagasan besar seorang novelis kelahiran Buenos Aires, Argentina, 1955 ini. Di antaranya adalah bagaimana kita, khususnya sebagai penikmat (pembaca), memperlakukan buku sebagaimana layaknya. Buku bukan barang antik yang harus kita koleksi hanya sekadar sebagai pajangan atau hiasan, atau sekadar ingin tampil sebagai yang intelek di hadapan publik.

Tetapi jauh daripada itu, sebagaimana diungkap si penulis saat mengunjungi kembali kota kelahirannya dan mendapati kota itu lebih kemilau dan modern. Dan tentu saja, ini efek dari tidak arifnya kita dalam memposisikan kecanggihan alat-alat teknologi itu.

Orang-orang kota berjalan dengan ponsel menempel di telinga dan menyetir mobil dengan gawai menggelantung di pundak. Mereka berbicara ke alat itu di kerumunan, di supermarket, bahkan saat sedang menyapu trotoar, seakan-akan wabah kelisanan telah mengambil alih hidup mereka. (hlm. 13)

Selain sebagai medium perlawanan atas budaya lisan, fungsi sebuah buku juga tidak kita butuhkan selain hanya untuk mempelajari dan memahaminya. Hal ini sebagaimana dimunculkan dari dua tokoh utamanya, yakni Agustin Delgado dan Carlos Brauer, yang sepanjang hidupnya membangun koleksi perpustakaan dan sanggup mengeluarkan uang berlebih hanya untuk buku yang akan menyita waktu mereka berjam-jam.

Mengapa harus demikian? Kiranya patut kita renungkan kata-kata Delgado ketika ia berujar bahwa membangun perpustakaan adalah mencipta kehidupan (hlm. 26).

…seorang pembaca adalah pengelana dalam lanskap yang sudah jadi. Dan lanskap itu tak berkesudahan… Dan kebagiaan terbesar saya adalah bisa membenamkan diri, sekian jam sehari saja, dalam waktu kemanusiaan ini, yang bila tidak demikian akan terasa asing bagi saya. Seumur hidup tidaklah cukup untuk ini. Meminjam separuh kalimat Borges: perpustakaan adalah pintu memasuki waktu. (hlm. 31).

Ya, spirit kecintaan akan buku dari Delgado patut kita rayakan sebagai satu inspirasi yang luar biasa. Ia tidak butuh dan tertarik sepenuhnya pada buku-buku edisi pertama. Yang ia inginkan hanyalah buku yang terjangkau dengan kondisi sebaik mungkin. Jika tidak, baginya, ia akan gelisah terus-terusan.

Hal ini tentu harus kita aminkan secara bersama. Sebab mustahil suatu bangsa mampu meningkatkan budaya literasi sebagai ujung tombak pembangunan tanpa berlandas pada kecintaan penuh pada buku-buku. Seperti Delgado, kita pun harus mengeluhkan waktu buat membaca yang terlalu sedikit (hlm. 31).

Sebuah Semesta

Hal menarik lainnya yang juga patut kita jadikan sebagai inspirasi adalah Carlos Brauer. Sebagaimana dikisahkan oleh Delgado rekan karibnya, Brauer lebih gila lagi dalam mencintai buku. Ia kutu buku. Berapa pun uang yang ia punya, ia belanjakan hanya buat buku.

Brauer punya banyak koleksi (saya yakin lebih dari dua puluh ribu). Sampai-sampai ruang tamunya, yang sama sekali tidak kecil, akhirnya penuh dengan rak-rak. Bahkan kamar mandinya berisi buku di tiap dindingnya, kecuali di dinding tempat pancuran air. (hlm. 30).

Meski keduanya sama-sama bibliofil tulen, tetapi perlakuan mereka atas buku sama sekali bertolak-belakang. Bisa dikatakan bahwa Delgado lebih damai dalam memperlakukan buku, sedang Brauer terkesan anarkis atasnya.

Saya sering memohon pada Brauer untuk tidak merusak edisi berharga dengan tulisan cakar ayamnya… Saya menyebutnya tak peka, dan dia menyebut saya sok suci… Ia berkata bahwa dengan menulis marjin-marjinnya dan menggaris bawahi kata-katanya, akan lebih mudah menangkap maknanya… Katanya, ‘Aku senggamai tiap-tiap buku, dan kalau belum ada bekasnya, berarti belum orgasme’… Sebaliknya buat saya, buku dicoret-coret selalu terasa brutal. Saya merasakan suka cita yang luar biasa saat membuka buku dan mendapati tidak ada ujung yang tertekuk… (hlm. 32).

Apapun itu, kisah dalam Rumah Kertas terasa jelas membawa kita ke semesta buku yang sungguh-sungguh luas. Beragam karya sastra ternama ditampilkan di dalamnya, mulai dari sejarah klasik seperti sastra Rusia abad 19, koleksi sastra Amerika, naskah-naskah teater Yunani dan sandiwara zaman Elizabeth, hingga beberapa buku langka Meksiko dari para penulis seperti Arlt, Borges, Vallejo, Onetti, dan Valle-Inclan. Belum lagi ensiklopedi dan buku-buku karya orang yang pernah mengarungi Rio de la Plata. Semua ditampilkan di hampir setiap paragram Rumah Kertas.

Terakhir, novel mungil Carlos Maria Dominguez ini tentu tak hanya wajib dibaca para pencinta buku tulen seperti Brauer yang memilih untuk menjadikan koleksi pribadinya sebagai rumah hunian, tidak hanya layak dibaca oleh para pustakawan, tetapi juga layak dibaca sebagai rujukan oleh para penggila sastra-sastra kuno. Sebab di dalamnya, seperti disebutkan di atas, hampir semua karya sastra dimunculkan di setiap paragraf penulisannya. Selamat berjelajah!

Judul: Rumah Kertas
Judul Asli: La casa de papel
Penulis: Carlos Maria Dominguez
Penerjemah: Ronny Agustinus
Penerbit: Marjin Kiri, Cet. I September 2016
Tebal: 76 hlm.

Qureta, 15 Juli 2016

tyrion_lannister

Sungguh ada banyak orang di dunia ini yang mampu memberi kita inspirasi atau pelajaran tentang bagaimana menjalani hidup. Saking banyaknya, kita tentu tak perlu lagi bersusah-susah menuntut ilmu sampai ke negeri Cina sebagaimana anjuran Nabi. Cukup sekali “klik”, maka orang beserta inspirasi berupa pelajarannya itu pun akan muncul.

Kita hanya dituntut untuk memilih. Yang terbaik di antara yang terbaik, itulah yang harus kita jadikan pedoman. Sayangnya, kita cenderung membuat penyempitan ruang atau sumber belajar kita sendiri. Hanya karena tak suka dengan siapa yang berbicara, mungkin ia jelek, miskin, atau apalah yang sejenisnya itu, kita lalu abai terhadap apa yang disampaikannya.

Ya, kita masih cenderung melihat siapa yang berbicara, bukan pada apa yang ia bicarakan. Kita masih cenderung gandrung pada satu sosok pribadi seseorang hanya karena faktor fisiknya, bukan pada ide besar yang digagasnya. Lalu apa yang bisa kita dapat dari sikap semacam itu? Sebuah upaya menipu diri sendiri.

Tyrion Lannister adalah salah satu sosok yang bisa kita jadikan ucapan dan tindakannya (ide besarnya) sebagai sumber inspirasi untuk hidup. Meski ditampilkan secara fiktif dalam serial film berjudul Game of Thrones—sebuah drama fantasi David Benioff dan D.B. Weiss yang diadaptasi dari novel A Song of Ice and Fire karya George R.R. Martin yang tayang sejak April 2011 di HBO, Amerika Serikat, tak berarti bahwa dirinya, terutama ide besar yang ia bawa, harus kita tempatkan sebagai inspirasi yang fiktif pula. Berlaku demikian, berarti lagi-lagi kita hanya akan menyempitkan ruang atau sumber belajar kita sendiri.

Mengenal Lebih Dekat

Game of Thrones merupakan film fantasi yang berkisah tentang 7 Great House (atau The Seven Kingdoms) yang selalu berbalut kecamuk hanya karena memperebutkan kekuasaan, yakni “The Iron Throne”. Kekuasaan yang berkedudukan di Westeros King’s Landing ini, di tiap episodenya, hampir tak pernah mengabsenkan intrik dan kelicikan, persekongkolan, penghianatan, hingga peperangan dan percintaan “terlarang”. Semua upaya “kotor” itu digaungkan hanya demi menggapai impian dapat duduk sebagai penguasa di  “Tahta Besi”.

Dalam situasi yang saling rebut-merebut tahta seperti itu, di sanalah seorang Tyrion Lannister lahir dan dibesarkan. Meski hidup tanpa pernah merasakan belaian kasih sayang seorang ibu—ibunya meninggal pasca kelahirannya, ia tumbuh menjadi Lannister sejati, di mana peran utama klan ini adalah menjabat sebagai tumpuan pertahanan utama King’s Landing. Mempertahankan King’s Landing dari serangan Stannis Baratheon menjadi bukti tersendiri akan hal itu.

Anak bungsu dari Tywin Lannister ini punya saudara laki-laki bernama Jamie Lannister. Ia adalah seorang Kingsguard yang membunuh The Mad King lantaran dianggap telah keluar jalur sebagai sang raja. Karenanya ia dijuluki sebagai “Kinglayer”.

Saudara perempuannya bernama Cersei Lannister, Ratu dari King Robert Baratheon sepeninggal The Mad King. Sosok ibu ini sangat sayang pada anak-anaknya, tetapi tidak pada yang lain. Ia penuh benci, dengki juga dendam.

Tyrion Lannister, meski tumbuh sebagai seorang bangsawan dan klan penguasa, ia justru punya sosok yang begitu unik jika dibanding dengan saudaranya yang lain. Disebut unik sebab sikap dan tindakannya sama sekali berbeda dengan sikap dan tindakan seorang bangsawan pada umumnya.

Dan terus terang saya melahap habis film fantasi yang (masih) terdiri dari 6 sesi dengan 10 episode di masing-masing serinya ini hanya karena sosok bijak seorang Tryon. Ia seorang yang pragmatis, pemabuk berat, dan gemar bersembunyi di antara sela payudara para pelacurnya. Dan ia punya alasan tersendiri atas sikap dan perilakunya yang demikian.

Lebih dari itu, sungguh ia seorang yang cerdas dan tak percaya takhayul alias logis. Ia hanya percaya pada akal dan kemampuan yang ia percaya tumbuh pada dirinya. Kecerdasan, intelektualitas, serta filosofi, berada satu paket dalam dirinya yang selalu optimis. Bisa dikatakan, pergerakannyalah yang paling dramatis dan amazing di Game of Thrones.

Sekali lagi, meski perawakannya yang tak seberapa itu jika dibanding orang pada umumnya, tetapi daya berpikirnya sungguh jauh melampaui perawakan tubuh kecilnya sendiri. Mungkin inilah yang orang sering sebut bahwa orang besar dinilai bukan dari fisiknya yang besar, melainkan dari pemikirannya yang besar. Begitulah “Si Anak Nakal” ini tampil di hadapan saya.

Bercinta dengan Buku

Salah satu adegan yang paling menyentuh saya ketika melihat sikap dan pandangan seorang Tyrion ini adalah saat ia berbincang dengan John Snow, salah seorang anggota keluarga dari klan Stark, klan penguasa di Winterfell. Kala itu mereka hendak berkunjung ke Night’s Watch, tempat orang-orang “terbuang” yang mengabdikan dirinya sebagai penjaga The Wall (tembok besar di wilayah perbatasan Utara-Selatan).

Di sela perjalanan mereka, di saat yang lain sibuk untuk melepas kantuk, dahaga dan rasa lelah akibat perjalanan panjang, Tyrion selalu terlihat sibuk membuka lembaran demi lembaran dari bukunya. Persis seperti seorang laki-laki yang sedang membelai halus tiap lekukan tubuh si perempuannya, dan mencumbuinya, lalu bercinta dengan segala nafsu seperti baru pertama kali terluapkan.

Melihat itu, John Snow memulai pembicaraan dengan bertanya, “Mengapa kau begitu sering membaca buku?”

Tentu saja jelas bagi Tyrion bahwa pertanyaan itu adalah hal yang harus ia maklumi. Andai ia hidup di masa sekarang, atau masa setelah buku-buku sudah menjadi rujukan utama dalam menjalani hidup, tentu pertanyaan semacam itu adalah pertanyaan yang sangat dangkal yang hanya bisa dilontarkan dari orang-orang yang berpikiran dangkal pula.

“Lihat diriku dan katakan apa yang kau lihat?” jawab Tyrion dengan satu pertanyaan pula.

“Apakah ini sulap?” lagi-lagi John Snow bertanya kembali. Mungkin ia merasa bahwa pertanyaan harus direspon dengan jawaban, dan bukan dengan pertanyaan lagi.

Sambil tersenyum sedang, Tyrion terpaksa menjawab pertanyaan yang ia lontarkan sendiri. “Yang kau lihat adalah seorang kurcaci. Jika saja aku dilahirkan sebagai rakyat biasa, mungkin aku telah dibuang ke hutan. Tetapi beruntung, aku dilahirkan sebagai seorang Lannister of Casterly Rock; ayahku adalah The Hand of King (tangan kanan raja) selama 20 tahun. Dan tentu, banyak hal yang diharapkan dariku sebagai seorang yang beketurunan bangsawan.”

Jelas (atau mungkin) John Snow memahami keadaan seorang Tyrion. Bahwa tak mungkin baginya berlatih pedang layaknya seorang ksatria dengan kekurangan fisik yang ia miliki. Dan mungkin juga John Snow menilai bahwa tak ada yang bisa diharapkan dari orang sekerdil Tryon ini.

Tetapi apapun itu, bagi Tyrion, tetap ada rasa tanggungjawab yang harus ia tanggung sendiri sebagai manusia. Tak beda dengan tanggungjawab yang diemban oleh para kesatria. Hanya saja, ketika yang lain memilih dan menggunakan pedang sebagai senjata dalam mengembang tanggungjawabnya, Tyrion hanya mengandalkan pikiran. Dan itulah senjata satu-satunya yang ia miliki.

“Hidup ini penuh dengan ironi,” lanjut Tryon sembari mengumbar aib keluarganya sendiri. “Kakakku (Jamie) telah membunuh raja. Kakakku (Cersei) pula yang menikahi raja yang baru. Lalu keponakanku yang menjengkelkan itu (Joffrey) akan menjadi raja penerusnya. Tentu aku juga punya kewajiban demi kehormatan keluargaku, bukan?”

Sambil menghela nafas, ia melanjutkan dengan penuh kesadaran dan optimisme yang kuat, “Tapi bagaimana aku bisa? Ya, saudaraku punya pedang dan aku punya pikiran. Dan pikiran perlu buku seperti pedang perlu diasah. Itu sebabnya aku sering membaca.” Sebuah sikap yang bijaksana, paling tidak terhadap diri sendiri.

Lantas apa yang bisa kita petik dari percakapan mereka? Ya, pengalaman yang bisa didapat dari buku-buku, selain pengalaman dari perjalanan fisik, jelas menjadi modal utama bahkan terbesar yang harus tiap manusia miliki dan kuasai. Diakui ataupun tidak, berdasarkan makna fungsionalnya, buku merupakan sekumpulan ide yang abadi dan menggerakkan. Buku mampu membangkitkan imajinasi-imajinasi dan metafor-metafor yang menggugah daya kreativitas si pembacanya. Dan hal ini tidak akan mungkin didapat dari sekadar adu fisik di medan perang.

Meski tak diutarakannya secara tersurat, saya yakin, Tyrion memahaminya sendiri dengan baik.

Sang Pencerah

Kisah menarik lain yang dapat kita petik dari sosok seorang Tyrion Lannister ini adalah bahwa pribadinya sangat menghendaki adanya perdamaian. Di samping membenci perang sebagai jalan manusia untuk hidup, ia juga membenci dogma keyakinan (agama) yang bernafas dari kekejaman dan kebengisan. Ia menghendaki jalan damai tanpa pertumpahan darah, tanpa kekejaman atau kebengisan, juga tanpa kebencian.

Di saat yang lain memaknai perang atau konflik sebagai solusi bagi perdamaian, Tyrion selalu tampil sembari mengkampanyekan pentingnya dialog politik atau diplomasi sebagai jalan utama dan terbaik. Hal ini ia tunjukkan terutama ketika dirinya menjabat sebagai Penasehat Daenerys Targaryean, sosok Ratu berjuluk The Mother of Dragons.

“Kita berdamai dengan musuh-musuh kita, bukan dengan teman-teman kita. Membunuh musuh adalah jalan milier, sedang berdamai dengannya adalah langkah diplomatik.” Begitulah sikap yang ia yakinkan pada teman-temannya sesaat sebelum akan menemui para Maester (pemilik budak) yang selalu ngotot mengembalikan perbudakan di Kota Meeren.

Meski demikian, ia sendiri tak pernah luput untuk memilih “pengadilan tarung”, sebuah mekanisme menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Tetapi sikap semacam ini dapat kita maklumi, di mana keadaan atau kondisi jamannya adalah milik orang-orang yang tak seperti dirinya yang unik ini.

Lebih dalam lagi tentang sikapnya yang sangat mencerahkan, melalui refleksi dari apa yang ia alami, ia mencoba mempertanyakan mengapa para dewa itu kejam lagi bengis. “Dewa api menghendaki musuh-musuhnya untuk dibakar. Dewa air menghendaki musuh-musuhnya untuk ditenggelamkan. Adakah Dewa sela payudara dan anggur?”

Ya, Tyrion memang pencinta tubuh perempuan. Suka melacur. Gemar membenamkan wajahnya di sela-sela payudara mereka. Di samping itu, Tryon juga adalah pemabuk berat. Sangat jarang kita jumpai bagaimana ia beraktivitas tanpa sedikitpun meneguk anggur walau hanya setetes. Baginya, payudara dan anggur inilah yang memberi kenikmatan dan kedamaian hidup tiada dua. Itulah sebab mengapa ia menghendaki Dewa yang seperti itu.

Untuk ukuran sekarang, orang jelas akan menilai bahwa Tyrion tak lebih sebagai “sampah masyarakat”. Perilakunya menjijikkan. Orangnya amoral. Karenanya ia dijuluki sebagai “Si Anak Nakal”.

Tetapi sungguh, jangan menilai orang hanya dari luarannya saja. Sikap dan perilakunya memang sangat vulgar. Tetapi makna di balik sikap dan perilakunya itu jelas menyimpan hal yang sangat terdalam, yang sayangnya kita tak mampu menangkapnya sebagai sesuatu yang mencerahkan, sesuatu yang mampu memberi inspirasi bagi hidup.

Apa yang dikehendaki Tyrion dengan memimpikan Dewa sela payudara dan anggur, adalah apa yang sebenarnya manusia kehendaki. Bahwa kekejaman, kebengisan dan kebencian, haruslah kita padamkan, bahkan jika Dewa (Tuhan) sendiri sekalipun menghendakinya.

Ya, manusialah yang hidup bukan Tuhan. Manusia yang menjalani, manusia yang merasakan, manusia pula yang harus menghendakinya. Tetapi sayang, saya sukar menjelaskan wilayah yang tergolong sakral ini. Saya hanya bisa berharap, semoga ada pembaca yang berminat memberi penjelasan lebih lanjut tentang jalan spiritual yang dinginkan seorang pencerah bernama Tyrion Lannister ini.

Selamat membaca dan selamat melanjutkan apa-apa yang belum jelas saya utarakan.

Seputarsulawesi.com, 04 Juli 2016

Perjuangan kemanusiaan memang perealisasiannya sangat dimungkinkan di dalam Negara yang menganut sistem pemerintahan demokratis. Demokrasi, bisa dikatakan, memberi segala ruang kebebasan, baik individu ataupun kelompok, untuk menyalurkan aspirasi menurut kepentingan dan kebutuhannya. Tentu ini bisa selama tidak bertentangan dengan dasar berdirinya Negara itu sendiri, yakni konstitusi dan ideologinya.

Amerika serikat merupakan salah satu Negara yang paling banyak mengusung ide-ide demokrasi. Dari beragam aspek, sebut saja misalnya bidang pemerintahan, konsep pemerintahan sekuler yang dianutnya tentu berbeda jauh dengan konsep pemerintahan yang ada di dunia Arab. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat sebagai makna lahiriah dari sistem demokrasi tersebut, jelas tak sama dengan pemerintahan yang berbasis di bawah naungan kekuasaan “Tuhan”: teokrasi.

Pada ranah ini, kita butuh untuk berterimakasih kepada Amerika yang telah memotivasi hampir sebagian besar Negara-negara di dunia ketiga hari ini. Padanya, ia tetap konsisten dalam mengusung ide demokrasi sebagai konsep paling ideal ketimbang konsep lainnya. Kebebasan individu misalnya, adalah kunci untuk mencapai peradaban suatu masyarakat atau bangsa.

Tidak ada tatanan masyarakat tanpa kebebasan individunya. Dan ini serta merta diusung oleh Amerika di setiap pengambilan kebijakannya. Meski begitu, istilah “atas nama kemanusiaan” di dalam demokrasi tersebut, kerap dianulir sebagai pelanggengan kekuasaan tertentu. Ya, kekuasaan yang beratasnamakan rakyat memang cenderung mengarah kepada pemerintahan otoriter.

William Blum, salah seorang pakar anti-mainstream ternama asal Amerika Serikat, terutama di bidang kebijakan luar negerinya, melihat situasi semacam ini kerap dijalankan oleh pemerintahan di negeri kelahirannya. Ia beranggapan bahwa sistem tersebut tidak lain sebagai mekanisme politik guna menunjang kepentingan Amerika semata.

Ia kemudian merangkum fakta-fakta yang diyakininya tersebut ke dalam salah satu karyanya berjudul America’s Deadliest Export Democracy: The Truth About Us Foreign Policy and Everything Else terbitan Zed Books Ltd, London 2013. Karya ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Demokrasi: Ekspor Amerika Paling Mematikan.

Karya yang mengkritik habis dengan tajam serta koreksi berharga atas wacana politik mainstream ini, terbilang memberikan pengaruh besar atas kebijakan luar negeri Amerika sendiri. Pasalnya, Blum menyampaikan gagasannya tanpa rasa takut. Bahasa-bahasa “kotor” kerap bisa kita temui saat membaca karyanya tersebut.

Sejak tahun 1945, Blum melihat bahwa Amerika telah mencoba untuk menggulingkan lebih dari lima puluh pemerintahan, yang kebanyakan dipilih secara demokratis, dan ikut campur tangan dalam pemilihan-pemilihan umum di setidaknya tiga puluh Negara, termasuk juga di Indonesia. Dalam upayanya, setiap agresi militer yang ia lancarkan, kerap berlindung di balik istilah “atas nama kemanusiaan”. Demokrasi, istilah inilah yang terus ia pakai. Lantas, bagaimana dengan demokrasi di Indonesia sendiri?

 

Demokrasi di Indonesia

Pasca proklamasi kemerdekaan, demokrasi kini bergulir drastis di bumi pertiwi. Demokrasi yang menganut paham konsensus dan musyawarah di Indonesia ini, justru hanya melahirkan wajah demokrasi yang beragam, tergantung pada siapa dan bagaimana para pemimpin mendandani wajah demokrasi.

Masa Orde Lama, bangsa ini diperkenalkan dengan model Demokrasi Terpimpin. Di bawah kuasa Seokarno, demokrasi sebagai keputusan yang sentralistik. Ya, banyak menuai kritik memang. Tetapi sungguh wajah demokrasi seperti ini sangat dimungkinkan mengingat pentingnya persatuan di tengah keragaman bangsa saat itu.

Runtuh Orde Lama, digantikan dengan Orde Baru. Wajah demokrasi pun berubah di bawah kuasa seorang Seoharto. Di tangan seorang otoriter ini, demokrasi sebelumnya diubah menjadi Demokrasi Pancasila. Konsepsi asal bapak senang (ABS), menjadi ciri khas pembangunisme di era ini.

Para intelektual hanya tumbuh sebagai delegitimator kebenaran si penguasa. Meski banyak di antara mereka yang kontra terhadapnya, sebut misalnya Cak Nur dan Gus Dur, mereka tetap saja tak melawannya dengan vis a vis. Demokrasi di tangan Soeharto, kerap dijadikan alat eksploitasi “atas nama kemanusiaan”. Lagi-lagi istilah semacam ini menjadi trend untuk sebuah penindasan dan pemerasan.

Reformasi bergulir, kini demokrasi diharapkan mampu menjelma sebagaimana idealnya. Kran kebebasan yang terbuka lebar itu, hanya mampu menjadikan kebebasan yang kebablasan. Semua orang berbondong-bondong mendirikan partai, semua orang ingin menjadi pahlawan. Alhasil, bangsa yang seharusnya tinggal landas, kini kandas. Demokrasi, lagi-lagi karenanya.

Hari ini, apa yang bisa kita harapkan dengan melihat realitas masa silam tersebut? Jelas, bukan demokrasi yang harus diubah, tetapi cara pandang mengenai konsepsi demokrasi itu sendiri yang harus tetap pro terhadap kemanusiaan. Penindasan atas nama kemanusiaan jelas melanggar ide luhur dari demokrasi itu sendiri. Demokrasi ya demokrasi, dan prakteknya bukan hanya terbatas pada slogan atas nama kemanusiaan. Perlu realisasi konkrit atasnya.

Sebagaimana pandangan Blum dalam karyanya tersebut yang mengganggap bahwa demokrasi adalah ekspor Amerika paling mematikan, jelas pemahaman yang keliru. Bahwa demokrasi hanya butuh ditangani oleh pemimpin-pemimpin yang demokratis, bukan pemimpin yang melulu mengatasnamakan demokrasi dan kemanusiaan, padahal hanya untuk kepentingan pribadi dan golongannya belaka. Hematnya, tak ada yang salah pada demokrasi. Semua tergantung pada pemaknaan dan perealisasiannya dalam kehidupan bermasyarakat dewasa ini.

Judul              : Demokrasi: Ekspor Amerika Paling Mematikan

Penulis            : William Blum

Penerbit          : Bentang Pustaka

Cetakan          : I, Mei 2013

Tebal              : xxviii + 480 hlm; 20,5 cm

ISBN               : 978-602-7888-09-8

Laman Berikutnya »