Buku


Kapan suatu pemerintahan layak kita dukung, dan kapan tidak? Siapa yang harus menghakimi, dan dengan kriteria apa, serta apakah hukum dan tindakan negara kita hari ini sudah memenuhi standar harapan bersama?

Asas Moral dalam Politik (Jakarta: Buku Obor – Freedom Institute, 2006) karya Ian Shapiro menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar tersebut secara komprehensif. Di buku yang sebelumnya merupakan seri kuliah The Moral Foundations of Politics Ian di Yale University sejak awal 1980-an, pertama-tama menegaskan bahwa kewenangan politik tidak boleh membenarkan pencarian dan penangkapan ilegal, termasuk penjatuhan hukuman terhadap individu/kelompok tanpa proses pengadilan.

Kewenangan politik yang dimaksud juga tidak dibolehkan menyusun undang-undang atau hukum post-hoc, meski disesuaikan dengan kasus-kasus tertentu sebagaimana langkah yang sama pernah diambil dalam kasus seorang perwira di Era Nazi bernama Adolf Eichmann.

Jika seperti itu, meminjam paham dari Hannah Arendt, tindakan tersebut adalah tindakan yang apolitis; tidak ada pembenarannya dalam sejarah. Itu merupakan kejahatan moral paling keji.

Lantas, kewenangan politik seperti yang apa yang legitimate, absah, masuk akal, yang pantas kita dukung dan benarkan? Sterling Professor of Political Science pada Yale University tersebut memulainya dari tradisi politik utilitarian.

Tradisi ini, secara gagasan, didasarkan pada pandangan Jeremy Bentham dengan karyanya berjudul Introduction to the Principles of Morals and Legislation (1789). Karya inilah yang kini menjadi rujukan klasik ketika berbicara tentang tradisi politik utilitarian.

Menurut para pengusungnya, legitimasi politik tergantung pada kesediaan dan kapasitasnya untuk memaksimalkan kebahagiaan. Meski konsep “kebahagiaan” itu sendiri masih simpang-siur, tetapi kaum utilitarian sendiri bersepakat kata: kebahagiaan terbesar bagi sebanyak orang mungkin.

Bahasan ini kemudian berlanjut ke tradisi politik Marxis. Dalam menjawab pertanyaan terkait legitimasi politik, bangunannya diarahkan pada gagasan eksploitasi sebagai tolok ukurnya.

Meski soal eksploitasi sendiri masih buram, sebagaimana konsep “kebahagiaan” dalam pandangan kaum utilitarian, tetapi satu hal yang pasti dari tradisi politik ini: institusi-insitusi politik tidak punya legitimasi ketika mereka mendukung eksploitasi dan memperolehnya ketika mereka memperjuangkan kebalikannya, yakni kebebasan manusia.

Tentu, bersama-sama kita tahu, sejarah belum pernah membuktikan keampuhan eksistensi tradisi politik Marxis ini. Bahkan sejak Karl Marx menggagas idenya tentang masyarakat tanpa kelas, berlanjut ke sosialisme hingga komunisme.

Selanjutnya, pencarian jawaban terkait legitimasi politik terarah ke tradisi politik kontraktarian (penganut teori Kontrak Sosial). Standar ajarannya berakar pada Leviathan (1651) karya Thomas Hobbes dan Second Treatise on Goverment karya John Locke (1680).

Mengacu kepada dua Bapak Kebebasan di atas, kaum kontraktarian kemudian merumuskan bahwa legitimasi politik mesti bertitik pada gagasan tentang kesepakatan; kesepakatan dari yang diperintah merupakan sumber legitimasinya. Sejauh mencerminkan kesepakatan bersama, legitimasi politik adalah absah. Jika sebaliknya, maka yang “diperintah” bebas bahkan diharuskan menolaknya.

Sayangnya, ketiga tradisi politik yang punya fokus berbeda tentang legitimasi politik di atas, pada akhirnya saling tindih-menindih. Ian mencatat, faktor ini lebih banyak disebabkan oleh hadirnya politik Pencerahan.

Sebagai gerakan filsafat, politik Pencerahan berupaya merasionalisasi kehidupan sosial. Ide kebebasan manusia dilandaskan pada prinsip-prinsip ilmiah—gagasan Pencerahan ini bisa kita acu dari filsuf Eropa, seperti Rene Descartes, Gottfried Leibnitz, Benedict Spinoza, dan Imanuel Kant; yang sebenarnya juga sangat dipengaruhi oleh para filsuf Inggris, seperti John Locke, George Berkeley, dan David Hume.

Proyek Pencerahan ini, ide kebebasan manusia, terungkap jelas (terutama) dalam doktrin politik tentang hak-hak individu; juga sains. Nilai-nilai dari Pencerahan inilah yang kemudian membentuk-mempengaruhi tradisi politik utilitarian, Marxis, dan kontraktarian. Ini pun menjadi jawaban mengapa ketiga tradisi sebelumnya itu saling tindih-menindih.

Akibatnya, terlepas dari para pengecam atau kritikus Pencerahan, ketiga tradisi politik tersebut pada akhirnya gagal sebagai doktrin politik. Pencerahan kemudian menjadi asas “tunggal”.

Menyadari itu, muncul pertanyaan: tradisi politik seperti apa yang paling baik dalam mewujudkan proyek dan nilai dari Pencerahan? Jawabannya tegas: DEMOKRASI—sebuah tradisi politik yang berakar kuat dari Jean-Jacques Rousseau tentang “Kehendak Umum” dalam The Social Contract (1762).

Seperti dalam tradisi-tradisi politik sebelumnya, para demokrat sendiri pun banyak berbeda paham. Seperti misalnya tentang bagaimana pemerintah dan oposisi harus diatur, siapa yang berhak memilih, bagaimana suara mereka harus dihitung, dan batasan-batasan apa, kalau ada, yang harus diterapkan pada keputusan-keputusan demokratis.

Meski demikian, berbeda secara paham, komitmen mereka tetap sama: prosedur demokratis sebagai sumber legitimasi politik paling layak.

Mengapa? Sebab demokrasi senantiasa menawarkan sumber daya yang lebih baik ketimbang tradisi politik pendahulunya (utilitarian, Marxis, kontraktarian, termasuk yang anti-Pencerahan). Ia (demokrasi) memastikan, klaim politis maupun lawannya, kebenarannya harus sama-sama diuji di arena publik (pengadilan) tanpa kecuali.

Dengan begitu, hak-hak individu/kelompok terlindungi sebagai perwujudan paling baik dari ide KEBEBASAN manusia. Karenanya, dukungan terhadap tradisi politik demokrasi (hampir) tidak bisa kita tawar-tawar lagi.

Iklan

Buku-buku adalah rumahku.
Mereka memberiku keteduhan
dari teriknya panas di musim kemarau.
Mereka membentengiku
dari dinginnya angin di musim penghujan.
Buku-buku adalah rumahku.
Mereka adalah pelindung setiaku.

~ Gubahan dari kata-kata Carlos Brauer

sampul-bukuSemua bermula dari La linea de sombra. Buku terjemahan Spanyol The Shadow-Line karya Joseph Conrad ini menjadi awal bagi seorang novelis kenamaan, Carlos Maria Dominguez, mengisahkan novel mungilnya Rumah Kertas—terbit pertama kali pada 2002 di Montevideo, Uruguay, dengan judul asli La casa de papel.

Sebagai upaya meresensi karya mungil ini, saya akan memantiknya melalui satu pertanyaan sederhana: apa yang bisa kita petik dari novel yang hanya berkisar 76 halaman ini? Sungguh, sebuah karya tidak patut diukur dari segi kuantitas berupa ketebalan halamannya, melainkan kuantitas dari segi bobot idenya.

Sebagaimana penilaian yang diberikan oleh Critiques Libres di bagian endorsement, buku ini memuat beragam kisah yang tak mungkin bisa terlupakan begitu saja. Mulai dari kisah dunia sastra abad 19 dan 20, ragam bentuk dan kegunaan perpustakaan dari para bibliofil diutarakan. Dan yang utama adalah fenomena kecintaan yang teramat sangat dari para pencinta buku tulen. Semua kisah-kisah ini yang kemudian menjelmakan mahakarya Carlos Maria Dominguez sebagai novel yang hanya diperuntukkan untuk dibaca berulang kali.

Ya, novel tipis ini memang mampu menghantui para pembacanya, bahkan jauh sesudah ia ditutup rapat. Buka dan lalu dibaca kembali, begitu seterusnya, sampai buku ini sendiri lelah untuk disenggamai sesering mungkin oleh si pembaca.

Ruang Inspiratif

Ada banyak hal yang bisa kita jadikan inspirasi dari gagasan besar seorang novelis kelahiran Buenos Aires, Argentina, 1955 ini. Di antaranya adalah bagaimana kita, khususnya sebagai penikmat (pembaca), memperlakukan buku sebagaimana layaknya. Buku bukan barang antik yang harus kita koleksi hanya sekadar sebagai pajangan atau hiasan, atau sekadar ingin tampil sebagai yang intelek di hadapan publik.

Tetapi jauh daripada itu, sebagaimana diungkap si penulis saat mengunjungi kembali kota kelahirannya dan mendapati kota itu lebih kemilau dan modern. Dan tentu saja, ini efek dari tidak arifnya kita dalam memposisikan kecanggihan alat-alat teknologi itu.

Orang-orang kota berjalan dengan ponsel menempel di telinga dan menyetir mobil dengan gawai menggelantung di pundak. Mereka berbicara ke alat itu di kerumunan, di supermarket, bahkan saat sedang menyapu trotoar, seakan-akan wabah kelisanan telah mengambil alih hidup mereka. (hlm. 13)

Selain sebagai medium perlawanan atas budaya lisan, fungsi sebuah buku juga tidak kita butuhkan selain hanya untuk mempelajari dan memahaminya. Hal ini sebagaimana dimunculkan dari dua tokoh utamanya, yakni Agustin Delgado dan Carlos Brauer, yang sepanjang hidupnya membangun koleksi perpustakaan dan sanggup mengeluarkan uang berlebih hanya untuk buku yang akan menyita waktu mereka berjam-jam.

Mengapa harus demikian? Kiranya patut kita renungkan kata-kata Delgado ketika ia berujar bahwa membangun perpustakaan adalah mencipta kehidupan (hlm. 26).

…seorang pembaca adalah pengelana dalam lanskap yang sudah jadi. Dan lanskap itu tak berkesudahan… Dan kebagiaan terbesar saya adalah bisa membenamkan diri, sekian jam sehari saja, dalam waktu kemanusiaan ini, yang bila tidak demikian akan terasa asing bagi saya. Seumur hidup tidaklah cukup untuk ini. Meminjam separuh kalimat Borges: perpustakaan adalah pintu memasuki waktu. (hlm. 31).

Ya, spirit kecintaan akan buku dari Delgado patut kita rayakan sebagai satu inspirasi yang luar biasa. Ia tidak butuh dan tertarik sepenuhnya pada buku-buku edisi pertama. Yang ia inginkan hanyalah buku yang terjangkau dengan kondisi sebaik mungkin. Jika tidak, baginya, ia akan gelisah terus-terusan.

Hal ini tentu harus kita aminkan secara bersama. Sebab mustahil suatu bangsa mampu meningkatkan budaya literasi sebagai ujung tombak pembangunan tanpa berlandas pada kecintaan penuh pada buku-buku. Seperti Delgado, kita pun harus mengeluhkan waktu buat membaca yang terlalu sedikit (hlm. 31).

Sebuah Semesta

Hal menarik lainnya yang juga patut kita jadikan sebagai inspirasi adalah Carlos Brauer. Sebagaimana dikisahkan oleh Delgado rekan karibnya, Brauer lebih gila lagi dalam mencintai buku. Ia kutu buku. Berapa pun uang yang ia punya, ia belanjakan hanya buat buku.

Brauer punya banyak koleksi (saya yakin lebih dari dua puluh ribu). Sampai-sampai ruang tamunya, yang sama sekali tidak kecil, akhirnya penuh dengan rak-rak. Bahkan kamar mandinya berisi buku di tiap dindingnya, kecuali di dinding tempat pancuran air. (hlm. 30).

Meski keduanya sama-sama bibliofil tulen, tetapi perlakuan mereka atas buku sama sekali bertolak-belakang. Bisa dikatakan bahwa Delgado lebih damai dalam memperlakukan buku, sedang Brauer terkesan anarkis atasnya.

Saya sering memohon pada Brauer untuk tidak merusak edisi berharga dengan tulisan cakar ayamnya… Saya menyebutnya tak peka, dan dia menyebut saya sok suci… Ia berkata bahwa dengan menulis marjin-marjinnya dan menggaris bawahi kata-katanya, akan lebih mudah menangkap maknanya… Katanya, ‘Aku senggamai tiap-tiap buku, dan kalau belum ada bekasnya, berarti belum orgasme’… Sebaliknya buat saya, buku dicoret-coret selalu terasa brutal. Saya merasakan suka cita yang luar biasa saat membuka buku dan mendapati tidak ada ujung yang tertekuk… (hlm. 32).

Apapun itu, kisah dalam Rumah Kertas terasa jelas membawa kita ke semesta buku yang sungguh-sungguh luas. Beragam karya sastra ternama ditampilkan di dalamnya, mulai dari sejarah klasik seperti sastra Rusia abad 19, koleksi sastra Amerika, naskah-naskah teater Yunani dan sandiwara zaman Elizabeth, hingga beberapa buku langka Meksiko dari para penulis seperti Arlt, Borges, Vallejo, Onetti, dan Valle-Inclan. Belum lagi ensiklopedi dan buku-buku karya orang yang pernah mengarungi Rio de la Plata. Semua ditampilkan di hampir setiap paragram Rumah Kertas.

Terakhir, novel mungil Carlos Maria Dominguez ini tentu tak hanya wajib dibaca para pencinta buku tulen seperti Brauer yang memilih untuk menjadikan koleksi pribadinya sebagai rumah hunian, tidak hanya layak dibaca oleh para pustakawan, tetapi juga layak dibaca sebagai rujukan oleh para penggila sastra-sastra kuno. Sebab di dalamnya, seperti disebutkan di atas, hampir semua karya sastra dimunculkan di setiap paragraf penulisannya. Selamat berjelajah!

Judul: Rumah Kertas
Judul Asli: La casa de papel
Penulis: Carlos Maria Dominguez
Penerjemah: Ronny Agustinus
Penerbit: Marjin Kiri, Cet. I September 2016
Tebal: 76 hlm.

Seputarsulawesi.com, 04 Juli 2016

Perjuangan kemanusiaan memang perealisasiannya sangat dimungkinkan di dalam Negara yang menganut sistem pemerintahan demokratis. Demokrasi, bisa dikatakan, memberi segala ruang kebebasan, baik individu ataupun kelompok, untuk menyalurkan aspirasi menurut kepentingan dan kebutuhannya. Tentu ini bisa selama tidak bertentangan dengan dasar berdirinya Negara itu sendiri, yakni konstitusi dan ideologinya.

Amerika serikat merupakan salah satu Negara yang paling banyak mengusung ide-ide demokrasi. Dari beragam aspek, sebut saja misalnya bidang pemerintahan, konsep pemerintahan sekuler yang dianutnya tentu berbeda jauh dengan konsep pemerintahan yang ada di dunia Arab. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat sebagai makna lahiriah dari sistem demokrasi tersebut, jelas tak sama dengan pemerintahan yang berbasis di bawah naungan kekuasaan “Tuhan”: teokrasi.

Pada ranah ini, kita butuh untuk berterimakasih kepada Amerika yang telah memotivasi hampir sebagian besar Negara-negara di dunia ketiga hari ini. Padanya, ia tetap konsisten dalam mengusung ide demokrasi sebagai konsep paling ideal ketimbang konsep lainnya. Kebebasan individu misalnya, adalah kunci untuk mencapai peradaban suatu masyarakat atau bangsa.

Tidak ada tatanan masyarakat tanpa kebebasan individunya. Dan ini serta merta diusung oleh Amerika di setiap pengambilan kebijakannya. Meski begitu, istilah “atas nama kemanusiaan” di dalam demokrasi tersebut, kerap dianulir sebagai pelanggengan kekuasaan tertentu. Ya, kekuasaan yang beratasnamakan rakyat memang cenderung mengarah kepada pemerintahan otoriter.

William Blum, salah seorang pakar anti-mainstream ternama asal Amerika Serikat, terutama di bidang kebijakan luar negerinya, melihat situasi semacam ini kerap dijalankan oleh pemerintahan di negeri kelahirannya. Ia beranggapan bahwa sistem tersebut tidak lain sebagai mekanisme politik guna menunjang kepentingan Amerika semata.

Ia kemudian merangkum fakta-fakta yang diyakininya tersebut ke dalam salah satu karyanya berjudul America’s Deadliest Export Democracy: The Truth About Us Foreign Policy and Everything Else terbitan Zed Books Ltd, London 2013. Karya ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Demokrasi: Ekspor Amerika Paling Mematikan.

Karya yang mengkritik habis dengan tajam serta koreksi berharga atas wacana politik mainstream ini, terbilang memberikan pengaruh besar atas kebijakan luar negeri Amerika sendiri. Pasalnya, Blum menyampaikan gagasannya tanpa rasa takut. Bahasa-bahasa “kotor” kerap bisa kita temui saat membaca karyanya tersebut.

Sejak tahun 1945, Blum melihat bahwa Amerika telah mencoba untuk menggulingkan lebih dari lima puluh pemerintahan, yang kebanyakan dipilih secara demokratis, dan ikut campur tangan dalam pemilihan-pemilihan umum di setidaknya tiga puluh Negara, termasuk juga di Indonesia. Dalam upayanya, setiap agresi militer yang ia lancarkan, kerap berlindung di balik istilah “atas nama kemanusiaan”. Demokrasi, istilah inilah yang terus ia pakai. Lantas, bagaimana dengan demokrasi di Indonesia sendiri?

 

Demokrasi di Indonesia

Pasca proklamasi kemerdekaan, demokrasi kini bergulir drastis di bumi pertiwi. Demokrasi yang menganut paham konsensus dan musyawarah di Indonesia ini, justru hanya melahirkan wajah demokrasi yang beragam, tergantung pada siapa dan bagaimana para pemimpin mendandani wajah demokrasi.

Masa Orde Lama, bangsa ini diperkenalkan dengan model Demokrasi Terpimpin. Di bawah kuasa Seokarno, demokrasi sebagai keputusan yang sentralistik. Ya, banyak menuai kritik memang. Tetapi sungguh wajah demokrasi seperti ini sangat dimungkinkan mengingat pentingnya persatuan di tengah keragaman bangsa saat itu.

Runtuh Orde Lama, digantikan dengan Orde Baru. Wajah demokrasi pun berubah di bawah kuasa seorang Seoharto. Di tangan seorang otoriter ini, demokrasi sebelumnya diubah menjadi Demokrasi Pancasila. Konsepsi asal bapak senang (ABS), menjadi ciri khas pembangunisme di era ini.

Para intelektual hanya tumbuh sebagai delegitimator kebenaran si penguasa. Meski banyak di antara mereka yang kontra terhadapnya, sebut misalnya Cak Nur dan Gus Dur, mereka tetap saja tak melawannya dengan vis a vis. Demokrasi di tangan Soeharto, kerap dijadikan alat eksploitasi “atas nama kemanusiaan”. Lagi-lagi istilah semacam ini menjadi trend untuk sebuah penindasan dan pemerasan.

Reformasi bergulir, kini demokrasi diharapkan mampu menjelma sebagaimana idealnya. Kran kebebasan yang terbuka lebar itu, hanya mampu menjadikan kebebasan yang kebablasan. Semua orang berbondong-bondong mendirikan partai, semua orang ingin menjadi pahlawan. Alhasil, bangsa yang seharusnya tinggal landas, kini kandas. Demokrasi, lagi-lagi karenanya.

Hari ini, apa yang bisa kita harapkan dengan melihat realitas masa silam tersebut? Jelas, bukan demokrasi yang harus diubah, tetapi cara pandang mengenai konsepsi demokrasi itu sendiri yang harus tetap pro terhadap kemanusiaan. Penindasan atas nama kemanusiaan jelas melanggar ide luhur dari demokrasi itu sendiri. Demokrasi ya demokrasi, dan prakteknya bukan hanya terbatas pada slogan atas nama kemanusiaan. Perlu realisasi konkrit atasnya.

Sebagaimana pandangan Blum dalam karyanya tersebut yang mengganggap bahwa demokrasi adalah ekspor Amerika paling mematikan, jelas pemahaman yang keliru. Bahwa demokrasi hanya butuh ditangani oleh pemimpin-pemimpin yang demokratis, bukan pemimpin yang melulu mengatasnamakan demokrasi dan kemanusiaan, padahal hanya untuk kepentingan pribadi dan golongannya belaka. Hematnya, tak ada yang salah pada demokrasi. Semua tergantung pada pemaknaan dan perealisasiannya dalam kehidupan bermasyarakat dewasa ini.

Judul              : Demokrasi: Ekspor Amerika Paling Mematikan

Penulis            : William Blum

Penerbit          : Bentang Pustaka

Cetakan          : I, Mei 2013

Tebal              : xxviii + 480 hlm; 20,5 cm

ISBN               : 978-602-7888-09-8

Kesaksian, Kisah Perlawanan Mahasiswa UTY - SAMPULJudul              : KESAKSIAN: Kisah Perlawanan Mahasiswa UTY

Penulis           : Maman Suratman

Pengantar      : Wahyu Minarno

Penerbit         : Human-Liberty & Philosphia Press

Tahun             : Yogyakarta, Cet. I, 2015

Tebal              : 143 hlm; 14 x 20 cm

ISBN               : 978-602-7275-2-5

 

“Tak ada yang lebih puitis selain bicara tentang kebenaran.”

– Soe Hok Gie –

Ruang publik adalah ruang di mana gagasan bisa bersenyawa dengan lingkungan sekitarnya, tempat di mana ia ditebar dan menyebar. Ruang publik adalah kondisi yang memungkinkan tiap-tiap individu mampu menyemai gagasan-gagasannya, serta menjamin segala bentuk kebebasan sebagai potensi hidupnya. Ya, inilah ruang yang tak secuilpun dikendaki untuk tidak mewujud, bahkan ketika ada pihak yang berusaha menafikan atau meniadakannya, serta merta akan dilawan dengan segala kesungguhan perlawanannya.

Memang, tak seorang pun yang menghendaki kebebasannya dikekang. Melalui ruang publik, kemungkinan akan teranulirnya kebebasan sangatlah besar. Sebab begitulah manusia dengan fitrah kemanusiaan yang ada pada dirinya.

Termasuk di dunia pendidikan, ruang publik adalah hal yang sangat dibutuhkan melebihi apapun. Ini tidak hanya semata sebagai wadah untuk menampakkan eksistensi manusia sebagai manusia atau mahasiswa sebagai mahasiswa, melainkan lebih sebagai upaya memberi asupan hidup bagi esensi atau kodratnya, sebagai manusia, sebagai mahasiswa.

Buku kecil yang ditulis oleh Maman Suratman, yakni Kesaksian: Kisah Perlawanan Mahasiswa UTY, sebagai pemantik, juga bisa dikatakan sebagai upaya menggagas ruang publik dalam dunia pendidikan. Berbagai wacana yang terlontar di dalamnya, terang adalah upaya menghadirkan ruang publik, yakni wajah pendidikan yang demokratis, sistem kebijakan yang inklusif, ada untuk semua golongan. Saya kira, inilah tuntutan mulia yang coba Maman hadirkan melalui secerca kisah perlawanan rekan-rekan mahasiswa di Universitas Teknologi Yogyakarta (UTY) terhadap sistem kebijakan kampusnya yang dirasa tidak bersahabat lagi.

Belajar dan Berjuang

Sebagai mahasiswa, tentu mereka punya harapan dan cita-cita besar untuk kelak bisa berpartisipasi dalam pembangunan peradaban bangsa. Mereka belajar sekaligus berjuang, semata untuk mengkader dirinya sebagai calon penerus cita-cita Nusantara ke depan: berkeadilan sosial bagi semua.

Dalam mengkader diri dan sesamanya, tak jarang memang beberapa hambatan akan dilalui. Pengorbanan seolah menjadi konsekuensi logis dalam sebuah perjuangan. Meski demikian, ini bukan berarti harus menciutkan nyali, melainkan harus lebih memantapkan posisi mahasiswa sebagai sang agen perubahan.

“Mei Berdarah” adalah frasa yang mungkin paling tepat menggambarkan peristiwa yang pernah dialami rekan-rekan mahasiswa UTY. Atas nama pendidikan, mereka berusaha merebut hak asasi yang dirasa telah dirampas oleh kebijakan. Dan atas nama kebebasan, mereka menggagas ruang publik dari cemarnya dunia pendidikan yang telah disalah-arahkan.

Ya, tentu ada saja hambatan-hambatan dalam pengupayaannya. Hambatan-hambatan seperti pengorbanan tentu akan ada saja dalam setiap perjuangannya. Sebagaimana dialami mahasiswa UTY, hambatan-hambatan mereka lalui bersama. Pengorbanan pun mereka berikan tanpa rasa takut dan kehilangan. Begitulah perjuangan mereka yang berhilir tidak hanya pada kekerasan fisik, melainkan juga intimidasi moral serta sanksi keras berupa D.O. dan skorsing.

Meski peristiwa tersebut menjadi kenangan pahit di antara mereka, tetapi tekad dan semangatnya tak pernah redup. Bahkan mundur selangkah pun tak pernah jadi prinsip. Bagi mereka, menjadi pengecut bukanlah niatan. “Jangan jadi pecundang, jadilah pejuang yang menjelmakan dirinya sebagai martir perubahan,” demikian tulis Maman dalam buku yang ia sebut sebagai goresan kecil itu.

Kesaksian: Kisah Perlawanan Mahasiswa UTY adalah catatan/goresan kecil yang lahir dari ruang pertarungan gagasan. Baik dari pertarungan gagasan penulisnya sendiri atas realitas yang dihadapinya, maupun pertarungan gagasan antara mahasiswa UTY dengan sistem kebijakan kampusnya yang Maman jadikan sebagai objek dari tulisannya. Hematnya, hampir tak ada ide yang benar-benar lahir dari ruang kosong nan hampa. Begitulah saya menilai buku kecil ini dengan segala dinamika persoalan di dalamnya.

Sesuai dengan judul bukunya, Maman berusaha menceritakan kisah-kisah heroik sekelompok mahasiswa UTY. Dengan nada-nada yang sedikit “nakal”, Maman berkisah bagaimana para mahasiswa UTY kala itu berjuang tiada lelah melawan arus deras kebijakan kampusnya. Bagaimana mereka kala itu merespon realitas kampus yang dirasa sangat sarat dengan pelanggaran-pelanggaran akademik di dalamnya yang itu seolah mendarah-daging di tubuh sistem pendidikan UTY sendiri.

Beberapa pelanggaran akademik yang dimaksud, sebagai misal, kenaikan biaya perkuliahan yang sama sekali tak bersinergi dengan peningkatan mutu pendidikan; kurikulum yang amburadul; tempat belajar yang tak kondusif; hingga para tenaga pengajar yang minim pengetahuan. Belum lagi, melambungnya ongkos-ongkos kesehatahan yang justru semakin mencekik mahasiswa di tiap semesternya. Dan yang paling fatal adalah pelarangan organisasi ekstra di lingkungan kampusnya (hlm. 8). Semua Maman utarakan sebagai titik berangkat perjuangan mahasiswa UTY, sekaligus menjadi alasan logis mengapa mereka harus melawan.

Ya, siapapun tentu akan marah, berontak, dan melawan realitas yang tak berjalan sebagaimana harusnya—hanya yang gila yang mungkin tidak akan demikian. Ketika kita menghendaki apa yang seharusnya terjadi, sedang realitas melulu menjawabnya dengan wajah dan rupa yang berbeda, apalagi bertolak-belakang, maka di sanalah perlawanan kita atasnya itu dan harus muncul. Tanpa perlu pembuktian apa-apa lagi, sejarah telah memperlihatkan itu semua, termasuk apa yang telah Maman tulis sendiri dalam goresan kecilnya tersebut.

Tetapi satu yang mungkin perlu dicatat di sini adalah bahwa sebagai penulis, Maman sama sekali tak ada niatan untuk menebar kebohongan, menjatuhkan nama baik seseorang, kelompok atau institusi tertentu, apalagi pamer diri. Dalam prakata yang ditulisnya, Maman hanya hendak memperlihatkan kepada dunia betapa tirani dan penindasan itu ada di mana-mana. Tak hanya dalam kehidupan berskala besar seperti negara, melainkan juga di dunia pendidikan (mahasiswa) sekalipun yang semestinya tidak boleh ada (hlm. viii).

Mencari Alternatif

Sebenarnya, apa yang dikehendaki mahasiswa UTY kala itu hanyalah bagaimana menghadirkan wajah pendidikan yang demokratis, berkualitas, lagi melatih bagaimana cara mengabdi pada masyarakat, tidak sekadar kepada dunia kerja. Tentu saja, ini bukan semata kewajiban lembaga pendidikan seperti UTY, melainkan sudah menjadi hak masing-masing warga negara tanpa kecuali yang memang telah diamanatkan dalam konstitusi negara dan Tri Dharma Perguruan Tinggi itu sendiri. Karenanya, dengan atau tanpa perjuangan atau tuntutan sekalipun, sudah seharusnya-lah kondisi yang demikian itu ada.

Lagi-lagi sayang, fakta selalu menjawabnya dengan nada yang berbeda. Karenanya, berangkat dari beberapa persoalan di lingkungan kampus, Maman menilik bagaimana upaya para mahasiswa UTY membentuk suatu wadah tertinggi kemahasiswaan, yakni Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Tujuan dari pembentukan wadah ini tak lain sebagai penampung suara mahasiswa, sebagai media penyalur aspirasi mereka ke pihak pengelolah kampus. Karena memang, seperti yang dicatat oleh Maman sendiri, tak ada satupun wadah yang bisa menaungi dan membawa aspirasi mahasiswa ke tingkat elit (para pengambil kebijakan kampus). Jika pun ada, paling sebatas nama tanpa peran. Alhasil, kampus dengan kebijakannya semakin leluasa memainkan peran sebagai penentu absolut (hlm. 7).

Bukankah kampus itu ibarat negara? Dalam negara, rakyatlah yang berkuasa. Mereka berhak menentukan setiap pengambilan keputusan apa yang harus diambil di dalam pengelolaannya. Mereka berhak menolak atau tidak, berhak menerima atau tidak, semua tergantung dari apa yang menjadi kepentingan dan kebutuhannya.

Nah, begitupun dalam dunia kampus. Sekalipun swasta, yang memang punya otoritas tersendiri dalam mengelolah dan mengarahkan pendidikan dan sistemnya, tetap saja tidak dibenarkan untuk menyalahi fungsi pendidikan. Apalagi, sebagaimana kita ketahui, mahasiswa-lah sebagai pihak yang paling berkepentingan di dalamnya. “Ingat! Manusia bukan robot! Mahasiswa bukan sapi perahan!” tegas Maman.

Apa yang saya rangkum ini, bukanlah hendak menghadirkan rasa romantisme belaka atas perjuangan mahasiswa UTY yang Maman kisahkan dalam bukunya. Ya, kita semua (terutama saya sendiri) rindu pada kejujuran. Kita rindu pada keterbukaan, rasa keadilan, dan kita rindu pada keberanian moral sebagaimana Maman suguhkan kepada kita. Tentunya, kerinduan-kerinduan semacam ini yang harus memacu kita untuk melihat jauh ke depan. Bahwa hidup dan masa depan hanya akan kita raih dengan sebuah perjuangan. Orang-orang yang hanya hidup dari harapan-harapan hanya akan melahirkan frustasi berkepanjangan. Harapan itu penting, tapi perjuangan untuk meraihnya adalah tujuan hidup yang sesungguhnya!

 

*Resensi oleh Uci Bai, Mahasiswi Jogja Asal Bangka Belitung

Qureta, 10 April 2016

Sumber: plus.google.com

Sumber: plus.google.com

Midah, Si manis bergigi emas. Begitulah Pram menamai dan menjuluki tokoh dalam romannya, yang sekaligus diangkat sebagai judul atasnya.

Pram, seperti bisa kita kenal melalui “anak-anak kandungnya” yang diperuntukkan bagi Nusantara dan untuk dunia, memang acap menjadikan perempuan sebagai sentral inspirasi untuk perlawanan dan untuk perubahan. Di Teatrologi Buru misalnya, roman-roman yang lahir di balik jeruji penindasan ini, banyak menempatkan satu sosok perempuan sebagai ujung tombak.

Lihat saja, betapapun ganasnya kebiadaban yang kolonial atas hidupnya, betapapun kejamnya praktik ketidakadilan dalam penindasan yang dialaminya, hampir secuilpun tak pernah surutkan sikap perlawanan perempuan bernama Nyai Ontosoroh. Bahkan, sekadar turunkan semangat pun hampir tidak. “Kita sudah melawan, Nak, sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya.”

Di roman-romannya yang lain, sebut misalnya Gadis Pantai atau Panggil Aku Kartini Saja, terasa jelas bagaimana pendirian seorang Pram hendak mengangkat harkat-martabat kaum perempuan zamannya untuk masa depan.

Akutnya gelombang feodalisme, kaku dan tidak bersahabatnya sikap dan praktik keagamaan dalam kehidupan sosial-politiknya, berhasil Pram urai sekaligus memberi inspirasi bagaimana orang harus tetap kuat, tak mudah lelah, lagi tak gentar melawan segala bentuk ketidakadilan atas hidup dan penghidupannya.

Tak ubah dengan roman yang pembaca nikmati ulasannya kali ini. Midah, Si Manis Bergigi Emas, lagi-lagi memberi kita pukulan telak. Bagi yang mau hidup bukan menurut kediriannya sendiri, terang merekalah yang akan sangat terpukul. Itupun jika mereka sadar.

***

Namanya Midah. Lahir dari keluarga terpandang. Punya tradisi kuat dalam hal keagamaan. Parasnya ayu, lentik suaranya, ayu dan selentik hatinya yang kuat.

Di awal, Midah diharuskan tunduk dan patuh pada “aturan”. Bahkan, sekadar memilih musik atau menyanyikan lagu sekalipun, ia sungguh tak dibenarkan. Sampai-sampai, hak atas tubuhnya sendiri diserahkan pada lekaki yang menjadikan dirinya tak ubah dengan sejumput tembakau—bisa dipilin pendek atau panjang, bisa dipilin ke dalam berbagai bentuk.

Beruntung kiranya, pada perjalanan hidup yang ia lalui, seorang Midah pun menjelma menjadi seorang yang bebas, seorang yang cukup otentik jika dibanding orang kebanyakan. Dan meski akhirnya ia juga kalah (secara moral), kedirian Midah tetap saja teguh. Kebebasan, baginya sendiri, tetap adalah keutamaan.

Ya, siapapun, Midah atau bukan, tiap yang terkekang pasti akan sadar akan keterkekangannya. Pasti akan sadar akan ketidakbebasannya. Hingga pada akhirnya, tiap-tiap orang akan sadar bahwa kebebasan adalah penting dan utama.

Karena itu, orang harus bela, bukan saja sebagai hak, melainkan lebih sebagai kewajiban. Dan dari kesadaran itulah, tatanan hidup yang layak pun akan lahir dan tercipta. Hanya saja, pada yang berpikirlah yang akan mengamini proses ini.

Pertanyaannya kemudian, bagaimana orang harus menyikapi kesadaran akan kebebasannya di tengah arus ketidakbebasan seperti sekarang ini? Jangankan diperkenankan untuk memilih atau bertindak sesuai pilihan yang dihendaki, berpikir sekalipun orang harus diatur, tidak dibebaskan. Berpikir ini atau itu, semua harus menurut kaidah yang telah ditetapkan. Melawan berarti bunuh diri. Dunia macam apa itu?

Dalam menjawab hal ini, tepat kiranya jika kita belajar pada sikap, tindakan dan pilihan Midah yang digambarkan Pram lewat romannya ini. Pertama, orang harus menentukan pilihan atas nasibnya sendiri. Seperti terterap dalam langkah Midah, ia enggan menggantungkan nasibnya pada orang lain.

Ia rela menjauh dari “kemapanan” hidup demi kebebasan yang didambakannya. Ia tak mau mengekor lagi. Ia ingin mencipta sejarah hidupnya sendiri. Tiap nasib orang itu berada di tangan masing-masingnya, bukan pada yang lain.

Kedua, dalam kondisi apapun, orang harus tetap punya keberanian. Berani menyatakan sikap. Berani berbuat apa yang dihendaki dan diyakininya, selama itu demi kebaikan diri, pun tidak melanggar hak hidup orang lain. Karena jika tidak, sebagaimana Pram juga pernah mewartakannya di tempat yang lain, tak ada guna hidup tanpa sikap berani. Itulah modal awal yang harus dipegang teguh oleh semua yang hidup tanpa kecuali.

Ketiga, orang juga harus berbuat sesegera mungkin. Di sinilah kejelian Pram semakin terbukti bagaimana  ia mengurai berbagai macam masalah sosial yang sekaligus diberi alas bagaimana manusia harus menghadapinya. “Berbuat! Berbuat! Orang akan tetap gelisah bila tidak berbuat.”

Keempat, konsisten tiada lelah. Meski hanya pada cinta sebagai pegangan, orang tetap tidak boleh menyerah pada kelelahan. Berdiri tegap menghadapinya adalah citra diri yang otentik. Menyerah berarti kalah, kalah secara tak terhormat.

Dan yang terakhir adalah yang bebas harus juga bertanggungjawab. Ya, apapun aral yang merintanginya, seorang yang bebas harus tetap mengambil tanggungjawab sebagai kewajibannya. “Engkau boleh terpandang sebagai orang baik-baik untuk selama-lamanya. Biarlah segala yang kotor aku ambil sebagai tanggungjawabku sendiri.”

***

Sungguh, hampir tak bisa saya bayangkan, bagaimana Midah yang seorang perempuan itu berhasil hadapi segala marah bahaya yang berusaha menggerus kebebasan yang dihendakinya. Meski tergolong sebagai tokoh fiktif, saya tetap amini bahwa citra diri seperti Midah inilah yang layak orang ikuti.

Karena memang, hanya yang berani tampilkan kedirian yang pantas diberi kebebasan. Dan pada gilirannya, seperti tokoh-tokoh fiktif lainnya dalam roman Pram, harus orang ikuti jika tak mau jatuh dalam lubang ketidakadilan.

Demikianlah, segala upaya seorang perempuan yang coba Pram uraikan di dalamnya, tak lain demi keadilan dan kemanusiaan anak zamannya, kini dan nanti. Alhasil, bisa dikatakan bahwa di tangan Pram, perempuan tidak lagi nampak sebagai kaum yang lemah atas laki-laki.

Perempuan harus dan mampu keluar dari segala bentuk dominasi menyimpang yang dipraktikkan secara tak manusiawi atas hidupnya. Begitulah Pram dengan segala ciri khas sikap dan penulisannya di setiap roman yang ia persembahkan sebagai satu sumbangan Nusantara untuk dunia.

 

Laman Berikutnya »