hary-tanoe

Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoe

Dalam politik, yang abadi hanya kepentingan, bukan kawan atau pun lawan. Demikian Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo mempertegas itu dalam pernyataannya.

Usai acara Penganugerahan Kepala Daerah Inovatif Koran SINDO 2017 di Hotel Westin, Jakarta, Selasa (1/8), gagah ia blak-blakan di depan awak media—disaksikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo—bahwa di penghujung tahun ini, ia akan usulkan Jokowi sebagai Calon Presiden 2019 di Kongres Partai Perindo.

Puluhan pasang mata seketika terbelalak. Hembusan nada Hary nyaris memekikkan telinga. Karena, baik Hary Tanoe maupun partainya, sama-sama diketahui publik sebagai oposisi paling “lancang”, yang lalu mereda entah apa, meski baru sebatas rencana.

Benar-benar. Langkah politik itu memang dinamis, saudara-saudara. Jika tujuan sudah bicara, apa pun cara bisa jadi halal. Benci bisa jadi cinta, termasuk tai kucing sekali  pun bisa berasa coklat. Semua karena jika tujuan politik sudah dimutlak-mutlakkan.

Hal ini persis dengan apa yang juga menjadi diktum terkenal Harold Lasswell. Ilmuwan politik ini pernah mengatakan: who says what, to who, to which channel, and with what effect, yang kurang lebih bermakna politik selalu bicara tentang apa, dapat apa, siapa, bagaimana, dan apa efek-efek jangka panjangnya.

Lantas, apa kira-kira yang dikehendaki Hary Tanoe juga Partai Perindo dengan mewacanakan isu dukungannya kepada Jokowi untuk Pilpres 2019 ke depan? Adakah kaitannya ini dengan kasus hukum yang kini menimpa berat sang Ketua Umum? Apakah ini semacam satu strategi jitu politik Partai Perindo demi kuatnya eksistensinya di dunia perpolitikan Indonesia? Ataukah justru monuver politik ini diniscayakan demi kelangsungan pundi-pundi bisnis seorang Hary Tanoe?

Untuk lebih jelasnya, biar pembaca bisa menilainya sendiri, berikut saya kutipkan wawancara langsung saya dengan bos MNC Group ini di sela kesibukan beliau bermanuver politik.

Pak Hary, saya dengar kabar Anda akan mengusulkan nama Jokowi sebagai Calon Presiden 2019. Benar begitu, Pak?

Benar. Itu sudah saya wacanakan ke awak media, bahkan sudah sampaikan langsung ke Mendagri Pak Tjahjo.

Apa yang hendak Pak Hary tuju dengan mewacanakan isu dukungan tersebut? Apa itu tidak menyalahir kodrat Pak Hary selaku politikus yang getol melawan Jokowi?

Jadi begini. Anda tahu kan kalau saya hari ini tengah dilanda banyak masalah? Pertama, saya sudah jadi tersangka dalam kasus ancaman saya via SMS kepada Jaksa Yulianto. Saya bakal dijerat Pasal 29 Undang-undang ITE dengan ancaman pidana 4 tahun penjara.

Yang kedua, saya juga harus menjalani kasus tindak pidana korupsi terhadap pembayaran restitusi atas permohonan PT Mobile 8 Telecom tahun 2007-2008 yang melibatkan saya selaku komisaris perusahaan. Di kasus ini, saya harus melawan kenyataan pahit karena Kejaksaan Agung sendiri sudah menemukan transaksi fiktif antara perusahaan saya dengan PT Jaya Nusantara dalam proyek pengadaan ponsel juga pulsa dengan nilai transaksi Rp 80 miliar.

Dari dua kasus yang kini tengah melandasa saya itu, tentu selayaknya jika saya harus berpikir lebih realistis. Tak mau saya mengulur-ngulur waktu lagi, membuang-buang kesempatan yang ada. Apa pun cara akan saya tempuh selama itu memungkinkan kondisi saya terbebas dari jerat kasus hukum yang tiada ampun ini. Semua akan saya korbankan, termasuk harga diri sekali pun, demi kebebasan saya.

Lalu, apa hubungannya dengan dukungan Anda ke Pak Jokowi, Pak?

Pak Jokowi ini kan penentu kebijakan. Sebagai presiden, jelas ia punya kekuatan besar untuk mempengaruhi, mengintervensi jalannya hukum di negeri ini. Saya harus sadar itu. Apalagi beliau dipastikan akan kembali maju di Pilpres 2019 besok. Kalau saya tidak mulai mendekati Pak Jokowi hari ini, terus bersikap oposisi dengan beliau, maka yang ribet kan saya juga. Nah, momentum ini yang mau saya ambil.

Artinya, dukungan saya ke Pak Jokowi ini saya akui hanyalah taktik untuk bisa lepas dari jerat dua kasus yang melilit saya itu. Siapa sih yang tidak mau bebas? Saya sudah capek dikejar-kejar seperti maling begini. Hampir tiap malam saya was-was. Tidur saya tidak pernah pulas. Sepanjang hari tidak tenang. Saya ingin bebas. Makanya, mewacanakan isu dukungan saya dan partai saya untuk Pak Jokowi, setidaknya bisa mengambil sedikit belas kasih dari Pak Jokowi.

Sungguh, saya ingin Jokowi memberi sedikit rasa kasihannya pada saya. Apa pun akan saya berikan sama Pak Jokowi, termasuk memberinya dukungan penuh secara politik melalui Partai Perindo yang punya massa dukungan riil di lapangan. Ya, jika itu bisa membuat saya bebas dari kasus saya, kenapa tidak saya lakukan? Itu saja kepentingan saya.

Kalau publik tahu Anda punya kepentingan licik seperti ini, apa itu tidak akan jadi masalah besar untuk Bapak sendiri?

Persetanlah dengan anggapan publik. Mau menilai saya apalah, licik kek, pencundang kek, terserah. Yang penting itu satu, saya bisa terbebas dari kasus hukum saya. Itu saja yang saya mau. Terserah orang mau bilang apa tentang saya. Tidak pedulilah.

Tapi, Pak, apakah Pak Jokowi sendiri sudah tahu rencana Bapak ini?

Sudah sih. Tapi, beliau tidak mau menerima usulan transaksi barter saya semacam ini. Memang, Pak Jokowi berterimakasih sekali dengan rencana rencana dukungan saya melalui Partai Perindi, dan dia sangat berharap kader, pendukung, dan simpatisan Perindo bisa memberi dukungan riil untuknya di Pilpres 2019 besok.

Tapi, khusus untuk kasus hukum saya, Pak Jokowi menolaknya mentah-mentah. Beliau tak mau bertindak licik dengan menerima transaksi barter saya. Payah juga, kan? Menurutnya, apa pun kondisinya, hukum tetap harus berjalan. Semua harus sama katanya di mata hukum. Ampun saya.

Meski begitu, tetap saja akan saya upayakan rencana dukungan saya ini. Kalau bisa, saya akan gelontorkan dana habis-habisan untuk memenangkan beliau. Karena dengan begitu, saya yakin kelak juga Pak Jokowi akan memberi sedikit hatinya pada saya. Tidak mungkinlah Pak Jokowi setega itu sama orang yang pernah memberinya bantuan. Saya yakin itu.

Kalau nanti Pak Jokowi tetap bersikukuh pada prinsipnya, apa itu tidak akan merugikan Pak Hary Tanoe?

Matilah saya kalau begitu. Akan rugi besar saya. Tapi mau gimana lagi, hanya itu yang bisa saya harapkan. Sudahlah. Yang terpenting itu kan usaha. Hasilnya nanti, biar itu urusan nanti sajalah.

Kan ada Pak Prabowo, kenapa tidak meminta bantuan ke sana, Pak?

Prabowo? Bisa apa dia? Untuk maju di Pilpres 2019 saja, partai dan pengikutnya harus mengais-ngais dukungan yang lain dulu. Tak cukup hanya dengan Gerindra, PKS, ditambah PAN. Makanya, di diplomasi nasi goreng mereka kemarin, Prabowo harus berselingkuh dengan SBY. Suara Demokrat yang benar-benar bisa ia dapatkan. Itu pun kalau cukup.

Lagipula, yang membuat Prabowo besar itu kan saya. Saya yang kasih dia dana waktu nyapres tahun 2014. Saya juga yang keluarkan dana untuk memenangkan paslon usungan Gerindra, Anies-Sandi, di Pilkada DKI Jakarta kemarin. Tanpa saya, bisa apa dia? Masa saya harus meminta dukungan ke orang yang tidak bisa berbuat apa-apa tanpa saya? Ngaco aja kamu ini.

Oh ya, kan ada massa aksi yang dulu bela Islam itu, Pak. Kenapa tidak coba minta bantuan ke mereka saja kalau begitu? Pak Hary kan masih berpengaruh kuat, setidaknya memegang pimpinan-pimpinannya. Kenapa tidak gunakan itu saja, Pak?

Itu sudah saya coba. Hasilnya gagal. Massa yang kemarin yang berhasil menjegal dan menjebloskan Ahok ke penjara itu sudah tidak solid, sudah tercerai-berai. HTI saja sudah kalang-kabut pasca dibubarkan Jokowi. GNPF-MUI dan FPI, yang bisa dikatakan sebagai bagian paling inti dalam aksi bela Islam, juga sudah merapat ke Jokowi. Presidium Alumni 212, bisa apa mereka? Mengandalkan Amien Rais? Dia sendiri sudah sekarat begitu.

Sudahlah ya, sudah tak ada yang bisa saya harapkan lagi. Satu-satunya harapan saya hari ini ya cuma dengan langkah seperti ini. Partai Perindo mesti saya peralat demi membebaskan saya dari kasus hukum. Perindo akan saya jual ke Pak Jokowi.

Selain itu, Pak, adakah tujuan lain selain membebaskan Bapak dari jerat kasus yang menimpa ini?

Terbebas dari jerat kasus itu yang utama. Untuk tujuan lainnya, ya tetap ada juga. Saya ingin membesarkan kembali nama Partai Perindo di kancah perpolitikan nasional. Saya juga mau melebarkan sayap-sayap bisnis saya ke depan. Sia-sia dong perjuangan saya selama ini jika harus begini juga akhirnya. Saya tidak mau itu terjadi.

Terakhir, Pak, apa harapan besar Pak Hary Tanoe untuk Pak Jokowi?

“Woi..!! Ngelamun aja kerjaanmu ini. Kerja yang benar dong!” teriak bos saya.

Ah, sial. Ternyata wawancara saya dengan Pak Hary Tanoe hanya lamunan.

“Iya iya, Pak. Maaf.”

Geotimes, 3 Agustus 2017

Iklan
antarafoto-jamaah-haji-kloter-i-medan-270717-sp-1-1-e1501463297278

ANTARA FOTO/Septianda Perdana/foc/17

“Namanya juga dana haji, ya untuk perkara haji-hajian toh?” begitu kira-kira alasan utama dari mereka-mereka yang menolak rencana pemerintah menginvestasikan fulus haji (dana haji) ke sektor pembangunan infrastruktur.

Ada banyak yang risau memang seketika mendengar dana haji akan pemerintah investasikan. Mereka risau kalau-kalau dana tersebut disalahgunakan. Risau karena dana haji adalah milik umat (Islam) hingga tak boleh digunakan untuk hal-hal lainnya kecuali yang langsung berhubungan dengan perkara haji-hajian.

Kerisauan seperti ini, saya yakin dan percaya, hanya bisa datang dari orang-orang kolot. Mereka yang kolot tak mampu melihat—mungkin saja pura-pura, atau memang sudah kolot dari lahirnya—bahwa ada sejumlah keuntungan yang bisa didapat dari penginvestasian dana haji ke arah yang (meski kesannya) keluar jalur ini.

Seperti ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai melantik anggota Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Istana Negara, Rabu (26/7), penginvestasian dana haji tiada guna selain untuk mensubsidi ongkos dan biaya haji. Tujuan jangka panjangnya jelas: ongkos dan biaya haji ke depan bisa lebih terjangkau oleh masyarakat hingga ke lapisan paling bawah. Dan cara seperti ini pun, diterangkan Jokowi, sudah dipakai di negara lain seperti Malaysia.

Naasnya, kebijakan semacam ini kurang/tidak populer. Alhasil, ketika dipublikasikan ke hadapan publik, maka banyak pihak yang akan menyalahartikannya, terutama dari mereka yang memang sejak dalam pikiran dan tindakannya kolot, terlebih lagi yang kolot-kolot itu adalah mereka yang memang tergolong sebagai haters pemerintah.

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Hidayat Nur Wahid, misalnya, menilai rencana pemerintah tersebut sangat tidak tepat. Ia menolak karena dana haji yang notabene milik umat hanya harus digunakan untuk kepentingan umat juga, seperti memurahkan ongkos haji dan mempermudah jamaah asal Indonesia dalam melaksanakan ibadahnya di Mekah nanti.

Tak segamblang dengan wakilnya, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan juga terkesan menolak rencana ini. Dalam aras yang sedikit santun, ia mengimbau pemerintah untuk meminta izin terlebih dahulu, terutama kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan ormas Islam seperti Muhammadiyah, NU, Dewan Dakwah, dan Persis, jika benar mau menggunakan dana tersebut untuk keperluan lain.

Izin ini, baginya, diniscayakan adanya sebelum akhirnya pemerintah memutuskan boleh-tidaknya dana haji diinvestasikan untuk pembangunan infrastruktur. Ini pun tak ubah dengan apa yang juga disampaikan oleh Wakil Ketua MUI Zainut Taudi Sa’adi yang menyarankan BPKH berkonsultasi dengan pihak-pihak seperti MUI dan ormas Islam, jika perlu dilakukan kajian mendalam, baik dari aspek finansial maupun aspek syariahnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Hukum MUI Ikhsan Abdullah. Bahkan tegas ia katakan, penggunaan dana haji ke arah pembangunan infrastruktur ini haram hukumnya. Kebijakan itu dianggapnya haram sebab melanggar hak umat yang telah mengamanahkan dana haji tersebut lewat bank.

Oh, God. Bagaimana bisa orang-orang pintar ini sampai-sampai berpikir sedangkal itu? Apa yang salah dari mereka-mereka ini?

Tetapi ya, namanya juga orang-orang kolot. Mereka hanya butuh sedikit pencerahan bahwa berpikir tidak harus sedangkal itu. Mereka butuh untuk kemudian bisa menjernihkan pikiran bahwa dana haji bisa justru sangat berguna bagi kemaslahatan bersama, tidak hanya bagi umat Islam secara khusus, melainkan juga masyarakat luas secara umum.

Memang, dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, diatur di sana bagaimana dana haji hanya harus bertujuan untuk perkara haji-hajian: meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaannya, dan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam. Manfaat yang dimaksud di sini adalah kegiatan pelayanan ibadah haji, pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial keagamaan, ekonomi umat, serta pembangunan sarana dan prasarana ibadah.

Jika menilainya secara kaku nan kolot, tentulah usulan pemerintah tentang  penginvestasian dana haji ini melanggar aturan hukum yang baku. Itu artinya kita akan kembali memberlakukan hukum sebagaimana kasus ini pernah juga terjadi pada seorang Fidelis yang menanam pohon ganja karena cintanya pada sang istri. Maka haruskah ini terulang kembali?

Coba kita telisik hasil Keputusan Ijma Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV Tahun 2012 tentang Status Kepemilikan Dana Setoran BPIH yang Masuk Daftar Tunggu (Waiting List). Dalam Ijma ini, disebutkan bahwa dana setoran BPIH bagi calon haji yang termasuk daftar tunggu, bisa digunakan (diivestasikan) untuk hal-hal yang produktif. Alas ini yang juga pemerintah ambil hingga berani menyatakan bahwa dana haji boleh digunakan untuk investasi di sektor infrastruktur.

Seperti pula sudah ditegaskan Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim, selama memenuhi prinsip syariah, kehati-hatian, menghasilkan manfaat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan demi kemaslahatan jemaah haji dan masyarakat umum, maka dana haji bisa dipakai untuk apa saja. Peruntukannya tak harus sesempit dari namanya.

Lagipula, diusulkannya setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk membiayai pembangunan infrastruktur, bukankah ini adalah bentuk upaya pemerintah mengejar ketertinggalan bangsa?

Ketimbang harus mengambil utang dari luar negeri untuk membiayai sejumlah pembangunan, meski sepenuhnya juga tidak akan menutupi, penginvestasian dana haji ke arah sana masih jauh lebih baik. Setidaknya, dengan dana yang jumlahnya melebihi Rp 80 triliun tersebut, upaya pemerintah mengejar ketertinggalan juga akan sangat terbantu.

Lantas, apa yang patut dirisaukan dari langkah pemerintah semacam ini? Jika yang ditakutkan, misalnya, uang tersebut akan hilang ditelan program pembangunan, bukankah infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, jembatan, dan lain sebagainya itu adalah bentuk investasi yang hampir tanpa risiko?

Presiden Jokowi sendiri sudah menegaskan, infrastruktur-infrastruktur seperti itu, yang aman-aman seperti jalan tol dan pelabuhan, tidak akan mungkin merugikan jika dana haji dialokasikan (sementara) ke arah sana. Sebab ini bukan tempat-tempat yang memiliki risiko tinggi. Dalam arti, yang menjamin uang itu aman di bank adalah negara. Maka mengapa harus risau?

Tetapi bagaimana jika nanti orang mau berangkat haji sementara dana haji sudah terlanjur diinvestasikan? Pun ini pertanyaan yang sangat kolot dan hanya bisa terlontar dari orang-orang kolot sendiri. Pinjam kata Saidiman Ahmad dalam akun media sosialnya, ya mereka tetap bisa berangkat. Toh tidak semua yang menyetor dana hajinya harus berangkat bersama-sama dalam satu waktu.

Lagipula, praktik kebijakan semacam ini sebenarnya sudah lumrah di dunia perbankan. Ketika kita misalnya mempercayakan uang kita disimpan di bank, apakah uang-uang tersebut tersimpan begitu saja sebagaimana tujuan yang kita kehendaki? Jelas tidak selamanya harus begitu. Uang-uang itu (seringnya) akan diivestasikan ke mana-mana.

Langkah semacam ini sendiri sudah sering diambil oleh pemerintah. Hanya saja, calon jamaah tidak pernah tahu bahwa dana haji yang disetorkannya ke bank memang sudah sering dimanfaatkan dan diivestasikan ke beberapa instrument yang itu seluruhnya dimanfaatkan untuk kepentingan umat juga. Maka di sini, yang dibutuhkan pemerintah hanya satu: sosialisasi.

Terakhir, meski dana haji yang disetor ke bank lalu bank (atau pemerintah) menginvestasikannya ke hal-hal lain, toh dana itu tidak akan hilang. Kapan waktu tetap bisa nasabah tarik jika berkehendak. Maka tolong, terutama para perusuh yang kolot-kolot itu, ini dipikirkan matang-matang. Jangan buat gaduh yang tidak-tidak. Hidup tak harus sedangkal dan sekolot itulah.

Geotimes, 31 Juli 2017

fidelis-1-696x385

Sejak saya ditahan, saya tidak lagi memiliki kebebasan untuk selalu berada di samping istri saya yang sakit hingga akhirnya istri saya meninggal dunia. Padahal, selama ini, sayalah yang paling mengerti dan memahami tentang keadaan dan kondisi istri saya.

Penahanan terhadap saya membuat saya tidak punya kesempatan untuk menjelaskan banyak hal kepada istri saya. Saya hanya bisa mencurahkan perasaan saya dalam bentuk tulisan-tulisan pada sebuah buku. Tulisan-tulisan itu kemudian saya rangkum menjadi surat yang saya tujukan kepada istri saya. Surat tersebut menjadi bagian terpenting dalam nota pembelaan saya yang akan saya bacakan dalam persidangan kali ini.

Demikian kutipan pengantar pledoi (nota pembelaan) Fidelis Arie Sudewarto yang ia bacakan di depan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, Kalimantan Barat, 19 Juli 2017. Pledoi tersebut sekaligus tertuju untuk (alm.) istrinya, Yeni Riawati, bertajuk “Surat untuk Istriku Tercinta”.

Mama, banyak hal yang ingin Papa utarakan kepada Mama. Tetapi, Papa tidak ingin membuat Mama menjadi khawatir. Mama harus tetap semangat agar segera sembuh…

Meski agak terlambat menemukan suratnya, padahal sudah viral di media sosial sehari setelah dibacakan, surat Fidelis ini tetap membuat saya terenyuh hingga memaksa diri mengulasnya di Geotimes. Tentu bukan hanya karena romantisnya kata-kata Fidelis untuk istrinya yang terkasih, melainkan (lebih utama) karena konservatifnya pengelolaan negeri kita Indonesia, bahkan terhadap mereka yang berupaya meramu cintanya, meski dengan cara yang tak lazim.

Fidelis, seorang pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau, Kalimatan Barat, terpaksa harus menelan dua pil pahit sekaligus. Pertama, ia harus mendekam di penjara karena kedapatan menanam 39 pohon ganja. Kedua, pun ia harus kehilangan sang istri karena absennya ia dalam menjaga dan merawatnya.

Sejak Fidelis tertangkap pada 19 Februari 2017 lalu, ragam tanya terhadap Badan Narkotika Nasional (BNN) bertebaran. Salah satu pertanyaannya yang sampai hari ini tak terjawabkan adalah: apakah Fidelis menanam ganja (cannabis sativa) bertujuan untuk dijual atau dikonsumsi sendiri? Meski pengakuannya subjektif, ternyata Fidelis menanamnya sebagai bentuk cinta kasihnya pada sang istri, Yeni Riawati.

Ya, Reni Riawati terungkap menderita penyakit syringomyelia (tumbuhnya kista berisi cairan dalam sumsum tulang belakang). Penyakit ini, menurut pemahaman Fidelis, hanya bisa diringankan dengan ekstrak ganja. Itulah sebabnya mengapa ia nekat menanam pohon “terlarang” tersebut, meski negara memaknainya sebagai Narkotika Golongan I—soal kepemilikan dan ancaman hukumannya, diatur dalam Pasal 111 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terkait manfaat ganja, kiranya sudah ada banyak kajian soal efek penggunaannya bagi kesehatan. Di situs manfaat.co.id, misalnya, disebutkan ada 20 manfaatnya bagi beragam jenis penyakit. Hanya saja, jenis syringomyelia tak tercantum di dalamnya sebagai penyakit yang bisa disembuhkan oleh ekstrak ganja.

Meski demikian, merujuk pengalaman Fidelis, justru ekstrak ganja tersebut cukup membantu. Berbekal riset secara online, Fidelis temukan bahwa penyakit istrinya bisa disembuhkan dengan minyak yang mengandung ekstrak ganja. Hasilnya: keadaan Yeni berangsur membaik.

Semenjak Papa mulai intensif memberikan Mama ekstrak ganja, Mama juga mulai lancar berkomunikasi kembali. Kita jadi sering berbagi cerita kembali. Mama banyak mengingat kenangan yang pernah kita lalui bersama. Bagaimana kita bertemu pertama kali dan mulai dekat di saat perkuliahan di Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, mengatur waktu dari padatnya jadwal perkuliahan agar dapat pergi ke gereja bersama-sama pada hari Minggu pagi dan mengikuti pendalaman iman di Kanisius Yogyakarta pada sore harinya.

Bagaimana galaunya kita ketika Papa tidak ada uang untuk membayar uang praktikum di jurusan mekatronika yang sangat mahal pada waktu itu dan akhirnya Papa memutuskan berhenti kuliah karena tidak memiliki biaya. Perjuangan kita pun terus berlanjut. Mama bercerita betapa betapa sedihnya Mama setelah kita hidup bersama di Kalimantan karena harus meninggalkan Papa untuk melanjutkan kembali pendidikan bahasa Inggris di Magelang.

Setelah Papa memberikan Mama ekstrak ganja, Papa tidak perlu lagi membeli Sanoskin Oxy seharga Rp 320.000 untuk obat luka Mama yang satu botolnya hanya bisa dipakai 3 – 4 hari. Mama tidak perlu minum aprazolan atau zypas agar Mama bisa tidur, tidak perlu minum ulsafate sulcralfate agar Mama tidak muntah dan bisa menelan makanan, tidak perlu minum Dulcolax atau injeksi di anus agar Mama bisa buang air besar (BAB).

Mama tidak perlu meminum obat-obat kimia yang ternyata tidak efektif menyembuhkan Mama. Cukup dengan ekstrak ganja, Papa sudah bisa melihat senyuman di wajah Mama lagi.

Pengakuan Fidelis di atas juga dikuatkan oleh kesaksian kakaknya, Yohana. Dilansir di sejumlah media massa, Yohana menceritakan bagaimana perubahan yang dialami adik iparnya tersebut sebelum dan setelah menggunakan ekstrak ganja:

Dia bisa tidur nyenyak, tidak terganggu suara sekitarnya. Bisa makan dengan porsi dengan ukuran dia, semangkuk kecil, anggur ½ kg sehari. Sebelum atau sesudah tidak pakai ekstrak ganja, selera makannya turun, 2-3 sendok saja muntah.

Bahkan, menurut Yohana, luka-luka di punggung dan sekujur tubuh Yeni juga tampak mengering. Perubahan tersebut juga terlihat di syaraf Yeni, dari sebelumnya yang melulu marah saat dikunjungi, mulai menampakkan sikap welcome. Semua, kata Yohana, adalah efek dari penggunaan ekstrak ganja temuan Fidelis.

Naas, setelah Fidelis ditangkap BNN, kondisi Yeni justru kembali memburuk. Sebab tak lagi menggunakan ekstrak ganja sebagai medium pengobatannya, luka-luka yang sebelumnya mulai mengering, tampak kembali basah dan bertambah banyak.

Memang, ketika saya membuka literatur medis tentang manfaat ekstrak ganja bagi penyakit syringomyelia yang diderita istri Fidelis, tak satu pun saya temui penjelasan sebagaimana Fidelis dan kakaknya utarakan di atas. Di situs alodokter.com atau di medicalmarijuana.com, misalnya, ekstrak ganja tak disebutkan sebagai langkah preventifnya. Hanya ada imbauan untuk menghindari aktivitas berat yang dapat memperparah gejala, atau melakukan terapi fisik dengan ahli untuk mengatasi masalah saraf.

Jika gejala syringomyelia justru bertambah buruk, di situs tersebut disarankan pula agar dilakukan upaya operasi. Jenis operasinya sendiri berbeda-beda, tergantung penyebab dari penyakit syringomyelia ini sendiri. Sekali lagi, tak ada imbauan penggunaan ekstrak ganja dalam upaya preventifnya.

Jika dasar ini yang kita ambil, maka benar jika BNN menilai bahwa pengobatan syringomyelia hanyalah dalih Fidelis untuk menanam pohon ganja. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Ketua BNN Komjen Pol Budi Waseso:

Penyembuhan itu kan harus melalui medis. Kata siapa itu menyembuhkan? Itu kan katanya. Penelitian secara medisnya kan belum. Itu jangan-jangan (hanya) alat pembenaran sehingga ada keinginan beberapa kelompok masyarakat atau LSM agar ganja dibebaskan. Salah satu caranya itu seolah untuk pengobatan. Buktinya apa?

Hanya saja, yang patut pula dipertanyakan, benarkah Fidelis sendiri memakai itu sebagai dalih? Jangan-jangan karena ketidaktahuan Fidelis sendiri yang menganggap ekstrak ganja bisa meredam penyakit tersebut sehingga nekat untuk menanam pohonnya? Jika benar seperti ini, siapa yang patut disalahkan? Toh, ketidaktahuan tidak bisa dikenai sanksi hukum, bukan?

Ah, negara lagi-lagi tampak banal dalam kasus Fidelis ini. Negara terlalu mengedepankan sikap konservatif (kolot; kaku) dalam hal pemberlakuan hukum. Negara gagal mengambil perspektif di luar pandangan hukum positif sebelum akhirnya menjatuhkan vonis terhadap Fidelis. Negara abai hanya karena kecintaannya pada produk hukum yang harus berlaku apa adanya.

Rasa-rasanya inilah risiko Fidelis, juga kita, hidup di negeri yang terlalu konservatif. Bahkan hak paling fundamental dari manusia (warga negara) seperti mencinta pun bisa terenggut olehnya. Jika hukum sudah bicara, tak ada alasan pembenaran apa pun yang mampu melawan dan membendungnya. Haruskah melulu begitu?

Sayang, nasi sudah menjadi bubur. Majelis Hakim di pengadilan tak mengamini pledoi Fidelis. Sementara istrinya, Yeni Riawati, harus menghembuskan nafas terakhirnya tanpa sempat mendengarkan kejujuran sang suami yang sangat dicintai yang mencintainya.

Mama, Papa minta maaf karena hanya bisa berterus terang melalui surat ini. Kita tidak bisa lagi bersama di dunia ini. Kita tidak lagi bisa berbincang tentang hidup ini atau bertengkar tentang rencana esok hari.

Sesaat setelah peti jenazah Mama ditutup, betapa Papa harus menguatkan diri karena tidak lagi mendengar hembusan nafas Mama. Kebersamaan dan cinta kasih kita selama ini akan menjadi harta karung yang tak ternilai untuk Papa.

Selamat jalan, wahai istriku. Doa dan cintaku selalu menyertaimu.

I feel you, Fidelis.

Geotimes, 26 Juli 2017

image

Foto: Harian Terbit

Belum kiranya usai rasa sesal dan kesal melihat tingkah para pengurus negara (pemerintah) akhir-akhir ini. Dengan segala kuasa di tangannya, mereka tampak melulu ambil sikap bak insinyur jiwa manusia.

Kemarin, rasa itu muncul seketika ambang batas pencalonan presiden alias presidential threshold, ditegaskan harus ikut pada formulasi kemauan kelompoknya. Tak boleh tidak, syarat pencalonan adalah sebesar 20-25%. Jika ini tak terakomodasi, ancamannya nyata: tarik diri dari pembahasan.

Hari ini, rasa yang sama kembali mencuak, bahkan jauh lebih parah. Kebijakan yang ditelurkan para pengurus negara sudah sedemikian jauh mengambil bentuk sebagai pemberangus hak-hak individu, pembungkam kebebasan warga dalam modelnya paling konkret: menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan—Perppu Ormas.

Sebenarnya ada banyak bentuk pemberangusan hak dan pembungkaman kebebasan warga dari para pengurus negara ini. Seperti pemblokiran media-media sosial. Hanya karena dinilai sebagai medium penyebaran paham-paham perpecahan seperti radikalisme dan terorisme, platform-nya diberangus, dibungkam, sebagaimana yang terjadi pada Telegram.

Bahkan kabarnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah sampai ke tahap pertimbangan untuk memblokir juga media-media sosial mainstream, seperti Facebook, Twitter, Instagram, hingga Youtube.

Ah, si anu yang salah gunakan, kok si ini dan si itu juga dilibatkansertakan, diikutkan tanggung derita secara bersama? Maaf, ini banal, saudara-saudara!

Tetapi, agar bahasan tulisan ini bisa lebih fokus, cukup hanya soal Perppu Ormas saja yang tertutur. Di lain waktu, tentang (rencana) pemblokiran media-media sosial itu juga akan saya ulas.

Banalnya Perppu Ormas

Jelas, Perppu Ormas punya nuansa kuat memberangus hak individu dan membungkam kebebasan warga. Di negara hukum dan demokrasi seperti Indonesia, hak dasar seperti persamaan di depan hukum dan kebebasan berekspresi, berserikat, dan berpendapat, serta berpikir, seharusnya sudah menjadi hal mutlak untuk terjaga. Tetapi apa kata, terbitnya Perppu Ormas menjadi satu macam bentuk pengabaian pada nafas Indonesia sendiri, hukum dan demokrasi.

Mengacu pada UU Ormas, Perppu Ormas jelas sangat bertentangan dan melenceng dari khittahnya. Di Perppu, ada ruang penghapusan seluruh mekanisme uji lembaga pengadilan. Di samping memperluas ruang lingkup pengaturan ormas, dengan Perppu tersebut, mereka juga melakukan penyingkatan prosedur pembubarannya. Padahal, ini sebenarnya telah diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

Di UU Ormas, di sana rinci ditegaskan, semisal tentang pembubaran Ormas, ada tahapan-tahapan yang mesti jadi mekanismenya. Tahapan-tahapan tersebut, di antaranya peringatan tertulis, penghentian bantuan dan/atau hibah, pembekuan kegiatan dan/atau pencabutan surat terdaftar, atau pencabutan status badan hukum melalui lembaga pengadilan.

Terlepas dari adanya kelemahan di UU Ormas, biar bagaimanapun, hanya melalui lembaga pengadilanlah segala soal harus dientaskan. Lagi pula, ini bentuk kekonsistenan kita sebagai warga negara yang bernaung di bawah negara hukum yang demokratis.

Benar kata Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dalam siaran persnya dua hari lalu (13/7). Jika ada kekurangan UU Ormas, silakan para pengurus negara (eksekutif) merevisinya bersama lembaga legislatif DPR. Jangan keluarkan Perppu dengan menghapus bagian paling fundamental dari jaminan kebebasan warga. Itu sudah dijamin kuat dalam konstitusi bernegara dan berbangsa kita.

Terserah mau bubarkan ormas apa saja atau tidak. Tapi satu yang jelas, upaya itu harus tetap melalui lembaga pengadilan yang adil dan transparan. Lembaga pengadilanlah yang harus menguji, memeriksa, mengadili, serta memutuskan apakah ormas yang bersangkutan benar-benar melanggar atau tidak.

Sebagai penguat, pinjam kata Saiful Mujani, mereka (ormas-ormas yang bersangkutan) hanya bisa dilarang dan dibubarkan jika terbukti lakukan pelanggaran hukum, semisal tindak pidana kriminal. Jika tidak, entah itu HTI, ISIS, PKI, Syiah, Ahmadiyah, kelompok LGBT,  atau kelompok-kelompok minoritas lainnya di negeri ini, tetap berhak dapat tempat di mana negara wajib beri perlindungan sebagaimana hak dan kewajiban warga-warga negara lainnya.

Hanya sayang, Perppu Ormas sudah telanjur terbit. Para pengurus negara menjelma menjadi penafsir tunggal. Mereka lagi-lagi menegaskan diri sebagai pihak paling berhak, paling tahu tentang segala hal; tentang apa yang baik dan tidak bagi hidup dan penghidupan warga.

Ingat Stalin di era keemasan Uni Soviet? Begitulah wajah mereka menjelma: insinyur jiwa manusia—jika tidak dikatakan sebagai “diktator manusia baja”.

Peran Pengurus Negara

Terkait ini, ada yang bilang, berada di posisi pengurus negara itu memang sulit. Ambil A, salah. Ambil B, juga salah. Tidak ambil apa-apa, pun sama: sama-sama salah. Sebab, tak bisa beri senang pada semua.

Rasa-rasanya tidak begitu. Berposisi sebagai pengurus negara tidaklah sulit. Dalam mengambil apa-apa, A atau B, atau tidak sama sekali, mereka hanya perlu tahu dan paham perannya. Apa itu? Salah satunya sebagai “anjing penjaga” alias polisi-polisi malam.

Memang, keberadaan para pengurus negara sebenarnya adalah “keburukan”. Hanya saja, senada dengan pernyataan St. Augustinus, eksistensi mereka tetap merupakan suatu keharusan. Mereka diniscayakan ada hanya sebatas bagaimana harus dan mampu menjaga kebebasan tiap-tiap warganya: hak untuk hidup, hak berkeyakinan, berkeyakinan apa saja.

Jika kita mengacu pada pandangan Adam Smith, misalnya, tugas para pengurus negara akhirnya mengerucut menjadi tiga, yakni (1) memelihara keamanan; (2) menyelenggarakan peradilan; dan (3) menyediakan kebutuhan atau barang yang tidak tersedia. Ini dibutuhkan agar warga dapat hidup tenang dan nyaman; agar warga dapat memiliki hak dan kewajiban yang sama; dan agar warga dapat mendapat kemudahan-kemudahan dalam menjalankan kegiatan selaku individu bebas di lingkup kehidupan sosialnya.

Selain membatasi peran, membagi otoritas-otoritasnya di wilayah politik patut pula dikumandangkan. Bahwa kekuasaan negara berbeda dengan kekuasaan agama. Negara dan agama masing-masing punya wilayah kekuasaan yang tak boleh bercampur-aduk, saling menggantikan, apalagi disatukan.

Tentang efek-efeknya, cukup kiranya kita menengok sejarah di Abad Pertengahan, atau sistem pemerintahan teokrasi di era-era kekuasaan raja-raja Islam di dunia Arab. Hampir tak ada manfaat positif bagi kehidupan rakyat ketika negara dan agama bercampur-baur. Yang ada hanyalah belenggu dan penjajahan atas nama tuhan dan agama.

Kembali ke soal realitas bernegara di Indonesia, ini bukan berarti bahwa tak ada hal-hal positif dari kerja-kerja kepemimpinan para pengurus negara hari ini yang memang patut kita apresiasi. Hanya saja, terlepas dari itu, tetap ada saja sisi-sisi negatif dari kepengurusannya yang juga memang patut untuk kita kritisi.

Selaku warga negara, saya rasa pengupayaan semacam ini, mengkritisi kebijakan pengurus negara, bukan hanya hak, melainkan juga satu kewajiban. Ini mesti kita junjung tinggi. Melawannya adalah bukti kecintaan, sementara mendiamkannya adalah kehancuran.

Geotimes, 15 Juli 2017

jokowow-ngaca-e1497833741245

Presiden Joko Widodo

Dilirik sepintas dari judulnya, tentu besar kemungkinan tulisan ini akan dipahami pembaca Geotimes sebagai bentuk dukungan saya terhadap usulan Partai Demokrat. Memilih berbeda yang lain, anti-mainstream, Partai Demokrat menjadi satu-satunya partai politik yang menghendaki tiadanya ambang batas dalam pencalonan presiden alias presidential threshold 0%.

Tak mengapa. Sebagai penulis, saya harus menerima kenyataan pahit jika sampai pembaca menilai demikian. Tapi satu hal yang pasti, terlepas apa pun tujuan Partai Demokrat, presidential threshold 0% adalah ide yang bagi saya sendiri benar-benar sejalan dengan cita-cita kemerdekaan bangsa ini: menjamin kebebasan tiap-tiap individu; menjamin hak politiknya, hak memilih dan dipilih sebagai warga negara.

Saya selalu yakin, jika Indonesia benar-benar mau keluar dan tampil sebagai bangsa pemenang, yang merdeka, yang mandiri, dan yang optimistis menatap masa depan, maka tak ada jalan lain kecuali demokrasi sebagai sistem politiknya wajib menjamin tiap-tiap kebebasan individu warganya tanpa kecuali. Dan ini bukan semata persoalan hak, melainkan konsekuensi logis (kewajiban) yang mesti negara tanggung sebagai bangsa yang sudah mendeklarasikan diri menjadi bangsa yang bebas-merdeka.

Memang, demokrasi tidak serta-merta memberi jaminan akan kondisi yang demikian. Di banyak negara, ada demokrasi yang benar-benar bisa menjamin. Tetapi tidak sedikit pula yang hanya mampu berlaku sebaliknya. Tentu semua tergantung kepada siapa yang berkuasa, tergantung pada kebijakan apa yang diketuk atau ditetapkan elite politiknya di atas sana.

Tetapi untuk konteks Indonesia, bersandar pada prinsip atau cita-cita kemerdekaan yang sudah diproklamirkan secara gagah nan lantang puluhan tahun silam, maka tak ada alasan untuk tidak memanifestasikan demokrasi dalam bentuknya yang membebaskan. Sekali lagi, ini konsekuensi logis yang mesti negara tanggung!

Namun, sayang ribuan sayang, mewujud-nyatakan cita-cita nyatanya tak semudah membalik telapak tangan. Alih-alih negara mengambil banyak peran dalam upaya perwujudannya, justru negara sendiri yang tampak mengkhianati kesepakatan bersama. Negara seolah melupakan apa yang sudah dirumuskan mati-matian oleh founding fathers negeri ini sebelumnya.

Salah satu bentuk pengkhianatan itu tercermin erat dalam upaya pemberlakukan presidential threshold. Negara sampai ngotot-ngototan segala, bahkan mengancam akan menarik diri dari pembahasan jika keinginannya tidak terakomodasi. Lantas, apa yang tampil mencolok dari sikap negara seperti ini? Tak lain hanya satu: pembungkaman kebebasan individu atas nama demokrasi.

Demokrasi Menjamin Kesamaan Kesempatan

Mungkin negara tak sadar atau mungkin benar-benar tak memahami bahwa demokrasi itu bukanlah menjamin kesamaan kondisi, melainkan menjamin kesamaan kesempatan. Jika presidential threshold sebesar 20-25% dijadikan syarat umum, maka di sana demokrasi dipaksakan hanya untuk menjamin kesamaan kondisi, dan bukan pada kesamaan kesempatan.

Tidak mudah memang menemui ujung dari perdebatan yang hanya diwarnai dengan pragmatisme politik. Apalagi negara (yang berkuasa hari ini) sendiri ikut-ikutan dalam pertarungan kepentingan, yang saya duga-duga, hanya demi memantapkan jaminan kekuasaan di masa depan berikutnya.

Bersama tiga partai pendukungnya, yakni PDI Perjuangan, Golkar, dan Nasdem, negara tampak memainkan kekuasaan dengan mengancam sana-sini jika sampai presidential threshold berjumlah 20-25% itu tidak terpenuhi.

Di kelompok yang lain, mungkin bisa dikatakan sebagai barisan sakit hati, meski posisinya sebenarnya merupakan partai pendukung pemerintah, yakni PKB, PPP, Hanura, dan PAN, juga tampak ngotot memaksakan 10-15%. Terlebih kepentingan ini diusung dan didukung juga oleh partai oposisi, yakni Gerindra dan PKS.

Satu-satunya partai yang paling berbeda sendiri, yang mengusulkan 0%, adalah Partai Demokrat. Dan, sialnya, saya cenderung sepakat dengan usulan partai terakhir ini. Bukan karena berbeda sendiri, anti-mainstream, melainkan—sekali lagi—sejalan dengan cita-cita kemerdekaan yang saya hayati.

Terlepas dari itu, yang ingin saya tekankan di sini adalah mengapa tidak kita menganulir saja presidential threshold 0%? Bukankah semua golongan justru bisa ikut maju dalam pertarungan politik dengan sistem yang seperti ini? Mengapa negara seolah takut jika aturan di UU Pemilu lama itu berubah?

Ok-lah, alasannya mungkin karena proses pemilihan calon presiden memerlukan dukungan riil. Dukungan tersebut terlihat dari jumlah suara yang diperoleh partai politik. Dan partai politik, suara yang ia raih, adalah representasi suara rakyat.

Pertanyaannya, apakah kebenaran melulu ditentukan oleh pilihan mayoritas? Jika alasannya hanya untuk menghadirkan calon-calon yang berkualitas, justru dengan pertarungan bebas tanpa bataslah maka semuanya akan berakhir dengan yang terbaik. Itu jika kita mau optimistis memandang tiap-tiap individu manusia.

Sungguh, saya tidak melihat ada upaya nyata ke arah pengisian cita-cita kemerdekaan itu seketika negara ngotot mempertahankan ambang batas. Hanya demi menyambut Pemilihan Umum 2019 mendatang, negara seolah kembali melakoni kejahatan akan kebebasan.

Padahal, di negara yang menggunakan demokrasi sebagai sistem politiknya, tentu hak politik tiap warga harus menjadi tumpuan utamanya. Aturan apa pun yang bisa menciderai dan apalagi melanggar hak-hak politik warga, ia tak bisa ditolerir dengan atau tanpa alasan apa pun. Itu harus tersimpul mati. Tidak bisa tidak.

Jika alasannya hanya untuk tampil konsisten seperti yang sudah-sudah (Pilpres 2014) sebagaimana Presiden Jokowi serukan, saya rasa itu bukan bentuk kekonsistenan pada sistem demokrasi. Itu tak lebih sebagai bentuk pengulangan kesalahan-kesalahan saja alias hanya “konsisten” pada kesalahan.

Jangankan 20-25%, 0,0001% saja itu sudah ternilai pelanggaran. Sekali lagi, ketika itu menyangkut hak politik warga, sekecil apa pun rintangannya, jika benar-benar ingin konsisten pada sistem politik demokrasi, maka selamanya tak bisa kita benarkan.

Sebagai warga negara, tentu saya sangat menyesalkan sikap negara seperti itu. Padahal cita-cita kemerdekaan kita sendiri sudah mematrikan bahwa kebebasan di mana hak-hak politik warga sepenuhnya menjadi tumpuan utama dalam pengambilan keputusan. Dan demokrasi, sekali lagi, harus menjamin kesamaan kesempatan dalam partisipasi politik.

Tahu Diri

Meski saya punya pandangan seperti itu, bahwa presidential threshold tidak bisa dimungkinkan kehadirannya di negara yang bersistem demokrasi, saya juga harus tahu diri, tahu sistem demokrasi yang bagaimana yang menaungi saya. Artinya, presidential threshold 0% itu hanya dimungkinkan berlaku dalam satu konsep negara bernama Negara Kebebasan.

Tak satu pun, atau mungkin saja belum, ada negara di dunia ini yang bercorak demikian. Bahkan di negara yang menganut paham kebebasan sekalipun seperti Amerika misalnya, tetapi dalam praktiknya, sistem demokrasi yang dijalankan adalah demokrasi minim kebebasan.

Seperti juga di Indonesia, dalam hal-hal tertentu, kebebasan itu memang tampak dan dijaga. Tetapi dalam hal-hal tertentu lainnya, kebebasan warga justru dibungkam. Bentuknya? Lihatlah upaya pemberlakuan presidential threshold di mana warga yang sebenarnya punya hak politik berupa hak pilih, terpaksa tereduksi karena harus melalui kendaraan politik berupa partai politik.

Kendati ada kendaraan politik, tetap saja harus melewati seleksi-seleksi jika presidential threshold 0% sampai tidak dianulir. Itu artinya, yang berpartai dan yang punya modal kursi di DPR dan atau punya suara nasional sajalah yang berhak diberi hak politik, berhak diberi hak pilihnya sebagai warga negara.

Tetapi lagi-lagi saya harus tahu diri. Ini Indonesia, bukan Negara Kebebasan sebagaimana konsep negara yang saya idam-idamkan. Meski bersistem demokrasi, sistem itu sendiri belum tentu dan pasti menganut paham kebebasan yang saya maksud. Itu baru sebatas satu syarat untuk kemudian benar-benar menghadirkan satu konsep negara semacam itu di kemudian hari.

Jadi, menjaga demokrasi adalah juga bentuk penjagaan pada kebebasan. Karena biar bagaimanapun, kebebasan hanya mungkin tercapai secara total, bukan dalam sistem politik yang aneh, seperti sosialisme atau komunisme misalnya, apalagi sistem khilafah, melainkan hanya dalam sistem demokrasi itu sendiri.

Geotimes, 19 Juni 2017