image

Foto: Harian Terbit

Belum kiranya usai rasa sesal dan kesal melihat tingkah para pengurus negara (pemerintah) akhir-akhir ini. Dengan segala kuasa di tangannya, mereka tampak melulu ambil sikap bak insinyur jiwa manusia.

Kemarin, rasa itu muncul seketika ambang batas pencalonan presiden alias presidential threshold, ditegaskan harus ikut pada formulasi kemauan kelompoknya. Tak boleh tidak, syarat pencalonan adalah sebesar 20-25%. Jika ini tak terakomodasi, ancamannya nyata: tarik diri dari pembahasan.

Hari ini, rasa yang sama kembali mencuak, bahkan jauh lebih parah. Kebijakan yang ditelurkan para pengurus negara sudah sedemikian jauh mengambil bentuk sebagai pemberangus hak-hak individu, pembungkam kebebasan warga dalam modelnya paling konkret: menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan—Perppu Ormas.

Sebenarnya ada banyak bentuk pemberangusan hak dan pembungkaman kebebasan warga dari para pengurus negara ini. Seperti pemblokiran media-media sosial. Hanya karena dinilai sebagai medium penyebaran paham-paham perpecahan seperti radikalisme dan terorisme, platform-nya diberangus, dibungkam, sebagaimana yang terjadi pada Telegram.

Bahkan kabarnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah sampai ke tahap pertimbangan untuk memblokir juga media-media sosial mainstream, seperti Facebook, Twitter, Instagram, hingga Youtube.

Ah, si anu yang salah gunakan, kok si ini dan si itu juga dilibatkansertakan, diikutkan tanggung derita secara bersama? Maaf, ini banal, saudara-saudara!

Tetapi, agar bahasan tulisan ini bisa lebih fokus, cukup hanya soal Perppu Ormas saja yang tertutur. Di lain waktu, tentang (rencana) pemblokiran media-media sosial itu juga akan saya ulas.

Banalnya Perppu Ormas

Jelas, Perppu Ormas punya nuansa kuat memberangus hak individu dan membungkam kebebasan warga. Di negara hukum dan demokrasi seperti Indonesia, hak dasar seperti persamaan di depan hukum dan kebebasan berekspresi, berserikat, dan berpendapat, serta berpikir, seharusnya sudah menjadi hal mutlak untuk terjaga. Tetapi apa kata, terbitnya Perppu Ormas menjadi satu macam bentuk pengabaian pada nafas Indonesia sendiri, hukum dan demokrasi.

Mengacu pada UU Ormas, Perppu Ormas jelas sangat bertentangan dan melenceng dari khittahnya. Di Perppu, ada ruang penghapusan seluruh mekanisme uji lembaga pengadilan. Di samping memperluas ruang lingkup pengaturan ormas, dengan Perppu tersebut, mereka juga melakukan penyingkatan prosedur pembubarannya. Padahal, ini sebenarnya telah diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

Di UU Ormas, di sana rinci ditegaskan, semisal tentang pembubaran Ormas, ada tahapan-tahapan yang mesti jadi mekanismenya. Tahapan-tahapan tersebut, di antaranya peringatan tertulis, penghentian bantuan dan/atau hibah, pembekuan kegiatan dan/atau pencabutan surat terdaftar, atau pencabutan status badan hukum melalui lembaga pengadilan.

Terlepas dari adanya kelemahan di UU Ormas, biar bagaimanapun, hanya melalui lembaga pengadilanlah segala soal harus dientaskan. Lagi pula, ini bentuk kekonsistenan kita sebagai warga negara yang bernaung di bawah negara hukum yang demokratis.

Benar kata Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dalam siaran persnya dua hari lalu (13/7). Jika ada kekurangan UU Ormas, silakan para pengurus negara (eksekutif) merevisinya bersama lembaga legislatif DPR. Jangan keluarkan Perppu dengan menghapus bagian paling fundamental dari jaminan kebebasan warga. Itu sudah dijamin kuat dalam konstitusi bernegara dan berbangsa kita.

Terserah mau bubarkan ormas apa saja atau tidak. Tapi satu yang jelas, upaya itu harus tetap melalui lembaga pengadilan yang adil dan transparan. Lembaga pengadilanlah yang harus menguji, memeriksa, mengadili, serta memutuskan apakah ormas yang bersangkutan benar-benar melanggar atau tidak.

Sebagai penguat, pinjam kata Saiful Mujani, mereka (ormas-ormas yang bersangkutan) hanya bisa dilarang dan dibubarkan jika terbukti lakukan pelanggaran hukum, semisal tindak pidana kriminal. Jika tidak, entah itu HTI, ISIS, PKI, Syiah, Ahmadiyah, kelompok LGBT,  atau kelompok-kelompok minoritas lainnya di negeri ini, tetap berhak dapat tempat di mana negara wajib beri perlindungan sebagaimana hak dan kewajiban warga-warga negara lainnya.

Hanya sayang, Perppu Ormas sudah telanjur terbit. Para pengurus negara menjelma menjadi penafsir tunggal. Mereka lagi-lagi menegaskan diri sebagai pihak paling berhak, paling tahu tentang segala hal; tentang apa yang baik dan tidak bagi hidup dan penghidupan warga.

Ingat Stalin di era keemasan Uni Soviet? Begitulah wajah mereka menjelma: insinyur jiwa manusia—jika tidak dikatakan sebagai “diktator manusia baja”.

Peran Pengurus Negara

Terkait ini, ada yang bilang, berada di posisi pengurus negara itu memang sulit. Ambil A, salah. Ambil B, juga salah. Tidak ambil apa-apa, pun sama: sama-sama salah. Sebab, tak bisa beri senang pada semua.

Rasa-rasanya tidak begitu. Berposisi sebagai pengurus negara tidaklah sulit. Dalam mengambil apa-apa, A atau B, atau tidak sama sekali, mereka hanya perlu tahu dan paham perannya. Apa itu? Salah satunya sebagai “anjing penjaga” alias polisi-polisi malam.

Memang, keberadaan para pengurus negara sebenarnya adalah “keburukan”. Hanya saja, senada dengan pernyataan St. Augustinus, eksistensi mereka tetap merupakan suatu keharusan. Mereka diniscayakan ada hanya sebatas bagaimana harus dan mampu menjaga kebebasan tiap-tiap warganya: hak untuk hidup, hak berkeyakinan, berkeyakinan apa saja.

Jika kita mengacu pada pandangan Adam Smith, misalnya, tugas para pengurus negara akhirnya mengerucut menjadi tiga, yakni (1) memelihara keamanan; (2) menyelenggarakan peradilan; dan (3) menyediakan kebutuhan atau barang yang tidak tersedia. Ini dibutuhkan agar warga dapat hidup tenang dan nyaman; agar warga dapat memiliki hak dan kewajiban yang sama; dan agar warga dapat mendapat kemudahan-kemudahan dalam menjalankan kegiatan selaku individu bebas di lingkup kehidupan sosialnya.

Selain membatasi peran, membagi otoritas-otoritasnya di wilayah politik patut pula dikumandangkan. Bahwa kekuasaan negara berbeda dengan kekuasaan agama. Negara dan agama masing-masing punya wilayah kekuasaan yang tak boleh bercampur-aduk, saling menggantikan, apalagi disatukan.

Tentang efek-efeknya, cukup kiranya kita menengok sejarah di Abad Pertengahan, atau sistem pemerintahan teokrasi di era-era kekuasaan raja-raja Islam di dunia Arab. Hampir tak ada manfaat positif bagi kehidupan rakyat ketika negara dan agama bercampur-baur. Yang ada hanyalah belenggu dan penjajahan atas nama tuhan dan agama.

Kembali ke soal realitas bernegara di Indonesia, ini bukan berarti bahwa tak ada hal-hal positif dari kerja-kerja kepemimpinan para pengurus negara hari ini yang memang patut kita apresiasi. Hanya saja, terlepas dari itu, tetap ada saja sisi-sisi negatif dari kepengurusannya yang juga memang patut untuk kita kritisi.

Selaku warga negara, saya rasa pengupayaan semacam ini, mengkritisi kebijakan pengurus negara, bukan hanya hak, melainkan juga satu kewajiban. Ini mesti kita junjung tinggi. Melawannya adalah bukti kecintaan, sementara mendiamkannya adalah kehancuran.

Geotimes, 15 Juli 2017

Advertisements
jokowow-ngaca-e1497833741245

Presiden Joko Widodo

Dilirik sepintas dari judulnya, tentu besar kemungkinan tulisan ini akan dipahami pembaca Geotimes sebagai bentuk dukungan saya terhadap usulan Partai Demokrat. Memilih berbeda yang lain, anti-mainstream, Partai Demokrat menjadi satu-satunya partai politik yang menghendaki tiadanya ambang batas dalam pencalonan presiden alias presidential threshold 0%.

Tak mengapa. Sebagai penulis, saya harus menerima kenyataan pahit jika sampai pembaca menilai demikian. Tapi satu hal yang pasti, terlepas apa pun tujuan Partai Demokrat, presidential threshold 0% adalah ide yang bagi saya sendiri benar-benar sejalan dengan cita-cita kemerdekaan bangsa ini: menjamin kebebasan tiap-tiap individu; menjamin hak politiknya, hak memilih dan dipilih sebagai warga negara.

Saya selalu yakin, jika Indonesia benar-benar mau keluar dan tampil sebagai bangsa pemenang, yang merdeka, yang mandiri, dan yang optimistis menatap masa depan, maka tak ada jalan lain kecuali demokrasi sebagai sistem politiknya wajib menjamin tiap-tiap kebebasan individu warganya tanpa kecuali. Dan ini bukan semata persoalan hak, melainkan konsekuensi logis (kewajiban) yang mesti negara tanggung sebagai bangsa yang sudah mendeklarasikan diri menjadi bangsa yang bebas-merdeka.

Memang, demokrasi tidak serta-merta memberi jaminan akan kondisi yang demikian. Di banyak negara, ada demokrasi yang benar-benar bisa menjamin. Tetapi tidak sedikit pula yang hanya mampu berlaku sebaliknya. Tentu semua tergantung kepada siapa yang berkuasa, tergantung pada kebijakan apa yang diketuk atau ditetapkan elite politiknya di atas sana.

Tetapi untuk konteks Indonesia, bersandar pada prinsip atau cita-cita kemerdekaan yang sudah diproklamirkan secara gagah nan lantang puluhan tahun silam, maka tak ada alasan untuk tidak memanifestasikan demokrasi dalam bentuknya yang membebaskan. Sekali lagi, ini konsekuensi logis yang mesti negara tanggung!

Namun, sayang ribuan sayang, mewujud-nyatakan cita-cita nyatanya tak semudah membalik telapak tangan. Alih-alih negara mengambil banyak peran dalam upaya perwujudannya, justru negara sendiri yang tampak mengkhianati kesepakatan bersama. Negara seolah melupakan apa yang sudah dirumuskan mati-matian oleh founding fathers negeri ini sebelumnya.

Salah satu bentuk pengkhianatan itu tercermin erat dalam upaya pemberlakukan presidential threshold. Negara sampai ngotot-ngototan segala, bahkan mengancam akan menarik diri dari pembahasan jika keinginannya tidak terakomodasi. Lantas, apa yang tampil mencolok dari sikap negara seperti ini? Tak lain hanya satu: pembungkaman kebebasan individu atas nama demokrasi.

Demokrasi Menjamin Kesamaan Kesempatan

Mungkin negara tak sadar atau mungkin benar-benar tak memahami bahwa demokrasi itu bukanlah menjamin kesamaan kondisi, melainkan menjamin kesamaan kesempatan. Jika presidential threshold sebesar 20-25% dijadikan syarat umum, maka di sana demokrasi dipaksakan hanya untuk menjamin kesamaan kondisi, dan bukan pada kesamaan kesempatan.

Tidak mudah memang menemui ujung dari perdebatan yang hanya diwarnai dengan pragmatisme politik. Apalagi negara (yang berkuasa hari ini) sendiri ikut-ikutan dalam pertarungan kepentingan, yang saya duga-duga, hanya demi memantapkan jaminan kekuasaan di masa depan berikutnya.

Bersama tiga partai pendukungnya, yakni PDI Perjuangan, Golkar, dan Nasdem, negara tampak memainkan kekuasaan dengan mengancam sana-sini jika sampai presidential threshold berjumlah 20-25% itu tidak terpenuhi.

Di kelompok yang lain, mungkin bisa dikatakan sebagai barisan sakit hati, meski posisinya sebenarnya merupakan partai pendukung pemerintah, yakni PKB, PPP, Hanura, dan PAN, juga tampak ngotot memaksakan 10-15%. Terlebih kepentingan ini diusung dan didukung juga oleh partai oposisi, yakni Gerindra dan PKS.

Satu-satunya partai yang paling berbeda sendiri, yang mengusulkan 0%, adalah Partai Demokrat. Dan, sialnya, saya cenderung sepakat dengan usulan partai terakhir ini. Bukan karena berbeda sendiri, anti-mainstream, melainkan—sekali lagi—sejalan dengan cita-cita kemerdekaan yang saya hayati.

Terlepas dari itu, yang ingin saya tekankan di sini adalah mengapa tidak kita menganulir saja presidential threshold 0%? Bukankah semua golongan justru bisa ikut maju dalam pertarungan politik dengan sistem yang seperti ini? Mengapa negara seolah takut jika aturan di UU Pemilu lama itu berubah?

Ok-lah, alasannya mungkin karena proses pemilihan calon presiden memerlukan dukungan riil. Dukungan tersebut terlihat dari jumlah suara yang diperoleh partai politik. Dan partai politik, suara yang ia raih, adalah representasi suara rakyat.

Pertanyaannya, apakah kebenaran melulu ditentukan oleh pilihan mayoritas? Jika alasannya hanya untuk menghadirkan calon-calon yang berkualitas, justru dengan pertarungan bebas tanpa bataslah maka semuanya akan berakhir dengan yang terbaik. Itu jika kita mau optimistis memandang tiap-tiap individu manusia.

Sungguh, saya tidak melihat ada upaya nyata ke arah pengisian cita-cita kemerdekaan itu seketika negara ngotot mempertahankan ambang batas. Hanya demi menyambut Pemilihan Umum 2019 mendatang, negara seolah kembali melakoni kejahatan akan kebebasan.

Padahal, di negara yang menggunakan demokrasi sebagai sistem politiknya, tentu hak politik tiap warga harus menjadi tumpuan utamanya. Aturan apa pun yang bisa menciderai dan apalagi melanggar hak-hak politik warga, ia tak bisa ditolerir dengan atau tanpa alasan apa pun. Itu harus tersimpul mati. Tidak bisa tidak.

Jika alasannya hanya untuk tampil konsisten seperti yang sudah-sudah (Pilpres 2014) sebagaimana Presiden Jokowi serukan, saya rasa itu bukan bentuk kekonsistenan pada sistem demokrasi. Itu tak lebih sebagai bentuk pengulangan kesalahan-kesalahan saja alias hanya “konsisten” pada kesalahan.

Jangankan 20-25%, 0,0001% saja itu sudah ternilai pelanggaran. Sekali lagi, ketika itu menyangkut hak politik warga, sekecil apa pun rintangannya, jika benar-benar ingin konsisten pada sistem politik demokrasi, maka selamanya tak bisa kita benarkan.

Sebagai warga negara, tentu saya sangat menyesalkan sikap negara seperti itu. Padahal cita-cita kemerdekaan kita sendiri sudah mematrikan bahwa kebebasan di mana hak-hak politik warga sepenuhnya menjadi tumpuan utama dalam pengambilan keputusan. Dan demokrasi, sekali lagi, harus menjamin kesamaan kesempatan dalam partisipasi politik.

Tahu Diri

Meski saya punya pandangan seperti itu, bahwa presidential threshold tidak bisa dimungkinkan kehadirannya di negara yang bersistem demokrasi, saya juga harus tahu diri, tahu sistem demokrasi yang bagaimana yang menaungi saya. Artinya, presidential threshold 0% itu hanya dimungkinkan berlaku dalam satu konsep negara bernama Negara Kebebasan.

Tak satu pun, atau mungkin saja belum, ada negara di dunia ini yang bercorak demikian. Bahkan di negara yang menganut paham kebebasan sekalipun seperti Amerika misalnya, tetapi dalam praktiknya, sistem demokrasi yang dijalankan adalah demokrasi minim kebebasan.

Seperti juga di Indonesia, dalam hal-hal tertentu, kebebasan itu memang tampak dan dijaga. Tetapi dalam hal-hal tertentu lainnya, kebebasan warga justru dibungkam. Bentuknya? Lihatlah upaya pemberlakuan presidential threshold di mana warga yang sebenarnya punya hak politik berupa hak pilih, terpaksa tereduksi karena harus melalui kendaraan politik berupa partai politik.

Kendati ada kendaraan politik, tetap saja harus melewati seleksi-seleksi jika presidential threshold 0% sampai tidak dianulir. Itu artinya, yang berpartai dan yang punya modal kursi di DPR dan atau punya suara nasional sajalah yang berhak diberi hak politik, berhak diberi hak pilihnya sebagai warga negara.

Tetapi lagi-lagi saya harus tahu diri. Ini Indonesia, bukan Negara Kebebasan sebagaimana konsep negara yang saya idam-idamkan. Meski bersistem demokrasi, sistem itu sendiri belum tentu dan pasti menganut paham kebebasan yang saya maksud. Itu baru sebatas satu syarat untuk kemudian benar-benar menghadirkan satu konsep negara semacam itu di kemudian hari.

Jadi, menjaga demokrasi adalah juga bentuk penjagaan pada kebebasan. Karena biar bagaimanapun, kebebasan hanya mungkin tercapai secara total, bukan dalam sistem politik yang aneh, seperti sosialisme atau komunisme misalnya, apalagi sistem khilafah, melainkan hanya dalam sistem demokrasi itu sendiri.

Geotimes, 19 Juni 2017

46240_13022

Ada apa dengan KTP? Kenapa kartu identitas kependudukan ini selalu saja hadirkan polemik? Nyaris tanpa ujung lagi. Sedikit-sedikit, ribut. Sedikit-sedikit, redam. Ribut, redam lagi. Begitu terus. Tak ada selesai-selesainya.

Jika bukan soal polemik pengelolaannya, korupsi proyek pengadaannya di DPR sana, sebagaimana terjadi dalam kasus KTP berbasis elektronik (e-KTP), maka yang ada adalah soal isian kolom agamanya. Ada yang ingin menghapuskan, ada yang tidak. Ada pula yang membebaskan, terserah mau diisi apa.

Kemarin, 7 November 2017, Mahkamah Konstitusi (MK) memilih untuk mengakui keyakinan semua penghayat kepercayaan di Indonesia. Bentuk pengakuannya itu datang dari terkabulkannya permohonan mereka. Bahwa kepercayaan yang selama ini mereka hayati, akhirnya diizinkan untuk tercantum dalam kolom agama di KTP.

“Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” begitu jelas Ketua MK Arief Hidayat. Penjelasan itu kemudian disusul dengan ketokan palu sebagai tanda disahkannya permohonan itu jadi putusan.

Terlepas pendasarannya pada konstitusi negara, terutama tentang administrasi kependudukan dalam UUD 1945, putusan ini mengindikasikan diwajibkannya pelembagaan identitas. Segala tetek bengek manusia (warga negara) terkesan wajib dirangkum ke dalam satu kartu kecil berlabel KTP.

Di satu sisi, pengakuan negara kepada para penghayat kepercayaan di Indonesia adalah hal yang memang patut kita apresiasi. Ini sebentuk angin segar, yang setidaknya mengurangi fakta adanya diskriminasi berbasis suku, ras, agama, dan antargolongan (SARA) di negeri yang berbhineka tunggal ika.

Karena memang, sudah lama kiranya negeri ini dirundung polemik di seputar itu. Hanya karena tak memeluk satu di antara enam agama besar (agama yang diakui negara?), misalnya, seseorang bisa saja tak mendapatkan hak kewarganegaraannya, baik di aspek pendidikan (melanjutkan sekolah), ekonomi (pekerjaan), sosial (pernikahan), bahkan juga di wilayah politik (hak memilih dan dipilih).

Jangankan orang yang di luar enam agama besar itu, yang tergolong di dalamnya saja acap kali mendapat perlakuan diskriminatif oleh mereka yang merasa mayoritas. Dalam kasus Pilkada DKI Jakarta, misalnya, lantaran berbeda secara agama, seorang Ahok yang nasrani malah dikafirkan untuk jadi pemimpin di wilayah yang berpenduduk kebanyakan muslim.

Tak berhenti di sana, pemilih dan pendukungnya pun kena imbas, mendapat perlakuan sama. Jika terbukti memberi keberpihakannya pada Ahok yang sudah dicap kafir, maka yang bersangkutan terancam tidak akan disalatkan jika meninggal dunia.

Betapa bedebah dan tidak masuk akalnya, bukan, pertimbangan semacam itu? Tirani mayoritas bermain. Kepentingan politik meluluhlantakkan nalar sehat. Agama dipolitisasi. Diperjualbelikan.

Meski pengakuan itu tak bisa jadi jaminan akan terhapuskannya praktik diskriminasi berbasis SARA di lingkungan masyarakat, tapi setidaknya memberi secercah harapan. Dan karenanya patut kita apresiasi bersama—terlepas ada masalah kelanjutannya nanti atau tidak.

Di sisi lain, pelembagaan identitas individu secara formal, saya kira justru memunculkan satu ironi tersendiri. Jangankan soal identitas agama atau kepercayaan, identitas apa pun itu, tak ada gunanya dilembagakan segala. Lagi pula, tak ada penting-pentingnya juga bagi negara mengatur wilayah privat warga seperti ini.

Mungkin saja nama dan alamat memang penting. Identitas itu sudah cukup membantu ketika seorang warga, misalnya, mengalami kecelakan atau meninggal dunia di tempat yang tak seorang pun mengenali dirinya sebelumnya. Bahwa identitas itu (nama dan alamat saja) sudah bisa jadi rujukan orang untuk mencari tahu dari mana ia berasal, siapa kerabat-keluarganya, jika tujuannya hanya untuk menginformasikan kejadian tersebut.

Tapi, bagaimana dengan identitas agama atau kepercayaan? Untuk apa kiranya orang tahu itu? Apa untungnya? Sungguh tidak penting apa pun agama atau sukumu, kata Gus Dur. Kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua, toh orang tidak pernah tanya apa agamamu, dari suku mana dirimu berasal, bukan?

Jadi, ketimbang memasukkan identitas agama atau kepercayaan di kolom-kolom tertentu dalam KTP, saya kira malah lebih baik kalau kolom itu dihapuskan saja. Tidak ada guna-gunanya juga ia ada dan diketahui secara publik. Pun begitu dengan kolom tanggal lahir, jenis kelamin, status, dan pekerjaan atau profesi.

Jika ini diindahkan bersama, diputuskan secara resmi oleh negara, maka konsekuensi terbesanya adalah jangan jadikan hal yang remeh-temeh itu sebagai syarat administrasi. Ketika orang mau melanjutkan pendidikan, menikah, melamar pekerjaan, atau ingin menyalurkan hak-hak politiknya, misalnya, maka cukuplah pakai nama dan alamat saja yang jadi syaratnya.

Nama dan alamat saja saya kira sudah representatif. Tak perlulah tetek bengek warga dilembagakan semua, apa lagi soal agama atau kepercayaannya. Lagian, itu wilayah privasi masing-masing. Tak usahlah orang lain ikut atur-atur, termasuk negara. Bebaskan saja. Sebab hak menjalani kepercayaan itu sebenarnya sudah dan harus melekat pada individu, bukan pemberian orang lain atau negara.

Qureta, 9 November 2017

Kesaksian

Kondisi buruk pendidikan dan perguruan tinggi di tanah air cukup memprihatinkan. Di satu sisi, ia bukan lagi bentuk pembebaan dan pemberdayaan. Di sisi lain, benih kesadaran kritis hanya mampu tumbuh di beberapa kalangan mahasiswa saja. Kondisi tersebutlah yang hendak dituturkan buku ini.

Ditulis oleh Maman Suratman, buku ini memiliki nilai historis, ideologis, dan strategis. Bernilai historis sebab menuturkan secara utuh proses perjuangan beberapa anak muda progresif revolusioner di Universitas Teknologi Yogyakarta (UTY).

Selain sebagai dokumen sejarah perjuangan mahasiswa, penulisannya juga memberi energi positif bagi ingatan kolektif-kritis untuk generasi berikutnya; apakah perjuangan sebelumnya cukup sebagai masa lalu atau akan terus diperjuangkan.

Berbobot ideologis karena buku ini ditulis sebagai ekspresi dan wujud komitmen terhadap posisi, fungsi, dan peran mahasiswa sebagai intelektual organik. Bernilai strategis karena bagi siapa pun, terutama generasi UTY, buku ini refresentatif sebagai panduan bagi ikhtiar berikutnya.

Buku ini ditulis cukup garang, menggunakan gaya bahasa sedikit emosional. Membaca secara utuh dan memahami pesan yang hendak disampaikan melalui buku ini, kita akan mengerti alasan mengapa buku ini ditulis demikian.

Pesan yang ingin disampaikan melalui buku ini, yakni mengajak kepada seluruh pembaca, terutama mahasiswa, untuk terus belajar dan berjuang sebagai wujud konkret dari komitmen intelektual dan moral seorang pemikir tercerahkan. Perjuangan Maman dan kawan-kawan yang dituturkan di dalam buku ini merupakan praksis lapangan yang memberi alas bagi teorisasi gerakan mahasiswa kontemporer.

Sebagai suatu ikhtiar , apa yang diperjuangkan mewakili upaya untuk beberapa capaian. (1) Membangun kembali (memulihkan) kesadaran kelas; mahasiswa sebagai inti kekuatan perubahan sosial. (2) Mencipta ‘ruang belajar’ alternatif yang otonom, kritis, dan aspiratif. (3) Memberi arah dan metode bagi praktik-praktik belajar yang teoritis, politis, dan praktis. (4) Mempertegas identitas dan menjalankan komitmen mahasiswa sebagai intellectual cum activist.

Wahyu Minarno
Pengantar Buku “Kesaksian”

______________

Pada tahun 1998, Soeharto dipaksa tumbang oleh mahasiswa karena mengharamkan demokrasi. Maka, ketika saat ini masih ada pihak yang ingin menjadi Soeharto-Soeharto baru, termasuk rektorat kampus yang melarang pembentukan BEM, maka ia sangat layak untuk dilawan dan ditumbangkan.

Perjuangan Maman Suratman dkk yang diulas dalam buku ini sangat penting untuk diberitakan dan disebarkan. Apalagi di tengah melemahnya gerakan mahasiswa di Indonesia. Saya selalu meyakini bahwa kebaikan yang ditulis akan menginspirasi lahirnya ribuan kebaikan lainnya.

A. Zulkarnain
Dewan Pendiri Portal Jurnalisme Warga http://www.mahasiswaindonesia.com dan Philosophia Institute

______________

Bagi yang minat, silakan pesan via WA +62 812-4252-5897 atau kirim e-Mail ke mamansuratman9@gmail.com. Harga Rp 35.000/eks (belum termasuk ongkir).

38456_90333

Ada banyak di antara kita yang diam ketika wakil-wakil di DPRD sana ditetapkan jadi tersangka pencuri uang. Kemungkinan besar kita diam dan tampak tak enak hati memberi respons hanya karena salah satu tersangka pencuri itu adalah orangtua sang sahabat karib.

Itu mungkin. Hampir sering kita temui bagaimana konsep kekeluargaan kerap jadi penghambat laju berpikir seseorang terhadap suatu kasus. Sikap seperti ini tampak terutama yang menyangkut hal-hal yang dianggap sebagai aib, yang ketika direspons, justru mempermalukan diri si peresponsnya sendiri maupun orang-orang terdekatnya, karibnya, keluarganya.

Rabu, 4 Oktober 2017, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan-Barat (Kejati Sulselbar) akhirnya resmi menetapkan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Andi Mappangara, sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi. Ia diduga melakukan kejahatan berupa penyimpangan APBD Sulbar Tahun Anggaran 2016.

Yang paling memilukan lagi adalah semua wakil-wakilnya di DPRD, yakni Munandar Wijaya, Hamzah Hapati Hasan, dan Harun, terlibat-serta dan ikut jadi tersangka bersama-sama. Mereka diduga kuat turut melakukan kejahatan massal berupa pemanipulasian dana-dana anggaran yang sepatutnya untuk membiayai ongkos-ongkos pembangunan daerah, tetapi mengarahkannya kepada kepentingan diri pribadi dan golongannya.

Dalam bahasa “tukang tenun kebangsaan” yang kini sudah jadi Gubernur itu, ini namanya PENG…KHI…A…NA…TAN.

Melalui press release-nya, keempat unsur pimpinan DPRD Sulbar ditetapkan Kejati sebagai tersangka setelah sebelumnya dilakukan pendalaman informasi dari sejumlah saksi yang ada. Para saksi terdiri dari anggota DPRD, pimpinan SKPD, pejabat pengadaan, pemilik perusahaan, serta pihak-pihak terkait lainnya.

Dari penelurusan secara intensif itulah Kejati Sulselbar akhirnya mendapatkan informasi-informasi awal dan utama sebagai dasar pentersangkaan wakil-wakil rakyat Sulbar. Pihaknya menemukan sejumlah bukti yang itu sedikit mengarahkan kasus ini kepada upaya pencurian uang-uang rakyat.

Selaku unsur pimpinan DPRD, tentu keempatnya bertanggung jawab penuh terhadap sejumlah dugaan penyimpangan dalam proses penyusunan dan pelaksanaan APBD 2016. Dalam kedudukannya selaku pimpinan, merekalah yang menyepakati besaran nilai pokok pikiran Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 360 miliar untuk dibagi-bagi, baik kepada pimpinan maupun anggota DPRD, sebanyak 45 orang.

Di tahun 2016, sebagian dana tersebut sudah terealiasi sebesar Rp 80 miliar. Dugaan uang curian ini tersalur pada kegiatan-kegiatan seperti di PUPR, Disnakbud, dan Sekwan. Sisanya, uang-uang itu tersebar di berbagai SPKD, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten-Kabupaten se-Sulbar.

Bukti-bukti lain yang juga jadi acuan Kejati melakukan pentersangkaan kepada unsur pimpinan DPRD ini adalah bahwa para tersangka telah secara sengaja memasukkan pokok-pokok pikiran mereka secara sepihak. Mereka memanipulasinya seolah-olah sebagai aspirasi masyarakat yang mereka wakili. Tapi ternyata… Ah, sudahlah.

Selain itu, mereka juga tampak melawan hukum atau ketentuan yang berlaku. Sebab upaya tersebut sama sekali tidak melalui proses dan prosedur sebagaimana yang diatur dalam Permendagri Nomor 52 Tahun 2016 tentang Pedoman Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Daerah Tahun Anggaran 2016.

Mereka mengupayakannya tanpa melalui pembahasan sebelumnya, baik dalam Komisi maupun Rapat-Rapat Badan Anggaran dan Paripurna—memanipulasinya secara diam-diam.

Sebagai warga Sulbar, tentu saya (semoga juga Anda dan kita semua) merasa malu jika punya wakil yang tidak bersih dari korupsi. Kita patut kecewa sebab mereka dipilih hanya untuk melayani warga-warga Sulbar, dipilih untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, bukan untuk menjadikannya seperti sapi perah: diternak untuk diperas.

Meski demikian, saya tidak terlalu terkejut dengan hadirnya kasus pentersangkaan oleh Kejati untuk unsur pimpinan DPRD ini. Ini kasus lazim. Yang membuat saya sangat terkejut dan kecewa adalah minimnya respons teman-teman mahasiswa, baik yang di daerah maupun yang tengah menempuh pendidikan di tanah rantau seperti di Yogyakarta, terhadap kasus yang sejatinya sangat mendesak diberi respons ini.

Mengapa perlu? Sebab diamnya kita terhadap kasus semacam ini akan ikut mempengaruhi jalannya proses hukum di sana. Jika bukan proses hukumnya yang akan lama, ditunda-tunda, maka besar kemungkinan bahwa proses itu sendirilah yang akan sirna ditelan waktu. Kasusnya hilang, para terduga pencurinya bebas.

Terkesan kecil memang. Tapi jangan salah, imbas desakan itu, terlebih datangnya dari warga daerah sendiri, jelas akan sangat luar biasa. Ya, ini jauh lebih penting ketimbang hanya menyerahkannya saja kepada yang dianggap berwenang, pasif menunggu hasil yang tak pasti.

Tapi kenapa respons kita hampir tak ada? Kenapa yang tampak di antara kita justru sikap diam seribu bahasa?

Memang ada pula yang bersuara. Hanya saja, yang hendak ditegaskan darinya justru penyangkalan dengan berkata: …seakan-akan kalian tak pernah sekalipun memakan uang rakyat. Oalah… Jadi ingat Sajak Pertemuan Mahasiswa-nya Rendra saya: maksud baik saudara untuk siapa? kita ini dididik untuk memihak yang mana? 

Ini aneh, saudara-saudara. Padahal sebelumnya kita sangat getol menyoal kasus-kasus yang bahkan sepele sekalipun. Urusan selangkangan saja kita respons. Giliran ada yang jauh lebih utama, menyangkut hajat hidup orang banyak, keperkasaan kita justru sirna. Kita seolah jadi impoten, nyaris tanpa daya.

Mungkin kita tak sadar kalau yang berpotensi dicuri oleh orangtua sahabat karib itu adalah uang orangtua kita sendiri. Ataukah kita memang rela membuat orangtua sendiri menderita demi keselamatan orangtua sahabat karib semata.

Iya kalau yang jadi korban hanya orangtua kita saja. Itu tak masalah. Justru mulia sikap seperti itu. Tapi, bagaimana kalau yang dicuri itu adalah uang-uang orangtua-orangtua sahabat kita yang lain?

Lagipula, uang orangtua sahabat atau bukan, uang kita atau uang orang lain, sikap pada (terduga) pencuri harus tetap sama, bukan? Adil sejak dalam berpikir begitu. Pahami dan resapi, wahai para pengagum Pram!

Orangtua, orangtua. Ini semua karena orangtua. Jika bukan korupsi keluarga, korupsi orang-orang terdekat kita, mungkin saja soalnya akan lain. Duh! Konsep kekeluargaan yang dangkal memang seringnya bikin kita jadi lemah syahwat. Saya tak mau begitu.

*Sebelumnya dimuat di Qureta, juga terbit di Harian Radar Sulbar, 11 Oktober 2017