antarafoto-pelantikan-gubernur_dki-jakarta-161017-wpa-6-e1508307461209

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno melakukan salam commando seusai pelantikan, di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/10). ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Senin, 16 Oktober 2017, DKI Jakarta akhirnya resmi punya nakhoda baru. Setelah Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) digilas massa yang menggila-gila, Jakarta untuk lima tahun ke depan ini selanjutnya akan dipimpin oleh usungan para penggilas nakhoda sebelumnya itu, Anies Baswedan.

Sebagai nakhoda baru, tentu Anies punya segudang tanggung jawab politik. Tak hanya untuk mengarahkan Jakarta seperti citanya, yakni maju kotanya bahagia warganya, Anies pun harus bertanggung jawab penuh atas apa yang telah dirinya perbuat di masa-masa sebelum ia benar-benar jadi “manusia pilihan”. Apa itu? Yakni merajut kembali tenun kebangsaan yang telah ia robek-robek sendiri tanpa ampun.

Memang, kursi Gubernur yang kini Anies duduki—bersanding mesra dengan Sandi—di Ibu Kota, membuatnya harus niscaya menghadirkan wajah Jakarta seperti citanya sendiri. Segala ragam bentuk janji kampanyenya yang kurang lebih berjumlah 23 buah itu harus tertepati. Program plus-plusnya, seperti KJP Plus dan KJS Plus, cepat atau lambat, harus segera ia realisasikan tanpa syarat. Sebab, warga yang menitipkan amanah di pundaknya memang butuh nasi, bukan janji.

Itu baru janji. Tapi yang jauh lebih penting dari itu adalah hadirnya tenun kebangsaan kembali. Bukan hanya karena tanggung jawab Anies selaku pemimpin politik di Ibu Kota, bukan hanya karena tanggung jawabnya sendiri selaku penulis Merawat Tenun Kebangsaan, tapi karena ia yang mengumandangkan dan lalu ia sendiri yang merobek-robeknya kembali. Itu!

Bukan hanya Anies memang yang harus bertanggung jawab penuh atas ini. Akan tetapi, ini perlu diingat, kehancuran keberagaman, rusaknya tenun kebangsaan di Jakarta waktu itu yang mungkin masih mewabah hingga hari ini, disadari Anies atau tidak, terjadi hanya demi pemenangan dirinya. Terlebih bahwa Anies sendiri ikut merobeknya. Itu fakta yang saya kira sudah menjadi rahasia umum bersama.

Masih ingat, bukan, ketika rivalnya (Ahok) tersandung kasus penistaan agama? Di sana, nuansa peran Anies begitu nyata. Alih-alih meredakan gejolak emosi massa yang banyak orang harapkan darinya, ia justru terlibat-serta memanaskan situasi, menyiraminya dengan minyak-minyak penuh kebencian. Meminjam kata Burhanuddin Muhtadi dalam Anies dan Masa Depan Jakarta, ia membiarkan amarah itu menyala dan mengambil insentif elektoral darinya, termasuk mengunjungi Rizieq Shihab, motor penggerak anti-Ahok.

Saat menghadiri makan malam bersama sejumlah petinggi partai pengusungnya di sebuah restoran di Jakarta Selatan (18/4), gejolak emosi massa ini kian diperparah. Di hadapan para elite politik, dengan lantang ia mengandaikan Pilkada DKI Jakarta (putaran dua) adalah “Perang Badar”. Sungguh benar-benar memperkuat kesan bahwa Anies telah secara sengaja memelihara sentimen agama demi kalahkan Ahok.

Ya, data-data empiris memang tak mampu menolak fakta bahwa Anies mulus melenggang ke Balai Kota melalui permainan licik isu-isu SARA, terutama agama. Seperti ditunjukkan exit poll Indikator Politik Indonesia sendiri, nyaris 60% pemilih Anies mendasarkan pilihannya pada kesamaan agama. Pun sebagian besar lainnya menilai ucapan Ahok tentang Al-Maidah adalah penistaan agama.

Temuan-temuan itulah, sekali lagi, yang berperan besar mengantar Anies ke pucuk pimpinan di DKI Jakarta, dibantu oleh Tamasya al-Maidah, tentu saja. Hal yang sama ini jugalah yang menjebloskan rivalnya (Ahok) ke jeruji besi penjara, dibantu penuh oleh rangkaian demi rangkaian Aksi Bela Islam & Ulama.

Entah fakta-fakta di atas itu jadi landasan Anies atau tidak, tetapi dalam pidato pelantikannya, saya rasa ia telah menunjukkan tanggung jawab politiknya sendiri. Ia telah menampilkan niat mulia itu untuk bertanggung jawab penuh atas apa yang sudah dirinya perbuat di masa-masa genting dan menyengat dengan berkata:

“Holong manjalak holong, holong manjalak domu. Begitu pepatah Batak mengatakan kasih sayang mencari kasih sayang, kasih sayang menciptakan persatuan. Ikatan yang kemarin sempat tercerai, mari ikat kembali, mari kita rajut kembali. Mari kita kumpulkan energi yang terserang menjadi energi untuk membangun kota ini sama-sama.”

Jelas. Di sana Anies sadar betul bahwa kondisi keterceraian kemarin adalah buah dari pemenangan dirinya semata. Hari ini upaya pertanggungjawaban dirinya telah ditunjukkannya, meski baru sebatas kata-kata. Dan kita pun mesti mendukungnya-serta, seberapa pun bencinya kita pada sosok Muslim moderat yang sudah cenderung bergerak ke arah “kanan” ini.

Dan Anies pun Kembali Merobek

Baru beberapa detik saja kemuliaan itu muncul dari kata-kata Anies, entah dengan alasan apa, ia pun kembali merobeknya lagi dengan lantang:

“Dulu, kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jangan sampai Jakarta ini seperti yang dituliskan pepatah Madura: itik telor, ayam singerimi; itik yang bertelur, ayam yang mengerami.

Seperti video prosesi pencitraannya di Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan kemarin (13/10), ungkapan Anies dalam pidatonya itu pun viral hebat. Persis di kata “pribumi”,  Anies dituding telah melontarkan visi politik yang tak ubah dengan rasisme, seperti diungkapkan oleh Ketua Setara Institute, Hendardi:

“Pidato pertama Anies setelah dilantik membuat publik menjadi mafhum bahwa visi politik Anies adalah rasisme. Politisasi identitas bukan hanya untuk menggapai kursi gubernur, tetapi hendak dijadikan landasan memimpin dan membangun Jakarta. Pidato yang penuh paradoks.”

Saya sendiri pun bertanya-tanya: apa maksud Anies menyelipkan kata “pribumi” itu dalam pidatonya? Terlepas dari tidak patutnya lagi kata seperti itu dihembuskan di ruang publik menurut UU No. 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis serta Instruksi Presiden No. 26/1998 tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non-Pribumi, menggandeng kata “pribumi” dalam prosesi pelantikannya, hampir tak bisa disangkal lagi, adalah upaya dirinya untuk membedakan kelompoknya dengan kelompok Ahok.

Dengan kata lain, Anies berusaha mengklaim diri sebagai pribumi, sedang Ahok diposisikan sebagai nonpribumi, pemberontak yang harus dimusnahkan.

Paradoks? Tentu iya. Sebab, di satu sisi, Anies membingkai konsepsi negara untuk semua, sebagaimana cita Bapak Proklamator Kemerdekaan Bung Karno. Tetapi, di sisi lain, ia menghembuskan citra penuh benci atas ras-ras tertentu—kalau kata Hendardi, Anies telah mengumandangkan supremasi etnisitas melalui penegasan pribumi sebagai diksi pembeda dirinya (pemenang) dengan yang lain (kelompok Ahok?).

Maka, saya kembali bertanya: di mana letak pengupayaan Anies atas pewujud-nyataan sila kelima itu? Jika benar Anies menjadikan rasisme sebagai visi politiknya, maka itu sama saja dengan membangun peradaban dari Jakarta untuk Indonesia melalui visi politik yang benar-benar mematikan.

Sudah. Tak perlu jauh-jauh melihatnya sampai ke negeri seberang, seperti yang terjadi di Jerman atau Myanmar, misalnya. Di negeri ini sendiri, Indonesia, hembusan visi politik berupa kebencian atas ras itu telah menjadi sejarah kelam bangsa. Terutama di era rezim Orde Baru Soeharto, visi yang lahir dari politik adu-domba sang diktator ini telah memakan korban yang tak terhitung lagi jumlahnya. Masyarakat Tionghoa untuk melakukan asimilasi sembari mengidentifikasi mereka sebagai yang bukan pribumi.

Sesudah Soeharto jatuh, alih-alih redup, garis demarkasi itu pun justru semakin menggila. Di mana-mana terjadi kerusuhan massal dengan target masyarakat Tionghoa. Mereka nyaris jadi sasaran empuk kebencian melulu atas nama ras. Semua karena visi politik rasisme yang dibangun secara matang-matang oleh Bapak Pembangunan yang pernah berkuasan selama 32 tahun kurang lebih ini.

Visi politik seperti itu sendiri sebenarnya bukan hal baru. Jauh sebelum Soeharto, kebencian atas masyarakat Tionghoa sudah bercikal-bakal di zaman-zaman kolonial Belanda. Maka, hadirnya pidato Anies Baswedan yang berupaya mengidentifikasi kelompok pribumi bisa dikatakan kelanjutan kembali visi politik rasisme di Indonesia.

Maka, tak salah juga jika peneliti LIPI Amin Mudzakkir menggambarkan fenomena ini dalam status Facebook-nya: Pribumi adalah mitos yang diciptakan oleh kolonialisme, dijalankan oleh Soehartoisme, dan dipidatokan oleh Anies Baswedanisme.

Ya, begitulah kira-kira penggambarannya yang tepat. Lalu Anies pun mau tak mau harus kembali bertanggung jawab pada polemik yang ia hadirkan sendiri di tengah gejolak emosi massa yang belum usai-usai ini. Semoga tanggung jawab politik ini mampu Anies tunaikan sebelum akhirnya beralih merealisasikan semua janji-janji politiknya yang plus-plus itu.

Selamat bekerja, Bang Anies!

Geotimes, 18 Oktober 2017

Iklan

Maman dan Ahok

Yogyakarta, Nalarpolitik.com – Tiga tahun setelah terbitnya Kesaksian, Kisah Perlawanan Mahasiswa (Philosophia Press, 2015), Maman Suratman kembali menerbitkan buku keduanya berjudul Ahok dan Kemelut Pilkada Jakarta dengan penerbit yang sama di tahun 2018.

Di buku pertama, Maman menceritakan pengalaman hidupnya terkait dunia pendidikan. Kala itu, ia berbenturan iklim pendidikan yang tak mendidik di salah satu universitas swasta Yogyakarta, hingga drop-out menjadi hilir perjuangannya.

“Buku Kesaksian itu sebenarnya berawal dari kegelisahan pribadi yang ternyata menjadi kegelisahan beberapa rekan mahasiswa juga waktu itu. Saya merasa kebebasan berpikir dan berkumpul saat itu tidak diberikan kampus dengan adanya pelarangan membentuk BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa). Karena itu, segala bentuk perjuangan kami, bernaung dalam Alinasi Perjuangan Demokrasi Kampus (APDU), saya tuangkan dalam buku itu,” ucap Maman saat ditemui di Yogyakarta, Kamis (25/1/2018).

Adapun di buku Ahok dan Kemelut Pilkada Jakarta, Maman menjelaskan bahwa keduanya memiliki semangat yang serupa: sama-sama berangkat dari realitas yang bobrok, yang kali ini berarus dalam dunia politik.

“Semangat penulisan buku pertama saya dengan buku terbaru ini sebenarnya sama. Kalau buku yang dulu realitasnya adalah dunia pendidikan, maka yang ini realitasnya dunia politik. Jadi, semacam curhat politik. Kira-kira begitu,” terang Maman kembali.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa buku ini adalah kumpulan tulisannya mengenai sejumlah kontroversi Ahok dalam konteks Pilkada DKI Jakarta 2017. Mulai dari kasus penistaan agama, debat kandidat, survei-survei elektabilitas, hingga patahan perjuangan Ahok yang berhilir di jeruji besi, Maman tuangkan dalam buku setebal 200 halaman lebih.

“Ini adalah kumpulan tulisan saya di berbagai media massa dan tulisan lepas lainnya yang menyoal perpolitikan Pilkada Jakarta tahun lalu. Banyak kejadian yang saya sorot di dalamnya, tidak melulu soal Pilkada, tapi juga kasus-kasus lain yang menyertainya seperti kasus penistaan agama,” tambah editor Qureta ini.

Ketika ditanya mengapa dirinya sangat concern di dunia tulis-menulis, penjelasannya meminjam penekanan dari novelis Pramoedya Ananta Toer. Bahwa kerja kepenulisan adalah konsekuensi logis dari keber-ada-annya sebagai manusia yang harus menuliskan sejarah, terlebih sebagai mahasiswa yang dituntut peka pada realitas.

“Inspirasi menulis saya itu Pram. Kalau kau tidak menulis, maka akan hilang dalam sejarah. Karena aktivitas saya di dunia literasi, maka saya menulis. Pun ini salah satu cara saya mendedikasikan diri sebagai seorang mahasiswa yang orang sebut punya peran selaku agen perubahan,” pungkasnya.

Mahasiswa Filsafat UIN Sunan Kalijaga ini juga berpesan kepada kaum muda lainnya agar tak lemah syahwat dalam mencatatkan semua bentuk ketidakadilan yang terjadi di sekitar.

“Setiap dari kita harus berani mengambil peran untuk mencatatkan sejarah, sekalipun terkadang menjadi terasing. Jangan sampai kita menjadi mahasiswa munafik, tahu masalah tapi tak berani bersuara,” lanjut Maman.

“Meskipun harus terasing di lingkungan terdekat, ya begitulah konsekuensinya jika tak ingin menjadi manusia munafik. Soe Hok Gie juga telah mengatakan itu, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Tapi, sekarang kalimat itu seperti dijungkirbalikkan menjadi lebih baik munafik daripadaterasing,” sambungnya.

Buku Ahok dan Kemelut Pilkada Jakarta rencananya akan launching di Yogyakarta awal Februari. Buku ini telah masuk dapur percetakan, yang dalam bulan ini akan segera rampung.

“Nantikan saja. Bulan depan akan saya launching,” tutupnya. (RA)

Nalarpolitik.com, 25 Januari 2018

Ilustrasi gambar: kompas.com

Tulisan saya sebelumnya memperlihatkan bahwa proses persidangan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ini cacat secara hukum. Yang mestinya harus memberi peringatan keras sebelum diarahkan ke persidangan, justru seolah melangkahi apa yang sudah tertuang jelas dalam Pasal 2 UU Nomor 1 PNPS Tahun 1956 tersebut.

Sungguh, proses persidangan Ahok ini membuat saya sedikit termangu. Belum juga usai ketermanguan saya soal dasar pengambilan keputusan Majelis Hakim atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum, proses hukum ini lagi-lagi diperparah dengan diajukannya sejumlah saksi yang saya kira tidak layak memberi kesaksian.

Bagaimana mungkin seseorang disebut layak memberi kesaksian di depan hukum jika dirinya sendiri punya pengalaman kurang elok di mata hukum?

Coba kita tengok masing-masing latar belakang para saksi yang diajukan oleh JPU. Novel Chaidir Hasan misalnya, Sekertaris Jenderal DPD FPI ini pernah terjerat kasus hukum sebagai buron tersangka. Ketika itu dirinya terlibat dalam kasus unjuk rasa menolak yang akhirnya berujung pada kericuhan di tahun 2014. Novel pun dijerat pasal penghasutan, pengrusakan barang-barang publik secara bersama-sama, serta pasal hukum yang melawan petugas.

Lagipula, saksi pelapor ini juga dikenal sebagai pembenci Ahok. Novel pernah melaporkan Ahok dan menggugatnya secara perdata dengan tuntutan ganti rugi sebesar Rp. 204 juta. Latar belakang Novel ini membuat saya tidak yakin sama sekali bahwa kesaksian yang diberikannya adalah murni kesaksian penistaan agama.

Justru saya yakin bahwa inilah momentum tepat bagi Novel untuk kembali mengadakan perlawanan atas diri Ahok. Hematnya, kesaksiannya adalah kesaksian yang berdasar pada ketidaksukaan. Tidak objektif.

Saksi pelapor lainnya adalah Gus Joy Setiawan. Sebagai Ketua Umum Koalisi Advokasi Rakyat yang pernah menyatakan dukungan rill bagi pasangan Agus Yudhoyono Harimurti-Sylviana Murni, membuat saya harus menampilkan sikap curiga.

Pada momentum menjelang Pilkada 2017 ini, bukankah yang rill adalah berusaha memenangkan pertarungan dan menjadi sang juara? Dan tentu, kesaksian Gus Joy patut saya curigai sebagai kesaksian penistaan agama sekaligus sebagai senjata menjegal lawan politiknya.

Yang terparah dari para saksi tersebut adalah Muchsin, Ketua Umum atau Imam Besar FPI. Dari rekam jejaknya yang bisa saya telaah, terungkap bahwa dirinya pernah terlibat membela terpidana kasus korupsi Mayjen TNI (Purn) Moerwanto Seoprapto.

Fakta ini tak ubahnya dengan fakta saksi lainnya, yakni Muh. Burhanuddin yang juga dikenal sebagai advokat yang pernah membela Putu Sudiartana, salah seorang anggota DPR dari fraksi Partai Demokrat yang terkena Operasi Tangkap Tangan KPK untuk kasus suap. Pembela koruptor kok mau didengar?

Untuk saksi pelapor terakhir, yakni Samsu Hilal, dia adalah Ketua Umum Forum Anti Penistaan Agama. Dari ormas yang dipimpinnya, mungkin agak tepat jika dirinya menjadi saksi dalam kasus penistaan agama.

Tetapi sayang, sebagaimana saksi-saksi pelapor lainnya, dia sama sekali tidak menyaksikan langsung ucapan Ahok di tempat kejadian perkara itu. Saksi yang gak lihat perkara kok bisa jadi saksi? Haruskah kita sudi mendengar kesaksian dari orang yang sok tahu? Aneh.

Qureta, 3 Januari 2017

Seword.com, 28 Desember 2016

ahok-habib-rizieq-kanalberita-net_

Pengaduan kasus dugaan penistaan agama kembali mencuak. Setelah sebelumnya dituduhkan kepada Gubernur (non-aktif) DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang sampai saat ini persidangannya masih dalam tahap proses, kini giliran Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab.

Sebagai pengadu/pelapor, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) yang diwakili oleh Ketua Presidum PP PMKRI Angelo Wake Kako menilai bahwa Habib Rizieq telah mengeluarkan pernyataan yang itu dirasa telah melukai hati umat Kristiani. Sang Habib dianggap telah melecehkan agama Kristen. Dan karenanya dilaporkan dengan pasal sama yang juga menjerat Ahok, yakni Pasal 156a KUHP terkait penodaan agama.

Selain PMKRI, Student Peace Institute (SPI) juga turut melaporkan Habib Rizieq. Dalam dasar laporannya ke Polda Metro Jaya, Jakarta, SPI menilai bahwa ucapan sang Habib memicu ketidakharmonisan relasi antarumat beragama, yakni Islam dan Kristen.

Menurut Doddy Abdallah, Direktur Eksekutif SPI, setidaknya ada tiga alasan mengapa Rizieq harus SPI laporkan. Di antaranya adalah: (1) ceramah Rizieq dinilai mengancam kerukunan dan kedamaian umat beragama di Indonesia; (2) ceramah tersebut tidak sesuai dengan tuntunan dalam Islam, yakni surat al-An’am 108 yang melarang menghina Tuhan dan keyakinan agama lain; (3) ceramah Rizieq adalah upaya menyebarkan hinaan pada suatu golongan agama dan menyebarkan kebencian berdasarkan SARA.

“Kami ambil keputusan untuk ikut melaporkan Rizieq agar dia tidak dianggap representasi umat islam dan bukan persoalan antar Islam versus Kristen tapi antara yang mengolok-olok keyakinan agama lain yang harus berhadapan dengan hukum yang berlaku, sehingga kerukunan dan kedamaian antar umat beragama tidak terganggu,” tegas Doddy dalam laporannya yang saat itu ditemani oleh Dwi Pratomo selaku Direktur Riset SPI.

***

Saya sebenarnya tidak terlalu mengamini keberadaan pasal penodaan agama semacam ini. Sebagaimana yang dikatakan oleh Andreas Harsono, peneliti dari Human Right Watch, dalam Konferensi Pers Aliansi Masyarakat Sipil untuk Konstitusi (AMSIK), 18 Desember 2016, bahwa pasal penistaan agama ini sangat rawan disalahgunakan. Tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia, pasal ini kerapkali disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu.

Ya, karena kekhawatiran akan penyalahgunaan pasal tersebut, tak sedikit pihak menghendakinya untuk direvisi. Bahkan ada yang berseru untuk dihapuskan saja pasal ini, dicabut dari hukum positif Indonesia, karena dianggap sebagai aturan-aturan hukum yang tidak demokratis dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Dengan menghapuskan atas mencabut Pasal 156 dari hukum positif Indonesia, pertanyaannya, bukankah itu tindakan yang bisa memicu ketidak-demokratisan dalam berbangsa, yang melanggengkan pelanggaran HAM? Ini kan sama saja dengan membiarkan orang-orang bebas untuk saling hina-menghina satu sama lainnya?

Karena itu, saya kira keberadaan pasal tersebut sudah tepat. Tinggal bagaimana pihak-pihak yang berwenang, Jaksa atau Hakim, mampu dan jeli dalam membedakan mana tindakan penghinaan atau penistaan, dan mana yang benar-benar memberi kritik terhadap agama. Bahwa yang mengkritik tentu harus dibebaskan, sedang yang menghina/menista harus dijebloskan ke penjara, dihukum sesuai hukum positif yang berlaku.

Bagaimana Mengadili Si Terduga?

Jika kita melihat/mendengar video ceramah Habib Rizieq yang PMKRI jadikan sebagai dasar pengaduan (bukti), pernyataan si terduga memang secara ekplisit bernada melecehkan. Dia berujar, “… Kalau Yesus anak Tuhan, bidannya siapa?” Tanpa bermaksud memprovokasi, bagi saya sendiri, ini jelas tindakan yang mengolok-olok keyakinan umat beragama tertentu, dalam hal ini umat Kristiani.

Terlepas dari benar-tidaknya melakukan tindakan penistaan agama, tulisan ini hanya hendak menyerukan bahwa baik Ahok maupun Rizieq, karena keduanya sama-sama sudah dilaporkan oleh pihak yang merasa dirugikan, keduanya pun harus sama-sama diadili. Karena kita (Indonesia) menganut konsep Negara Hukum, tak satu pun yang boleh lolos ketika ada pihak (Warga Negara) yang menuntut keadilan hukum.

Persoalannya adalah bagaimana hukum tersebut harus berjalan. Tentu keadilan harus menjadi asas utamanya. Sekali lagi, tinggal bagaimana yang berwenang, Jaksa ataupun Hakim, jeli melihat kasus tersebut. Yang berwenang harus mampu memetakan mana yang benar-benar menistakan, dan mana yang tidak menistakan agama atau sekadar memberi kritik terhadap upaya politisasi agama sebagaimana Ahok jabarkan dalam Eksepsi di sidang perdananya.

Untuk menentukan ini, sebagaimana pada kasus Ahok, Eksepsi Habib Rizieq juga harus ditelaah secara adil. Artinya, niat si terduga juga harus menjadi dasar lainnya dalam menentukan apakah benar dia melakukan penistaan atau tidak. Hanya saja, meminjam adagium yang sudah lama berlaku: mana ada maling yang mengaku? Di sinilah pihak berwenang (Jaksa/Hakim) harus kita tuntut perannya secara cerdas. Ia harus jeli dan adil dalam melihat segala kemungkinan yang patut dijadikan sebagai landasan pengambilan sebuah keputusan.

Adil sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan, saya rasa inilah yang harus kita jadikan landasan dalam memutuskan segala sesuatunya.